1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, pemerintah
memerlukan dana yang tidak sedikit, sedangkan penerimaan negara dari devisa yang berasal dari ekspor dan berbagai jenis bantuan dari luar negeri masih dirasa tidak cukup jika dibanding dengan besarnya pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dimaksud. Pemerintah semakin dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber dana lain, khususnya sumber-sumber dana yang berasal dari kemampuan bangsa sendiri baik berupa hasil kekayaan alam maupun dari iuran masyarakat (pajak) sebagai wujud kemandirian bangsa dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. (Dina Fitriani W, Putu Mahardika, 2009) Oleh karena itu wajar pemerintah sangat mengupayakan peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya. Dengan meningkatnya penerimaan pajak diharapkan dapat membantu kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah demi tercapainya kemakmuran masyarakat. Mengingat besarnya Pemerintah
peranan
harus memaksimalkan
pajak
dalam
pembangunan negara,
pendapatan perpajakan. Karena adanya
tuntutan tersebut pihak fiskus (Ditjen Pajak) berupaya untuk meningkatkan
2
penerimaan dari sektor pajak, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mencapai peningkatan penerimaan pajak adalah dengan melakukan perubahanperubahan dan inovasi atas peraturan-peraturan perpajakan. Dilihat dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009-2013, target penerimaan pajak terus meningkat (Tabel 1.1), hal ini dikarenakan kebutuhan akan pengeluaran negara yang meningkat pula.
TAHUN
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2009-2013 (dalam milyar rupiah) 2009 2010 2011 2012 2013
TARGET PENERIMAAN PAJAK
651 952
743 325
878 650
1 011 700
1 139 320
REALISASI PENERIMAAN PAJAK
619 922
723 307
873 874
980 518
1 040 320
96,91
91,21
%PERSENTASE TERHADAP 95,08 97,3 99,45 TARGET PENERIMAAN Sumber: Kementrian Keuangan (data diolah kembali)
Tabel diatas menunjukan adanya tax gap yang terjadi pada tahun 20092013. Tax gap merupakan selisih antara jumlah potensi pajak yang dipungut (taxes owed) dengan jumlah realisasi penerimaan pajak (taxes paid). Penerimaan pajak secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan dua cara, yaitu meningkatkan tax coverage ratio dan tax compliance ratio. Tax coverage ratio dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak, tetapi penambahan jumlah
3
wajib pajak tidak serta merta dapat meningkatkan penerimaan. Faktor lainnya yang harus diperhatikan adalah rasio kepatuhan. Apabila Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kedua rasio itu, maka penerimaan pajak otomatis akan meningkat. (Buyung Muniriyanto,2014). Pajak penghasilan sebagai salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia merupakan sumber penerimaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru, sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia masih ditetapkan berdasarkan sistem Self Asessment. Self Assestment system merupakan sistem pemungutan yang memeberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang Mardiasmo (2011:7) dengan cara menghitung, memungut, memotong menyetor dan melaporakan sendiri pajak penghasilan terutang mereka sendiri. Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan SPT dan Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2009-2013 Uraian/ tahun WPOP terdaftar %kenaik an WP
2009
2010
2011
2012
2013
71,558
83,120
91,326
98,104
99,544
0,00%
16%
10%
7%
1%
4
Uraian/ tahun SPT Tahunan OP Rasio Kepatuha n SPT tahunan Penerima an PPh
2009
2010
2011
2012
2013
34,493
28,792
26,075
33,842
33,099
56%
40%
32%
39%
36%
36,738,731, 909
31,138,400, 755
55,643,509, 063
37,195,866, 275
61,681,694, 028
% kenaikan 0,00% -15% 79% -33% penerima an Sumber : KPP Pratama Bandung Cibeunying (data diolah kembali)
66%
Berdasarkan data-data yang telah diungkapkan mengenai ratio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan terhadap wajib pajak terdaftar dalam penyampaian SPT Tahunan. Dari tahun ke tahun jumlah penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar akan tetapi bila dilihat dari rasio kepatuhan nilainya masih sangat rendah rata-rata dibawah angka 50%. Kewajiban pemerintah, dalam hal ini Ditjen Pajak, adalah melakukan pembinaan,
pelayanan
dan
pengawasan
(melalui
serangkaian
kegiatan
pemeriksaan pajak) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan di perundang-undangan perpajakan. Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan juga meningkatkan jumlah wajib pajak adalah dengan program ekstensifikasi.
5
Ekstensifikasi menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per35/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Yang menjadi sasaran kegiatan ekstensifikasi adalah daftar Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang disusun dari hasil analisis data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Kantor Pelayanan Pajak. Faktor penting selain penambahan jumlah Wajib Pajak yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Seorang ahli ekonomi (Sarker: 2003) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai derajat wajib pajak untuk melaksanakan aturan perpajakan dengan baik dan benar. Sehingga semakin tingginya tingkat kepatuhan maka peraturan perpajakan akan dijalankan dengan semakin baik dan benar, begitu juga sebaliknya apabila tingkat kepatuhan rendah. Penelitian terdahulu yang dilakukan Rahmat Alfian (2012) berdasarkan hasil penelitian dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak” disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan.
6
Penelitian terdahulu yang dilakukan Abu Gandjar Aritosa Hidayat (2008) berdasarkan hasil penelitian dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi” disimpulkan bahwa kegiatan ekstensifikasi
berpengaruh secara signifikan
terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Kegiatan ekstensifikasi mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan sebesar 77,5% sedangkan sisanya 22,5% faktor-faktor lain. Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan Siti Sopiah (2014) berdasarkan hasil penelitian dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Ekstensifikasi dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi” yang dilakukan di KPP Pratama Bandung Karees disimpulkan bahwa kegiatan ekstensifikasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin melakukan penelitian sebagai bahan masukan kepada Pemerintah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”.
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
7
1. Bagaimana gambaran Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying? 2. Bagaimana pengaruh pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diukur secara simultan terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying? 3. Bagaimana pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi diukur secara parsial terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying?
1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini diantaranya : 1. Untuk mengetahui perkembangan Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. 2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Esktensifikasi Pajak dan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara simultan terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. 3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Esktensifikasi Pajak dan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara parsial terhadap
8
Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
1.4
Kegunaan Penelitian Beberapa manfaat yang penulis harapkan dapat diperoleh dari penelitian
ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi Penulis Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung dan diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 2. Bagi Pembaca Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian dan analisis berikutnya. 3. Bagi KPP Pratama Bandung Cibeunying Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan di KPP Pratama Cibeunying dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan atau hal-hal yang menyangkut kegiatan Esktensifikasi dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
9
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti,
penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Bandung Cibeunying Jl. Purnawarman no.21 Bandung. Adapun waktu penelitian yang dilakukan dari bulan Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014.
