BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Negara Republik Indonesia sebagai negara berkembang juga turut memacu roda perekonomian masyarakat. Sayangnya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak ditopang oleh pembangunan hukum yang memadai oleh pemerintah khususnya dalam bidang perekonomian sehingga timbul berbagai macam ketimpangan yang sangat mencolok dalam kehidupan bermasyarakat antara masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi, menengah dan rendah. Lembaga pembiayaan lahir dari berbagai kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi baik pribadi ataupun suatu badan usaha berbadan hukum. Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan membawa andil yang besar dalam pembangunan
ekonomi
masyarakat
khususnya masyarakat
kecil.
Masyarakat kecil dapat membeli barang atau barang modal dengan menggunakan jasa dari lembaga pembiayaan sebagai penyedia dana dengan cara pembayaran secara angsuran atau berkala. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis yakni Lembaga Pembiayaan yang meliputi Perusahaan Pembiayaan (PP), Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Insfrastruktur. Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan melarang Lembaga Pembiayaan untuk menarik dana secara langsung berupa giro, deposito dan tabungan.
1
2
Terciptanya praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut1: 1. Karena sulitnya bagi sebagian besar masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat oleh agunan. 2. Sistem pembayaran formal melalui koperasi tidak berkembang seperti yang diharapkan. 3. Sumber dana formal seperti Perum Pegadaian memiliki banyak keterbatasan atau sistem yang kurang fleksibel. 4. Sistem pembiayaan informal seperti praktek-praktek lintah darat sangat mencekik masyarakat. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem angsuran atau kredit yang bertujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka. Pembiayaan
konsumen
merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan financial. Perusahaan financial dengan memberikan bantuan dana sebagai pemberian kredit namun bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang melainkan konsumen hanya akan menerima barang yang sudah dibeli oleh perusahaan financial. Barang-barang yang dibiayai dapat berupa kendaraan bermotor yang seperti mobil atau sepeda motor, alat-alat rumah tangga, elektronika dan lain-lain.
1
Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 164
3
Lembaga pembiayaan dalam perkembangannya juga telah mengalami berbagai macam perluasan produk dari usaha yang dijalankannya, salah satunya dengan adanya model pembiayaan konsumen dengan memberikan uang tunai kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan modal dalam perusahaan. Namun pada masa sekarang tidak jarang juga lembaga pembiayaan memberikan uang tunai kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Adanya berbagai macam usaha-usaha pembiayaan konsumen pada saat ini, mendorong penulis untuk memberikan batasan hanya pada perjanjian Used Motor Cycle (UMC) Financing untuk kendaraan bermotor yang merupakan bagian dari perjanjian jasa pembiayaan untuk pembiayaan konsumen. Hubungan antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan penerima pembiayaan konsumen perjanjian Used Motor Cycle (UMC) Financing adalah hubungan kontraktual dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Sistem pembiayaan konsumen pada perjanjian Used Motor Cycle (UMC) Financing adalah pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana yang dipergunakan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan oleh pihak konsumen dan kemudian konsumen akan membayar hutangnya tersebut secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Pihak lain dalam perjanjian yaitu pihak penjual atau supplier akan menyediakan barang dimana barang tersebut merupakan barang yang diperlukan oleh konsumen yang telah dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan konsumen.
4
Salah satu perusahaan penyedia pembiayaan konsumen yang kini berkembang di Indonesia adalah PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) yang merupakan Anak Perusahaan Astra Internasional yang bergerak di bidang Multy Finance dengan salah satu kantor cabang yang berada di kota Ngawi, Jawa Timur. PT. Federal International Finance (FIF) memberikan fasilitas Pembiayaan Konsumen berupa Pinjaman Dana Khusus hanya untuk pembelian kendaraan bermotor merek Honda. Proses pembiayaan konsumen tersebut harus dapat meyakinkan bahwa pihak konsumen akan sanggup melunasi seluruh hutangnya kepada pihak PT. Federal International Finance (FIF). Perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance (FIF) didasarkan pada perjanjian baku yang telah disediakan oleh perusahaan. Penggunaan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku tersebut adalah dengan memberikan kebebasan kepada konsumen untuk menyetujui atau tidak perjanjian baku tersebut yang kemudian ditandatangani oleh konsumen sebagai tanda mengerti, memahami dan setuju untuk melaksanakan segala ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Used Motor Cycle (UMC) Financing merupakan salah satu fasilitas kredit dari PT. Federal International Finance (FIF) yang berupa pemberian kredit sepeda motor rekondisi dengan jaminan garansi mesin dengan persyaratan yang mudah dan kepastian akan tersedianya unit motor rekondisi. PT. Federal International Finance (FIF) akan memberikan kredit kepada konsumen dengan menggunakan suatu jaminan yang berupa dokumen kepemilikan dari kendaraan bermotor
5
tersebut. Jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen Used Motor Cycle (UMC) Financing tersebut dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi konsumen tentang adanya perhitungan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di kemudian hari. Pasal 1 dalam perjanjian pembiayaan konsumen harus membahas tentang pernyataan bahwa barang yang dibeli dari fasilitas pembiayaan dijadikan sebagai barang jaminan, yakni barang tersebut dijaminkan kepada pemberi fasilitas dalam hal ini adalah PT. Federal International Finance (FIF) sehubungan dengan hutang pembiayaan penerima fasilitas yaitu konsumen. Jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen Used Motor Cycle (UMC) Financing akan dijaminkan sebagai jaminan fidusia. Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Adanya jaminan fidusia menjadikan dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dipegang oleh PT. Federal International Finance (FIF) hingga pinjaman tersebut lunas. Fidusia sebagai lembaga jaminan telah diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta dengan peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
6
Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, terutama bagi lembaga pembiayaan. Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya risiko. Risiko biasanya muncul karena adanya wanprestasi, perubahan undang-undang, krisis moneter dan bencana alam. Risiko terbesar dalam pemberian pembiayaan konsumen adalah tidak terbayarnya angsuran atau wanprestasi oleh konsumen atau dalam istilah bank terjadinya kredit macet. Pencegahan kredit macet sebagai risiko terbesar adalah dengan adanya penggunaan jaminan fidusia yang dijadikan sebagai kepastian pelunasan hutang pembiayaan dikemudian hari, karena betapa pun kecil peluang untuk muncul, pemberian pembiayaan konsumen akan selalu berhadapan dengan risiko kegagalan (wanprestasi).
7
Tidak mampunya konsumen melakukan prestasi disebabkan karena beberapa hal, yaitu2: 1. Adanya unsur kesengajaan, yakni konsumen sengaja untuk tidak melakukan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan, sehingga tidak adanya unsur kemauan untuk membayar utang pembiayaannya (Character). 2. Adanya unsur tidak sengaja, yakni konsumen mau membayar tapi tidak mampu karena adanya keadaan atau hal-hal tertentu (Capacity). 3. Adanya unsur tidak sengaja, yakni konsumen mau membayar tapi tidak mampu karena modal yang tidak mencukupi (Capital). 4. Konsumen mampu membayar tapi menganggap barang yang dijaminkan setara apa yang diperolehnya (Collateral). 5. Adanya unsur untuk membayar namun kondisi ekonomi yang tidak mencukupi (Condition of Economy). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk membahas dan mengkaji permasalahan dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: “PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN USED MOTOR CYCLE (UMC) FINANCING KENDARAAN BERMOTOR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG NGAWI”
2
Arie S. Hutagalung, 1997, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi, cetakan 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 241-242.
8
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana legalitas perjanjian pembiayaan konsumen Used Motor Cycle (UMC) Financing di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Ngawi? 2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen Used Motor Cycle (UMC) Financing di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Ngawi? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa yang muncul dalam perjanjian pembiayaan konsumen Used Motor Cycle (UMC) Financing di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Ngawi?
C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penulisan ini adalah: 1. Untuk mengetahui legalitas dari perjanjian pembiayaan konsumen Used Motor Cycle (UMC) Financing. 2. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih detil mengenai pelaksanaan perjanjian perjanjian pembiayaan konsumen Used Motor Cycle (UMC) Financing. 3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang muncul dalam perjanjian pembiayaan konsumen Used Motor Cycle (UMC) Financing.
9
D. Manfaat Penelitian Pada dasarnya suatu penulisan yang dibuat, diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi maupun untuk siapa saja yang membacanya. Adapun manfaat dari penulisan ini antara lain: 1. Manfaat secara akademis Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum perdata di Indonesia. 2. Manfaat secara sosial Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa, masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang akan atau sedang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen pada khususnya agar dapat mengetahui tentang perjanjian pembiayaan konsume
10
