BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Peran Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang lebih dikenal dengan
(UMKM) dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara sangat penting. Ketika krisis ekonomi terjadi di tahun 1998 usaha kecil menengah relatif mampu bertahan dibanding perusahaan besar. Alasannya karena mayoritas usaha berskala kecil tidak bergantung kepada modal besar dan pinjaman luar negeri dalam kurs dollar (Kementrian Perdagangan, 2013). Kredit UMKM adalah kredit yang diberikan kepada debitur UMKM yang memenuhi definisi dan kriteria sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Berdasarkan laporan Bank Indonesia hingga akhir tahun 2010 Statistik kredit UMKM didasarkan pada definisi plafon, yaitu: 1. Kredit mikro dengan plafon s.d Rp50 juta 2. Kredit kecil dengan plafon lebih dari Rp50 juta s.d Rp500 juta, dan 3. Kredit menengah dengan plafon lebih dari Rp500 juta s.d Rp5 milyar. Berdasarkan data BPS sampai dengan tahun 2012, pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,5 juta unit atau meningkat 2,41% dari tahun 2011. Di
1
samping itu sektor UMKM memiliki pengaruh besar terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu 107,6 juta jiwa atau tumbuh 5,83% dari tahun sebelumnya. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi yang besar untuk pengembangan UMKM karena DIY dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata sehingga keberadaan pelaku usaha kecil menengah menjadi penopang perekonomian di DIY. Berdasarkan data UMKM sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 yang diperoleh dari Seksi UKM, Bidang Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Pemda DIY ditunjukkan oleh tabel berikut: Tabel 1. 1 Data UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi Se-Daerah Istimewa Yogyakarta Posisi Per 31 Juni 2014 Tahun
2014
Jumlah Unit Usaha
Jumlah Tenaga Kerja ( orang ) Laki-laki Perempuan
Jumlah Omset ( Rp)
Jumlah Asset ( Rp)
Aneka Usaha
23,670
88,878
79,857
644,043,700
247,829,850
2
Perdagangan
43,087
105,376
110,730
903,493,100
538,193,000
3
Industri Pertanian
36,526
98,064
103,248
293,875,550
181,285,050
4
Industri Non Pertanian
32,271
87,168
90,779
489,215,450
184,852,800
135,554
379,486
384,614
2,330,627,800
1,152,160,700
No.
Jenis Usaha
1
JUMLAH
Sumber: Disperindagkop DIY
Posisi 22 Oktober 2014, UMKM tercatat ada 135.554 unit usaha dan menyerap 764.100 tenaga kerja. Dapat disimpulkan bahwa sampai dengan awal Triwulan IV Tahun 2014 dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2013, posisi
2
UMKM DIY telah mencapai 66% dan penyerapan tenaga kerja 99,5% (Disperindagkop DIY, 2014). Lemahnya kemampuan sektor UMKM di DIY untuk mengakses permodalan masih menjadi permasalahan yang krusial hingga saat ini. Keterbatasan informasi dan kemampuan kewirausahaan menjadi persoalan yang dihadapi usaha kecil menengah untuk mendapatkan sumber modal. OJK bersama dengan Bank Indonesia dan pemerintah telah meluncurkan strategi nasional Inklusi Keuangan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dan UMKM di Indonesia pada layanan perbankan (Hadad, 2014). Peningkatan akses keuangan untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pengembangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi hal penting dalam upaya mendorong kemajuan perekonomian di daerah. Sebagai bank-nya masyarakat DIY, BPD DIY dapat menguasai pangsa pasar perbankan di DIY dan memberi kontribusi yang nyata terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan gambar 1.1 grafik total aset Bank BPD DIY menunjukkan pertumbuhan yang baik, terlihat dari total aset tahun 2014 tumbuh sebesar Rp7.821.133 miliar. Dari total aset yang dimiliki oleh Bank BPD DIY 94,23% merupakan aset produktif dan 6,13% merupakan aset lainnya. Berdasarkan gambar 1.2 di bawah, tahun 2014 Bank BPD DIY terlihat menunjukkan pertumbuhan laba sebelum pajak meningkat menjadi sebesar Rp211.073 miliar atau tumbuh sebesar 21,10%.
3
Gambar 1.1 Grafik Jumlah Aset Bank BPD DIY (Dalam Jutaan Rupiah)
Sumber: Laporan Tahunan BPD DIY
Gambar 1.2 Grafik Laba Sebelum Pajak Bank BPD DIY (Dalam Jutaan Rupiah)
Sumber: Laporan Tahunan BPD DIY
Provinsi Jawa Tengah juga memiliki potensi pengembangan sektor UMKM yang cukup mengesankan dimana selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah UMKM mengalami peningkatan dan diikuti dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran berkurang. Perbankan khususnya BPD Jawa Tengah berperan dalam menyalurkan kredit bagi sumber modal sektor UMKM masih terbuka lebar (Dinperindagkop Jateng, 2014). 4
Tabel 1.2 Data UMKM Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Sektor Ekonomi Posisi Per 30 April 2014 TAHUN
NO DESKRIPSI DATA
SATUAN
PERKEMBANGAN 2012-2013
2010
2011
2012
2013
%
TW I 2014
JUMLAH
JUMLAH UMKM
unit
67.616
70.222
80.583
90.339
9.756
12,11%
93.591
Produksi/Non Pertanian
unit
21.205
23.374
26.171
30.103
15,02%
31.812
1.709
Pertanian
unit
9.775
10.097
13.242
15.819
19,46%
16.507
688
Perdagangan
unit
28.247
28.362
32.055
33.958
5,94%
34.498
540
Jasa
unit
8.389
8.389
9.115
10.459
14,74%
10.774
315
285.335
293.877
345.622
480.508
134.886
39,03%
526.765
4.448
5.266
6.816
9.634
2.818
41,35%
10.852
10.463
14.476
18.972
20.345
20.345
7,24%
6.945
1
2
PENYERAPAN TENAGA KERJA
3
Asset
4
Omzet
orang Rp Milyar Rp Milyar
Sumber: Dinperindagkop Jawa Tengah
Dari laporan keuangan tahunan BPD Jawa Tengah, kinerja keuangan mengalami peningkatan dilihat dari jumlah aset yang dimiliki selama lima tahun terakhir seperti terlihat pada grafik jumlah aset di bawah. Pencapaian total aset tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada giro bank lain-bersih, beban dibayar dimuka dan lain-lain. Berdasarkan gambar 1.3 di bawah, tahun 2014 Bank BPD Jawa Tengah terlihat menunjukkan pertumbuhan laba sebelum pajak sebesar Rp1.034,689 miliar, meningkat sebesar 8,59% dari capaian akhir tahun 2013 sebesar Rp952,799 miliar.
5
Gambar 1.3 Grafik Jumlah Aset Bank BPD Jawa Tengah
Sumber: Laporan Tahunan BPD Jateng
Gambar 1.4 Grafik Laba Sebelum Pajak Bank BPD Jateng
Sumber: Laporan Tahunan BPD Jateng
Bank Pembangunan Daerah selain memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah diharapkan juga mampu berperan sebagai agen of regional development guna meningkatkan kredit skala kecil dan mikro ke sektor industri yang produktif. Secara historis, BPD pun memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan masyarakat di daerah sehingga BPD dapat menjadi penggerak dalam mendorong program pro growth, pro poor, dan pro job lewat penyaluran kredit yang produktif di daerah. Dari 26 BPD seluruh Indonesia dengan total aset sebesar Rp176,279 triliun, sebagian besar berkinerja mengesankan. Dari sisi efisiensi, BPD cukup efisien dibanding perbankan nasional. BPD juga masih berpeluang untuk mendorong kredit mengingat rasio kredit terhadap dana (loan to 6
deposit ratio) masih rendah, yakni 63,2 persen (Bank Indonesia, 2012). Berdasarkan uraian di atas maka tugas akhir ini berjudul “Analisis Perbandingan Penyaluran Kredit UMKM Studi Kasus Bank BPD DIY dengan Bank BPD Jawa Tengah Tahun 2010-2014”.
1.2
Rumusan Masalah Permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penulisan adalah bagaimana
perbandingan penyaluran kredit UMKM Bank BPD DIY dengan Bank BPD Jawa Tengah tahun 2010-2014?
1.3
Tujuan Penulisan Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penulisan ini
bertujuan untuk mengetahui perbandingan: a. Pertumbuhan Total Kredit Bank BPD DIY dengan Bank BPD Jawa Tengah Tahun 2010-2014. b. Pertumbuhan Penyaluran Kredit UMKM Bank BPD DIY dengan BPD Jawa Tengah Tahun 2010-2014. c. Persentase Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Bank BPD DIY dengan Bank BPD Jawa Tengah Tahun 2010-2014. d. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank BPD DIY dengan Bank BPD Jawa Tengah Tahun 2010-2014. e. Persentase Kredit UMKM Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank BPD DIY dengan Bank BPD Jawa Tengah Tahun 2010-2014.
7
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah:
1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan pengaplikasian ilmu-ilmu maupun teori-teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan. 2. Bagi akademis, penelitian ini dapat memberi informasi tentang perbandingan penyaluran kredit UMKM Bank BPD DIY dengan Bank BPD Jateng tahun 2010-2014. 3. Bagi pembaca, penelitian ini sebagai bahan referensi dan infomasi tambahan untuk penelitian selanjutnya.
8
1.5
Kerangka Penulisan Kerangka penulisan ini sebagai dasar untuk merumuskan penelitian yang
menunjukkan perbandingan kinerja kredit UMKM Bank BPD DIY dengan Bank BPD Jawa Tengah tahun 2010-2014. Gambar 1.5 Kerangka Penulisan Latar Belakang:
1. Pertumbuhan jumlah usaha sektor UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah
2. Kurangnya kemampuan dan informasi sektor UMKM untuk bisa mengakses permodalan
3. Peningkatan jumlah aset dan laba sebelum pajak pada Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2010-2014
4. Rumusan Masalah: Bagaimana perbandingan penyaluran kredit UMKM Bank BPD DIY dengan Bank BPD Jawa Tengah tahun 2010-2014?
Tujuan Penelitian, untuk mengetahui perbandingan: 1. 2. 3. 4. 5.
Pertumbuhan total kredit Bank BPD DIY dengan Bank BPD Jawa Tengah tahun 2010-2014 Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM Bank BPD DIY dengan BPD Jawa Timur tahun 2010-2014 Persentase kredit UMKM terhadap total kredit Bank BPD DIY dengan Bank BPD Jawa Timur tahun 2010-2014 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank BPD DIY dengan Bank BPD Jawa Tengah tahun 2010-2014 Persentase kredit UMKM terhadap Dana Pihak Ketiga Bank BPD DIY dengan Bank BPD Jawa Timur tahun 2010-2014
Alat Analisis: Deskriptif Kuantitatif
9
