BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar hukum utama yang mengatur penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 yang beberapa kali direvisi menjadi Undang-Undang No. 11 Th. 1994, Undang-Undang No. 18 Th. 2000, dan terakhir Undang-Undang No. 42 Th. 2009 yang digunakan hingga kini. Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut saat PKP menjual produknya. Sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayarkan saat PKP membeli atau memperoleh produknya. Dalam penyerahan pajak keluaran dan pajak masukan sering terjadi kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang, dan ada pula pembayaran atas pajak yang seharusnya tidak terutang. (Resmi, 2011) Undang-Undang Perpajakan (UUP) memberikan hak kepada WP dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satunya yaitu hak untuk melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Atas kelebihan bayar PPN tersebut ada dua pilihan yang dapat dilakukan
1
2
oleh wajib pajak, yaitu: 1) Dikompensasikan kepada masa pajak selanjutnya; atau 2) Dimintakan pengembalian pembayaran pajaknya (restitusi PPN). Apabila atas kelebihan pembayaran PPN tersebut dimintakan kembali, ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu: 1) Mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (Restitusi)”; atau 2) Dengan mengajukan surat permohonan tersendiri. Pencegahan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang salah memerlukan aparatur pajak yang teliti dan bertanggung jawab dalam melaksanakan mekanisme restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Prosedur permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan di masing-massing Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Karena keterbatasan waktu penelitian dan kurangnya jaringan dengan pihak pusat, maka peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak yang terdapat di Kabupaten Jepara sendiri yakni di KPP Pratama Jepara. Dari uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Mekanisme Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara”.
3
1.2 Ruang Lingkup Masalah Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang mekanisme penanganan
permohonan
pengembalian
kelebihan
pembayaran
Pajak
Pertambahan Nilai (Restitusi PPN) yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara. Selain itu, penelitian ini akan menampilkan angka statistik perbandingan antara PKP yang melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan PKP yang disetujui untuk melakukan restitusi pada periode terakhir dan sebab-sebab dikabulkan dan tidaknya permohonan restitusi. 1.3 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1.3.1
Bagaimana
mekanisme
penanganan
permohonan
pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Restitusi PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara? 1.3.2
Apakah mekanisme penanganan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Restitusi PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan (UUP) yang berlaku?
4
1.4 Tujuan Penelitian Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.4.1
Untuk
mengetahui
mekanisme
penanganan
permohonan
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Restitusi PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara; 1.4.2
Untuk mengetahui apakah mekanisme penanganan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Restitusi PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan (UUP) yang berlaku.
1.5 Manfaat Penelitian Kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.5.1
Bagi Peneliti 1.5.1.1 Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan khusunya mengenai mekanisme restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan; 1.5.1.2 Agar
dapat
meningkatkan
keahlian
mahasiswa dalam bidang perpajakan;
dan
keterampilan
5
1.5.1.3 Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian, keterampilan dan pengalaman sewaktu melakukan penelitian.
1.5.2
Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara 1.5.2.1 Sebagai media sosialisasi tentang pengajuan dan penanganan restitusi Pajak Pertambahan Nilai; 1.5.2.2 Dapat mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu perpajakan di lingkungan Perguruan Tinggi, khususnya di program studi Akuntansi UNISNU Jepara.
1.5.3
Bagi Akademik 1.5.3.1 Mempererat hubungan antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dengan pihak UNISNU Jepara, khususnya program studi Akuntansi; 1.5.3.2 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta bahan masukan di bidang penelitian yang sejenis.
6
1.6 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan terarah agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Bab Pendahuluan merupakan awal dari penyusunan skripsi yang menguraikan mengenai latar belakang masalah yang akan menjadi pokok masalah, perumusan masalah, sehingga jelas gambaran permasalahan yang mendasari untuk melakukan penelitian, kemudian hingga tujuan dan kegunaan dari penelitian yang bermanfaat yang langsung didapat dari penelitian. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Adapun teori yang digunakan terdiri dari teori dasar perpajakan, pajak pertambahan nilai dan restitusi PPN, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. BAB III : METODE PENELITIAN Bab ini berisi deskripsi bagaiamana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Metode penelitian meliputi jenis dan sumber data, situasi
7
sosisal penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI Berupa data yang diperoleh baik secara deskripsi yang bersifat umum maupun hasil penelitian secara khusus. Adapun susunan hasil penelitian dan pembahasan meliputi gambaran umum objek penelitian, dan hasil-hasil penelitian lain berupa mekanisme restitusi PPN, yang terdiri dari mekanisme restitusi PPN kurang dari seratus juta rupiah dan mekanisme restitusi PPN lebih dari seratus juta rupiah serta analisis perbandingan mekanisme restitusi PPN menurut Peraturan Menteri Keuangan No.198/PMK.03/2013 dengan mekanisme restitusi PPN yang terjadi di KPP Pratama Jepara.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran atau solusi tentang penelitian serta berisi tentang keterbatasan dan kelemahan penelitian. DAFTAR PUSTAKA Daftar pustaka memuat semua bahan pustaka yang berisi tentang judul buku-buku, jurnal ilmiah dan referensi penulis yang dijadikan sebagai acuan penulis dalam menyusun tulisan.
