BAB I PENGANTAR
1.1 Latar Belakang Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Usaha ini ditujukkan melalui
memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi
pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Menurut Arsyad (1999: 23) proses pembangunan biasa dibagi menjadi empat tahap. Keempat tahap tersebut itu ditetapkan kedalam suatu rangkaian yang dimulai pada saat tujuan ditetapkan, dan diterjemahkan kedalam target kuantitatif untuk pertumbuhan, pencapaian kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengangguran dan kemiskinan. Dengan perkataan lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Tujuan pembangunan ekonomi selain upaya menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi
tingkat
kemiskinan,
ketimpangan
pendapatan,
dan
tingkat
pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 1998: 7 14). Menurut Arsyad (1999) dan Blakely (1989) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara
2
pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan
daerah
yang
bersangkutan
(endogenous
development) dengan
menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Sejak tahun 2001, dengan diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (sekarang kedua UU di atas sudah diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004), maka pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewenangan yang seluas-luasnya dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengaturan keuangan daerahnya masing-masing. Dengan demikian, pertumbuhan daerah diharapkan menjadi lebih optimal dan mampu mengurangi disparitas yang terjadi antardaerah. Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan keputusan yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dalam merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Tingkat keberhasilan perencanaan pembangunan di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan pembangunan yang disusun oleh daerah tersebut. Perbedaan kondisi daerah akan membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Perbedaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia antardaerah serta perbedaan akses setiap daerah mengharuskan adanya perencanaan tersendiri pula bagi daerah tersebut.
3
Menurut Sjafrizal (1997: 35) untuk menciptakan tujuan pembangunan daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Seiring dengan sangat bervariasinya potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki setiap daerah tersebut. Untuk itu daerah seharusnya mengetahui kegiatan sektor ekonomi mana yang potensial dalam pengembangan ekonomi daerah. Menurut Yusuf (1999: 219) salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat spesialisasi dan daya saing, atau keunggulan komparatif suatu sektor di suatu daerah adalah melalui rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan masingmasing sektor di daerah tersebut terhadap jumlah output total pada skala internal atau wilayah studi pada skala eksternal atau wilayah referensinya. Dalam perekonomian yang lebih luas, hubungan antara kegiatan ekonomi juga menunjukkan keterkaitan yang semakin kuat dan dinamis, jenis-jenis kegiatan baru bermunculan untuk mengisi kekosongan mata rantai yang semakin panjang dan saling terkait. Kemajuan di suatu sektor tidak mungkin dapat dicapai tanpa dukungan sektor-sektor lain. Begitu juga sebaliknya hilangnya kegiatan suatu sektor akan berdampak terhadap kegiatan sektor lain. Aktivitas atau kegiatan ekonomi suatu wilayah dikatakan mengalami kemajuan, bila mampu menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi (economic growth) wilayah dari tahun ke tahun. Indikator makro ekonomi biasanya mempergunakan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat ukur untuk mengukur kemajuan atau tingkat keberhasilan pembangunan suatu wilayah.
4
Dalam menganalis sektor-sektor ekonomi wilayah terhadap perubahan struktur ekonominya, diperlukan faktor-faktor yang menjadi sumber pertumbuhan sehingga dapat diketahui kondisi transformasi aktivitas ekonomi wilayah tersebut. Perkembangan perekonomian suatu daerah/wilayah biasanya dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada penemuan serta penetapan sektor-sektor unggulan dan mempengaruhi pergeseran struktur perekonomian wilayahnya. Dengan adanya perubahan struktur perekonomian tersebut, maka suatu wilayah mampu menunjukkan besarnya kontribusi dari setiap sektor unggulan yang mengidentifikasikan bahwa wilayah tersebut mengalami perkembangan sesuai arah kebijakan pembangunan untuk masa kini maupun di masa datang. Oleh sebab itu, indikator perkembangan perekonomian harus mampu menggambarkan seberapa besar kekuatan ekonomi wilayah yang sesuai dengan potensi atau kapasitas wilayahnya, sehingga setiap perubahan struktur ekonomi mampu memperlihatkan
adanya
kemajuan
di
dalam
pengambilan
kebijakan
pembangunan. Kinerja perekonomian Provinsi Maluku pada triwulan I tahun 2012 bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan mengalami penurunan sebesar -0,69 persen. Pertumbuhan negatif tersebut terjadi hampir pada semua sektor ekonomi. Pertumbuhan masingmasing sektor tersebut adalah Sektor Bangunan/konstruksi (-3,28 persen), Sektor Listrik dan Air Bersih (-0,16 persen), Sektor Jasa-Jasa (-1,87 persen), Sektor Sektor Pertambangan dan Penggalian (0,51 persen), Sektor Industri Pengolahan (0,27 persen), Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (-1,04 persen), Sektor
5
Angkutan dan Komunikasi (-0,11 persen), Sektor Pertanian (-0,02 persen) serta Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (0,40 persen). Sektor Pertanian pada triwulan I tahun 2012 bertumbuh sebesar -0,02 persen terhadap triwulan IV tahun 2011. Secara lebih rinci, pertumbuhan ini disebabkan oleh Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan bertumbuh (1,04 persen), Sub Sektor Perkebunan sebesar -3,23 persen, Sub Sektor Peternakan bertumbuh sebesar -0,57 persen, Sub Sektor Kehutanan (-1,84 persen) dan Sub Sektor Perikanan bertumbuh sebesar 0,98 persen. PDRB triwulan I 2012 bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya mencerminkan perubahan tanpa dipengaruhi oleh faktor musim. Tabel 1.1 Perbandingan PDRB per Triwulan, 2010-2012 (dalam persen) Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan IV 2011 IV 2011 I 2012 I 2012 Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha terhadap terhadap terhadap terhadap Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan III 2011 IV 2010 IV 2011 I 2011 1. Pertanian 4,74 5,38 -0,02 5,75 2. Pertambangan & Penggalian 3,92 5,90 0,51 7,26 3. Industri Pengolahan 3,31 4,98 0,27 10,80 4. Listrik, Gas & Air Minum 2,94 8,02 -0,16 9,27 5. Bangunan 6,03 13,51 -3,28 12,69 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 6,57 9,33 -1,04 7,59 7. Pengangkutan & Komunikasi 3,46 6,47 -0,11 6,75 8. Bank & Lembaga Keuangan 2,30 3,54 0,40 4,95 9. Jasa-jasa 6,37 11,39 -1,87 9,65 PDRB 5,21 7,79 -0,69 7,40 Sumber: BPS, Provinsi Maluku dalam Angka, 2011 Pada triwulan I tahun 2012 dibandingkan dengan triwulan I tahun 2011 ternyata hampir semua sektor mengalami peningkatan, kecuali sub Sektor Kehutanan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,81 persen. PDRB
6
total meningkat sebesar 7,40 persen. Sektor Pengangkutan meningkat sebesar 6,75 persen, Sektor Bangunan 12,67 persen, Sektor Jasa-Jasa 9,65 persen, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 7,59 persen, Sektor Pertambangan dan Penggalian 7,26 persen, Sektor Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,95 persen,
serta
sektor
Pertanian
5,75
persen.
Laju
pertumbuhan
yang
menggambarkan pertumbuhan ekonomi Maluku selama tahun 2012 sampai dengan triwulan I, maka ekonomi Maluku mampu bertumbuh sebesar 7,40 persen Secara umum hal penting yang perlu dianalisis dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah bagaimana perencanaan tersebut diarahkan untuk dapat memberikan akselarasi atau percepatan pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi setiap sektor ekonomi tersebut. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi suatu wilayah saat ini perhatian diberikan tidak hanya pada perekonomian wilayah secara umum, namun perhatian yang mendalam perlu juga diberikan kepada upaya untuk melakukan identifikasisektor unggulan. Sektor ungulan dalam hal ini merupakan sektor basis yang dapat memberikan aliran pendapatan ke dalam perekonomian suatu wilayah (Richardson, 1977). Berdasarkan uraian diatas maka timbul pertanyaan apakah perubahan kontribusi sektoral yang terjadi telah didasarkan kepada strategi kebijakan pembangunan yang tepat, yaitu strategi yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku, karena sangat dipahami bahwa untuk melakukan pembangunan, sumber daya yang ada terbatas, sebagai konsekuensinya harus diarahkan kepada pembangunan sektor-sektor yang
7
memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap sektorsektor lainnya atau perekonomian secara keseluruhan. Penelitian ini mencoba untuk mencari sektor ungulan dalam perekonomian dan bagaimana sebaiknya arah kebijakan strategi pembangunan yang paling menguntungkan berdasarkan analisis sektor unggulan tersebut. 1.1.1 Rumusan masalah Potensi sumber daya alam di Provinsi Maluku sangat besar terutama sektor pertanian khususnya subsektor perikanan. Tetapi kondisi ini belum diikuti dengan membaiknya tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menarik untuk diteliti apakah perencanaan pembangunan perekonomian yang dilaksanakan selama ini sudah tepat dengan mengedepankan sektor potensial atau sektor unggulan yang ada di Provinsi Maluku, apakah sektor pertanian yang menjadi titik berat pembangunann selama ini adalah merupakan sektor unggulan dan apakah kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil selama ini sudah mendukung pembangunan perekonomian tersebut. Hal-hal tersebut merupakan rumusan permasalahan dalam penelitian yang secara lebih detil dituangkan dalam pertanyaan penelitian ini. 1.1.2 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan permasalahan ini dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu: 1. Sektor-sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Maluku? 2. Dari sektor unggulan tersebut manakah yang menjadi sektor yang paling dominan? 3. Sejauh manakah keterkaitan antarsektor?
8
1.2 Keaslian Penelitian Penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan sektor unggulan. Tabel 1.2 Ringkasan Penelitian Tentang Sektor Ungulan Nama
Alat Analisis
Hasil
Peneliti
Variabel yang di analisis
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Wasito, 2000
Pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran di Wilayah Pantai Barat, Wilayah Dataran Tinggi dan Wilayah Pantai Timur Provinsi sumatera Utara selama periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1998.
Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, elastisitas kesempatan kerja, tingkat pengangguran, MRP, LQ, Overlay.
Bahwa di Wilayah Pantai Barat tidak mempunyai keunggulan dalam pengembangan sektor. wilayah Dataran Tinggi mempunyai keunggulan dalam pengembangan sektor jasa–jasa. Wilayah Pantai Timur mempunyai keunggulan dalam pengembangan sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor bank dan lembaga keuangan, serta sektor angkutan dan komunikasi.
2.
Assadin dan Pertumbuhan Wijaya, 2001 ekonomi dan kesempatan kerja di Kalimantan Timur yang menekankan pada terapan model kebijakan prioritas
Alat analisis Shift - Share, Location Quotient (LQ), ICOR, elastisias kesempatan kerja,
Hasil penelitian menyatakan bahwa rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja sektoral di Kalimantan Timur lebih tinggi daripada kesempatan
No (1)
9
sektoral untuk produktivitas Kalimantan Timur serta antara tahun 1990- pertumbuhan 1997. ekonomi.
3.
Kara, 2009
4.
Shmelev, Stanislav Edward., 2010
5.
kerja Nasional. Sektor yang menjadi basis adalah sektor pertambangan, industri serta sektor trasnportasi dan komunikasi.
E., Penelitian ini ingin mencari nilai inflasi pada indeks harga konsumen (CPI) dan indeks harga produsen (PPI).
Analisis keterkaitan dengan inputoutput.
Hasil menunjukkan bahwa indeks harga produsen memiliki nilai inflasi yang tidak jauh berbeda dengan indeks harga konsumen.
Menggunakan variabel inputoutput sektor ekonomi di United Kingdom dikatkan dengan volume dan nilai pencemaran lingkungan.
Analisis keterkaitan antar sektor dengan pencemaran lingkungan.
Hasil menemukan keterkaitan sektorsektor ekonomi tertentu yang memiliki dampak ekonomi maksimal dan dampak lingkungan yang minimal.
Blochl et, al., Menggunakan 2011 variabel inputoutput untuk menganalisis aliran barang dan jasa pada sektor-sektor ekonomi.
Analisis menggunakan jaringan inputoutput dengan vertex centrality.
Hasil menemukan hubungan arus barang dan jasa sekaligus sektor yang menjadi sentral terhadap sektor lainnya. Hasil juga menemukan kesamaan antar negara-negara terkait dengan sektor perekonomiannya.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan terletak pada: 1.
objek penelitian ini adalah sektor-sektor ungulan di Provinsi Maluku;
10
2.
lokasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Maluku dengan menggunakan pendekatan Tabel Input-Output (IO); 2007
3.
penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan penelitian Secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi sektor-sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Maluku. 2. Mengidentifikasi sektor paling dominan dari sektor-sektor unggulan yang ada di Provinsi Maluku. 3. Untuk mengetahui keterkaitan antarsektor.
1.3.2 Manfaat penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 1.
dijadikan bahan masukan dalam menyusun skala prioritas serta kebijakan pembangunan
ekonomi
dan
dapat
memberikan
kontribusi
terhadap
pengembangan sektor unggulan di Provinsi Maluku. 2.
sebagai bahan referensi bagi peneliti yang terkait dengan pembangunan dan perencanaan ekonomi daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
11
Penulisan ini disusun dalam empat bab, yang masing-masing bab berisi Bab I Pengantar, berisi uraian mengenai latar belakang keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka dan Alat Analisis Data, berisi uraian mengenai tinjauan pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian, landasan teori dan alat analisis. Bab III Analisis Data, berisi uraian mengenai cara penelitian, definisi operasional variabel yang diamati serta hasil analisis data dan pembahasan. Bab IV Kesimpulan dan Saran, berisi mengenai uraian dan saran berdasarkan hasil analisis dan pembahasan.
