BAB I PENGANTAR
1.1 Latar Belakang Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada, manusia dan struktur sosialnya (Subandi, 2011: 9). Dapat di simpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial,ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik (Todaro dan Smith, 2006: 28). Istilah perkembangan ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan perubahan jangka panjang. Akan tetapi beberapa ahli ekonomi tertentu, seperti Schumpeter dan Nyonya Ursula Hicks, telah menarik perbedaan yang lebih lazim antara istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi mengacu pada masalah negara terbelakang sedang pertumbuhan mengacu pada masalah negara maju. Perkembangan menurut Schumpeter (1934), adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya; sedang pertumbuhan adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk (Jhingan, 2010: 4).
1
2
Proses pembangunan ekonomi yang telah berlaku di negara berkembang semenjak akhir Perang Dunia II menunjukkan bahwa mengamati prestasi pembangunan
kesuksesan
maupun
kegagalannya,
dari
sudut
tingkat
kelajuan/pertambahan GDP (PDB) dan pendapatan perkapita saja merupakan pendekatan yang kurang sempurna. Banyak faktor lain perlu diperhatikan dalam menilai prestasi pembangunan ekonomi yang dicapai (Sukirno, 2006: 55-56). Secara
metodologis,
pendapatan
per
kapita
sebagai
indeks yang
menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan antarmasyarakat ternyata memiliki kelemahan. Kelemahan itu timbul karena pendekatan ini mengabaikan adanya perbedaan karakteristik antarnegara, misalnya struktur umum penduduk. Distribusi pendapatan masyarakat, kondisi sosial budaya, dan perbedaan nilai tukar (kurs) satu mata uang terhadap mata uang yang lain (Arsyad, 2010: 34). Upaya terkini dan yang paling ambisius untuk menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi secara sistematis, dan komprehensif dilakukan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mengelompokkan negara-negara berdasarkan tingkat pembangunan manusia mereka, termasuk tingkat pencapaian kesehatan dan pendidikan. Sejak dimulai pada tahun 1990, tema sentral dari laporan ini adalah pembentukan dan penajaman ulang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). HDI coba memeringkat semua negara dari skala 0 (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah) hingga 1 (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir pembangunan. Masa hidup (longevity) yang diukur dengan usia harapan hidup, pengetahuan
3
(knowledge) yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah (sepertiga), serta standar kehidupan (standard of living) yang diukur dengan pendapatan riil per kapita, disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity) atau (PPP) dari mata uang setiap negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas marjinal yang semakin menurun dari pendapatan (Todaro dan Smith, 2006: 72-73). United Nations Development Programme (UNDP) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Pada 2012 meningkat sebesar 0,629. Data yang dirilis oleh UNDP pada senin, 18 maret 2013, menunjukkan angka IPM Indonesia terus naik dibandingkan di 2011 sebesar 0,624 dan pada 2010 sebesar 0,620. Indonesia menempati urutan ke 121 di seluruh dunia untuk nilai IPM. Ini naik tipis dari tahun sebelumnya yang menempati posisi 124. lalu United Nations Development Programme (UNDP) merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berdasarkan pendapatan, pencapaian pendidikan, dan angka harapan hidup. Terkait IPM ini UNDP juga mencatat antara tahun 1980 dan 2012, nilai IPM Indonesia meningkat sebesar 49 persen atau peningkatan rata-rata 1,3 persen per tahun. Meski naik tiga peringkat, IPM Indonesia masih di bawah rata-rata dunia
0,694 atau regional 0,683. Indonesia dikatagorikan sebagai “Negara
Pembangunan Menengah” bersama 45 negara lainnya. Peringkat Indonesia masih jauh di bawah negara anggota ASEAN, termasuk Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina. Singapura memiliki IPM tertinggi di antara negara-negara ASEAN dengan 0,895 dan peringkat 18 di seluruh dunia. Brunei
4
memiliki IPM 0,855 dan berada di peringkat 30, sementara Malaysia memiliki IPM 0,769 dengan peringkat 64. Thailand dan Filipina masing-masing ada di peringkat 103 dan 114, dengan IPM 0,690 dan 0,654. Sementara itu berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, status pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara menunjukkan peningkatan setiap tahunnya meskipun dengan capaian yang masih relatif rendah. Dalam peringkat secara nasional (33 provinsi), Provinsi Maluku Utara menduduki posisi ke 31 berada langsung di atas Provinsi Papua Barat dan di bawah IPM Provinsi Maluku. IPM Provinsi Maluku Utara menduduki
peringkat
dengan
kecenderungan
selalu
menurun,
hal
ini
menunjukkan pembangunan manusia di provinsi ini masih kalah cepat dibandingkan provinsi-provinsi lain. IPM pada tahun 2006 sebesar 67,51 dan di tahun 2007 meningkat sebesar 67,8. Dari tahun 2008-2009 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Di tahun 2011 meningkat sebesar 69,47. Akan tetapi kenaikan IPM ini menarik untuk dicermati, mengingat saat memekarkan diri dari Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara terdiri dari kabupaten-kabupaten dan kota yang sebagian besar merupakan daerah perdesaan dengan akses transportasi yang sangat terbatas, sehingga banyak desa yang dapat dikategorikan terisolir. Melihat pada pertumbuhan IPM yang positif (meningkat) setiap tahunnya, pemekaran provinsi ini nampaknya berhasil memperpendek jalur kendali manajemen dan fokus yang lebih baik, yang memungkinkan pengelolaan pembangunan khususnya yang berorientasi pada pembangunan manusia lebih terkelola dengan baik.
5
Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional Tahun 2006-2011 Provinsi 1. Nanggroe Aceh Darussalam 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Jambi 6. Sumatera Selatan 7. Bengkulu 8. Lampung 9. Bangka Belitung 10. Kepulauan Riau 11. DKI Jakarta 12. Jawa Barat 13. Jawa Tengah 14. Yogyakarta 15. Jawa Timur 16. Banten 17. Bali 18. Nusa Tenggara Barat 19. Nusa Tenggara Timur 20. Kalimantan Barat 21. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24. Sulawesi Utara 25. Sulawesi Tengah 26. Sulawesi Selatan 27. Sulawesi Tenggara 28. Gorontalo 29. Sulawesi Barat 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papua Barat 33. Papua Indonesia (BPS)
2006
2007
2008
2009
2010
69.41 72.46 71.65 73.81 71.29 71.09 71.28 69.38 71.18 72.79 76.33 70.32 70.25 73.70 69.18 69.11 70.07 63.04 64.83 67.08 73.40 67.75 73.26 74.37 68.85 68.81 67.80 68.01 67.06 69.69 67.51 66.08 62.75 70.10
70.35 72.78 72.23 74.63 71.46 71.40 71.57 69.78 71.62 73.68 76.59 70.71 70.92 74.15 69.78 69.29 70.53 63.71 65.36 67.53 73.49 68.01 73.77 74.68 69.34 69.62 68.32 68.83 67.72 69.96 67.82 67.28 63.41 70.59
70.76 73.29 72.96 75.09 71.99 72.05 72.14 70.30 72.19 74.18 77.03 71.12 71.60 74.88 70.38 69.70 70.98 64.12 66.15 68.17 73.88 68.72 74.52 75.16 70.09 70.22 69.00 69.29 68.55 70.38 68.18 67.95 64.00 71.17
71.31 73.80 73.44 75.60 72.45 72.61 72.55 70.93 72.55 74.54 77.36 71.64 72.10 75.23 71.06 70.06 71.52 64.66 66.60 68.79 74.36 69.30 75.11 75.68 70.70 70.94 69.52 69.79 69.18 70.96 68.63 68.58 64.53 71.76
71.70 74.19 73.78 76.07 72.74 72.95 72.92 71.42 72.86 75.07 77.60 72.29 72.49 75.77 71.62 70.48 72.28 65.20 67.26 69.15 74.64 69.92 75.56 76.09 71.14 71.62 70.00 70.28 69.64 71.42 69.03 69.15 64.94 72.27
2011 72.16 74.65 74.28 76.53 73.3 73.42 73.4 71.94 73.37 75.78 77.97 72.73 72.94 76.32 72.18 70.95 72.84 66.23 67.75 69.66 75.06 70.44 76.22 76.54 71.62 72.14 70.55 70.82 70.11 71.87 69.47 69.65 65.36 72.77
Sumber : BPS Nasional, 2006-2011 (diolah)
6
Tabel 1.2 IPM Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara 2007-2012 Kab/kota 2007 2008 2009 65,56 66,14 66,63 Kab. Halmahera Barat 67,61 68,18 68,67 Kab. Halmahera Tengah 66,46 67,04 67,50 Kepulauan Sula 66,93 67,25 67,62 Kab. Halmahera Selatan 66,58 67,18 67,57 Kab. Halmahera Utara 66,68 67,06 67,50 Kab. Halmahera Timur 74,93 75,66 76,13 Kota Ternate 68,13 68,90 69,28 Kota tidore Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2007-2012 (diolah)
2010
2011
2012
66,99
67,38
67,65
69,13
69,60
70,03
67,96
68,42
68,83
67,98
68,50
68,87
67,96
68,87
69,84
67,90
68,30
68,71
76,58
77,05
77,62
69,62
69,97
70,45
Dari data tabel di atas dapat di lihat bahwa Indeks Pembanguna Manusia (IPM) pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan tertinggi dan menempati ranking pertama adalah Kota Ternate dengan nilai Indeks 74,93 pada tahun 2007 dan 77,62 pada tahun 2012. Komponen indeks pembentuk IPM Maluku Utara didominasi oleh indeks pendidikan pada urutan pertama (nilai indeks 83,4), indeks harapan hidup pada urutan kedua (nilai indeks 68,9) dan indeks pendapatan pada urutan ketiga (nilai indeks 56,2). Hal ini berarti capaian pembangunan manusia di bidang seperti telah diketahui bahwa untuk meningkatkan nilai indeks yang sudah tinggi lebih berat dibandingkan meningkatkan nilai indeks yang masih rendah. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja
pemerintah di bidang kesehatan, dan belanja pemerintah di bidang pendidikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007-2012.
7
1.2 Keaslian Penelitian Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang di kemukakan dalam penelitian ini pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelititan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal melihat elemen yang berpengaruh terhadap IPM. Penelitian yang berkaitan dengan pembangunan manusia yang pernah dilakukan antara lain: Tabel 1.3 Hasil Penelitian Terkait Pembangunan Manusia Peneliti
Tahun
Alat Analisis
Craigwell, Lowe and Bynoe
2012
A Panel Ordinary Least Squares Model
Widi
2012
Regresi data panel
Mayer and Foulkes
2011
Lawal and Abdulkadir
2011
Dzathor, Rana dan
2011
Hasil Penelitian Pengeluaran Pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berpengaruh positif, sedangkan variabel belanja pemerintah di bidang pendidikan, belanja pemerintah di bidang kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Regresi data Faktor kesehatan bayi, mortalitas, panel melek huruf, harapan hidup, dan urbanisasi berpengaruh terhadap IPM. Namun, PDB tidak berpengaruh terhadap IPM. Analisis trend Pengeluaran pemerintah bidang dan regresi linier pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan modal manusia. Regresi linier Adanya pengaruh yang signifikan antara usia harapan hidup dan
8
Uwakonye
Binder dan Georgiadis
2010
Regresi data panel
kualitas hidup terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi faktor lingkungan tidak ada korelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Konsumsi pemerintah (Fiskal) memberikan pengaruh yang paling besar terhadap IPM. Selain itu investasi modal fisik, keterbukaan perdagangan, kualitas kelembagaan, kesetaraan gender dan lingkungan agama berdampak positif terhadap pencapaian IPM.
Secara khusus faktor-faktor mendasar yang dapat membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah. 1.
Lokasi dan waktu penelitian adalah Provinsi Maluku Utara dengan waktu penelitian pada tahun 2007-2012.
2.
Variabel
independen
yang
digunakan
dalam
penelitian
ini
adalah
pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah di bidang kesehatan, dan belanja pemerintah di bidang pendidikan.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan penelitian Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah di bidang kesehatan, dan belanja pemerintah di bidang pendidikan, terhadap pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007-2012.
9
1.3.2 Manfaat penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. sebagai bahan masukan bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam rangka perencanaan dan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan manusia; 2. menambah ketersediaan hasil studi empiris bagi kalangan akademis dalam memahami berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara.
1.4 Sistematika Penulisan Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab. Bab I Pengantar, yang memuat dan menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah dalam penelitian, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan pustaka dan alat analisis, berisikan uraian tentang tinjauan pustaka, landasan teori serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Bab III Analisis data dan pembahasan, berisi gambaran umum subyek penelitian, cara penelitian, variabel dan data yang digunakan, teknik analisis data, definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta pembahasan terhadap hasil analisis data. Bab IV Kesimpulan dan Saran, memuat kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran dalam perumusan kebijakan pembangunan manusia serta keterbatasan penelitian ini.
