BAB I PENDAHULUAN. Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor impor. Perdagangan ini merupakan suatu transaksi sederhana, yaitu membeli dan menjual barang antar pengusaha yang masing-masing bertempat tinggal di negara-negara yang berbeda. 1 Perkembangan teknologi informasi dewasa ini berkembang dengan pesat dan

cepat. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan

peradaban manusia secara global. Di samping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi informasi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban umat manusia 2. Ekspor impor dewasa ini sering juga disebut sebagai bisnis dokumen atau bisnis surat berharga. 3 Hal ini disebabkan realisasi suatu transaksi pada umumnya diwakili oleh dokumen-dokumen pengapalan seperti Bill of Lading, faktur perdagangan, draft, polis asuransi dan lainnya. Pengertian dari Letter of Credit itu sendiri adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan 1

Etty Susilowati Suhardo, Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri (Semarang: FH UNDIP, 2001), hal. 2 2 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 4. 3 Amir M.S, Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor, (Jakarta: PPM, 2003), hal. 1.

Universitas Sumatera Utara

importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan pada eksportir diluar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Bank penerbit L/C menjamin untuk mengakseptir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat tersebut. Segala ketentuan praktek dan kebiasaan kredit berdokumen terdapat didalam ketentuan yang dikenal sebagai The Uniform Customs and Practice for Documentary. Sebagaimana yang dikatakan H. M. N Purwosutjipto, bahwa dipandang dari sudut jual beli perusahaan, perbuatan ekspor impor adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup. Ekspor impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli diseberang lautan. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sedangkan unsur kedua adalah pembayaran. 4 Mengingat jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian, maka perjanjian jual beli tunduk pada Hukum Perjanjian pada umumnya. Batasan tentang perjanjian dalam Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Jual beli secara umum diatur KUHPerdata., sedangkan jual beli perdagangan tidak diatur dalam KUHPerdata maupun KUHD, melainkan berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak, dan kebiasaan yang berlaku dalam

4

H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia-Jilid 4: Hukum Jual Beli Perusahaan, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003), hal. 5


perdagangan. Sebagai ketentuan umum, KUHPerdata tetap berlaku terhadap jual beli perdagangan sepanjang tidak diperjanjikan secara khusus menyimpang. 5 Bagi perkembangan perekonomian Indonesia, transaksi ekspor impor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting, karena dapat meningkatkan pencarian sumber-sumber devisa yang antara lain adalah meningkatkan

transaksi-transaksi

ekspor

dan

menekankan

pengeluaran-

pengeluaran devisa dengan cara membatasi aktivitas-aktivitas impor 6. Sejak penandatanganan General Agreement on Trade and Services (GATS), Indonesia mulai meningkatkan transaksi ekspor. Dukungan Indonesia terhadap kelancaran perdagangan internasional, yaitu dengan meratifikasi konvensi World Trade Organization (WTO) pada tanggal 15 April 1994 yang implementasinya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO, maka pelaksanaan transaksi pembayaran ekspor impor di Indonesia merupakan hal yang tidak terpisahkan dari perdagangan global tersebut. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan

(selanjutnya dalam penelitian ini akan digunakan istilah UU Perbankan), bahwa sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan modal yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian yang dimaksud. Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana

5

C.S.T Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia-Aspek Hukum Daiwa Ekonomi-bagian 2 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hal. 8 6 Roselyne Hutabarat, Transaksi Ekspor Impor, (Jakarta: Erlangga, 1989), hal. 1.


masyarakat

dengan

lebih

memperhatikan

pembiayaan

kegiatan

sektor

perekonomian nasional. Bank sebagai suatu lembaga keuangan memberikan peranan penting dalam jasa-jasa pembayaran perdagangan internasional, seperti untuk transaksi pembayaran melalui internet banking atau melalui sistem The Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication (SWIFT). Sistem SWIFT merupakan

bagian

dari

internet

banking.

Secara

obyektif,

SWIFT

mempertemukan data komunikasi dan memproses kebutuhan dari masyarakat keuangan global 7. Kedua sistem ini memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia perbankan, karena mempercepat proses transaksi pembayaran internasional. Pembayaran melalui internet banking dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) lebih efisien dan efektif. Letter of Credit (L/C) dalam perdagangan internasional merupakan instrumen yang sangat penting. Letter of Credit (L/C) berperan sangat dominan sebagai alat pembayaran ekspor impor. Letter of Credit (L/C) sebagai suatu instrumen dalam perdagangan internasional diatur secara internasional oleh Kamar Dagang Internasional (International Chambers of Commerce). Peraturan ini dituangkan dalam The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (dalam penelitian ini akan disingkat menjadi UCPDC 600). Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia memberikan pilihan kepada bank umum yang menerbitkan Letter of Credit (L/C) boleh tunduk 7

Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 58.


atau tidak pada UCP 2007 Revision, ICC Publication Nomor 600. Demikian juga di luar negeri, bank-bank komersial sudah menundukkan Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan pada UCPDC 600. Transaksi L/C melalui internet banking, dalam prakteknya sangat membantu bagi kelancaran transaksi perbankan. Namun demikian transaksi tersebut juga dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum tersendiri, misalnya hukum apa (choice of law) yang akan digunakan oleh para pihak jika terjadi sengketa, mengingat para pihak pada umumnya tinggal dalam lingkup negara yang berbeda serta kekuatan pembuktian data melalui internet banking.

B. Permasalahan Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah

pembayaran

melalui

internet

banking

dengan

menggunakan Letter of Credit dalam perspektif KUHPerdata? 2. Bagaimanakah mekanisme ekspor dengan pembayaran Letter of Credit melalui internet banking? 3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi bank pembayar dalam transaksi Letter of Credit melalui internet banking?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan a. Untuk mengetahui pembayaran melalui internet banking dengan menggunakan Letter of Credit dalam perspektif KUH Perdata


b. Untuk mengetahui mekanisme ekspor dengan pembayaran Letter of Credit melalui internet banking c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi bank pembayar dalam transaksi Letter of Credit melalui internet banking 2. Manfaat a. Secara Teoretis Diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum keperdataan. b. Secara Praktis Dapat diajukan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang pembayaran melalui internet banking dengan menggunakan Letter of Credit dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lainnya yang terkait di Indonesia. Penelitian ini juga sedapat mungkin dilakukan agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu peraturan yang baik adalah peraturan yang tidak saja memenuhi persyaratan-persyaratan

formal sebagai suatu

peraturan, tetapi

menimbulkan rasa keadilan dan kepatutan yang dilaksanakan/ ditegakkan dalam kenyataannya.


D. Keaslian Penulisan Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai “Analisis Yuridis Pembayaran melalui Internet Banking dengan Menggunakan

Letter

of

Credit

Dikaitkan dengan KUH Perdata dan

Undang-Undang Perbankan (Studi pada Salah Satu Bank Negeri di Medan)” belum pernah dibahas oleh mahasiswa lain di lingkungan Universitas Sumatera Utara dan penelitian ini asli disusun oleh penulis sendiri dan bukan plagiat atau diambil dari penelitian orang lain. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Apabila ternyata ada skripsi yang sama, maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya.

E. Tinjauan Kepustakaan Seorang pengusaha, dalam menjalankan perusahaan yang dipimpinnya selalu berpegang pada prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Dengan demikian seorang pengusaha akan memilih cara yang dipandangnya paling baik dan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaannya, baik itu cara memilih tenaga kerja, letak perusahaan, cara pemasaran, alat angkutan, ataupun mengenai cara pembayaran. Cara pembayaran secara tunai dirasa kurang praktis jika digunakan untuk lalu lintas perdagangan internasional. Oleh karena itu muncul cara-cara pembayaran yang lain. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi di dalam kenyataannya,


seperti yang dikemukakan oleh Emmy Pangaribuan Simanjutak: “Adalah menjadi suatu kenyataan bahwa pada jaman sekarang ini di dalam lalu lintas perdagangan terdapat suatu kemajuan dalam cara–cara pembayaran dengan mempergunakan alat-alat pembayaran kredit dan pembayaran kontan selain dengan mata uang”. 8 Oleh karena dalam perjanjian jual beli para pihak bebas untuk menentukan sendiri apa yang diinginkan berdasarkan persetujuan para pihak, seperti diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, demikian pula mengenai cara pembayaran, seperti yang diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata yang mengatakan bahwa “kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan di dalam persetujuan”. Sehingga pada dasarnya pembayaran dalam perjanjian jual beli dapat dilaksanakan sebagai berikut: 1. Sebelum saat terjadi penyerahan, atau sering disebut dengan cara pembayaran kredit. 2. Pada saat terjadi penyerahan barang, atau sering disebut dengan pembayaran tunai. 3. Sesudah saat terjadi penyerahan barang, atau sering disebut dengan pembayaran wesel inkaso. Sedangkan pihak penjual, menurut Pasal 1474 KUHPerdata, mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya. 9 Cara pembayaran yang sudah umum dipergunakan dalam perdagangan ekspor impor adalah dengan pembukaan Letter of Credit (L/C), karena pihak eksportir maupun

8

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat Berharga, Fakultas Hukum UGM, 1982, hal. 45 9 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 63.


importir dapat merasa aman bahwa hak-hak mereka ada kepastiannya. Kemudian dengan dikeluarkannya PP No. 1 tahun 1982 tentang Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa, maka cara pembayaran yang lain pun dapat dipergunakan di dalam transaksi ekspor impor. Dalam hal ini Pemerintah mengadakan perluasan cara pembayaran untuk meningkatkan frekuensi ekspor impor. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PP No. 1 tahun 1982 jo. SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 27/1/1982, tata cara pembayaran dalam transakasi ekspor impor dapat dilaksanakan dengan: 10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pembayaran di muka (advance payment) Letter of Credit (L/C) Wesel inkaso (Collection Draft) Document Against Payment (D/P) Document Against Acceptance (D/A) Perhitungan kemudian (Open Account) Konsinyasi Cara Pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dalam hal cara pembayaran dimuka, importir berpeluang untuk memperoleh kerugian, sebaliknya hal ini dapata mendatangkan keuntungan bagi pihak eksportir. Hal ini disebabkan karena dalam cara pembayaran ini importir melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum eksportir mengirimkan barangnya. Untuk cara pembayaran yang seperti ini sebaiknya dilakukan antara importir dan eksportir yang sudah saling kenal dan saling percaya, ataupun untuk jumlah impor barang yang relatif kecil. 11

10

Ramlan Ginting, Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 29. 11 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku Keempat, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 129


Cara pembayaran dengan Letter of Credit merupakan sistem yang sering dipergunakan. Disini bank penerbit, atas permintaan dan atas beban importir mengeluarkan alat atau surat untuk kepentingan eksportir. Bank penerbit melakukan pembayaran kepada pihak eksportir melalui bank di negara eksportir. Sistem pembayaran dengan menggunakan L/C ini merupakan sistem yang paling aman dan memberikan kepastian kepada kedua belah pihak, baik pihak importir ataupun pihak eksportir. Pembukaan L/C ini menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang terkait yaitu eksportir, importir, dan bank, yakni eksportir tidak dapat mengambil uang di bank jika ia tidak dapat menunjukkan dokumennya, sebaliknya pihak importir tidak dapat mengambil barangnya apabila ia tidak dapat menunjukkan dokumennya terhadap bank. Seperti diketahui bahwa latar belakang sistem ini dipakai karena situasi alam yang menyebabkan munculnya cara pembayaran seperti ini, yaitu: 1. Pihak penjual merasa berkeberatan untuk melepaskan barangnya sebelum menerima pembayaran, sedangkan pembeli merasa berkeberatan untuk melakukan pembayaran atas barang sebelum memperoleh penyerahan atas barang. 2. Melaksanakan kebersamaan antara pembayaran atas harga barang dengan penyerahan nyata barang sangat sukar untuk dilaksanakan karena tempat (negara) antara satu pihak dengan yang lainnya jaraknya begitu jauh. Oleh karena itu timbul suatu usaha dengan dilakukannya pembayaran harga atas dokumen-dokumen atas hak, yang dinamakan dengan penyerahan yuridis.


Pengaturan mengenai sistem pembayaran dengan menggunakan L/C ini telah diusahakan kearah kesatuan dan bersifat internasional, yakni dengan dikeluarkannya suatu peraturan baku. Di dalam bahasa Inggris namanya adalah Unidits, dalam bahasa Belanda namanya adalah Uniforme regelen en Usances met Betrekking tot Dokumentaire Credieten, sedangkan di dalam bahasa Perancis namanya

adalah

Regles

et

Usances

Uniformes

Relatives

au

Credits

Documenteires. Setelah beberapa kali dilakukan peninjauan (revisi) oleh I.C.C (International Chamber of Commerce), yaitu kantor internasional untuk perdagangan, maka peraturan yang berlaku saat ini adalah UCP 600 tahun 2007. Di dalam sistem pembayaran dengan menggunaka wesel inkaso, maka bank atas perintah dari eksportir melakukan penagihan pembayaran tas harga barang. Apabila penagihan ini disertai dengan pengiriman dokumen-dokumen kepada importir, maka oleh karena itu disebut juga dengan Documentary Collection/ Documentary Draft. Sedangkan apabila penagihan pembayaran atas harga barang tanpa disertai dengan pengiriman dokumen pada importir, maka dinamakan dengan Clean Collection/ Clean Draft. Eksportir dapat meminta kepada bank yang meneruskan dokumen-dokumen tersebut kepada importir atas dasar pembayaran ataupun kondisi: 1. Document against Payment (D/P), yaitu apabila importir telah melakukan pembayaran maka akan menerima penyerahan dokumen. 2. Document against Acceptance (D/A), yaitu apabila importir telah melakukan akseptasi terhadap wesel maka akan menerima penyerahan dokumen.


Cara pembayaran dengan perhitungan kemudian, yaitu pembayaran dilakukan di kemudian hari pada tanggal yang telah ditentukan, atau dengan cara memindahkan rekening importir kedalam rekening eksportir. Cara pembayaran ini dapat menimbulkan keuntungan sepihak bagi importir, karena ia dapat mengambil barang setelah menerima dokumen-dokumen dari eksportir. Sebaliknya sistem ini dapat menimbulkan kerugian bagi eksportir karena ia masih menunggu pembayaran yang tergantung pada importir. Biasanya sistem ini dilakukan antara importir dan eksportir yang sudah saling percaya atau berada dibawah satu perusahaan induk. 12 Cara pembayaran dengan konsinyasi, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir apabila barang tersebut sudah terjual, dimana eksportir mengirimkan barangnya telebih dahulu kepada importir. 13 Sistem pembayaran dapat dilakukan dengan cara pembayaran lain yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan mengadakan transakasi perdagangan ekspor impor, baik yang menggunakan jasa perantaraan bank ataupun tidak. Dengan demikian eksportir maupun importir yang akan melakukan transakasi perdagangan ekspor impor dalam melaksanakan pembayaran dapat memilih salah satu cara pembayaran yang ada yang dipandang sesuai dan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan yang dipimpinnya. Pada dasarnya Pemerintah tidak akan membatasi penggunaan cara pembayaran yang lain berdasarkan kesepakatan bersama, bahkan memberikan kelonggarankelonggaran agar frekuensi kegiatan perdagangan internasional khususnya ekspor 12 13

Ibid, hal. 130 Ibid, hal. 131


non migas semakin meningkat untuk menambah devisa negara dan berguna bagi jalannya pembangunan nasional. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan utama adanya kebijaksanaan untuk membebaskan penggunaan cara-cara pembayaran yang digunakan dalam kegiatan perdagangan internasional. Dewasa ini letter of credit bukanlah merupakan satu-satunya cara pembayaran dalam kegiatan ekspor impor, namun peranan L/C tetap penting karena dengan cara pembayaran ini dapat memberikan rasa aman, baik bagi pihak eksportir, maupun bagi pihak importir. Eksportir merasa aman karena pembayaran atas barang-barang yang dikirimkan kepada importir ada kepastiannya. Hal ini disebabkan pengiriman atas barang baru akan dilaksanakan oleh pihak penjual apabila ia telah memperoleh pemberitahuan dari pihak bank tentang adanya pembukaan kredit yang diperuntukkan baginya. Sedangkan pihak eksportir dapat merasa aman karena pembayaran terhadapa jual-beli tersebut baru akan direalisir oleh bank apabila penjual telah menyerahkan dokumen-dokumen atas barang yag dimaksud sesuai dengan perjanjian. 14 Pasal 14 huruf a UCP 600 thn 2007 menyebutkan: “Nominated bank yang bertindak sesuai dengan nominasinya, confirming bank, jika ada, dan issuing bank wajib memeriksa suatu persentasi untuk menentukan, atas dasar dokumen – dokumen semata, apakah dokumen – dokumen tersebut kelihatan secara fisik merupakan persentasi yang sesuai atau tidak”

Yang berarti bank-bank harus memeriksa semua dokumen dengan ketelitian yang selayaknya untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut secara lahiriah telah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kredit.

14

Ibid, hal. 17


Dokumen-dokumen lahiriah yang tidak sesuai satu sama lain akan dianggap sebagai dokumen yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kredit. Pada dasarnya pihak yang berkepentingan langsung dalam perdagangan antar negara adalah eksportir dan importir, namun karena adanya berbagai kesulitan teknis dalam hal pembayaran perdagangan antar negara, maka salah satu cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membuka Letter of Credit. Ada beberapa pendapat dari para sarjana yang mengemukakan tentang pengertian atau defenisi dari Letter of Credit, antara lain yaitu: Hartono, mengatakan Letter of Credit adalah suatu alat atau surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan pihak pembeli. Dengan adanya L/C, bank tersebut menyetujui, bahwa wesel-wesel tersebut, jika memenuhi syarat yang tercantum dalam L/C nya, maka akan dibayar sebagaimana mestinya dengan akseptasi dan atau pembayaran yang terakhir ini bergantung kepada jenis-jenis wesel yang ditentukan dalam Letter of Credit, yaitu apakah wesel-wesel itu “time bills exchange” atau “bill of exchange payable on demand”. 15 Amir, memberi batasan bahwa L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir langganan bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir luar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang memberi hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disbutkan dalam surat kesepakatan tersebut. 16 Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Letter of Credit adalah suatu perintah atau order yang biasanya dilakukan oleh pembeli 15

Hartono Hadisoeprapto, Kredit Berdokumen Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 12 16 Amir M.S, Op. cit., hal. 10


atau importir kepada bank, untuk membayar sejumlah uang kepada penjual atau eksportir. Pada umumnya, sebelum seorang importir membuka L/C di suatu bank, importir tersebut telah membuat perjanjian jual-beli (sale contract) terlebih dahulu dengan pihak eksportir. Berdasarkan kontrak jual-beli tersebut importir membuka L/C di suatu bank di tempat ia berdomisili. Hal ini dilakukannya tidak lain untuk mempermudah cara pembayaran atas jual-beli yang dilakukannya dengan pihak eksportir, dimana masing-masing pihak berdomisili di lain negara, di samping juga untuk memenuhi isi perjanjian jual-beli yang diperkuat oleh kedua belah pihak yang menjadi dasar pembukaan L/C tersebut. Pemenuhan atas isi perjanjian antara kedua belah pihak ini sudah tentu pula didasarkan kepada dokumendokumen yang harus ada di dalam L/C. adapun dokumen-dokumen tersebut antara lain sebagai berikut:17 1. 2. 3. 4. 5.

Bill of Lading (B/L) Invoice (faktur) Polis Asuransi Packing List Dokumen-dokumen lainnya

Bill of Lading (B/L) biasanya disebut dengan “cognossement” atau “surat muatan kapal laut”, yang berfungsi sebagai surat bukti perjanjian pengangkutan dan tanda bukti barang. Dokumen lain yang harus dilengkapi adalah Invoice (faktur). Invoice merupakan suatu nota yang dibuat oleh eksportir mengenai barang-barang yang dijaul kepada importir. Sedangkan polis asuransi adalah perjanjian asuransi atau pertanggungan atas barang yang dijual dalam bentuk

17

Muhammad Abdulkadir, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 48


sepucuk akta. Dengan adanya polis asuransi, maka pihak eksportir akan merasa aman bahwa barang-barang yang dikirimkannya akan memeperoleh tanggungan bilamana terjadi sesuatu atas barang-barang tersebut yang merugikannya. Dokumen selanjutnya yang harus dilampirkan adalah packing list. Dokumen ini memuat daftar atau perincian lengkap mengenai barang-barang yang akan dikirimkan oleh eksportir, yang terdapat dalam setiap peti kemas. Sedangkan dokumen-dokumen lainnya, yang juga memiliki arti penting dalam L/C adalah sertifikat asal barang (certificate of origin), faktur konsuler (consuler factur), keterangan ukuran berat (certificate of weight), keterangan kualitas barang (certificate of inspection), dan sertifikat perincian barang (certificate of analysis). Dengan adanya dokumen-dokumen ini, maka jelaslah bahwa kepastian hukum dan rasa aman dalam pembayaran dengan menggunakan L/C dapat dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam transakasi perdagangan internasional tersebut. Untuk memberikan kemudahan pada para pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan, maka diadakan berbagai macam L/C sesuai dengan kebutuhannya. Pada umumnya dikenal Revacable L/C, Irrevacable L/C, dan Confirmed L/C. Sedangkan bila dilihat dari segi yang mengeluarkan L/C, dikenal Banker L/C dan Merchant L/C. Letter of Credit dapat pula dibagi tas bermacam bentuk bila dilihat dari syarat-syaratnya, seperti Documentary L/C, dan Open L/C. Dapat pula dilihat dari segi pembayarannya yang dikenal dengan Sight L/C, dan Usance L/C. Menurut hak eksportir, dikenal pula dua macam L/C yaitu Transferable L/C dan Non-Transferable L/C.


Transferable L/C merupakan L/C yang mengijinkan pihak penerima L/C memindahkan L/C tersebut sebagian atau seluruhnya kepada penjual eksportir kedua yang berada dalam satu negara ataupun berada dalam negara yang berbeda. Sedangkan Non-Transferable L/C merupakan L/C yang tidak dapat dipindah tangankan. Untuk mempermudah para pihak dalam hal biaya atau cara pembayaran, maka dikenal beberapa jenis L/C khusus, misalnya Revolving L/C yang memungkinkan untuk melakukan lebih dari satu kali transaksi sebelum L/C tersebut jatuh waktunya. Kemudian dikenal pula Back to Back Credit, Red Clause Credit, Negocierings Credit, Confirmed Negocierings Credit, dan Standby L/C. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Letter of Credit mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia perdagangan internasional, meskipun L/C bukanlah merupakan satu-satunya alat pembayaran dalam kegiatan perdagangan internasional (ekspor impor). Hal ini semata-mata disebabkan karena L/C merupakan alat pembayaran yang dapat memeberikan rasa aman bagi pihak eksportir ataupun importir.

F. Metode Penelitian 1. Sifat dan Jenis Penelitian Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif analistis. Penelitian deskriptif analistis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui gambaran


jawaban atas permasalahan mengenai pembayaran melalui internet banking dengan menggunakan Letter of Credit dikaitkan dengan KUH Perdata dan undang-undang perbankan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process) 18. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatifkualitatif. 19 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 20 Logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Dengan demikian penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan beberapa buku mengenai pembayaran melalui internet banking dengan

menggunakan

Letter of Credit dikaitkan dengan KUH Perdata dan undang-undang perbankan.

18

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal 118. 19 J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal 3. 20 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: UMM Press, 2007), hal 57.


2. Sumber Data Dalam penelitian ini diperlukan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian, sebab penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersumber pada data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sekunder yang terdiri dari: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan. 21 Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan, di antaranya: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO 6) Peraturan Pemerintah 1 tahun 1982 tentang Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa 21

Soerjono Soekanto, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984),

hal 6.


7) Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/9/UPPB Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, makalah, skripsi, tesis maupun disertasi. 22 c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia. Selain itu juga buku mengenai metode penelitian dan penulisan hukum untuk memberikan penjelasan mengenai teknik penulisan skripsi. 23 3. Alat Pengumpulan Data Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara: a. Dokumen/Studi kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, makalah ilmiah, , peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan meteri yang dibahas dalam skripsi ini.

22 23

Sri Mamuji, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: UI Press, 2006), hal 12. Soerjono Soekanto, Op. cit, hal 7.


b. Wawancara, yang mana wawancara dilakukan dengan Dwiko Warmanto selaku TSC Manager di PT. Bank Mandiri Tbk. Trade Servicing Center Medan. yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan terhadap sumber yang berkaitan dengan skripsi ini. 4. Analisa Data Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan data. 24 Lexy J. Moloeng mengatakan bahwa "proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. 25 Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan

24

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 103. 25 Ibid, hal. 247.


dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan BAB I

:

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat

Penulisan,

Keaslian

Penulisan,

Tinjauan

Kepustakaan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. BAB II

:

Bab ini akan dibahas tentang tinjauan terhadap transaksi ekspor impor dengan menggunakan Letter of Credit, yang isinya memuat antara lain tentang ekspor-impor, Letter of Credit, dan transaksi ekspor impor dengan menggunakan Letter of Credit.

BAB III :

Bab ini akan membahas tentang pengaturan internet banking di Indonesia, yang isinya antara lain memuat pengertian internet banking, tujuan dan manfaat internet banking, sistem keamanan internet banking, pengaturan internet banking di Indonesia.

BAB IV

:

Bab ini akan membahas tentang pembayaran melalui internet banking dengan

menggunakan

Letter

of

Credit

dalam

perspektif KUH Perdata dan Undang-Undang Perbankan (studi pada Bank Mandiri Wil. I Cab. Medan), yang memuat tentang pembayaran melalui internet banking dengan Letter

Of

Credit

menggunakan

dalam perspektif KUH Perdata, mekanisme

ekspor dengan pembayaran Letter of Credit melalui internet


banking, dan perlindungan hukum bagi bank pembayar dalam transaksi Letter of Credit melalui internet banking. BAB V

:

Bab ini merupakan bab kesimpulan dan saran, yaitu sebagai bab kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.


BAB I PENDAHULUAN. Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan

Recommend Documents