BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Di zaman sekarang semua kegiatan manusia tidak lepas dari yang namanya uang. Mulai dari hal yang sederhana, sampai yang kompleks sekalipun kita tidak dapat lepas dari yang namanya uang. Uang memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. 1 1. Fungsi asli Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. -
Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.
-
Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (unit of account) karena uang dapat digunakan untuk menunjukan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.
1
www.wikipedia.org/wiki/uang
1
Universitas Sumatera Utara
-
Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (valuta) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.
2. Fungsi Turunan Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain: a) Uang sebagai alat pembayaran yang sah Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang. b) Uang sebagai alat pembayaran utang Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. c) Uang sebagai alat penimbun kekayaan Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan di masa datang.
Universitas Sumatera Utara
d) Uang sebagai alat pemindah kekayaan Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. e) Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi Apabila nilai uang stabil orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Uang yang beredar di masyarakat sebagaian ada juga terdapat di bank. Bank sebagai tempat yang digunakan masyarakat untuk menyimpan dan mengambil uang yang mereka peroleh dari hasil kerja mereka sehari – hari. Pada zaman sekarang fungsi bank tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang tetapi telah memiliki fungsi yang banyak dan beragam yang memudahkan masyarakat memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya di dalam perbankan. Baik berupa simpan pinjam, jual beli mata uang asing, deposito berjangka, kredit kendaraan bermotor, Kredit Perumahan Rakyat, bantuan modal usaha, kartu debit dan kredit, dll. Semakin banyak juga bank yang memberikan kemudahan kepada para nasabahnya semudah menggenggam tangan. Bank yang ada pada saat ini memiliki peranan yaitu sebagai intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada
Universitas Sumatera Utara
masyarakat. Dana yang dihimpun ini lah yang akan disalurkan kepada pihak – pihak yang memerlukannya dalam pengembangan usaha mereka baik yang secara perseorangan atau pun badan hukum yang lain. Bank memiliki banyak jenis, salah satunya adalah BPR. Sesuai dengan Undang – undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan bahwa kegiatannya tidak berbeda dengan bank yang lain yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kredit. 2
Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 pasal 1 tentang
perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No, 10 tahun 1998, pengertian kredit adalah sebagai berikut : 3 ” Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Kredit merupakan salah satu produk sebuah bank. Yang memberikan kemudahan para nasabah untuk mendapatkan barang tanpa harus membelinya secara kontan atau tunai. Dengan mendahulukan pembayarannya oleh pihak bank kepada penjual barang tersebut. Seperti contohnya alat elektronik, handphone, kendaraan bermotor, rumah, dll. Kredit juga merupakan sumber pendapatan utama bagi BPR untuk kelangsungan usahanya, sehingga BPR harus senantiasa menjaga kualitas kreditnya. Semakin bagus kualitas yang diberikan sebuah BPR dalam kredit bagi nasabahnya maka semakin terjamin pula kelangsungan BPR tersebut. 2
Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/26/DKBU Tanggal 19 September 2012 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 3
Universitas Sumatera Utara
Untuk itu dalam pemberian kredit, BPR harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat agar kualitas kredit yang diberikan senantiasa lancar dan tepat sasaran. Apabila BPR tidak mampu menjaga kualitas kreditnya dengan baik maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja BPR khususnya kinerja keuangan yang dapat mengakibatkan kemampuan BPR untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah penyimpan menjadi terganggu. Oleh karena itu agar penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat tersebut dilaksanakan secara konsisten maka BPR harus memiliki Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB). Hal ini diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU Tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia yang membuat kebijakan dan mengatur instansi yang di bawah naungannya agar memiliki keuangan yang sehat sehingga menjaga kestabilan perekonomian yang mantap dan kuat. Adapun fungsi dan tujuan dari Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) yaitu : 4 “FUNGSI DAN TUJUAN PEDOMAN KEBIJAKAN PERKREDITAN BPR (PKPB)” 1. Fungsi BPR dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus memiliki sistem pengendalian intern. Dalam rangka menerapkan sistem pengendalian intern tersebut, BPR wajib memiliki kebijakan, prosedur dan perangkat organisasi yang memiliki pemisahan fungsi. Salah satu sistem pengendalian intern yang harus
4
Ibid
Universitas Sumatera Utara
dimiliki oleh BPR adalah sistem pengendalian intern dalam perkreditan, yang dituangkan dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB). PKPB dimaksud mempunyai fungsi: a) sebagai pedoman bagi BPR dalam setiap pelaksanaan kegiatan di bidang perkreditan yang memuat semua aspek perkreditan yang memenuhi prinsip kehati - hatian dan asas - asas perkreditan yang sehat, antara lain dalam proses pemberian kredit secara individual, pemantauan portofolio perkreditan secara keseluruhan, dan dalam pelaksanaan penanganan kredit bermasalah. b) sebagai standar atau ukuran dalam pelaksanaan pengawasan pemberian kredit pada semua tahapan proses perkreditan secara individual. 2. Tujuan a) agar BPR menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mitigasi risiko atas setiap pemberian kredit. b) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak dalam pemberian kredit yang dapat merugikan BPR. c) untuk mencegah terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat. Di dalam pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor. Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki
Universitas Sumatera Utara
kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur. 5 Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu : 1. Jaminan perorangan. 2. Jaminan kebendaan. Dalam praktek jaminan yang sering digunakan adalah jaminan kebendaan yang salah satunya adalah tanah yang dijadikan jaminan atau disebut Hak Tanggungan. Kita mengenal dua jenis hak jaminan kredit dalam praktek di masyarakat yaitu : 1. Hak-hak jaminan kredit perorangan Yaitu jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Termasuk dalam golongan ini antara lain “borg” yaitu pihak ketiga yang menjamin bahwa hutang orang lain pasti dibayar. 2. Hak-hak jaminan kredit kebendaan Yaitu jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya, atau pun antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajibankewajiban debitur. Termasuk golongan ini apabila yang bersangkutan didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya dalam hal pembagian penjualan hasil harta benda debitur,meliputi : previlege (hak istimewa), gadai dan hipotek. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, maka segala ketentuan mengenai 5
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1
Universitas Sumatera Utara
Creditverband dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang diberlakukan berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemberian jaminan dengan Hak Tanggungan diberikan melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang didahului dan atau dengan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) merupakan bagian yang terpisahkan dari perjanjian kredit. Perjanjian kredit mempunyai kedudukan sebagai perjanjian pokok, artinya merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya. Perjanjian kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan bukan merupakan hak jaminan yang lahir karena Undang-Undang melainkan lahir karena harus diperjanjian terlebih dahulu antar bank selaku kreditor dengan nasabah selaku debitor. Oleh karena itu secara yuridis pengikatan jaminan Hak Tanggungan lebih bersifat khusus jika dibandingkan dengan jaminanyang lahir berdasarkan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Menurut Abdulkadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut bahwa yang disebut perjanjian adalah “Suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. 6 Fokus perhatian dalam masalah jaminan Hak Tanggungan adalah apabila debitor wanprestasi. Dalam hukum perjanjian apabila debitor tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak
6
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 78
Universitas Sumatera Utara
melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, maka debitor tersebut telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. Tetapi pada kenyataannya banyak pihak perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat yang menghiraukan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB). Sehingga terjadi kredit macet yang mengakibatkan banyak BPR yang harus tutup karena tidak mampu lagi menjaga kelangsungan usahanya. Kredit yang diberikan dan beredar di tengah masyarakat tidak dapat ditarik secara maksimal oleh pihak BPR karena berbagai faktor dan kurangnya solusi yang dimiliki oleh BPR dalam menangani kredit macet yang ada. Khususnya yang ada di sekitar penulis, agar kredit macet dapat diminimalkan sehingga kelangsungan BPR yang ada dapat berkembang lebih maju dengan kredit yang lancar. Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini penulis membahas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. BPR DUTA PARAMARTA Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang Dihubungkan Dengan Undang – Undang Perbankan.
B. Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka perlui adanya perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut : 1. Apakah proses pemberian kredit oleh PT. BPR Duta Paramarta kepada nasabah sudah sesuai dengan UU Perbankan?
Universitas Sumatera Utara
2. Bagaimana proses penyelesaian jika terjadi kredit macet oleh PT. BPR Duta Paramarta sesuai dengan UU Perbankan?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui BPR dan perkembangannya saat ini. 2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Kredit dan bagaimana penerapannya. 3. Untuk mengetahui cara penyelesaian kredit macet yang terjadi di BPR pada umumnya sesuai dengan UU Perbankan
D. Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis a) Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. b) Untuk menambah pengembangan Ilmu Hukum di bidang Perjanjian tentang Perjanjian Kredit di dalam BPR pada umumnya di Indonesia. 2. Secara Praktis a) Untuk memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai nasabah di BPR. b) Dengan penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi hukum perdata Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
c) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam mengatasi permasalahan – permasalahan yang timbul pada Perjanjian Kredit di dalam BPR di Indonesia.
E. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif., artinya penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum, yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk mendukung data sekunder dilakukan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sedang penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian lapangan data yang diperoleh adalah data primer atau data yang diperoleh langsung dari responden. Responden dari penelitian ini adalah nasabah dan pejabat PT. BPR Duta Paramarta Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dokumen atau bahan pustaka, sedang dalam penelitian lapangan dipergunakan pedoman wawancara. Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif.
Universitas Sumatera Utara
2. Sumber data Bahan yang dipakai untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 7 bahan hukum sekunder, 8 dan bahan hukum tersier. 9 Ketiga bahan hukum ini merupakan data sekunder. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam perkara perdata yaitu Kitab Undang - Undang Hukum Perdata serta peraturan perundangundangan lain yang terkait. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan yang akan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu terdiri dari buku-buku teks, jurnal, laporan penelitian, artikel, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam perkara perdata. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yaitu yang mencakup bahan hukum yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, serta bahan-bahan dari bidang ilmu lain diluar bidang hukum yang dianggap relevan dan berguna untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. 7
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 142, bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah UndangUndang Dasar karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut. 8 Ibid, bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. 9 Ibid, hal. 143. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum apabila dipandang perlu.
Universitas Sumatera Utara
3. Teknik Pengumpulan Data Bahan-bahan dalam penelitian ini diperoleh melalui penggunaan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dokumen atau bahan pustaka, sedang dalam penelitian lapangan dipergunakan pedoman wawancara. 4. Analisis data Bahan hukum yang telah diperoleh yaitu yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam perkara perdata, kemudian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis untuk dapat menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Cara pengolahan yang sedemikian rupa disebut sebagai pengolahan data 10
deskrtiptif analisis,
yaitu yang menarik kesimpulan dari suatu permasalahan
yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan.
F. Keaslian Penulisan Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, penelitian mengenai “Penyelesaian kredit macet pada PT. BPR 10
Soerjono Soekanto, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hal. 3. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan. secara sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.
Universitas Sumatera Utara
Duta Paramarta Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dihubungkan dengan Undang – undang Perbankan.”, belum pernah dilakukan penelitian pada topik dan permasalahan yang sama. Dengan demikian penelitan ini dapat dikatakan penelitian yang pertama kali dilakukan, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.
G. Sistematika Penulisan BAB I
:
Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, keaslian penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB II
:
Bab ini akan membahas tentang pengaturan perjanjian kredit di dalam bank. Antara lain memuat pengertian bank, sejarah bank, jenis – jenis bank, fungsi bank, perjanjian, kredit pada umumnya, serta jaminan – jaminan yang ada di dalam kredit.
BAB III
:
Bab ini akan membahas tentang Bank Perkreditan Rakyat. Antara lain ,memuat pengertian BPR, tugas dan wewenang posisi jabatan di BPR, Usaha – usaha BPR, kebijakan dalam memberikan kredit yang ada di BPR pada umumnya.
BAB IV
:
Bab ini akan dibahas tentang latar belakang perusahaan, proses perjanjian kredit, analisis tentangkredit yang ada di
Universitas Sumatera Utara
BPR Duta Paramarta, Penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Duta Paramarta Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dihubungkan
dengan Undang – undang
Perbankan. BAB V
:
Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran - saran mengenai permasalahan yang dibahas.
Universitas Sumatera Utara
