BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Keberadaan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar akhir-akhir ini terus
merosot tajam. Pada Nopember 2013, nilai rupiah mencapai Rp. 11.550,- per US Dollar. Semakin melemahnya nilai tukar rupiah tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi inflasi yang tinggi sehingga kenaikan harga yang dikonsumsi masyarakat semakin meningkat. Uang pecahan Indonesia yang terbesar saat ini adalah Rp 100.000. Uang rupiah tersebut mempunyai pecahan terbesar kedua di dunia setelah pecahan mata uang Vietnam. Vietnam mencetak pecahan 500.000 Dong sebagai pecahan mata uang terbesar di dunia. Namun hal itu tidak memperhitungkan negara Zimbabwe, yang mana negara tersebut pernah mencetak 100 miliar dolar Zimbabwe dalam satu lembar mata uang. Uang
merupakan
alat
pembayaran
yang
sah
dimana
didalam
perekonomian modern, penggunaan sesuatu benda sebagai uang dikuatkan berdasarkan keputusan hukum atau undang-undang. Keberadaan uang yang diterbitkan harus dijamin oleh pemerintah agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas. Untuk melancarkan proses transaksi ataupun jual beli maka uang dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal, dari nominal terkecil hingga nominal terbesar. Pengedaran uang di Indonesia tidak terlepas dari peranan Bank Indonesia. Bank Indonesia bertujuan menjaga dan memelihara kestabilan rupiah terhadap
Universitas Sumatera Utara
barang dan jasa yang tercermin dalam tingkat inflasi yang rendah dan nilai mata uang negara lain yang tercermin dari stablilitas kurs valuta asing. Oleh karena itu, nilai rupiah harus dijaga agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya inflasi yang tinggi sehingga merugikan masyarakat. Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia mempunyai beberapa tugas dalam mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran menurut Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 antara lain adalah sebagai berikut : 1. Dalam rangka pelaksanaan tugas, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menetapkan macam, harga dari uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. 2. Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp. 3. Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. 4. Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah. 5. Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah.
Universitas Sumatera Utara
6. Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa ke luar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia. 7. Dalam rangka mengatur dan menjaga sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang : i.
Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
ii.
Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
iii.
Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
iv.
Mengatur sistem Kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan valuta asing.
v.
Bank Indonesia meyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran (Setelman) antarbank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.
vi.
Penyelenggaraan
kegiatan
penyelesaian
akhir
transaksi
pembayaran antarbank dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia (Kesumajaya, 2001:131). Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal memerlukan sistem perbankan yang sehat. Sistem perbankan yang sehat selain mendukung kinerja sistem pembayaran, juga mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter dan efektifitasnya mempengaruhi kegiatan ekonomi dan mencapai kestabilan nilai rupiah (Ekonomi, 2011).
Universitas Sumatera Utara
Untuk menciptakan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal inilah Bank Indonesia melakukan suatu kebijakan yang disebut redenominasi. Redenominasi mata uang rupiah merupakan suatu kewenangan Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga sistem pembayaran di Indonesia. Kebijakan tersebut tidak boleh diintervensi oleh pihak-pihak lain. Bank Indonesia melakukan kebijakan redenominasi mata uang rupiah karena adanya ketidak efisienan dan ketidak nyamanan dalam melakukan transaksi karena pecahan uang rupiah yang terlalu besar sehingga diperlukan waktu yang banyak untuk mencatat, menghitung, dan membawa uang. Selain daripada itu, redenominasi juga untuk mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan kawasan ASEAN dalam memasuki era ASEAN Economic Community pada tahun 2015.
Bank Indonesia juga menegaskan, pelaksanaan redenominasi mata uang rupiah membutuhkan waktu yang panjang dan payung hukum yang kuat. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan pemerintah telah mengusulkan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah. Usulan RUU tersebut telah disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan pada waktu itu, Agus Martowardojo kepada unsur Pimpinan DPR dan Badan Legislasi (Baleg) dan telah menjadi prioritas Prolegnas tahun 2013. Redenominasi perlu dilakukan untuk memperkuat kurs rupiah terhadap mata uang asing. Redenominasi juga dimaksudkan untuk menyederhanakan mata uang dan bukan untuk memotong nilai mata uang. Redenominasi juga diperlukan oleh negara yang sedang menuju level negara maju. Namun sebelum pembahasan, Baleg meminta pemerintah menyosialisasikan secara penuh kepada kepada
Universitas Sumatera Utara
masyarakat untuk menghindari kekeliruan masyarakat dalam menafsirkan redenominasi sebagai pemotongan nilai mata uang. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan redenominasi tidaklah semudah yang diperkirakan. Redenominasi bisa dilakukan ketika kondisi ekonomi suatu negara relatif stabil dan laju inflasi tidak tinggi. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat karena ketidakpahaman tentang kebijakan tersebut akan menimbulkan gejolak ekonomi yang timbul di masyarakat. Sebagian kalangan khawatir akan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi rencana redenominasi atau pemotongan angka rupiah. Redenominasi jelas sangat berbeda dengan sanering yaitu pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Redenominasi tidak akan merugikan masyarakat karena nilai uang terhadap barang tidak akan berubah, yang terjadi hanya penyederhanaan dalam nilai nominalnya berupa penghilangan beberapa digit nol. Medan merupakan Ibukota Propinsi Sumatera Utara dan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki populasi cukup besar. Luasnya sekitar 265,10 km2 dan populasinya sebanyak 2.109.330. Medan juga merupakan kota industri di Sumatera Utara. Perbedaan latar belakang budaya menyebabkan masyarakatnya mempunyai pola pikir yang berbeda, tidak terkecuali dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
menyangkut tatanan
kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Redenominasi yang dilakukan akan menimbulkan beberapa dampak di masyarakat Kota Medan terutama bagi pelaku UMKM. Terdapat tanggapan positif dan negatif dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Tidaklah mudah
Universitas Sumatera Utara
memahami
konsep
redenominasi
dan
bagaimana
nantinya
masyarakat
menggunakan mata uang baru di masa transisi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan redenominasi untuk dijadikan skripsi dan skripsi ini diberi judul “Analisis Persepsi Pelaku UMKM di Kota Medan Terhadap Kebijakan Redenominasi Rupiah”. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut : 1.
Bagaimana pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM di Kota Medan terhadap redenominasi?
2.
Bagaimana upaya yang dilakukan Bank Indonesia agar redenominasi berhasil?
1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis seberapa besar persentase pelaku UMKM di Kota Medan memahami redenominasi. 2. Untuk menganalisis bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap redenominasi. 3. Untuk menganalisis dampak sosialisasi Bank Indonesia terhadap pemahaman pelaku UMKM tntang redenominasi mata uang rupiah.
Universitas Sumatera Utara
1.4
Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah :
1.
Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi Bank Indonesia yang akan melaksanakan kebijakan redenominasi.
2.
Sebagai bahan studi dan wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Sumatera Utara, terutama bagi mahasiswa departemen ekonomi pembangunan yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.
3.
Untuk memperkaya wawasan ilmiah dan non-ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni serta mengaplikasikannya secara kontekstual dan tekstual.
4.
Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi dan peneliti yang tertarik membahas redenominasi di Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
