BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Perkembangan yang secara terus-menerus akan berubah seiring berjalannya waktu, akan menyadarkan manusia bahwa ada suatu persaingan antara manusia satu dengan yang lain. Termasuk yang dimaksudkan disini adalah bidang kegiatan usaha yang dimiliki oleh masing-masing manusia tersebut nantinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menjalani proses kehidupannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persaingan merupakan perjuangan hidup di tengah-tengah masyarakat, sedangkan usaha merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud yakni keuntungan (dalam hal perdagangan). Jadi, persaingan usaha adalah perjuangan hidup
di
tengah-tengah
masyarakat
dengan
melakukan
kegiatan
yang
mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud yakni keuntungan (dalam hal perdagangan). Dalam setiap kegiatan manusia sudah barang tertentu tidak dapat terlepas dari pengaruh positif dan negatif. Ketika suatu persaingan usaha tersebut dipengaruhi oleh hal yang bersifat positif, misalnya berinovasi di titik usaha tertentu untuk meningkatkan daya jual maka usaha tersebut aman dari indikasi melakukan persaingan secara tidak sehat. Akan tetapi, ketika suatu kegiatan usaha yang dalam melakukan persaingan dengan usaha-usaha lainnya menggunakan cara-cara
1
2
yang bersifat negatif, maka usaha tersebut tergolong melakukan persaingan usaha secara tidak sehat. Hukum adalah suatu hubungan di antara suatu persona dan suatu hal (benda, urusan), yang menyebabkan hal itu berada dalam suatu hubungan tertentu dengan persona itu, yaitu menjadi miliknya (menjadi kepunyaannya). 1 Roscoe Pound terkenal dengan teorinya juga, yang menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui masyarakat.2 Kaedah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia ditengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkatperangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat perintah atau anjuran serta larangan-larangan.3 Dengan adanya suatu indikasi persaingan usaha tidak sehat tersebut, maka disinilah peranan hukum dalam tujuannya untuk menciptakan keadilan dan ketertiban terhadap persaingan usaha yang ada di Indonesia Hukum merupakan suatu gejala di masyarakat yang akan menjelaskan sebanyak mungkin untuk menerangkan suatu hubungan sebab akibat dengan gejala-gejala lainnya. Salah satu caranya adalah dengan cara menyelidiki sangkut paut hukum dengan gejala-gejala masyarakat, atau sering disebut dengan cara sosiologis.4 Di Indonesia, hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999
1 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, h.144. 2 Sukarno, et al, 2013, Filsafat Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 127. 3 Soedjono Dirdjosisworo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, h. 37. 4 L.J. Van Apelrdoorn, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 412.
3
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dasar dari lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangn Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini adalah bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga dapat diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat. Adapun ilmu yang mempelajari hal ini dinamakan ilmu hukum persaingan usaha, yang mana hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.5 Definisi persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangn Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dana tau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.6 Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan tentang suatu adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak dibidang produksi surat kabar di Bali. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia
5 Hermansyah, 2009, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, h.2. 6 Abdul R. Sulaiman, 2014, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 200.
4
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, didefinisikan bahwa surat kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. Adapun beberapa media cetak berupa surat kabar yang beredar di Bali saat ini adalah Bali Post, Radar Bali, Tribun Bali, Tokoh dan lain sebagainya yang tidak disebutkan satu persatu banyaknya yang beredar. Dalam pemasarannya sudah barang tentu antara satu perusahaan surat kabar yang ada di Bali dengan perusahaan surat kabar yang lainnya memiliki kiat-kiatnya untuk menarik minat konsumen, yang dalam hal ini pembaca. Salah satu kiat dalam pemasarannya adalah menentukan harga semurahmurahnya agar bisa bersaing di pasaran dan sedikit tidaknya menarik minat konsumen untuk membeli hasil produksi masing-masing perusahaan surat kabar tersebut. Sudah barang tentu, dalam menentukan harga ini, masing-masing perusahaan sudah pasti menyesuaikannya dengan biaya produksi yang dikeluarkan, sehingga nantinya muncul kisaran harga untuk satu jenis produk yang dihasilkan. Orientasi suatu perusahaan atau seseorang dalam melakukan kegiatan usaha berupa bisnis, yang dalam hal ini adalah bisnis yang bergerak dibidang usaha yang memproduksi surat kabar adalah suatu keuntungan yang dihasilkan setiap produknya, yang dalam istilahnya sering disebut dengan profit oriented. Hal tersebut sangat lazim dijadikan parameter untuk melakukakn sebuah usaha. Melihat apa yang sedang terjadi di Bali, sudah barang tentu banyak yang menanyakan keadaan sebagaimana PT. Bali Media Grafika Tribun Bali mampu menjualkan hasil produksinya dengan harga Rp. 1000, 00 (seribu rupiah),
5
sedangkan harga dari surat kabar lainnya melebihi harga yang ditentukan oleh PT. Bali Media Grafika Tribun Bali. Perkembangan isu pun dapat berkembang mengarah kepada adanya pemikirian yang akan menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Bali Media Grafika Tribun Bali tersebut akan mematikan usaha surat kabar lainnya, mengingat adanya selisih harga yang cukup jauh. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap apa yang sedang terjadi di masyarakat terkait dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pengetahuan masyarakat yang belum tentu mengetahui kebenaran suatu peristiwan hukum yang terjadi pada penjualan surat kabar Tribun Bali tersebu. Dengan adanya bagian dari Ilmu Hukum yang mempelajari hal tersebut, yakni Hukum Persaingan Usaha. Maka penulis akan meneliti tentang adanya indikasi tersebutm yakni adanya suatu kegiatan yang dilarang yang dilakukan perusahaan surat kabar PT. Bali Media Grafika Tribun Bali terkait dengan menjual murah harga barang produksinya. Kegiatan terlarang seperti yang disebutkan diatas, menurut Hukum Persaingan Usaha yang di dasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangn Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai aturan pengaturnya. Kegiatan seperti itu dapat dinamakan dengan predatory pricing (jual rugi), yakni dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya, karena tidak mampu lagi bersaing.7
7
Rachmadi Usman, 2013, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h. 435.
6
Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian terkait hal tersebut, sehingga peneliti mengangkat judul dalam penelitian skripsi ini yaitu “Indikasi Jual Rugi Yang Dilakukan Perusahaan Surat Kabar Di Bali”.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dari itu terdapat dua rumusan masalah yang akan penulis angkat sebagai rumusan masalah dari skripsi ini, yaitu : 1. Bagaimanakah akibat hukum dari praktik jual rugi yang dilakukan terhadap pesaing usaha lain ? 2. Apakah penetapan harga penjualan surat kabar yang dilakukan oleh PT. Bali Media Grafika Tribun Bali dapat diklasifikasikan sebagai salah satu kegiatan jual rugi ? 1.3. Ruang Lingkup Masalah Dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah ini, dirasa perlu untuk diberikannya suatu batasan dalam pembahasan permasalahan yang diangkat pada karya tulis ilmiah ini untuk membantu pembaca agar mampu dengan mudah untuk mengetahui maksud dan tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini, dan juga melihat keterbatasan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini maka dilakukan pembatasan pembahasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan permasalahan tersebut karena sangat luasnya cakupan dalam hal persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di masyarakat,
7
mengingat ada dua penyebab hal itu terjadi dan sudah terstruktur pembagiannya, yakni perjanjian yang dilarang ataupun kegiatan yang dilarang. 8 Dengan melihat rumusan permasalahan yang di angkat sebelumnya, maka penulis menaruh suatu objek kajian dalam penulisan karya tulis ini yaitu pada adanya suatu indikasi kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha yang dilakukan oleh perusahaan surat kabar PT. Bali Media Grafika Tribun Bali dengan menetapkan harga tertentu untuk produksinya, yang nantinya akan dilihat dari aspek empiris. Maksudnya adalah penulis akan melakukan penelitian berdasarkan dari unsur-unsur yang menjadi tolak ukur dari terjadinya suatu kegiatan yang dilarang dalam suatu persaingan usaha yang pengaturannya ada pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya praktek jual rugi. Maka dari itu, penulis disini bermaksud untuk meneliti keberadaan unsur-unsur yang dimaksudkan tersebut dengan langsung mengaitkannya pada kegaiatan usaha yang dilakukan oleh sebuah perusahaan surat kabar, yakni PT. Bali Media Grafika Tribun Bali. 1.4. Orisinalitas Penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) yang memfokuskan mengenai kegiatan yang terindikasi pada klasifikasi persaingan usaha tidak sehat berupa jual rugi yang dilakukan oleh suatu perusahaan surat kabar di Bali, namun dalam penulisan skripsi kali ini penulis mengangkat tulisan dengan rumusan masalah dan studi kasus yang berbeda dengan yang terdahulu, sehingga perbedaan tersebut dapat
8
Hermansyah, op.cit, h.24.
8
dijadikan landasan orisinalitas tulisan ini, adapun bentuk orisinalitasnya antara lain sebagai berikut ;
NO JUDUL 1.
Praktik
PENULIS DAN TAHUN Jual
Rugi I Dw Gd Riski Mada,
(Predatory Pricing) Mahasiswa Pelaku Usaha Dalam Hukum Perspektif
Fakultas Universitas
Udayana
RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimanakah dampak praktik
jual
terhadap
rugi
persaingan
usaha?
Persaingan Usaha
2. Bagaimana
akibat
hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi?
2.
Dugaan praktek jual Adiwidya Imam Rahayu rugi
(predatory Mahasiswa
pricing)
dalam Hukum
industri
Indonesia
telekomunikasi Indonesia
di
ditinjau
Fakultas Universitas
1. Bagaimanakah pengaturan
Predatory
Pricing di Indonesia ? 2. Apakah yang menjadi dampak jual
dari
rugi
praktek
(predatory
dari undang-undang
pricing)
terhadap
nomor 5 Tahun 1999
industry telekomunikasi
tentang
larangan
lainnya ?
praktek
monopoli
9
dan persaingan usaha tidak sehat
Maka dari itu penulis mengangkat penulisan skripsi yang fokus membahas mengenai kegiatan yang terindikasi pada klasifikasi persaingan usaha tidak sehat berupa jual rugi yang dilakukan oleh suatu perusahaan surat kabar di Bali, karena diharapkan memberi manfaat dari penelitian ini yang kiranya dapat membantu masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri masyarakat nantinya, serta menjawab pertanyaan masyarakat terkait dengan isu hukum mengenai indikasi terjadinya praktek jula rugi yang dilakukan oleh perusahaan surat kabar di Bali. 1.5. Tujuan Penelitian 1.5.1 Tujuan umum : 1. Untuk mengetahui akibat hukum dari praktik jual rugi yang dilakukan terhadap pesaing usaha lain. 2. Untuk mengetahui penetapan harga penjualan surat kabar yang dilakukan oleh PT. Bali Media Grafika Tribun Bali dapat diklasifikasikan sebagai salah satu kegiatan jual rugi. 1.5.2 Tujuan khusus : 1. Untuk memahami akibat hukum dari praktik jual rugi yang dilakukan terhadap pesaing usaha lain.
10
2. Untuk memahami penetapan harga penjualan surat kabar yang dilakukan oleh PT. Bali Media Grafika Tribun Bali dapat diklasifikasikan sebagai salah satu kegiatan jual rugi. 1.6. Manfaat Penelitian 1.6.1 Manfaat teoritis : 1. Dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam bidang hukum perdata dan mengembangkan wawasan mahasiswa dalam hal mengenai persaingan usaha tidak sehat, khususnya dibidang kegiatan yang dilarang, yakni mengenai jual rugi. 2. Mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya ilmu hukum di bidang keperdataan, dengan menyerap bahan pembentukan hukum dari aspek sosial. 1.6.2 Manfaat praktis : 1. Mengetahui akibat hukum yang dapat ditimbulkan terhadap pesaing usaha lain, khususnya perusahaan surat kabar, terhadap suatu persaingan usaha tidak sehat berupa kegiatan yang dilarang berupa jual rugi, yang terindikasi pada salah satu perusahaan surat kabar di Bali. 2. Mengetahui dapat atau tidaknya perusahaan tersebut diklasifikasikan sebagai kegiatan yang dilarang berupa jual rugi. 1.7. Landasan Teoritis atau Kerangka Teori Landasan teoritis ialah meliputi filosofi, teori hukum, asas-asas hukum, norma, konsep-konsep hukum, serta doktrin yang dipakai sebagai dasar untuk membahas suatu pemasalahan, dalam hal ini untuk membahas permasalahan pada
11
rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini.9 Dalam skripsi ini terdapat beberapa landasan teoritis yang menjadi acuan antara lain : 1. Perbuatan hukum adalah setiap perbuataan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum merupakan perbuatan subyek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku.10 2. Akibat Hukum, akibat hukum ialah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum.11 Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. 3. Tanggung Jawab Hukum, menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.12 4. Asas Itikad Baik, Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah
9
Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 79. 10 Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.191. 11 Soedjono Dirdjosisworo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 131. 12 Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.
12
pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat. 5. Kebijakan Persaingan, dalam Kamus Lengkap Ekonomi yang ditulis oleh Christhoper Pass dan Bryan Lowes, yang dimaksud dengan kebijakan persaingan adalah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi pemakaian sumber daya dan perlindungan kepentingan konsumen. Tujuannya adalah, terlaksananya pasar yang optimal.13 6. Asas Kepentingan Umum, yakni mendasarkan diri pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. 7. Asas Demokrasi Ekonomi, yakni dalam melakukan usaha yag berbasisi ekonomi harus didasarkan pada kepentingan sosial kerakyatan. 8. Teori Kepentingan, dimana teori ini membagi kepentingan menjadi dua, yakni kepentingan individu yang bersifat pribadi dan kepentingan negara dalam masalah politik. Setiap orang memiliki kepentingan dalam hidup di masyarakat, namun disisi lain kepentingan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan lainnya, maka disinilah peran negara dalam menetapkan peraturan untuk menciptakan ketertiban.14 9. Prinsip Good Corporate Governence, Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan
13 14
Hermansyah, op.cit, h.2. Hermansyah, op.cit, h.4.
13
perusahaan
dalam
memberikan
pertanggung
jawaban
kepada
shareholders dan stakeholders. 10. Reasonable (kewajaran), dalam melakukan usaha, kewajaran diperlukan untuk mencapai suatu hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara rasional. 11. Pendekatan Perse Illegal dan Rule of Reasons. Yang dimaksud dengan Pendekatan Perse Illegal adalah suatu perbuatan yang secara inheren bersifat dilarang atau illegal, dimana terhadap perbuatan tersebut tidak perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut. Sedangkan, Pendekatan Rule of Reasons adalah penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan-alasan dilakukannya suatu tindakan atau suatu perbuatan oleh pelaku usaha.15 Landasan teoritis yang penulis gunakan berdasarkan landasan teori yang berlaku. Landasan teori tersebut diatas digunakan untuk menggambarkan tentang persaingan usaha tidak sehat, sehingga dasar hukum dari dibuatnya suatu aturan mengenai pengaturan persaingan usaha tidak sehat nantinya mampu melihat penerapan atau pelaksanaan iklim persaingan usaha tetap berjalan tertib. Sehingga nantinya dapat menemukan jawaban dari penelitian secara empiris tentang pengaturan suatu persaingan usaha tidak sehat dan juga mengklasifikasikan suatu indikasi dapat dikatakan melakukan persaingan usaha tidak sehat atau tidak, khususnya di lingkup predatory pricing. Dengan dibantu oleh data, sumber data, serta teknik pengumpulan data yang sesuai dengan metode penelitian empiris. 15
Hermansyah, op.cit, h. 78-79.
14
1.8. Metode Penelitian Didalam melakukan penelitian ilmiah, tentunya menggunakan metodemetode ilmiah dalam penelitiannya. Demikian pula pada penelitian dan penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode ilmiah, yaitu : 1.8.1 Jenis penelitian Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penilitian empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini akan berdasarkan pada efektivitas hukum di dalam masyarakat. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kajian ini bersifat deskriptif, dimana kajian empiris mengkaji law in action. Kajian empiris dunianya adalah das sein (apa kenyataannya).16 Dalam penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial. Maksud dari dilakukannya penelitian secara empiris ini yaitu agar dapat menemukan jawaban maupun pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yang mana datadata maupun bentuk fakta yang terjadi dalam masyarakat nyata ini tidaklah ada di dalam kajian kepustakaan/perbendaharaan buku,maka dari itu dilaksanakannya suatu penelitian secara empiris. 1.8.2. Jenis pendekatan Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (The Fact Approach), yaitu penelitian dengan mengumpulkan fakta-fakta 16
Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Prenamedia Group, Jakarta, h. 2.
15
yang terdapat langsung di lapangan yang penulis cari dan amati sendiri secara metodis untuk dijadikan bahan dalam menunjuang penulisan skripsi ini. Kemudian jika melihat dari sifat penelitian skripsi ini, maka sifat penelitiannya adalah deskriptif, yang mana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara sitematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakterisitik atau faktor-faktor tertentu. Yang mana diawali dengan hipotesis terlebih dahulu. 1.8.3 Sifat penelitian Skripsi ini menggunakan penelitian empiris hukum empiris. Dalam suatu penilitian empiris, terdapat pembedaan menurut sifat penelitiannya, yakni :17 a) Penelitian Eksploratif (Penjajakan atau Penjelajahan) Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu. Penelitian eksploratif umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, belum banyak informasi mengenai masalah diteliti atau bahkan belum ada sama sekali. Penelitian eksploratif dianggap remeh oleh sebagian orang, karena tidak mempunyai nilai ilmiah. Penelitian jenis ini misalnya penelitian identifikasi hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. b) Penelitian Deskriptif Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk 17
Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo, Jakarta, h. 25-28.
16
menentukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini, berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga
tidak bertolak dari
hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat materi yang sudah ada dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif. c) Penelitian Eksplanatif (menerangkan) Penelitian eksplanatif bertujuan menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variable yang diteliti. Dengan demikian, penelitian eksplanatif baru dapat dilakukan, apabila informasi-informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup banyak, artinya telah ada beberapa teori tertentu dan telah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesis tertentu. d) Penelitian verifikatif ini bertujuan untuk menguji suatu teori. 1.8.4. Data Didalam melakukan penelitian hukum empiris, terdapat dua jenis data yang akan digunakan, yaitu :18 1. Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa data yang bersumber dari pengamatan langsung di lapangan. Dari pengamatan langsung di lapangan akan diperoleh data yang relevan untuk selanjutnya akan dianalisis. 2. Data Sekunder ialah merupakan data mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan data yang bersifat kepustakaan lainnya. 18
Ibid, h.30.
17
1.8.5. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan bahan hukum ataupun data dalam skripsi ini menggunakan studi dokumen, yaitu melalui wawancara . 1. Teknik studi dokumen, digunakan untuk memperoleh data sekunder dari penelitian hukum empiris, yang mana pada teknik ini dilakukan penelitian atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini. Studi dokumen dalam hukum dibedakan menjadi tiga, yaitu :19 a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan traktat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, ialah : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangn Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. b. Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku dan artikel. c. Bahan hukum tersier, bahan-bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum. 19
Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, Buku Pedoman Pengenalan Bahan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 8.
18
d. Teknik wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai20. Dalam skripsi ini akan digunakan juga teknik wawancara dalam pengumpulan datanya untuk mendapatkan fakta-fakta yang terdapat di dalam masyarakat seputar permasalahan yang penulis angkat pada penelitian ini. 1.8.6. Teknik penentuan sampel penelitian Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik non probability sampling, dengan bentuk snowball sampling. 1.8.7. Teknik analisis data Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang sifatnya deskriptif, oleh sebab itu penelitian dengan teknik analisis kualitatif yang akan penulis gunakan dalam pengolahan dan analisis data didalam penelitian skripsi ini.
20
Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 57.
