1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organiasasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai.1 Secara umum partai politik dikatakan sebagai satu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakankebijakan mereka.2 Karena itu, “Partai Politik” dalam pengertian modern dapat didefisinikan sebagai kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Batasan lengkap dikemukakan oleh Mark N. Hagopian, menurutnya partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan 1
Ichlasul Amal, Teory Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta : Tiara Mutiara, 1996, hlm. xi Miriam Budihardjo, Partisipasi dan Partai Politik-sebuah bunga rampai. Jakarta : PT Gramedia, 1981, hlm. 14 2
1
2
kepentingan idiologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.3 Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang meng hubungkan kekuatan-kekuatan dan idiologi-idiologi sosial dengan lembagalembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas. Dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi, keberadaan partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik.4 Sebab ia merupakan infrastruktur elemen politik sebuah bangsa.5 Tidak terbantahkan bahwa tidak ada sistem politik yang dapat berlangsung tanpa adanya keterlibatan partai politik, kecuali dalam masyarakat tradisional yang berkepemimpinan otoriter.6 Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara.7 Sementara keberadaan demokrasi memberikan asumsi bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat akan lebih baik. Dalam alam pikiran ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara
3
Ichlasul Amal, Op.Cit Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik hlm. 2 5 Garis-Garis Besar Program Perjuangan (GBPP) Partai Kebangkitan Bangsa. Jakarta : DPP PKB, 2000, hlm. 9 6 Partai Untuk Rakyat, LP2KS DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jateng. Semarang : Aneka Ilmu, 2003, hlm. 33. 7 Undang-Undang Republik Indonesia, Op. Cit 4
3
mengikuti dan memahami masalah politik kenegaraan dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut.8 Dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan bergantung kepada partisipasi rakyat dan bahwa pengikut sertaan partisipasi akan membantu proses penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaanperbedaan etnis, budaya, status sosial dan ekonomi, agama dan sebagainya. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kehidupan politik, dalam kenyataannya hanya sedikit orang yang mau terlibat aktif dalam kehidupan politik. Dan lebih besar jumlah orang yang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Bahkan terdapat pula orang-orang yang menghindar diri dari semua bentuk partisipasi politik, atau hanya berpartisipasi pada tingkatan yang paling rendah. 9 Dalam hal ini Morris Rosenberg mengemukakan adanya tiga alasan mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.10 Pertama, karena katakutan akan konsekwensi negatif dari aktifitas politik. Disini orang beranggapan bahwa aktifitas politik merupakan ancaman terhadap kehidupannya. Kedua, karena orang beranggapan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan. Dia merasa sia-sia karena partisipasi politiknya tidak akan mempengaruhi proses politik. Ketiga, karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik. Disini misalnya, tidak adanya penghargaan atas gagasan-gagasan politik.
8
Miriam Budihardjo, Op.Cit, hlm. 3 Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Rineka Cipta, 2001, hlm. 155 10 ibid, hlm. 156 9
4
Tidak ada hasil yang dapat dipetik dari partisipasi tersebut. Maka orangpun enggan atau tidak mau berpartisipasi dalam aktivitas persoalan politik. Bagi negara-negara berkembang, persoalan partisipasi masyarakat menjadi masalah yang cukup rumit. Bahkan dibeberapa negara berkembang partisipasi yang bersifat otonom artinya lahir dari diri mereka sendiri sangat terbatas, malahan mendekati apati. Kebanyakan negara-negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangan mereka. Integrasi nasional, pembentukan identitas nasional serta loyalitas kepada negara diharapkan akan ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi politik masyarakat.11 Akan tetapi setiap usaha pembangunan, terutama dalam negara yang berhadapan dengan masalah kemiskinan dan sumber daya yang langka, akan sesalu dibarengi dengan gejolak-gejolak sosial. Keresahan-keresahan ini ini akan mewarnai kehidupan politik di negara-negara berkembang dan menjadikan baginya penuh dinamika. Bagi Indonesia, di mana situasi transisional dari rezim otoriter menuju sistem yang lebih demokratis seperti sekarang ini, merupakan pekerjaan yang tidak dapat dielakkan bila demokrasi ingin segera ditegakkan dan pemerintah yang adil bisa dilaksanakan. Mengingat selama ini politik telah siplot sebagai penopang rezim otoriter. Maka agar sesuai tata nilai sistem demokrasi, maka restrukturisasi politik perlu segera dilaksanakan. Hanya dengan pembangunan politik ini pembangunan dibidang yang lain seperti
11
Meriam Budihardjo, Op.Cit, hlm. 11
5
ekonomi, hukum, pendidikan dan sebagainya bisa dilaksanakan dengan baik. Sebab tanpa ditunjang kekuatan politik, hambatan yang ada baik struktural maupun kultural sulit untuk dikikis. Di sini tidak hanya diperlukan political will tetapi juga memerlukan political pressure.12 Yaitu serangkaian keterlibatan masyarakat secara aktif dalam per masalahan kebijakan publik dan pelibatan bagi pelaksanaannya. Bukan komonitas yang menyerahkan segala nasib dan penentuan kebijakan pada penguasa secara total. Untuk itu diperlukan adanya penguatan hak politik sipil ditengah apatisme masyarakat yang semakin menjadi. Lalu bagaimana dengan keberadaan partai-partai politik di Indonesia? Bagaimana pula sikap Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB Jawa Tengah berperan dalam persoalan tersebut?
B. PERUMUSAN MASALAH Pemilu 1999 menjadi titik kegairahan kader dan konstituen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sehingga dalam bilangan waktu yang sebenarnya tidak begitu memadai bagi sebuah partai untuk mengikuti pemilu, ternyata PKB berhasil melalui dengan baik. Pada pemilu 1999 tersebut PKB dapat menempatkan dirinya sebagai pemenang ketiga dan untuk partai yang baru lahir diera reformasi, partai ini menempati urutan pertama.13
12
Garis-Garis Besar Program Perjuangan (GBPP), Op. Cit, hlm. 10 Idham Cholied, “Kearah Pendewasaan Politik Rakyat” dalam Partai Untuk Rakyat. LP2KS DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jateng, Semarang : Aneka Ilmu, 2003, hlm. iv 13
6
Dalam kaitan persoalan penguatan hak politik sipil, fenomena PKB tentu merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa kelahirannya dibidani oleh Pengurus Besar Nadhotul Ulama (PBNU), sebagai organisasi masyarakat terbesar keislaman Indonesia. Tentu kiprahnya akan membawa efek besar pula bagi perilaku politik masyarakat pengikutnya secara khusus disamping tidak menafikkan bagi warga negara secara luas. Karenanya dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha lebih menfokuskan kajiannya dalam batasan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 1. Apa saja Model program penguatan hak politik sipil DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah? 2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh padalm perumusan program penguatan hak politik sipil DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah? 3. Bagaimana dampak program penguatan hak politik sipil DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah terhadap perilaku politik masyarakat?
C. TUJUAN PENULISAN Uraian dalam berbagai sudut pandang persoalan yang diajukan penulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap fenomena perumusan dan pelaksanaan program penguatan hak politik sipil. Sehingga dapat dilihat tingkat kesungguhan Partai Kebangkitan Bangsa untuk merealisasikannya dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih demokratis.
7
Adapun tujuan secara khusus penulisan skripsi ini adalah: 1. Mengetahui bentuk program penguatan hak politik sipil DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah. 2. Guna menjelaskan gambaran komitmen DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam pelaksanaan program penguatan hak politik sipil. 3. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan program Penguatan Hak Politik Sipil DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah atas karakter perpolitikan konstituen (dan masyarakat). Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk memberikan gambaran tentang teori penguatan hak politik sipil yang diliminasi kepada kepentingan Partai Politik. 2. Memberikan manfaat bagi upaya pemberdayaan atas hak politik sipil khususnya bagi konstituen partai, dan lebih luas bagi seluruh komponen masyarakat.
D. TELAAH PUSTAKA Pembahasan secara khusus tentang peran partai politik dalam penguatan hak politik sipil sejauh ini memang masih minim. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya referensi yang ada. Tidak terkecuali bagi pembahasan keterlibatan Partai Kebangkitan Bangsa yang mana termasuk pendatang baru dalam arena percaturan perpolitikan ditanah air. Hal ini bisa jadi dipengaruh adanya pandangan minor akan apatisme dan ketidakmungkinan peran partai politik untuk melakukan keseriusan dalam
8
persoalan pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam persoalan politik. Apatisme masyarakat muncul dengan melihat adanya kecenderungan partai politik untuk selalu menumpuk piranti kekuasaan dan kemudian menafikkan kepentingan masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan kinerja yang tidak berimbang atas peran partai politik menyangkut fungsi, hak, dan kewajibannya. Dalam kondisi demikian, sedikitnya pembahasan tentang peran dan fungsi partai politik tentu merupakan hal paradok. Terlebih bagi bangsa Indonesia di mana tingkat elitisme partai politik (termasuk kader partai) masih tinggi. Adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun bahwa hingga saat ini proses politik masih bersifat sangat elitis. Artinya keputusankeputusan politik lebih banyak ditentukan oleh elit politik.
14
Masyarakat
senantiasa melihat terjadinya kesenjangan antar konfigurasi politik ditingkat rakyat yang berbeda dengan konfigurasi politik ditingkat elit, sehingga apa yang menjadi kehendak sebagian besar rakyat justru hanya menjadi kehendak sebagian kecil elit politik. Hal ini menjadi ironi dalam proses reformasi yang diusung dengan beragam pengorbanannya. Sehingga tidaklah mengherankan jika kemudian tertadapat beragam pertanyaan akan manfaat partai politik bagi kepentingan masyarakat. Idialnya di samping sebagai wadah representasi, partai politik (anggota Dewan) juga berfungsi sebagai perwakilan yang bersifat fungsional, 14
Abdurrahman Wahid, “Meretas Kinerja Politik Yang Lebih Baik”, dalam Partai Untuk Rakyat, LP2KS DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jateng, Semarang : Aneka Ilmu, 2003, hlm. Xii
9
ditambah integritas moral yang tinggi. Sehingga mempunyai legitimasi yang kuat sekaligus mampu menjalankan tugas di bidang legislasi.15 melihat kecenderungan tersebut perlu ditata kembali sistem politik yang ada sehingga berjalan wajar. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan program pemberdayaan hak politik sipil akan tergarap. Untuk menuju kepada persoalan penguatan peran masyarakat, terdapat nukilan beberapa tema berbeda yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan teori penguatan hak politik sipil. Meriam Budiarjo dalam bukunya Partisipasi dan Partai Politiksebuah bunga rampai terbitan PT Gramedia pada tahun 1981 menfokuskan pembahasan tentang persoalan partisipasi. Dalam politik modern persoalan partisipasi politik merupakan suatu masalah penting. Persoalan yang akhirakhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negaranegara berkembang. Di negara-negara demokrasis pemikiran konsep partisipasi ialah bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang melaksanakan nya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tumpuk jabatan pada periode berikutnya. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Sementara itu pembahasan lain tentang persoalan penguatan hak politik sipil dilakukan oleh Hendro prasetyo dan Ali Munhanif yang
15
A. Kusnadi, Pemilu Sekedar Perebutan Kursi. Suara Merdeka edisi Senin 12 April 2004.
10
menguraikan tentang perkembangan, keterlibatan dan perbedaan pemaknaan “civil society” di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok Islam tradisional dan kelompok Islam modern dalam buku “Islam dan Civil Society” yang dditerbitkan oleh Gramedia Jakarta. Dalam pendahuluannya mereka memberikan pandangan bahwa civil society merupakan upaya untuk mensintesiskan kepentingan individu dan negara dalam ruang publik yang dapat menjamin terpenuhinya kepentingan individu dan tertibnya kehidupan umum.16 Karenanya sistem demokrasi tidak bisa didasarkan semata pada niat baik pemegang kekuasaan. Upaya tersebut harus dilakukan oleh masyarakat, khususnya melalui penguatan potensipotensi yang ada. Sehingga dapat menjembatani hubungan antara individu dan masyarakat di satu pihak, dan negara serta institusi pemegang kekuasaan di pihak lain.17 Pembahasan tentang penguatan masyarakat pernah dilakukan pula oleh Arbi Sanit, dimana dalam bukunya “Swadaya Politik Masyarakat-telaah tentang keterlibatan ormas, partisipasi politik, pertumbuhan hukum, dan hak asasi” ia menyoroti tentang keberadaan dan perkembangan organisasi masyarakat di hadapan negara. Baginya, lemahnya kemampuan seluruh jajaran masyarakat untuk merealisasikan hak politik mereka tergambar dari ketimpangan distribusi sumber daya politik, kurang berfungsinya organisai masyarakat, kecilnya peranan organisasi politik dan tidak berdayanya masyarakat dalam menyelesaikan pertikaian diantara mereka. Bersama strategi 16 17
Hendro Prasetyo, Islam dan Civil Society. Jakarta : Gramedia, 2002, hlm. 6 ibid, hlm. 8.
11
politik, kenyataan ini menyebabkan cukup tingginya kadar ketergantungan masyarakat kepeda pemerintah dan elit penguasa. Hal ini disebabkan oleh pengembangan sistem politik yang yang membatasi realita hak politik masyarakat luas. Komulasi realita hak politik bergeser dari lapisan atas masyarakat, terutama para pemegeng kekuasaan negara dan pemerintahan. Sekalipun terdapat berbagai hambatan, sesungguhnya masyarakat mempunyai peluang untuk mengembangkan kemampuan mempengaruhi proses politik.18 Di samping itu, pandangan lain tentang pelaksanaan penguatan hak politik sipil telah dilakukan AS. Hikam dalam bukunya dengan judul “Politik Kewarganegaraan–Landasan Demokratisasi di Indonesia”, terbitan CV Erlangga Jakarta. Hikam melihat bahwa ditegakkannya politik kewarganegaraan akan menjadi dasar bagi format dan struktur politik Indonesia pascakolonial. Prinsip kewarganegaraan ini dapat di untuk mengantisipasi bahaya disintegrasi dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia. Dengan mengembangkan konsep kewarganegaraan yang berorientasi pada hak-hak dasar (hak sipil, politik, sosial dan ekonomi) maka format politik yang dibangun akan meninggalkan orientasi negara kuat yang terbukti telah menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara selama tiga dasawarsa terakhir. Dengan orientasi kewarganegaraan, maka negara beserta 18
Arbi Sanit, Swadaya Politik Masyarakat-Telaah Tentang Keterlibatan Ormas, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum, dan Hak Asasi. Jakarta : Rajawali, 1985, hlm 57
12
aparat-aparatnya, termasuk TNI tidak lagi memonopili proses politikdan posisi mereka tidak lagi sebagai pengawas masyarakat. Justru sebaliknya, warga negaralah yang memiliki hak menjadi pengawas negara agar ia tidak berlebihan dalam intervensinya.19 Disamping pembahasan yang telah dilakukan beberapa tokoh diatas, penulis berharap dapat menemukan adanya berbagai teori lain yang mampu memberikan kontribusi bagi perumusan
teori peran partai politik dalan
penguatan hak politik sipil dan menjadi sarana bahan analisa bagi tema pokok penulisan skripsi tersebut. Dengan serangkaian uraian latar belakang persoalan diatas, maka penulis bermaksud untuk mengangkat tema dalam penulisan skripsi ini dengan judul: Partai Politik dan Penguatan Hak Politik Sipil, (Studi Atas Peran Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam Penguatan Hak Politik Sipil Paska Pemilu 1999) Walau pada kenyataannya teori-teori di atas bukan merupakan pem bahasan khusus dengan latar belakang berbeda, namun pada dasarnya merupakan upaya serius dalam melihat keberadaan hak politik sipil di Indonesia saat ini khususunya. Karena itu berpijak dari kilas balik uraian Meriam Buharjo, Hendro Prasetyo-Ali Munhanif, AS Hikam dan Arbi Sanit, penulis bermaksud membahas tentang persoalan penguatan hak politik sipil yang dilakukan oleh partai politik yaitu PKB Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah periode 19
Muhammad AS Hikam, Politik Kewarganegaraan -Landasan Demokratisasi di Indonesia-. Jakarta : Erlangga, 1999, hlm. xxvii
13
1999-2004.
Dengan melihat berbedanya letak geografis, latar belakang
masalah, waktu kejadian dengan keempat pembahasan diatas, besar kemungkinan akan mendapat data maupun fakta baru yang berbeda tentang pelaksanaan penguatan hak politik sipil tersebut.
E. METODE PENELITIAN Metode penelitian mengandung makna lebih luas, yaitu mengandung prosedur dan cara melakukan ferivikasi data yang diperlukan untuk memecahkan atau menjawab masalah penelitian. Peranan metode ini akan menentukan upaya penghimpunan data yang diperlukan. Untuk mengetahui seberapa besar upaya partai politik dalam melak sanakan program penguatan politik masyarakat (politik sipil), penulis melakukan studi tentang peran Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Periode 1999 dalam penguatan hak politik sipil. Studi ini menfokuskan pada peran DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam pelaksanaan program penguatan hak politik sipil baik yang dilakukan secara praktis dengan pembinaan masyarakat ataupun dalam perumusan kebijakan-kebijakan kerja untuk didistribusikan pada struktur partai ditingkat bawah. Adapun metodelogi yang digunakan dalam adalah sebagai berikut: 1. Sumber dan Metode Pengumpulan Data a. Sumber Data
14
Untuk mencapai penelitian yang valid, reliabel, maka diperlukan sumber-sumber data yang sesuai dan bisa dipercaya kebenarannya, serta diguna kannya metode yang tepat.20 Dalam hal ini terdapat sumber data primer yaitu sumber data yang penulis peroleh langsung dan segera dari sumber data oleh penulis untuk tujuan-tujuan khusus, serta dokumentasi asli. Disamping itu data yang dikumpulkan tetap menyertakan data sekunder dari perpustakaan (library reseach), yang merupakan pengumpulan data dari berbagai literatur baik kepustakaan ataupun tempat lain yang dapat disebut sebagai dokumentasi reseach atau book survey.21 b. Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut: b.1. Interview Adalah alat pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung baik dilakukan dengan dua orang atau lebih, interview dilaksanakan dengan berhadapan/berkomunikasi secara langsung. Dalam hal ini penulis lakukan terhadap beberapa fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa, dan tidak terkecuali terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki
20 21
hlm. 30
Sutrisno Hadi, Metedologi Reseach, Yogyakarta : YP UGM, 1987, hlm. 67 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : UGM Press, 1991,
15
perhatian khusus terhadap persoalan pemberdayaan (penguatan) hak politik sipil. b.2. Dokumentasi Metode ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan penyelidikan.22 Metode ini penulis pergunakan guna mencari data-data terkait pelaksanaan dan perumusan program kerja penguatan hak politik sipil, baik dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah ataupun Lembaga lainnya. 2. Metode Analisa Data Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena bagi orang lain. Dalam hal ini penulis menggunakan metode “Deskriptif Analis”. Metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan metode ini bertujuan menggambarkan secara objektif dalam rangka melakukan perbaikan terhadap masalah yang dihadapi sekarang23. Serta melakukan pengukuran tingkat ketepatan dan kesesuaian terhadap teori yang di terapkan, khususnya terhadap perilaku hak politik sipil. 22 23
ibid, hlm 109 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 209
16
F. SISTEMATIKA PENULISAN Dalam penulisan hasil penelitian ini penulis membagi dalam lima bab, dimana antara satu bab dan bab yang lain saling mendasari dan terkait. Hal ini dimaksudkan guna memudahkan pekerjaan penulis dan memudahkan bagi pembaca dalam menangkap dan memahami persoalan dalam penyusunan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: Pendahuluan, berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab dua, pembahasan berkisar tentang tinjauan umum seputar kondisi perpolitikan masyarakat. Yang terdiri dari pengertian umum, peran Islam dalam pemberdayaan umat dan kondisi umum masyarakat dalam pemerintahan orde baru. Bab tiga membahas tentang peran DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam melaksanakan program penguatan hak politik sipil. Analisa terhadap perumusan dan dampak pelaksanaan program penguatan hak politik sipil DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah akan dibahas dalam bab empat. Penutup dibahas dalam bab lima yang berisi kesimpulan dan saran.
17
Daftar Pustaka
A. Kusnadi, Pemilu Sekedar Perebutan Kursi?, dalam Suara Merdeka Edisi Senin 12 April 2004 Arbi Sanit, Swadaya Politik Masyarakat-telaah tentang keterlibatan ormas, partisipasi politik, pertumbuhan hukum, dan hak asasi, Jakarta : Rajawali, 1985 Garis-Garis Besar Program Perjuangan (GBPP) Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta : DPP PKB, 2000 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : UGM Press, 1991 Hendro Prasetyo, Islam dan Civil Society, Jakarta : Gramedia, 2002 Ichlasul Amal, Teory Mutakhir Partai Politik, Yogyakarta : Tiara Mutiara, 1996 Miriam Budihardjo, Partisipasi dan Partai Politik-sebuah bunga rampai, Jakarta : PT Gramedia, 1981 Partai Untuk Rakyat, LP2KS DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jateng, Semarang : Aneka Ilmu, 2003 Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta : Rineka Cipta, 2001 Sutrisno Hadi, Metedologi Reseach, Yogyakarta : YP UGM, 1987 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
18
Telaah tentang persoalan seputar partai politik (Partai Kebangkitan Bangsa) juga telah dilakukan oleh beberapa Tokoh NU. Dalam prakatanya, Idham Cholid mengungkapkan arah perkembangan visi Partai Kebangkitan Bangsa yang meneguhkan diri sebagai partai kader dan partai advokasi.24 Baginya penguatan peran kader partai dapat dilakukan dengan proses pembelajaran wawasan politik dan penyadaran. Sehingga ia akan terpicu menjadi kader partai yang memiliki militansi tinggi, namun selalu ditopang dengan pemikiran logis dan tindakan positif di tengah masyarakat. Dari proses tersebut maka akan lahir kedewasaan dan kecerdasan politik, sehingga akan menopang kemampuannya malakukan program advokasi masyarakat.
PROPOSAL SKRIPSI
JUDUL :
Partai Politik dan Penguatan Hak Politik Sipil (Studi Atas Peran Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam Penguatan Hak Politik Sipil Paska Pemilu 1999)
24
Idham Cholied, Op. Cit, hlm iv
19
Di Ajukan Oleh : Nama : Muhammad Bilal NIM : 2199062
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2004
Sementara itu didalam Undang-Undang No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dalam bab V Pasal 7 dijelaskan macam fungsi, hak, dan kewajiban partai politik
20
1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat; 3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; 4. Partisipasi politik warga negara; dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
18 des 04
