BAB I PENDAHULUAN. Uni Soviet, tampaknya memang merupakan fenomena yang cukup menarik. Eropa Timur

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Reformasi yang terjadi di Eropa Timur, menyusul arus perubahan yang ditiup oleh Uni Soviet, tampaknya memang merupakan fenomena yang cukup menarik. Eropa Timur merupakan kawasan dimana ideologi komunis dapat tumbuh dengan sangat subur. Bahkan Uni Soviet sebagai blok terbesar dari kawasan Eropa Timur disimbolkan sebagai puncak keadidayan ideologi komunisme di dunia. Namun predikat sebagai negara komunis terbesar didunia yang disandang oleh Uni Soviet tak cukup untuk menghindar dari sebuah proses perubahan yang menjurus kearah pengikisan dari nilai-nilai ideologi komunis tersebut. Perubahan yang terjadi di Uni Soviet tersebut tidak terlepas dari peran seorang Gorbachev. Gorbachev dengan ide pembahuruannya yang menawarkan konsep “glasnot” dan “ perestorika“-nya telah membawa perubahan perubahan yang dahsyat tidak hanya di Uni Soviet itu sendiri melainkan sampai ke negara negara Eropa Timur yang menjadi satelitnya. Konsep glasnot yang berarti keterbukaan dan perestorika yang berarti restrukturisasi tanpa disadari telah menjadi spirit baru dalam gerakan pembaharuan di negara negara Eropa Timur pada umumnya dan di Uni Soviet pada khususnya. Dalam perkembangannya, gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Gorbachev tersebut telah bersifat radikal dan drastis baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Perubahan yang dilakukan oleh Gorbachev dalam bidang politik sangat jelas terlihat pada kebijakannya melaksanakan sistem pemilihan umum yang bebas dengan multi calon pada bulan maret tahun 1989. hal ini merupakan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Klimaks pembaharuan ini terjadi ketika pasal 6 Konstitusi 1936 dicopot untuk mengakhiri monopoli kekuasaan komunisme

yang sudah berlangsung lebih dari tujuh

Universitas Sumatera Utara

dasawarsa di negara itu. 1 Dibidang ekonomi, konsep “perestorika” yang di gagas oleh Gorbachev telah mendorong secara bertahap proses swastaisasi, dan petani dibiarkan menjual hasil ladangnya secara bebas ke pasar. Sentralisasi dan totalisasi ekonomi oleh negara tidak lagi berlaku mutlak. Bahkan dalam konstitusi baru yang disahkan pda bulan November 1986, 29 jenis usaha ekonomi di berikan izin untuk dikelola oleh swasta. Perubahan ini merupakan sebuah perbaikan terhadap sisitem monopoli perekonomian oleh negara yang selama ini dianggap tidak efesien. Dampak dari konsep “glasnot” dan “perestorika” yang di tawarkan oleh Gorbhachev dalam perkembangannya telah membawa negara Uni soviet kedalam bentuk pembaharuan yang sedikit liberal dalam sistem ekonomi maupun sistem politiknya. Gorbhachev yang pada awalnya menyatakan bentuk pembaharuan yang ditawarkan bukan bermaksud keluar dari sosialisme melainkan sebagai keharusan sejarah supaya komunisme lebih bersifat kontekstual dalam perkembangannya justru mengarah kepada kecenderunagn keluar dari komunisme. Hal ini dapat dilihat dari perubahan perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi maupun politik yang menjadi lebih terbuka. Pembaruhan yang pada perkembangannya menjurus pada perubahan dalam bidang ekonomi dan politik yang terjadi di Uni Soviet ini secara bertahap menular kepada negara negara Eropa Timur lainnya seperti Polandia, Rumania, Ceko Slowakia, Bulgaria dan Hongaria. Ide pembaharuan yang dicanangkan oleh Gorbachev dengan cepat menjalar ke negara negara Eropa Timur lainnya. Namun proses pembaruan yang terjadi tidak relatif sama antara negara yang satu dengan negara lainnya. Perbedaan proses pembahuruan ini disebabkan karena pelaku dari pembaharuan dari masing masing negara tersebut berasal dari golongan yang berbeda pula. Sebagai contoh di Polandia dan Rumania proses pembaruan dilakukan

1

Rikard Bagun, Perkembangan Komunisme di Polandia, Hongaria, Ceko Slowakia, Bulgaria, dan Rumania dalam Perubahan Politik di Negara Negara Eropa Timur, Jakarta: PT Gramedia. 1990, Hal. 187.


oleh pihak yang sama. Rakyatlah yang menjadi aktor pembaharuan di kedua negara tersebut. Hal sebaliknya justru terjadi di negara Ceko Slowakia, Bulgaria dan Hongaria dimana yang melakukan gerakan pembaharuan adalah partai komunis itu sendiri. Proses perubahan politik yang terjadi pada negara komunis tidak hanya terjadi di negara negara eropa timur melainkan juga sampai ke negara negara di asia seperti halnya Cina. Setelah tampil sebagai salah satu orang berpengaruh di Cina pada tahun 1978, Deng Xiaoping langsung melakukan gerakan pembaharuan. Secara bertahap, ia mengganti sistem totalisasi dan sentralisasi dalam bidang pertanian yang selama ini diterapkan di negara tersebut dengan menawarkan sebuah bentuk pasar bebas sehingga memberi angin segar bagi para wiraswasta. Pada perkembangannya, gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Deng Xiaoping ini kemudian dikenal sebagai empat bentuk modernisasi Cina. Yaitu modernisasi pada bidang pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan ekonomi dan politik yang terjadi di Cina sedikit banyaknya telah mendeskripsikan betapa sebenarnya ideologi komunis yang dianut oleh negara tersebut perlu dilakukan pembaharuan. Pembaharuan tersebut justru terlihat lebih bersifat pragmatis dengan tujuan tercapainya kebutuhan nasioanl negara tersebut. Cina sebagai negara komunis terbesar didunia setelah Uni Soviet juga tidak luput dari godaan sistem ekonomi dan politik yang sedikit liberal untuk penyegaran terhadap ideologi komunis yang selama ini telah lama diterapkan oleh negara tersebut. Ternyata arus perubahan politik yang terjadi di Uni soviet dan Cina (sebagai dua kekuatan terbesar di dunia) telah berpengaruh ke dunia komunis. Dunia komunis diartikan sebagai negara negara komunis dan partai partai komunis di negara-negara non komunis,


yaitu yang belum atau tidak memegang kekuasaan pemerintahan. 2 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik yang berhaluan komunis dalam negara yang non komunis juga termasuk kedalam cakupan pembahasan dunia komunis. Negara indonesia pada orde lama (ORLA) mempunyai partai yang berideologi komunis yang dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI). Sekalipun Indonesia bukan negara yang berideologi komunis, namun kekuatan komunisme di indonesia jelas tidak diragukan lagi keberadaannya. Hal ini disebabkan karena PKI dapat menempati posisi empat besar pada Pemilihan Umum pertama di indonesia yang di laksanakan pada tahun 1955. Dalam pemilu tersebut PKI memperoleh persentase suara sebanyak 16,4 persen yang berarti memperoleh 39 kursi di parlemen. PKI hanya kalah dari partai PNI yang memperoleh 22,3 persen suara (57 kursi), NU yang memperoleh 20,9 persen suara (57 kursi) dan Masyumi yang memperoleh 18,4 persen suara (45 kursi). Namun yang perlu diketahui adalah bahwa ketiga partai diatas sebelumnya telah menjadi kekuatan politik di Indonesia sebelum zaman kemerdekaan. Sebagai ideologi yang baru tumbuh dan berkembang di Indonesia, keberadaan ideologi komunisme yang di gerakan oleh PKI jelas telah menjadi manuver bagi kekuatan politik yang sudah matang terlebih dahuluh. Dari penjelasan ini jelas dapat disimpulkan bahwa kekuatan komunis di Indonesia cukup besar keberadaannya. Bahkan PKI tercatat sebagai kekuatan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah partai komunis Soviet dan Cina. Dari penjelasan diatas jelaslah wajar jika saya menyimpulkan bahwa Indonesia adalah salah satu kekuatan Komunis terbesar di dunia karena keberadaan PKI didalamnya. Memandang perubahan politik yang berhubungan dengan keberadaan komunis di Indonesia tidak akan pernah terlepas dari apa yang terjadi pada sebuah transisi politik dari Orde Lama (ORLA) ke Orde Baru (ORBA). Dengan demikian sangat perlu juga untuk dilihat

2

J. Soedjati Djiwandono, Pengaruh Pembaharuan Gorbachev di Dunia Komunis dalam Perubahan Politik di Negara Negara Eropa Timur, Jakarta: PT Gramedia. 1990, Hal. 35


perubahan politik seperti apa yang terjadi pasca keberadaan ideologi komunis di Indonesia. Hal yang dapat dilihat dengan jelas adalah mengenai sikap kedua pemimpin pada masing masing Orde terhadap keberadaan komunise itu sendiri. Soekarno sebagai pemimpin dari ORLA dapat dilihat memiliki kedekatan terhadap dunia komunis. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan terjadinya kedekatan antara Soekarno dengan para tokoh tokoh PKI melainkan juga dapat dilihat bagaimana Soekarno dapat dilihat mendekatkan diri pada kekuatan Komunisme dunia yaitu Uni Soviet. Kedekatan antara Soekarno dan Soviet dapat dilihat dari ketersedian Soviet dalam memberikan bantuan persenjantaan kepada Indonesia. Dalam situasi yang lain, Soeharto sebagai pemimpin diktator ORBA justru memandang Komunsime sebgai sesuatu yang buruk. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diberlakukan ORLA terhadap Komunisme yang justru bersifat sebagai mitra dalam menjalankan roda pemerintahan. Setelah Soeharto berkuasa melalui intrik politik yang didapatkan dari Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) perlahan lahan soeharto mulai mengkebiri kekuatan Komunis di Indonesia dengan kekuatan Angkatan Darat (AD) yang dia pimpin. Pemerintahan soeharto juga menjalin hubungan yang baik dengan Amerika Serikat (AS) yang notabene adalah seteru abadi Soviet dalam Perang Dingin. Perbandingan keberadaan Komunis pada ORLA dan ORBA jelas telah mengalami sebuah perubahan, ini dapat ditunjukan dari sikap yang ditunjukan oleh Soekarno dan Soeharto dalam memandang Komunis yang jelas sangat berbanding terbalik. Dengan melihat penjelasan diatas, maka timbul pertanyaan apakah perubahan politik ini nantinya sesuai dengan perubahan yang politik yang terjadi di negara Uni Soviet atau negara Eropa Timur lainnya? Apakah perubahan politik di indonesia justru sejalan dengan perubahan politik di negara Cina? Atau justru perubahan terjadi sebelumnya? Atas pertanyaan pertanyaan diatas kemudian menjadi menarik apabila kita melihat keterkaitan


sebuah Ideologi (dalam hal ini Komunisme) terhadap perubahan politik yang terjadi di era politik tertentu. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh ideologi (dalam hal ini ideologi Komunisme) terhadap perubahan politik di era politik Soeharto (1965-1971)

I.2. Perumusan Masalah Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, bahwa sebenarnya telah terjadi perubahan politik dari orde lama ke masa pemerintahan Soeharto. Dimana pada orde lama komunisme merupakan salah satu primadona kekuatan politik di indonesia. Hal ini di tandai dengan keberhasilan Partai Komunis Indonesia menempati posisi empat besar peraih suara terbanyak pada Pemilu pertama tahun 1955. Sedangkan di era Soeharto PKI tidak lagi dibenarkan untuk ikut serta dalam pemilu dan ditiadakan keberadaannya. Maka dari itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Perubahan politik seperti apa yang diakibatkan ideologi komunisme pada era Soeharto “.

I.3. Pembatasan Masalah Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus dan menghasilkan uraian yang sistematis, maka diperlukan batasan batasan masalah sehingga dapat diidentifikasikan hal apa saja yang menjadi masalah penelitian. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Penelitian ini terfokus pada perubahan politik yang dihasilkan dari keberadaan komunisme di indonesia 2. Penelitian ini hanya berkisar pada perubahan politik yang terjadi di era politik Soeharto (1965-1971)

I.4. Tujuan Penelitian Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk “ melihat Perubahan Politik di era politik Soeharto (1965-1971) yang diakibatkan oleh keberadaan komunisme di Indonesia”.

I.5. Manfaat Penelitian 1. Secara pribadi penelitian mampu mengasa kemampuan peneliti dalam melakukan sebuah proses penelitian yang bersifat ilmiah dan memberikan pengetahuan yang baru bagi peneliti sendiri. 2. Secara teoritis penelitian ini merupakan kajian ilmu politik yang diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran konsep konsep dalam teori politik, terutama menyangkut ideologi dan perubahan politik di indonesia 3. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah referensi/kepustakaan bagi lembaga lembaga yang bergerak dalam ilmu politik.


I.6. Kerangka Teori Untuk mempermudah penelitian ini, maka di perlukan landasan teori dari sudut pandang komunisme sebagai salah satu ideologi politik serta ulasan mengenai dinamika perubahan politik. I.6.1. Ideologi dan Ideologi Politik Istilah ideologi pertama kali digunakan oleh seorang pemikir prancis yang bernama Desttut de Tracy. Dalam bukunya Element d’ideologie (Ian Adam, ideologi-Ideologi Politik Mutakhir, 1993) pemikiran Tracy mengenai ideologi berkarakter positivistik dengan tujuan menemukan kebenaran diluar otoritas agama. Tracy memandang bahwa otoritas agama yang selama ini terlalu besar mengenai paham kebenaran telah membuat tidak ada lagi alternatif lain diluar agama dalam mempresepsikan kebenaran. Tracy kemudian beranggapan bahwa perlu adanya sebuah konsep baru yang mampu melihat nilai nilai kebenaran tersebut diluar otoritas agama. Konsep ini kemudian disebut sebagai ideologi. Jelaslah pemikiran Tracy ini merupakan sebuah momentum kebangkitan bagi para pemikir pemikir abad pencerahan. Namun setelah lebih dari satu abad, ideologi tidak lagi dimaknai sebagai suatu konsensus yang tunggal menurut pemikiran Tracy saja. Hal ini disebabkan karena ideologi selalu dicermati oleh pemikir pemikir dari sudut pandang yang berbeda sehingga menyebabkan tafsiran yang beragam pula. Secara etimologi ideologi terdiri dari dua kata, yakni Ideo yang artinya pemikiran; dan Logis yang artinya logika, ilmu, pengetahuan. Sehingga dapat didefenisikan ideologi merupakan pemikiran yang didasarkan pada logika ataupun pengetahuan. Ideologi merupakan rumusan alam pemikiran yang terdapat dalam masyarakat yang tujuannya adalah untuk merealisasikannya. Dengan demikian ideologi tidak hanya dimiliki oleh negera melainkan juga dapat diterapkan oleh partai politik ataupun asosiasi asosiasi politik lainnya.


Konsep ideologi juga dapat dinegasikan sebagai political doktrin (doktrin politik) dan political formula (formulasi politik). Secara umum, ideologi dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau sisitem nilai yang

menyeluruh

dan

mendalam

yang

dipunyai

dan

dipegang

oleh

suatu

masyarakatmengenai tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam segi kehidupan duniawi mereka. 3 Namun yang perlu disadari dalam pengertian ini bahwa dalam suatu masyarakat biasanya mempunyai berbagai macam kelompok kepentingan yang dilahirkan oleh adanya perbedaan perbedaan sosial seperti, perbedaan ekonomi, agama atau bentuk bentuk perbedaan lainnya. Masing masing dari kelompok masyarakat tersebut tentunya juga mempunyai tatanan sistem nilai yang berbeda sesuai dengan kepentingan masing masing dari kelompok masyarakat tersebut. Sama halnya seperti tatanan sistem nilai lainnya, ideologi juga terdiri dari dimensi dimensi yang membentuknya menjadi sistem nilai yang utuh. Adapun dimensi dimensi dari ideologi tersebut adalah: Peratama, sebuah realita hidup dalam masyarakat dimana ia muncul pertama kalinya. Dengan kata lain dimensi ini mengatakan tentang sejauh mana masyarakat mampu memahami diri mereka sendiri. Dimensi yang kedua adalah, gambarannya dalam memberikan harapan kepada suatu masyarakat atau golongan dalam suatu masyarakat untuk mempunyai kehidupan bersama yang lebih baik dan untuk membangun mayarakat yang lebih cerah. Dimensi yang ketiga adalah, agaimana kemampuan ideologi dalam mempengaruhi ataupun menyesuaikan diri terhadap pembangunan yang terjadi dalam masyarakat. Secara fungsional ideologi dapat diartikan sebagai sesuatu bentuk gagasan kebaikan bersama, atau tentang masyarakat dan sebuah bentuk negara ataupun pemerintahan yang

3

Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992. Hal. 187.


dianggap paling baik.

4

Secara fungsional, ideologi dibagi kedalam dua tipe utama, yaitu

ideologi yang bertipe doktriner, dan ideologi yang bertipe pragmatis. Ideologi yang bertipe doktriner mempunyai bentuk pengajaran yang bersifat sistematis dan terinci sangat jelas. Didoktrinisasikan kepada mayarakat secara luas dan pelaksanaannya diawasi langsung oleh aparat partai ataupun aparat pemerintah. Salah satu contoh dari tipe ini adalah ideologi komunisme. Ideologi yang bertipe pragmatis adalah pengertian yang antitesis dari ideologi doktriner. Yaitu bentuk pengajarannya tidak tersusun secara sistematis dan hanya menekankan pada prinsip prinsip umumnya saja. Dalam hal ini penyebaran ideologi tidak melalui proses doktrinisasi melainkan hanya bersifat sosialisasi. Contoh dari tipe ini adalah ideologi liberalisme. Dalam pengertian secara fungsional ini lah kemudian lahir dengan apa yang dikatakan sebagai ideologi politik. Ideologi politik adalah ideologi yang difungsikan dalam kajian politik. Dengan begitu ideologi politik dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau susunan sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang tujuan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu masyarakat, dan mengenai cara cara yang paling baik dalam mencapai tujuan politik masyarakat tersebut. Secara garis besar, tidak ada perbedaan yang mendasar antara pengertian ideologi secara umum dan pengertian ideologi politik itu sendiri. Satu perbedaan yang paling menonjol adalah nuansa tujuan politik yang harus dicapai dalam suatu masyarakat politik yang menjadi ciri utama dari ideologi politik tersebut. Adapun ciri utama dari suatu ideologi adalah cita citanya yang dalam dan luas, universal dan bersifat jangka panjang. Ideologi dirasakan menjadi milik dari sebuah kelompok manusia yang dapat mengidentifikasikan dirinya dengan ajaran-ajaran yang terdapat pada ideologi tersebut. Ideologi juga mengikat sebuah kelompok, sering pula membenarkan dan mempertahankan perbuatan dari kelompok tersebut. Nilai universal yang 4

Eman Hermawan, Politik Membela Yang Benar, Yogyakarta, KLIK, 2001.Hal. 114.


terkandung dalam ideologi tersebut, maka ruang lingkup yang ada didalamnya tidak hanya berbicara mengenai segi kehidupan bernegara/ berorganisasi melainkan juga berbicara mengenai prinsip prinsip dari sisitem bernegara yang berkaitan dengan cita-cita dari kehidupan bernegara itu sendiri. Ideologi politik merupakan penerapan dari prekripsi moral tertentu terhadap kolektivitas. 5 Bagaimana sebuah sistem nilai yang terbentuk atas konstruksi masyarakat dapat menjadi acuan bersama adalam masyarakat secara seutuhnya. Misalnya saja di negara prusia yang menerapkan pembenaran ideologisnya pada hegelianisme. 6 Sama halnya juga didalam masyarakat komunis yang menerapkan ajaran marxisme-leninisme sebagai pokok ideologinya. Artinya ideologi politik pada suatu masyarakat tertentu dapat dilihat dari keseluruhan (kolektivitas) atas nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Sehingga pola kehidupan sebuah masyarakat akan menjadi cerminan bagi ideologi yang diterapkan. Husczar dan Stevenson dalam buku Political Science mendefenisikan Ideologi Politik sebagai suatu perumusan keyakinan atau program yang dimiliki oleh suatu negara, suatu bangsa, suatu partai politik atau perkumpulan politik lain yang bermaksud mencapai suatu tujuan politik yang khusus. 7 Selain dari itu, ideologi politik juga menafsirkan atau menganalisa kejadian-kejadian sosial ekonomi dan lembaga-lembaga didalam mencapai tujuan yang telah dikehendaki. Ini artinya ideologi politik merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik dari setiap lembaga-lembaga politik yang menghendaki tujuan politik tersebut. Pemahaman mengenai ideologi

dan ideologi politik sangat diperlukan dalam

penelitian ini dikarenakan penelitian ini akan sangat berkutat masalah keberadaan komunisme 5

David E Apter, Politik Modernisasi, Jakarta: PT Gramedia, 1987, Hal. 327. Hegelianisme adalah istilah yang digunakan bagi para penganut pemikiran hegel, seorang filsuf asal jerman yang menggagasi hukum perdebatan dialektis. 7 Sukarna, Ideologi: Suatu Studi Dalam Ilmu Politik, Bandung, Alumni, 1981, Hal. 31. 6


dalam era politik Soeharto (1965-1971). Komunisme merupakan salah-satu ideologi politik disamping ideologi politik lainnya seperti fasisme, liberalisme (demokrasi) dan lain-lain. Oleh sebab itu pemahaman mengenai ideologi ataupun ideologi politik sangat diperlukan untuk melihat bagaimana konstruksi komunisme tersebut disusun sehingga menjadi kategori sebuah ideologi ataupun ideologi politik.

I.6. 2. Komunisme I.6. 2. 1. Sejarah dan Pengertian Komunisme Sejarah lahirnya komunisme tidak akan pernah lepas dari satu nama yang sangat fenomenal yaitu karl marx. Marx adalah seorang pria asal jerman yang lahir pada tahun 1818 di sebuah kota kecil dijerman bernama Trier (Treves) di provinsi Rhein. Rhein adalah salah satu kawsan industri terkenal di jerman samapai sekarang. Sehingga sewaktu muda, Marx merasakan sendiri bagaimana lahan-lahan pertanian disekitar tempat tinggalnya mulai tergusur untuk pendirian pabrik, dimana petani-petani yang lahannya telah terampas berbondong-bondong untuk melamar sebagai buruh di pabrik tersebut. Dengan melihat kondisis seperti itu Marx sendiri telah merasakan bagaimana perkembangan awal dari kapitatalisme. Masa muda Marx dihabiskan sebagai orang yang rajin belajar, membaca surat kabar dan gemar mengamati fenomena-fenomena sosial di sekitarnya. Saat Revolusi industri meletus tahun 1785 di inggris dengan ditandai penemuan mesin uap oleh James Watt sejarah inggris mencatat bahwa terjadi pemberontakan petani-petani yang tanahnya digusur atas kepentingan unutum mendirikan pabrik. Pemberontakan ini dapat di padamkan oleh kaum pemilik industri karena memiliki kekuatan untuk mengkebiri pemberontakan tersebut. Namun


pemberontakan yang terjadi tidak berhenti sampai disitu. Setelah bergulirnya era industri, kaum buruh yang sebagaian besar adalah kaum tani yang tanahnya sudah dirampas dan terpaksa menjual tenaganya sebagai buruh kasar di industri tersebut tidak tinggal diam karena kondisi kerja mereka yang sangat buruk. Salah satunya adalah karena kuantitas jam kerja yang terlalu tinggi justru tidak dibarengi dengan upah yang mereka dapat. Dengan kondisi seperti ini maka lahirlah pergolakan-pergolakan kaum buruh atas kondisi sosial yang mereka alami. Berbarengan dengan revolusi-industri yang terjadi di inggris, di prancis juga sedang terjadi revolusi besar. Sekalipun revolusi Prancis telah berhasil mengantarkan kaum borjuasi pada penggulingan kau monarki, pergolakan politik di Prancis tidak berhenti begitu saja 8. Kaum buruh masih terus melakukan pergerakan karena revolusi yang mereka dukung tidak memberikan nasib baik terhadap kondisi sosial mereka melainkan hanya menguntungkan kaum borjuasi saja. Disisi lain, kaum monarkii juga tidak hanya tinggal diam akan kekalahan mereka. Mereka juga menyususn kembali kekuatan untuk melakukan perlawaan terhadap kaum borjuasi 9. Tujuan mereka adalah mengembalikan kembali kerajaan prancis yang berjaya seperti dahuluh. Peerkembangan politik diatas tentunya di ikuti marx melalui buku-buku sejarah dan koran-koran yang ia baca. Pada tahap selanjutnya perkembanagan industri terus terjadi di benua eropa. Sehingga kondisi sosial yang dihadapi kelas buruh tidak jauh berbeda dari apa yang terjadi dimasa revolusi industri. Marx pun meyaksikan secara langsung bagaimana kaum buruh diperlakukan sangat tidak adil oleh para kau borjuis. Kemudian Marx mengidentifikasikan kedua kelas tersebut (anatara buruh dan proletar) untuk melihat penyebab kondisi sosial kelas tersebut. Marx menilai bahwa yang membuat kaum buruh tidak

8 9

Ken Budha Kusumandaru, Karl Marx, Revolusi dan sosialisme, Yogyakarta: Ressist Book. 2006, hal. 6. Borjuasi adalah kaum industriawan yang mempunyai alat alat produsksi.


dapat berkutik diperlakukan tidak adil oleh kaum borjuis adalah karena mereka tidak dapat mencoba alternatif pekerjaan lain. Hal ini disebabkan karena pada saat itu zaman telah berubah ke zaman industrialisai. Sedangkan untuk mencoba bekerja dibidang industri para kau buruh ini tidak mempunyai alat alat produsksi yang hanya dikuasai oleh kaum borjuis. Untuk memiliki alat alat produksi tersebut haruslah mempunyai uang/modal yang banyak (kapital). Kepemilikan atas alat produksi tersebut adalah terletak pada faktor kapital. Jadi menjadi buruh adalah satu satunya pilihan bagi mereka untuk bertahan hidup. Kondisi buruh yang sangat memprihatinkan tersebut menarik perhatian Marx. Menurutnya, dengan jam kerja yang terlalu tinggi maka sebenarnya kau buruh telah mengalami penindasan karena tidak dibarengi dengan upah yang lumayan. Belum lagi bagi Marx, kaum buruh telah mengalami gejala sosial yang dinamakan alienasi. Yaitu gejala sosial dimana manusia telah kehilangan waktunya untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya karena waktunya telah dihabiskan untuk pekerjaannya. Kondisi ini menurut pemikiran Marx telah mengasingkan manusia dari lingkungannya bahkan keluarganya sendiri. Marx menjelaskan bahwa kondisi sosial manusia mengalami perkemabangan dari masa ke masa. Dimuali dari masa manusia primitif, feodalisme, kapitalisme, sosialisme dan pada akhirnya akan sampai pada puncak yang paling tinggi yaitu komunisme. Kondisi Marx ketika menjelaskan fenomena sosial diatas adalah bagian dari masa kapitalisme. Dimana dominasi atas kelas kelas sosial terletak pada kepemilikan alat-alat produksi yang berujung pada kepemilikian atas kapital. Dengan mempunyaii kapital maka alat-alat produksi dapat di kuasai. Kemudian dengan kepemilikan atas alat-alat produksi tersebut maka sumber-sumber kehidupan juga akan terkuasai. Marx meramalkan bahwa keadidayaan kapitalisme tersebut akan berakhir dan digantikan oleh sistem yang baru yaitu sosialisme. Marx meyakini bahwa kapitalisme akan


hancur karena terjadinya revolusi yang dilakukan oleh kelas buruh dan konflik yang terjadi diantara sesama kelas borjuis. Kondisi buruh yang semakin ditekan oleh pihak pemodal lama kelamaan akan melahirkan keadaan sosial dalam kelas buruh tersebut. Karena selalu mengalami penindasan maka kelas buruh akan melakukan pergerakan untuk melawan kelas borjuis. Jika kaum borjus memiliki kekuatan pada kapital yang dimilikinya, maka kelas buruh akan menyusun kekuatan melalui pembentukan serikat buruh untuk melawan kelas borjuis dan merebut alat-alat produksi. Dan kelas buruh akan memenangkan revolusi tersebut sehingga kapitalisme akan hancur. Faktor kedua yang diyakini marx akan menghancurkan kapitalisme adalah persaingan/ konflik yang terjadi diantara para pemilik modal. Pemilik modal akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pihak yang paling dominan dalam menghasilakn barang-barang produksi. Sehingga lama kelamaan persaingan tersebut akan menyebabkan pihak yang tidak mempunyai modal yang lebih kuat akan tersingkir satu persatu. Hal seperti ini akan memperlemah keadaan kaum pemodal, sehingga memuadahkan kelas buruh untuk melakukan perlawanan. Setelah kapitalisme tersebut hancur akibat revolusi yang dilakukan pihak buruh, maka marx kemudian meramalkan bahwa akan ada sistem pengganti dari kapitalisme yang dinamakaSn dengan sosialisme. Sosialisme menentang paham kepentingan individu sebagai dasar pribadi dan juga kebebasan ekonomi yang melibatkan negara. Sosialisme beranggapan bahwa kebebsan individu sebagai dasar pribadi yang diterapkan pada sisitem kapitalisme telah membuat manusia semakin egois dan lupa akan lingkungannya. Dan tidak adanya peran negara dalam kebebasan ekonomi dalam kapitalisme berakibat pada tidak terjaminnya kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak memiliki alat-alat produksi. Negara harus mengambil alih kepemilikan alat-alat produksi. Kepemilikan alat produksi oleh negara bukan semata mata demi sebuah keuntungan belaka, melainkan demi menjamin kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki kapital yang kuat. Negara juga


dapat menjadi pengontrol akan sebuah sistem ekonomi yang sehat dan memperhatikan kondisi kelas buruh sehingga tidak mengalami penindasan dari para kaum borjuis. Dengan adanya peran negara maka individu-individu yang tidak memiliki kapital akan tetap dapat berproduksi dengan memakai alat produksi yang dikuasai oleh negara. Sehingga negara diharapkan dapat menjamin kesejahteraan hidup kaum proletar 10. Revolusi yang menghasilkan sosialisme sebagai tatanan hidup baru ternyata tidak menjamin kesejahteraan pada setiap lapisan masyarakat. Sistem sosialime ternyata mempunyai

kelemahan

yang

hampir

sama

dijumpai

pada

sisitem

kapitalisme.

Permaslahannya terletak pada peran negara. Negara yang diharapkan mampu menjadi pengontrol bagi sebuah sistem ekonomi ternyata tidak mampu menjalankan tugas yang diharapkan. Marx melihat bahwa negara pada dasarnya adalah sebuah lembaga politik yang di isi oleh oknum-oknum. Letak permasalahannya yang sebenarnya terletak pada prilaku oknum-oknum itu sendiri. Marx melihat negara tidak mampu menjadi kontrol sosial yang baik diakibatkan karena oknum-oknum dalam negara tersebut ternyata dikuasai oleh para pemilik modal. Sehingga kelas buruh yang bekerja pada pabrik-pabrik yang dikuasai oleh para pemodal tetap mendapat perlakukan yang tidak adil dan selalu mengalami penindasan. Marx yang melihat sosialisme gagal untuk menjamin kesejahteraan masyrakat banyak tepatnya kaum buruh melihat bahwa revolusi yang sebenarnya harus dilakukan adalah revolusi perjuangan kelas kaum buruh. Kaum buruh menurut Marx harus melakukan revolusi dan menguasai langsung alat-alat produksi tersebut. Sehingga untuk mewujudkannya mayoritas dari penduduk harus terdiri dari proletariat. Karena tanpa adanya kedudukan proletariat yang mayoritas maka kemenangan kaum buruh dalam revolusi tidak akan mungkin di lakukan. Atas dasar keadaan ini kemudian Marx menawarkan gagasan baru yang disebut dengan komunisme. 10

Proletar adalah istilah bagi masyarakat industrialisai yang tidak memiliki alat alat produksi.


Menurut Marx, revolusi yang dilakukan oleh proletariat yang mayoritas pada akhirnya akan melahirkan mayarakat komunisme. Masyarakat komunisme yang digambarkan oleh Marx adalah suatu komunis yang tidak berkelas, tenteram, tenang, manusia dengan disiplin diri, dan pandangan terhadap kerja sebagai sumber kegembiraa, terlepas perlu dair perlu tidaknya kerja ini dipandang dari segi keuntungan serta kepentingan diri 11. Marx beranggapan bahwa tujuan utama manusia bekerja bukanlah untuk mencari nafkah, melainkan sebagai panggilan hati. Marx melihat bahwa dengan terciptanya masyarakat komunis seperti yang dia maksud diatas, maka peran negara hampir tidak ada, sehingga keberadaan negara akan menjadi tidak dibutuhkan lagi. Pembahasan diatas sangat diperlukan dalam proses penelitian ini. Komunisme yang terdapat di Indonesia merupakan sebuah konsepyang didasarkan atas pemahaman Marx dalam memandang sebuah fenomena sosial yang selanjutnya di modifikasi oleh Lenin.Jadi jelas bahwa paham komunis yang di terapkan di indonesia merupakan sesuatu yang diadopsi dari pemikiran kedua tokoh tersebut. Dengan demikian sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya komunisme itu lahir dan menjadi sebuah ideologi politik. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kejelasan mengenai asal dari ideologi komunisme tersebut yang pada saatnya diterapkan di Indonesia.

I.6. 2. 2. Prinsip Prinsip Ideologi Komunisme Sebagai ideologi politik, Komunisme mempunyai prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi pengimplementasian ideologi ini dalam kehidupan bermasyarakat. Adapaun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

11

Firdaus syam, Pemikiran Politik Barat: sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke 3, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007, hal. 281.


Pertama: Ideologi Komunisme adalah sistem politik, ekonomi, sosial, budaya yang berlandasakan

pada ajaran marxisme-leninisme. Marx memang secara nyata telah

melahirkan ideologi komunisme. Namun letak permasalahannya Marx hanya menjadi pemikir bagi ideologi ini tanpa pernah mepraktekannya. Sedangkan lenin selain dia memberikan sumbangsih bagi pemikiran Komunisme, dia juga pernah mempraktekan langsung ideologi komunisme tersebut saat dia memimpin Soviet. Dan saat masa kepemimpinannya lah komunisme mencapai keadidayaannya. Jika Marx berpendapat bahwa diktator proletariat adalah kepemimpinan oleh seluruh kaum proletar, maka bagi lenin diktator proletariat harus di isi oleh wakil-wakil kelas yang termaju saja yang mampu merepresentasikan anggotannya saja. Kedua, ideologi Komunisme (khususnya pemikiran Marx) memiliki kekuatan pada ekspresinya

memberikan

harapan.

Artinya

sifat

dari

pemikiran

Marx

adalah

meramalkan/memprediksikan sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk pemikiran Marx yang mefokuskan perhatiannya pada perkembangan masyarakat sedikit tidaknya telah menaruh harapan akan lahirnya sebuah mayarakat yang adil dan makmur yang termanifestasi dalam masyarakat komunis. Filsafat Marx yang komunis telah menyadarkan janji penyelamatan sosial. 12 Ketiga, Orang orang komunis percaya pada historikal materialis, sebab mereka memandang soal soal spiritual sebagai efek sampingan akibat dari keadaan perkembangan materi termasuk ekonomi. Oleh karena itu, mereka tidak memusatkan kepada hal yang bersifat pembangunan spiritual termasuk pembangunan akhlak orang bertuhan. 13 Ideologi komunisme tidak mempercayai Tuhan, agama dilarang tegak karena hanya dianggap sebagai candu bagi manusia dan masyarakat. Marx jugag menyebutkan bahwa agama hanya akan

12 13

Sjahfruddin Prawiranegara, Agama dan Ideologi, Jakarta, Bulan Bintang, 1971, hal. 9. Alfian, Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia, Jakarta LP3ES, 1982, hal. 45.


menjadi pemicu perbedaan kelas sosial. Jadi agama hanya akan jadi penghalang bagi terwujudnya masyarakat Komunis. Keempat, karena cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara, baik itu kekerasan radikal, revolusioner dan perjuangan kelas, dengan sendirinya etika tingkah laku didasarkan atas kekerasan serta cenderung tidak mengakui pernyataan hak asasi manusia.

14

Kelima, cita cita perjuangan ideologi ini adalah terciptanya masyarakat tanpa kelas yang pada akhirnya tidak membutuhkan lagi negara sebagai institusi sosial. Konsep yang digunakan adalah dengan menggunakan prinsip sama rata, sama rasa. Ideologi komunis itu sendiri memumpanyai sifat internasional dibidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Keenam, untuk menggantikan peran negara sebagai lembaga yang membuat kebijakan maka di bentuklah polit biro. Polit biro hanya di kuasai oleh segelintir orang. Oleh sebab itu kebijakan ekonomi dan pemerintahan hanya dikendalikan oleh segelintir orang saja. Sehingga didalam cita cita diktator proletariat yang ingin dicapai dalam masyarakat komunis tetap saja dibutuhkan lembaga yang menjadi bertugas untuk menkordinasi segala sendi kehidupan masyarakat komunis tersebut. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip Idelogi komunis ini digunakan untuk melihat bagaimana sebenarnya hal-hal pokok yang menjadi acuan dari Komunisme tersebut. Hal inilah yang kemudian dapat membedakan sifat-sifat ideologi komunis dengan ideologi politik yang lain. Melalui prinsip-prinsip diataslah kemudian dapat dijelaskan apakah gejalah-gejalah sosial ataupun politik dalam masyarakat merupakan kategori pemahaman tentang komunisme atau tidak. Sehingga hal inilah yang menjadi sebuah landasan berpikir ideolgi komunisme dalam melihat sebuah gejala sosial. 14

Firdaus syam, op. Cit., hlm. 291.


I.6. 2. 3. Komunisme Sebagai Ideologi Politik Secara bentuk pemikiran (ide), komunisme telah ada pada zaman Yunani kuno yang terlihat dalam buku Republik karangan plato. Pada saat itu di Athena telah terjadi hura-hara disemua tempat, dan Plato berusaha mencari pola kehidupan yang bersistem untuk mengatasi huru-hara tersebut. Dari uraian Plato dalam karyanya tersebut maka dapat dilihat ciri ciri dari ideologi Komunisme tersebut. Plato berusaha menjelaskan bahwa penyebab terjadinya huruhara (kerusahan) adalah karena tidak ditemukannya sebuah sistem yang dapat mengatur masyarakat tersebut. Untuk itu kemudian Plato menawarkan sebuah sistem dimana semua kebijakan kebijakan yang diambil yang berhubungan dengan kehidupan sosial harus menjadi sebuah keputusan bersama. Komunisme merupakan salah satu ideologi politik yang pernah diterapkan dinegara Uni soviet, Cina dan beberapa negara eropa timur lainnya. Komunisme memiliki nilai-nilai yang bersifat doktriner yang ajarannya didasarkan pada filosofis materialisme yang dipahami oleh Marx. Materialisme yang dikatakan Marx mengungkapkan bahwa segala gejala-gejala sosial yang ada dimasyarakat harus dapat dihubungkan dengan hal hal yang kongkrit dan bersinggungan dengan materi. Materialisme yang dikemukakan oleh Marx merupakan sebuah bentuk kritik pemikiran atas gagasan Hegel mengenai Idealisme. Menurut Marx masa depan merupakan sebuah rancangan yang telah tersusun rapi yang ditentukan dari masa sekarang. Jadi apabila kita mau merubah masa depan maka kita harus merubah masa yang sekarang kita alami. Analisis ini sangat bertentangan dengan filosofi idealisme hegel yang mengatakan bahwa masa depan merupakan sebuah takdir yang telah ditentukan. Materialisme yang di pahami Marx terbagi kedalam dua bagian, yaitu Materialisme Dialektika dan Materialime Historis. Jika dalam sebuah proses penentuan masa depan Marx


bertentangan dengan pemikiran Hegel, namun untuk menganalisis sebuah sejarah, analisis Marx justru sejalan dengan pemikiran Hegel. Dialektika merupakan merupakan sebuah kata yang berasal dari yunani kuno yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mencari sebuah kebenaran melalui proses tanya jawab. Marx meminjam dialektika yang dikemukan Hegel dalam menganalisis proses sejarah yang membuktikan bahwa semua gagasan berkembang melalui proses proses dialektika dari thesis (posisi pertama), antithesis (posisi kedua) dan synthesis (kebenaran lawan) yang akan menjadi thesisi yang baru/berikutnya dan akan meneruskan proses sejarang tersebut. Bentuk kedua dari Materialisme Marx adalah Materialisme Historis. Marx tidak mengatakan bahwa dia adalah orang yang dapat menentukan masa depan, melainkan dia mengatakan bahwa masa depan dapat dilihat melalui gejala-gejala yang timbul pada masa lampau (sejarah). Marx berpendapat bahwa suatu gejala tertentu yang terjadi di masa lampau bisa saja terjadi kembali dimasa yang akan datang, sehingga kelanjutan dari gejala tersebut dapat di analisis dengan melihat pada apa yang telah terjadi sebelumnya. Jadi pengertian sejarah haruslah memungkinkan kita membuktikan bahwa jika kondisi tetap sama, sesuatu yang tertentu mungkin terjadi pada masa yang akan datang. 15 Keberadaan Komunisme sebagai ideologi politik tidak hanya didasarkan pada nilainilai/ajaran ajarannya yang bersifat tetap dan doktriner, melainkan juga karena ideologi ini juga membahas mengenai sendi-sendi kehidupan bernegara. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya komunisme sebagai ideologi pada beberapa negara seperti di Uni Soviet, China, dan beberapa negara Eropa Timur lainnya. Bahkan selain di negara-negara yang berideologi komunis, paham komunis juga dipakai sebagai ideologi partai politik. Dengan demikian komunisme telah menjadi bagian dari sebuah proses politik yang bergerak pada asas/ nilai dasar pada sebuah kelembagaan politik. 15

Lyman Tower Sargent, Ideologi Politik Kontemporer, Jakarta: PT Bina Aksara. 1986, Hal. 125


I.6. 3. Teori Perubahan Politik I.6. 3. 1. Pengertian Perubahan Politik Pada akhir tahun 1960-an analisa perubahan politik menjadi perhatian tersendiri dalam karya ilmu politik, terlepas dari kemungkinan bahwa ia ada menggiatkan minat terhadap perumusan teori-teori yang lebih hubungannya dengan proses proses sosialekonomi-kebudayaan dan modernisasi atau perhatian teologis yang mendasari sebagian kegiatan ilmiah dalam ilmu politik 16. Dalam rentan waktu satu dasawarsa kemudian fokus utama ilmu politik mengalami perubahan perubahan dalam kajiannya. Mulai dari fokus terhadap sistem politik, analisa terhadap perbandinagn sistem politik modern dan tradisional, kemudian pindah lagi perhatian terhadap proses proses sejarah, bergeser pada konsep-konsep pembangunan politik, dan kemudian kembali lagi kepada tingkat abstraksi yang lebih tinggi yang berorientasi pada teori teori umum tentang perubahan politik. Teori-teori baru mengenai perubahan politik dapat dibedakan dari pendekatan pendekatan dahuluh berdasarkan beberapa ciri 17. Pertama, perubahan politik yang terjadi pada setiap taraf pembangunan. Kedua, kerangka kerangka tersebut tidak banyak berkaitan dengan proses modernisasi. Ketiga, variabel yang berhubungan dengan teori sebagian besar bersifat politik. Keempat, Kerangka-kerangka itu cukup flexsibel untuk menampung perubahan perubahan politik baik dari lingkungan dalam negeri ataupun lingkungan luar negeri. Kelima, pada umumnya teori-teori itu lebih kompleks dari pada teori teori modernisasi politik dan pembangunan politik.

16

Samuel P. Huntington, Perubahan ke Arah Perubahan: Modernisasi Pembangunan dan Politik dalam Pembangunan Politik dan Perubahan Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991. Hal. 108. 17 Ibid, Hal. 109


Huntington dalam bukunya yang berjudul Political Order in Changing Societies yang terbit pada tahun 1968 menjelaskan banhwa, fokus utama perubahan politik adalah hubungan antara partisipasi politik dan pelembagaan politik. Hubungan diantara kedua unsur tersebutlah yang mempengaruhi stabilitas sistem politik. Hal ini disebabkan karena kadar dari sebuah partisipasi politik yang diberikan oleh suatu masyarakat berkaitan erat terhadap legitimasi yang diperoleh lembaga lembaga politiknya. Apabila partisipas yang dimaksud dalam bentuk dukungan, maka hal itu menunjukan bahwa kelembagaan politik tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang baik. Begitu juga sebaliknya, jika partisipasi politik tersebut dalam bentuk kritikan, maka kelembagaan politk tersebut tidak mendapat respon yang baik dalam masyarakat. William Mitcheel mengutarakan bahwa langkah pertama dalam menganalisa perubahan politik adalah dengan terlebih dahuluh mengidentifikasikan objek objek yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan tersebut. Dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada pada sebuah sistem tersebut harus dikonfigurasikan apakah berkaitan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Tugas itu adalah apa yang merupakan atau yang mungkin merupakan komponen komponen dalam suatu sistem poltik dan menentukan apakah ada hubungan dalam perubahan-perubahan yang terjadi diantara mereka. Dengan begitu, maka pendekatan yang seperti ini dapat di kategorikan sebagai sebuah pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada perubahan konvesional. Studi mengenai perubahan politik meliputi beberapa hal sebagai berikut: pertama, merumuskan perhatian pada apa yang agaknya menjadi komponen-komponen pokok suatu sistem politik. Kedua, penentuan laju, ruang lingkup dan arah perubahan dalam komponenkomonen yang telah disebutkan pada poin pertama. Ketiga, melakukan analisa tentang hubungan-hubungan antara perubahan-perubahan dalam suatu komponen dan perubahan-


perubahan dalam komponen lain 18. Dari ketiga hal diatas dapat dirumuskan bahwa perubahan politik tersebut meliputi segala bentuk aksi dan reaksi dalm sebuah sisitem politik beserta perubahan-perubahannya. Studi mengenai perubahan politik dapat berkembang dengan menganalisa kelima komponen dalam sisitem politik serta perubahan dalam suatu komponen dan perubahan dalam komponen lainnya. Kelima komponen dalam sistem politik tersebut adalah: kultur, struktur, kelompok, kepemimpinan dan kebijaksanaan. Komponen-komponen dan unsur unsur adalah objek perubahan yang terlebih dahuluh harus di pahami jika kita ingin fokus terhadap perubahan politik. Hal ini sangat koheren sebagai mana yang telah disebutkan oleh william mitcheel pada penjelasan sebelumnya. Tetapi permasalahannya adalah apakah perubahan yang dimaksud dapat dikatakan sebagai suatu studi mengenai perubahan politik?. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini tentulah dibutuhkan analisa yang mendalam mengenai keterkaitan akan perubahan yang terdapat pada komponen-komponen tersebut dalam kaitaanya terhadap perubahan politik yang dimaksud. Analisa mengenai perubahan politik pertama-tama dapat diarahkan pada perubahan perubahan sederhana mengenai kekuasaan dan unsur-unsur dari sebuah sistem politik. Hal tersebut dapat meliputi perubahan mengenai gaya pemerintahan yang dipakai,

sistem

pemerintahan yang diterapkan dan segala bentuk lembaga-lembaga politik yang tersinkronisasi dalam sebuah sistem politik. Namun fokus dari perubahan politik bukanlah semata-mata terfokus pada perubahan kekuasaan. Melainkan yang lebih penting adalah permasaalahan hubungan yang ditimbulkan antara perubahan perubahan kekuasaaan masingmasing komponen dan unsur dengan perubahan dalam isinya.

18

Ibid, Hal. 111.


Perubahan politik dapat di klasifikasikan berdasarkan tiga tingkatan. Pertama, Laju ruang lingkup dan arah perubahan sebuah komponen dapat dibandingkan dengan laju dan ruang lingkup komponen lainnya. Sebuah bentuk perbandingan yang demikian dapat menjelaskan pola-pola stabilitas dan kegoncangan dalam sistem poltiik. Sehingga jangkauan sebuah komponen berhubungan dengan perubahan atau tiadanya perubahan pada komponen lainnya. Misalnya kultur dan suatu sistem politik mungkin bisa dipandang sebagai hal yang lebih penting dibandingkan kelompok, pemimpin dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Tingkatan kedua dari analisa perubahan politik adalah perubahan kekuasaan dari suatu unsur dalam sebuah komponen pada suatu sistem dapat dibandingkan denngan unsur unsur lain dari komponen yang sama. Hal ini dapat meliputi analisa mengenai bangkit redupnya ideologi dan kepercayaan, lembaga dan kelompok, pemimpin dan kebijaksanaan serta unsur-unsur yang terdapat dalam komponen tersebut yang telah mengalami perubahan. Hal ini berarti menyangkut kajian sebuah unsur-unsur tersebut yang bersifat dinamis sehingga harus terus dipantau perubahan-perubahannya. Perubahan Politik dapat disebut sebagai bertambahnya atau berkurangnya gejala gejala politik politik tertentu.19 Dari pengertian ini, maka Perubahan Politik itu sendiri dapat di klasifikasikan menjadi tiga pengertian pokok, yaitu: Pertama: Perubahan Politik dapat didefenisikan sebagai suatu gejala perkembangan politik, yaitu bertambahnya/ semakin banyaknya gejala-gejala politik yang muncul, Kedua: Perubahan Politik dapat didefenisikan sebagai suatu gejala kemerosotan politik (regresi politik), yaitu berkurangnya/ hilangnya gejala-gejala politik tertentu, dan Ketiga: Perubahan Politik juga dapat didefenisikan sebagai suatu gejala kemacetan politik, yaitu suatu keadaan dimana suatu gejala politik tertentu tidak mengalami perkembangan maupun penurunan.

19

Hoogerwerf, Politikologi, Jakarta: Erlangga. 1985, Hal. 257.


I.6. 3. 2. Objek Perubahan Politik Sebagai sesuatu yang bersifat dinamis, tentunya perubahan politik mempunyai objek tertentu yang menjadi fokus kajiannya. Observasi yang dilakukan oleh ilmuan politik mengenai perubahan politik biasanya meliputi sistem nilai politik, struktur kekuasaan, strategi mengenai permasalahan kebijakan umum dan lingkungan masyarakat yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem politik. Keempat hal diatas adalah masalah masalah pokok dari objek politik dan juga hal hal penting yang terkait terhadap perubahan politik. Sebuah sistem niali politik pastilah terdiri dari nilai-nilai sosial, ekonomi dan budaya yang terkandung didalamnya. Keterkaitan diantara sistem dan sub-sistem tersebut adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Dalam sistem nilai politik terkandung tujuan negara dan prioritas pemerintahan, hak-hak warga negara, presepsi mengenai dunia, justifikasi atas hak untuk memerintah, dan aturan main politik. 20 Sisitem nilai politik ini merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks karena meliputi keseluruhan dari sub sub sistem yang ada, sehingga sangat mempengaruhi ketiga bentuk objek yang lainnya. Struktur kekuasaan terdiri atas infrastruktur dan suprastruktur dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Struktur kekuasaan infrastruktur meliputi lembaga lembaga diluar pemerintahan seperti lembaga lembaga ekonomi, sosial, agama ataupun partai politik (Bukan partai penguasa) dalam hal perannya mempengaruhi kebijakan umum. Pengaruh yang dimaksud dapat berupa kritikan ataupun sekedar dukungan semata. Struktur kekuasaan suprastruktur meliputi lembaga lembaga pemerintahan beserta proses proses yang ada 20

Ramlan Surbakti, Memahami ilmu politik, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana. 1992, Hal. 241.


didalamnya seperti, dimensi kekuasaan, distribusi kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan dan insensitas kekuasaan itu sendiri. Setiap sistem mempunyai cara tersendiri dalam menyikapi permasalahan kebijakan. Sebuah sistem yang dikendalikan oleh kelompok pemerintahan yang kuat tentunya dapat membuat kebijakan yang sifatnya sedikit memaksa dan cenderung condong kepada kepentingan kelompoknya. Hal ini disebabkan karena dominasi kekuasaan pada sebuah sistem telah membuat arah sistem tersebut sesuai dengan kendali yang dilakukan oleh kelompok penguasa. Sedangkan sebaliknya, apabila sebuah sistem tidak didukung oleh pemerintahan yang kuat, justru akan membuat sistem tersebut semakin rawan akan tekanan tekanan yang diberikan oleh kelompok oposisi. Berdasarkan sistem nilai politik tertentu, dalam kerangka struktur kekuasaan tertentu, dan konteks lingkungan masyarakat tertentu, peran pembuat keputusan harus memilih berbagai alternatif untuk menangai empat permasalah pokok kebijakan. 21 Pertama, untuk mencapai tujuan kebijakan interaksi macam apakah yang terjadi antara kehendak subjektif pemimpin politik dan kondisi objektif? Permasalahan menyangkut kaitan antara kendala struktural dan kultural atas supaya individu mengejar tujuannya pada satu pihak (determinisme), dan individu mengekspresikan kehendak kuat untuk beberapa aspek kultur dan struktur pada pihak lain (Voluntarisme). Kedua, dalam upaya mencapai tujuan kebijakan umum, struktur politik apakah yang melaksanakan kekuasaan secara lebih dominan, infrastruktur secara spontan atau justru suprastruktur? Permasalahan ini menyangkut antara spontanitas atau prakarsa berbagai kelompok sosial dan prakarsa dan intervensi dari lembaga lembaga pemerintah. Ketiga, dalam proses kebijakan seberapa penting dan mendalam konflik yang terjadi antara konflik nilai politik dan struktur kekuasaan? Permasalahan ini menyangkut konsensus yang diperlukan, atau tingkat konflik yang ditolerir untuk membuat dan melaksanakan kebijakan umum secara efektif Keempat, Ketika merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum, para pembuat prioritas harus membuat keputusan yang diberikan terhadap perubahan dan kesinambungan baik dalam sistem nilai politik dan struktur kekuasaan maupun dalam lingkungan masyarakat dan fisik.

Pada dasarnya ketiga objek diatas sangat mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan masyarakat dan lingkungan fisik. Struktur lapisan masyarakat juga dipengaruhi oleh ketiga objek dari perubahan politik diatas. Termasuk dalam lingkungan masyarakat seperti misalnya 21

Ibid, Hal. 242.


budaya politik, tingkat pendidikan, struktur ekonomi, komunikasi masa dan lain sebagainya. Lingkungan fisik yang dimaskud adalah sumber sumber alam yang ada didalam bumu, misalnya pertanian, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan sesuatu yang ada diudara seperti misalnya tenaga surya.

I.6. 3. 3. Perubahan Politik Sebagai Bentuk Perubahan Sosial Perubahan politik merupakan salah satu varian dari gejala perubahan sosial. Perubahan politik senantiasa akan membawa suatu perubahan pada sebuah sistem sosial dalam sebuah kelompok masyarakat/ negara. Kingsley Davis menjelaskan perubahan sosial merupakan perubahan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Karena perubahan tersebut bersinggunagn dengan fungsi masyarakat, Davis mengemukakan bahwa perubahan tersebut dapat menyebabkan perubahan dalam organisasi ekonomi maupun politik. Pengertian lain mengenai perubahan sosial dikemukakan oleh Mac Iver yang mendefenisikan perubahan sosial sebagai hubungan dalam perubahan sosial (sosial relations) atau perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) dalam hubungan sosial. Hubungan sosial yang dimaksud merupakan hubungan antar individu ataupun antar kelompok dalam kehidupan bernegara. Johnson (1995) mengatakan perubahan sosial ditandai oleh empat hal penting, yaitu: pertama, hilangnya kepercayaan terhadap institusi-institusi sosial yang mapan terutama lembaga lembaga ekonomi dan politik, kedua, otoritas yang terdapat dalam institusi-institusi sosial utama dipertanyakan, ketiga, menurunnya etika tradisional, dan keempat penolakan secara luas terhadap teknokrasi dan berbagai segi organisasi birokrasi. 22 Keempat hal ini lah yang kemudian menjadi gejala-gejala yang menandai terjadinya sebuah proses perubahan 22

NgPhilipus & Nurul Aini, Sosiologi dan Politik, Jakarta: Rajawali Pers. 2009, Hal. 57.


sosial. Jika kita mengkaitkannya dengan keberadaan perubahan politik yang terjadi indonesia yang dipengaruhi oleh keberadaan komunisme, maka apa yang dijelaskan oleh Jhonson terrsebut mengarah kepada bagaimana institusi-intitusi sosial yang berhaluan komunis tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat dan justru mendapat kecaman keras dari masyarakat itu sendiri. Institusi-intitusi komunis seperti PKI (dalam bidang politik) dan Lekra dll (dalam bidang sosial) telah dibubarkan oleh pemerintah dan membentuk image negatif terhadap institusi-intitusi tersebut dimata masyarakat. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi-intitusi yang berideologi komunis tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial di Indonesia. Menurut Mooris Ginsberg (1984) sebab sebab terjadinya perubahan sosial adalah sebagai berikut: a.

Keinginan individu dalam masyarakat untuk secara sadar mengadakan perubahan;

b.

Sikap sikap pribadi yang dipengaruhi oleh kondisi kondisi yang berubah;

c.

Perubahan perubahan struktural dalam bidang sosial, ekonomi dan politik;

d. Pengaruh eksternal; e.

Munculnya pribadi pribadi dan kelompok yang menonjol dalam masyarakat (kelas menengah);

f.

Munculnya peristiwa peristiwa tertentu, seperti misalnya kekalahan perang, ataupun kekalahan sebuah kekuatan politik terhadap kekuatan politik yang lainnya;

g. Tercapainya konsensus dalam masyarakat untuk meraih suatu tujuan bersama.

Perubahan sosial juga ada yang sifatnya dikehendaki (intended change) atau perubahan yang direncanakan (planed change) dan perubahan yang tidak dikehendaki (unintended change) atau perubahan yang tidak direncanakan (unplanned change).23 Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang sebelumnya telah direncanakan dengan baik dan yang menjadi kemauan dari masyarakat. Perubahan yang tidak dikehendaki merupaka perubahan yang terjadi secara spontan dan tidak ada rencana sebelumnya untuk

23

Ibid, Hal. 60.


melakukan sebuah perubahan. Dengan kata lain masyarakat sebelumnya tidak menyadari bahwa akan terjadi sebuah perubahan dalam kehidupan mereka. Perubahan politik merupakan salah satu bentuk dari sebuah perubahan sosial. Biasanya sebuah gejala perubahan sosial akan menjadi sebuah faktor bagi terjadinya sebuah perubahan politik. Jadi pembahasan mengenai perubahan sosial sangat dibutukan dalam menganalisa sebuah prubahan politik. Hal ini diperlukan untuk melihat gejala-gejala sosial seperti apa yang mempengaruhi sebuah perubahan sosial yang kemudian menjadi faktor bagi terjadinya sebuah perubahan politik.

I.7. Metodologi Penelitian I.7. 1. Jenis Penelitian Berdasarkan metode yang dipakai maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian pada akhirnya bermaksud menggambarkan sesuatu yang lebih mendetail mengenai suatu fenomena. Tujuan dasar penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

I.7. 2. Teknik Pengumpulan Data Data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber pada buku buku ataupun jurnal juranal, dan websaite websaite yang terkait dengan penelitian ini. Dalam artian literatur yang mempunyai keterpautan dengan ideologi komunisme dan konsep perubahan politik.


I.7. 3. Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa kualitatif. Dalam konteks ini keberadaan komunisme berusaha untuk dihubungkan sebagai faktor faktor yang mempengaruhi perubahan perubahan politik yang terjadi pada masa pemerintahan soeharto. Fenomena ini dapat dianalisis dengan terlebih dahuluh memahami konsep konsep yang digunakan oleh ideologi komunisme untuk kemudian menghubungkannya pada pendekatan pendekatan yang terdapat pada teori perubahan politik I.8. Sistematika Penulisan BAB I: PENDAHULUAN Pada bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, Pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan metodologi penelitian. BAB II: SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KOMUNISME DI INDONESIA Bab ini akan membahasa tentang keberadaan komunisme di indonesia, mulai dari awal masuknya ke Indonesia sampai menjadi sebuah Ideologi yang dilarang ajarannya. BAB III: ERA POLITIK SOEHARTO (1965- 1971) SEBAGAI MASA TRANSISI POLITIK Bab ini akan menjelaskan mengenai peristiwa peristiwa politik yang terjadi pada era politik Soeharto (1965- 1971). Bagaimana era politik Soeharto tersebut dipandang sebagai masa transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru.


BAB: IV: ANALISA DATA Bab ini memuat data dan analisis data yang ditemukan dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai keterkaitan Ideologi terhadap Perubahan Politik yang terjadi pada era politik Soeharto (1965- 1971) BAB IV: PENUTUP Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan pada bab bab sebelumnya dan saran saran dari penulis.


BAB I PENDAHULUAN. Uni Soviet, tampaknya memang merupakan fenomena yang cukup menarik. Eropa Timur

Recommend Documents