BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki banyak pulau dan di dalamnya terdapat daerah provinsi, kabupaten dan kota, serta Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam mengurusi urusannya sendiri setiap daerah memiliki acuan sebagai dasar pedoman untuk membuat suatu kebijakan, dimana kebijakan tersebut nantinya akan digunakan untuk mengelola sumber daya yang ada. Acuan tersebut meliputi APBD, Peraturan Bupati, tugas pokok dan fungsi. Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah “rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua”. (Peraturan Menteri
1
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Untuk dapat mensejahterakan masyarakat luas setiap daerah membutuhkan dana yang besar guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dana tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Hibah dari pemerintah pusat, serta dari sektor pajak daerah. Menurut UU No. 33 tahun 2004, PAD terdiri dari : 1. Hasil pajak daerah, 2. Hasil retribusi daerah, 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4. Pendapatan asli daerah yang lainnya. Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat balasan kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluran pemerintah berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-pajak-menurut-parapakar.html?m=1#_) Menurut Mardiasmo (2011:6) menyatakan bahwa lembaga pemungut pajak terdiri dari : 1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, 2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
2
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Perbup Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pajak daerah terdiri dari : 1. Pajak hotel, 2. Pajak restoran, 3. Pajak hiburan, 4. Pajak reklame, 5. Pajak penerangan jalan, 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan, 7. Pajak parkir, 8. Pajak air tanah, 9. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah otonom dalam melaksanakan pembangunan menganut azaz desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa yang baik. Pengertian azaz desentralisasi adalah suatu sistem pemerintahan yang urusan pemerintahan tidak lagi dipegang oleh pemerintah pusat, tetapi sudah diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing. Salah satu aspek dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang mempunyai persentase besar adalah di sektor pajak. Kabupaten Sukoharjo dalam rangka pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih mengalami kendala khususnya dalam menggali Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel. Hal ini, disebabkan banyak masyarakat yang tidak taat bayar pajak sehingga penerimaan untuk Pendapatan Asli Daerah kurang optimal. Pajak hotel merupakan salah satu unsur pajak daerah yang memberikan kontribusi besar bagi Pemerintah Daerah. Potensi penerimaan dari pajak hotel semakin besar karena banyak berdiri hotel dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo semakin baik. Pajak hotel dapat dikategorikan antara lain : hotel bintang lima berlian, hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang
3
tiga, hotel bintang dua, hotel bintang satu, motel, cottage, losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel, wisma pariwisata. Atas dasar latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN
ASLI
DAERAH
PADA
DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1.
Bagaimana penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo?
2.
Bagaimana sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo?
1.3 Tujuan Penulisan 1.
Mengetahui penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo
2.
Mengetahui sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo
4
1.4 Manfaat Penulisan 1. Bagi Penulis Penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan gambaran tentang upaya penerimaan pajak hotel, bagaimana cara pemungutannya, dan kendala yang dihadapi. 2. Bagi Instansi Sebagai bahan pertimbangan serta acuan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel sehingga diharapkan mampu mendongkrak penerimaan Pendapatan Asli Daerah terutama dari Pajak Hotel. 3. Bagi Pembaca Sebagai bahan bacaan yang menambah pengetahuan tentang pajak hotel serta bahan pertimbangan dalam penyusunan karya tulis lain.
5
1.5 Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran adalah suatu gambar yang menjelaskan secara garis besar alur logika jalannya sebuah penulisan. Kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Wajib Pajak Hotel
Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
Pendapatan Asli Daerah
Kontribusi
Realisasi Pajak Hotel
Penerimaan pajak hotel
Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Penulis melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tepatnya di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo. Dengan menggunakan data penerimaan pajak hotel serta laporan keuangan di DPPKAD Sukoharjo selama 5 tahun terakhir.
6
