BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami beberapa peristiwa yaitu saat di lahirkan dan meninggal dunia, dimana peristiwa tersebut akan mempunyai akibat hukum. Pada waktu seseorang dilahirkan, maka ia dalam hidupnya akan mempunyai hak dan kewajiban yang harus diembannya. Sedangkan seorang yang meninggal dunia, maka akan melepaskan hak dan kewajibannya. Suatu keadaan dimana seorang tersebut meninggalkan keluarga dan harta kekayaan, tentu saja hal ini berkaitan erat dengan warisan. 1 Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, yang memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yaitu kematian atau meninggal dunia.2 Apabila berbicara mengenai seseorang yang meninggal dunia, apakah yang akan terjadi dengan segala sesuatu harta benda yang ia tinggalkan. Terkait dengan hal tersebut tentunya jalan pikiran kita akan menuju kepada masalah
1
2
Ali Afandi, 1986, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta: PT Bina Aksara, Hal 5. Angga Wijaya, 2015, Kedudukan Surat Perjanjian Terhadap Pembagian Harta Waris Wasiat Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Studi Putusan Nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.YK (Skripsi Tidak Diterbitkan), Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Hal 3.
1
2
warisan.3 Ketika seseorang meninggal dunia, hal ini menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.4 Menurut pendapat A. Pitlo bahwa pengertian “Hukum Waris adalah suatu
rangkaian
ketentuan-ketentun
dimana
berhubungan
dengan
meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, yaitu mengenai pemindahan atau beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.5 Pewarisan adalah proses perbuatan cara beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan ini dapat berlangsung sesuai dengan aturan hukum, agama, dan adat. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) unsur pokok untuk dapat terlaksananya suatu pewarisan, yaitu adanya pewaris, ada harta yang ditinggalkan, dan ada ahli waris.6 Pengertian pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris, harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak
3
Oemarsalim, 1991, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 1. Ibid. 5 Ali Afandi, Op.Cit., Hal 7. 6 Hilman Hadikusuma, Op.Cit., Hal 9. 4
3
kebendaan. Sedangkan pengertian ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris.7 Pewarisan timbul karena terjadinya peristiwa kematian yang menimpa seseorang dari anggota keluarga, terutama orang tua yaitu ayah dan ibu. Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, yang menjadi masalah bukan peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum. Masalahnya yang akan muncul siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Dan siapa yang wajib menanggung dan menyelesaikan utang-piutang almarhum jika dia meninggalkan utang yang menjadi kewajibannya.8 Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain, hanyalah hak-hak dan kewajibankewajiban yang dapat dinilai dengan uang.9 Jelaslah bahwa harta warisan itu terdiri dari harta kekayaan yang berwujud dan yang tidak berwujud. Harta kekayaan yang berwujud misalnya tanah, rumah, mobil/motor dan lain sebagainya. Sedangkan harta kekayaan yang tidak berwujud misalnya utangpiutang, dan lain sebagainya. Dari berbagai jenis harta warisan tersebut tentu yang paling banyak menjadi rebutan diantara para ahli waris yaitu harta warisan berupa hak atas tanah dan bangunan. Karena pada dasarnya tanah dan bangunan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, sehingga seringkali
7
Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 193. 8 Ibid. 9 Subekti, 1993, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, Hal 95-96.
4
terjadi/timbul sengketa antara ahli waris dalam hal pembagian harta warisan yang satu ini. Ketentuan tentang pembagian harta warisan, bahwa cara pembagian harta warisan itu sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan si pewaris sendiri pada saat sebelum meninggal dunia sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdata bab ke tigabelas tentang surat wasiat Pada kenyataannya di masyarakat peristiwa yang terjadi, walaupun dalam pelaksanaan pembagian warisan telah terdapat surat wasiat dari si pewaris terkait pembagian harta warisan ataupun telah dibuat kesepakatan bersama masih saja seringkali timbul sengketa diantara ahli waris terkait dengan pembagian harta warisan. Salah satu dari sengketa yang timbul misalnya salah satu ahli waris bermaksud secara melawan hukum untuk menguasai sendiri harta warisan berupa hak atas tanah. Sehingga dengan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya, ia menjual harta warisan yang berupa tanah tersebut kepada orang lain. Padahal ternyata harta warisan tersebut belum dibagi waris dengan para ahli waris yang lainnya. Apabila tanah yang merupakan harta warisan ternyata dijual oleh salah satu pihak ahli waris tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ahli waris lainnya,sedangkan si pembeli mengetahui bahwa objek jual beli tersebut adalah tanah sengketa maka proses jual beli tersebut adalah cacat hukum. Sehingga perbuatan salah satu ahli waris yang menjual tanah warisan dengan tanpa melibatkan dan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya tersebut merupakan bentuk perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku atau disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan
5
hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.10 Pasal 1365 KUHPerdata yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata. Dalam pasal 1365 KUHPerdata tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Maka dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu ahli waris tersebut, pihak ahli waris lainnya yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan jual beli ke Pengadilan Negeri setempat, guna memperjuangkan hak-haknya yang telah dilanggar tersebut. Dengan demikian dalam proses penyelesaian sengketa pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris, langkah yang harus dilakukan adalah ahli waris yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 834 yang berbunyi: “Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya…”.
10
Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., Hal 260.
6
Berdasarkan uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum. Yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu: PROSES
PENYELESAIAN
SENGKETA
TERHADAP
PEMBAGIAN HAK WARIS ATAS TANAH YANG TELAH DIJUAL OLEH SALAH SATU AHLI WARIS (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pemalang).
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu antara lain sebagai berikut: 1. Bagaimana
Hakim
dalam
menentukan
pembuktian
atas
sengketa
pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas sengketa pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui Hakim dalam menentukan pembuktian sengketa pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris. 2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas sengketa pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris.
7
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan untuk masyarakat secara umum, yaitu sebagai berikut: 1. Manfaat Bagi Pribadi Penulis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai proses penyelesaian sengketa pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris. 2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum yang mengatur proses penyelesaian sengketa pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris. 3. Manfaat Bagi Masyarakat Umum Hasil
penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
pengetahuan,
penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas, khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk seluruh warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris.
E.
Metode Penelitian Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari
8
satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.11 Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Metode Pendekatan Dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode normatif, sehingga penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundangundangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris. 2. Sifat Penelitian Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelititan deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek tertentu.12 Yang dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai proses penyelesaian sengketa pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris. 3
Sumber Data Dalam penelitian ini sebagai sumber datanya yang digunakan data primer dan data sekunder. Adapun data-data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
11
Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal 1. 12 Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 35.
9
a. Data Sekunder Data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut: 1) Bahan Hukum Primer Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah: a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata b) HIR/RBg c) Jurisprudensi (Keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap) 2) Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perdata, buku tentang hukum waris, buku tentang perjanjian jual-beli, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini. 3) Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, b.
Data Primer Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. 1) Lokasi Penelitian
10
Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pemalang. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai proses penyelesaian sengketa pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris. Dan pemilihan wilayah di Kabupaten Pemalang itu sendiri supaya mudah dijangkau oleh peneliti, karena peneliti berdomisilli di wilayah Pemalang, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini. 2) Subyek Penelitian Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu dengan informan yang berkompeten dalam proses penyelesaian sengketa pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris, yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Pemalang. kepustakaan ini yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi,
menganalisis
serta
mempelajari
data-data
sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut diatas, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan proses sengketa pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris.. 4
Metode Analisis Data Penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data meliputi peraturan perundang-undangan,
dokumen-dokumen,
buku
kepustakaan,serta
11
jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris. Yang kemudian akan dihubungkan dengan datadata yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis dianalisis secara kualitatif untuk dicari pemecahannya sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.
F. Sistematika Penulisan Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membaginya menjadi 4 (empat) bagian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Perumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian E. Metode Penelitian F. Sistematika Penulisan
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Pembagian Hak Waris Atas Tanah Yang Telah Dijual Oleh Salah Satu Ahli Waris 1. Pengertian Hukum Waris
12
2. Proses Pembagian Harta Warisan 3. Pengertian Jual Beli Tanah Harta Warisan 4. Pihak-Pihak Dalam Jual-Beli Tanah Harta Warisan 5. Perjanjian Antara Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah Harta Warisan 6. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Jual Beli Tanah Harta Warisan 7. Tanggung jawab hukum atas dasar perbuatan melawan hukum B. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri 1.
Menyusun Surat Gugatan
2. Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri 3. Pemanggilan Para Pihak 4. Pemeriksaan Perkara Di Persidangan a) Usaha Perdamaian b) Pembacaan Gugatan c) Jawaban Tergugat d) Replik e) Duplik 5. Proses Pembuktian a) Pengertian Pembuktian b) Beban Pembuktian c) Jenis-Jenis Alat Bukti
13
d) Penilaian Pembuktian e) Kesimpulan Pembuktian 6. Putusan a) Pengertian Putusan b) Macam-Macam Putusan c) Pertimbangan Putusan Hakim BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Hakim
Dalam
Menentukan
Pembuktian
Atas
Sengketa
Pembagian Hak Waris Atas Tanah Yang Telah Dijual Oleh Salah Satu Ahli Waris 2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Sengketa Pembagian Hak Waris Atas Tanah Yang Telah Dijual Oleh Salah Satu Ahli Waris BAB IV
PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
