BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Di zaman era globalisasi ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat,kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih dan modern tidak dapat menjamin secara mutlak dan memberi kebahagiaan bagi manusia namun dapat pula memberi kerugian seperti kerusakan, kehilangan, kecelakaan dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Kemungkinan kerugian yang diderita inilah disebut resiko. Resiko adalah suatu ketidak pastian dimana yang akan datang tentang kerugian. 1 Untuk mengatasi hal tersebut maka manusia mencari cara yang dapat mengurangi resiko ini. Oleh karena itu manusia mengalihkan resiko kepada pihak yang mau menerima peralihan resiko kepada pihak yang mau menerima peralihan resiko yang disebut dengan lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaanperusahaan asuransi, baik itu asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan dalam pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan adalah lembaga asuransi. Lembaga Asuransi sangat membantu dalam menanggung berbagai risiko yang dapat menimbulkan kerugian pada pelaksanaan pembangunan, kebutuhan akan 1
Sri Rejeki Hartono, 1992, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Cet. I , Sinar Grafika, Jakarta, h. 62.
1
2
hadirnya usaha perasuransian dirasakan juga oleh dunia usaha mengingat disatu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat menganggu kesinambungan kegiatan usahanya. Perusahaan Asuransi sebagai perusahaan jasa, pada satu sisi menjual jasa kepada pelanggan, sedangkan pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif. Secara umum memang dapat disebutkan bahwa asuransi dan lembaga asuransi itu merupakan lembaga ekonomi yaitu suatu lembaga peralihan resiko. Resiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (uncertainty of financial loss) didalamnya terdapat dua unsur yaitu : ketidakpastian dan kerugian. Karena besarnya risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa diluar kesalahan pemiliknya, maka risiko dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulan atau tahun, tergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh konsumen (tertanggung). 2 Asuransi terdiri dari beberapa jenis yaitu asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang, yang dibahas adalah asuransi jiwa (termasuk asuransi sejumlah uang). Asuransi jiwa merupakan perwujudan dari pertanggungan yang berpokok pada jiwa orang dan menyangkut ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, karena adanya kemungkinan meninggal sebelum tua atau hidup terlalu
2
Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 2000, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Asdi Maha Satya, Jakarta. h.21
3
lama. Asuransi jiwa bertujuan untuk menanggung jiwa seseorang yang diasuransikan terhadap kerugian financial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu lama atau hidupnya terlalu lama atau mengalami cacat badan tetap yang disebabkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit.3 Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi risiko-risiko yang mungkin timbul sehingga akan mengakibatkan kerugian antara lain: 1. Menghindari (Avoidance) maksudnya, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapat kerugian. 2. Mencegah (Prevention) maksudnya, mengadakan tindakan tertentu dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian. 3. Mengalihkan (Transfer) maksudnya, kemungkinan buruk yang dapat menimpa dirinya dialihkan pihak lain. 4. Menerima (Assumption or Retention). Metode peralihan risiko dalam bentuk asuransi dianggap cara yang paling baik dalam pengelolaan risiko. Jika risiko itu menyangkut nyawa manusia, maka jiwa seseorang dipertanggungkan, risiko kematian tersebut ditanggung perusahaan asuransi jiwa (penanggung).
3
Agus Parwoto, 2001, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital, Cet. I, BPFE, Yogyakarta, h. 69.
4
Persaingan mendapatkan peserta asuransi memang sering terjadi di kalangan perusahaan asuransi apalagi dalam era perdagangan bebas. Perusahaan asuransi telah membuat suatu pilihan untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan apakah penetapan besarnya premi yang tidak proporsional (rendah) tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari sisi underwriting yaitu kemampuan untuk membayar polis. Akibatnya klaim asuransi peserta asuransi ditolak tanpa alasan yang benar dan patut. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada perlindungan risiko yang dialami peserta asuransi. Sebaliknya perusahaan asuransi sudah mendapatkan premi yang dibayarkan konsumen. Dalam perjanjian asuransi jiwa pembayaran premi biasanya dapat dilakukan secara sekaligus atau dibayar secara tunai, tetapi dapat juga secara periodik yaitu tahunan, setengah tahun, triwulan, dan bulanan. Premi harus dibayar tepat waktu dan jumlahnya biasanya ditentukan oleh pihak penanggung. Apabila dalam perjanjian asuransi pihak tertanggung tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar premi lanjutannya tepat waktu atau pembayaran preminya terhenti sebelum masa pertanggungannya berakhir, maka pihak penanggung dapat membatalkan perjanjian asuransi. Adapun tanggung jawab pihak penanggung dalam hal terhentinya pembayaran premi, sebagaimana telat diatur dalam syarat-syarat umum polis perjanjian asuransi tersebut. Sedangkan penyelesaian pembayaran klaim dalam hal terhentinya pembayaran premi diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Dalam kenyataannya banyak terjadi terhentinya pembayaran premi oleh tertanggung, padahal asuransinya sudah berjalan cukup lama.
5
Seperti kematian atau si tertanggung kehilangan pekerjaan sehingga tidak dapat menyelesaikan pembayaran premi. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat ditulislah skripsi yang berjudul “Penyelesaian Pembayaran Klaim oleh Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Hal Tertanggung Tidak Dapat Melakukan Kewajibannya Membayar Premi Asuransi”. Terhentinya pembayaran premi karena berkurangnya pendapatan sebagai akibat pemutusan hubungan kerja si tertanggung pada tempat kerjanya (dalam uraian-uraian selanjutnya di tulis “akibat Pemutusan Hubungan Kerja”
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 1. Apakah akibatnya apabila tertanggung tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar premi sampai dengan akhir masa kontrak? 2. Bagaimana bentuk penyelesaian pembayaran klaim yang diterima oleh perusahaan asuransi apabila tertanggung tidak mampu lagi melaksanakan pembayaran premi akibat pemutusan hubungan kerja?
1.3 Ruang Lingkup Masalah Di dalam suatu karya ilmiah perlu kiranya ditentukan secara tegas batasan materi yang akan dibahas atau diuraikan dalam tulisan tersebut, hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar materi atau isi uraian dalam tulisan ini tidak menyimpang dari pokok masalah yang diuraikan dalam tulisan ini.
6
Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini hanyalah menyangkut masalah mengenai akibatnya apabila tertanggung tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar premi sampai dengan akhir masa kontrak, serta bentuk penyelesaian pembayaran klaim yang diterima oleh perusahaan asuransi apabila tertanggung lalai melaksanakan pembayaran premi akibat pemutusan hubungan kerja.
1.4 Orisinalitas Penelitian Dalam rangka menumbuhkan semangat anti plagiat di dalam dunia pendidikan di Indonesia, maka mahasiswa diwajibkan untuk mampu menunjukkan orisinalitas dalam penelitian yang tengah dibuat dengan menampilkan beberapa judul penelitian terdahulu sebagai pembanding. Adapun dalam penelitian kali ini, peneliti akan menampilkan 2 skripsi terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan asuransi jiwa : Tabel 1 Daftar Penelitian Sejenis dan Daftar Penelitian Penulis Daftar Penelitian Sejenis No 1
Daftar Penelitian Penulis
Judul Skripsi &
Rumusan
Judul Skripsi
Rumusan
Penulis
Masalah
& Penulis
Masalah
Hukum 1) Kapankah
Penyelesaian
Akibat
1) Apakah
tentang tunggakan
lahirnya
Pembayaran
akibatnya
pembayaran
perjanjian
Klaim oleh
apabila
Premi
dalam
asuransi antara Perusahaan
tertanggung
Perjanjian
seorang
Asuransi Jiwa
tidak dapat
Asuransi Jiwa di
tertanggung
dalam hal
melaksanakan
Perusahaan Bumi
dengan Pihak
Tertanggung
kewajibannya
7
Daftar Penelitian Sejenis No
Daftar Penelitian Penulis
Judul Skripsi &
Rumusan
Judul Skripsi
Rumusan
Penulis
Masalah
& Penulis
Masalah
Asih
Cabang
Asuransi Jiwa
Tidak Dapat
membayar
Padang
Bumi Asih
Melakukan
premi sampai
Sidimpuan.
Distrik Padang
Kewajibannya
dengan akhir
Wahyu Rishandi
Sidimpuan?
Membayar
masa kontrak?
(mahasiswa
2) Apa akibat
Premi Asuransi
2) Bagaimana
Fakultas Hukum
hukumannya
:Studi kasus
bentuk
Universitas
apabila pihak
pada PT.
penyelesaian
Muhamadiyah)
tertanggung
Asuransi
pembayaran
Tahun 2012.
menghentikan
Prudential di
klaim yang
pembayaran
Denpasar)
diterima oleh
Premi sesuai
Ni Made
perusahaan
dengan jumlah
Kristina Diana
asuransi
tercantum
Yanti
apabila
dalam polis?
(Fakultas
tertanggung
Hukum
tidak mampu
Universitas
lagi
Udayana
melaksanakan
Denpasar)
pembayaran
Tahun 2014
premi akibat pemutusan hubungan kerja ?
8
Daftar Penelitian Sejenis No 2
Daftar Penelitian Penulis
Judul Skripsi &
Rumusan
Judul Skripsi
Rumusan
Penulis
Masalah
& Penulis
Masalah
Implementasi
1) Bagaimana
Sistem
Asuransi
penyelenggara
Jiwa
an sistem
Konvensional dan
asuransi
Syariah (Studi di
konvensional
AJB Bumi Putera
dan asuransi
1912
Kantor
Syariah di
Cabang Asuransi
AJB Bumi
Perorangan
Putera 1912 ?
dan
AJB Bumi Putera 2) Apakah 1912
Kantor
kelebihan dan
Cabang
Syariah
kelemahan
Surakarta).
masing-
Ade Putri. P
masing sistem
(Mahasiswa
asuransi
Fakultas Hukum
konvensional
Universitas
dan syariah di
Sebelas Maret
AJB Bumi
Surkarta) Tahun
Putera 1912?
2011
Berdasarkan tabel diatas yang membedakan penelitian yang penulis buat dengan beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan asuransi jiwa yaitu, pada penelitian yang dibuat penulis yang berjudul, Penyelesaian
9
Pembayaran Klaim oleh Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Hal Tertanggung Tidak Dapat Melakukan Kewajibannya Membayar Premi Asuransi. Dimana rumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu : Apakah akibatnya apabila tertanggung tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar premi sampai dengan akhir masa kontrak? Dan Bagaimana bentuk penyelesaian pembayaran klaim yang diterima oleh perusahaan asuransi apabila tertanggung tidak mampu lagi melaksanakan pembayaran premi akibat pemutusan hubungan kerja?. Sedangkan 2 judul skripsi terdahulu yang pembahasannya mengenai asuransi jiwa di tunjukkan dalam tabel sebagai pembanding dimana judul dan rumusan masalahnya yaitu : 1) Judul : Akibat Hukum tentang tunggakan pembayaran Premi dalam Perjanjian Asuransi Jiwa di Perusahaan Bumi Asih Cabang Padang Sidimpuan Rumusan masalah : Kapankah lahirnya perjanjian asuransi antara seorang tertanggung dengan Pihak Asuransi Jiwa Bumi Asih Distrik Padang Sidimpuan? Dan Apa akibat hukumannya apabila pihak tertanggung menghentikan pembayaran Premi sesuai dengan jumlah tercantum dalam polis? 2) Judul : Implementasi Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah (Studi di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan dan AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta) Rumusan masalah : Bagaimana penyelenggaraan sistem asuransi konvensional dan asuransi Syariah di AJB Bumi Putera 1912 ? Dan Apakah kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem asuransi konvensional dan syariah di AJB Bumi Putera 1912
10
Jadi yang membedakan penelitian yang penulis buat dengan 2 skripsi pembanding terdahulu berdasarkan uraian diatas yaitu, dimana skripsi yang penulis buat dengan skripsi pembanding sama-sama membahas tentang asuransi jiwa namun berdasarkan judul dan rumusan masalah yang dibahas berbeda dan tidak sama.
1.5 Tujuan Penelitian a. Tujuan umum 1. Untuk
mengetahui
akibatnya
apabila
tertanggung
tidak
dapat
melaksanakan kewajibannya membayar premi sampai dengan akhir masa kontrak. 2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian pembayaran klaim yang diterima oleh perusahaan asuransi apabila tertanggung tidak mampu lagi melaksanakan pembayaran premi akibat pemutusan hubungan kerja. b. Tujuan khusus 1. Untuk
memahami
akibatnya
apabila
tertanggung
tidak
dapat
melaksanakan kewajibannya membayar premi sampai dengan akhir masa kontrak pada Perusahaan Asuransi Prudential. 2. Untuk memahami bentuk penyelesaian pembayaran klaim yang diterima oleh perusahaan asuransi apabila tertanggung tidak mampu lagi melaksanakan pembayaran premi akibat pemutusan hubungan kerja pada Perusahaan Asuransi Prudential.
11
1.6 Manfaat Penelitian a. Manfaat teoritis Penelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman bidang hukum yang diteliti dan peningkatan ketrampilan menulis karya ilmiah. b. Manfaat praktis penelitian ini berguna sebagai acuan atau referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum akibatnya apabila tertanggung tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar premi sampai dengan akhir masa kontrak, serta bentuk penyelesaian pembayaran klaim yang diterima oleh perusahaan asuransi apabila tertanggung lalai melaksanakan pembayaran premi akibat pemutusan hubungan kerja.
1.7 Landasan Teoritis Pada hakekatnya manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain, sehingga ia selalu dapat menghindarkan atau mengatasi resiko-esikonya, baik secara individual atau bersama-sama. Upaya atau usaha manusia untuk menghindari dan melimpahkan resikonya kepada pihak lain beserta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan itulah yang merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit sampai saat ini. Asuransi dalam terrminologi hukum merupakan suatu perjanjian oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada perjanjian asuransi, namun pengertian asuransi atau pertanggungan dapat dilihat pada Pasal 246 Kitab
12
Undang-Undang Hukum Dagang yang memuat batasan perjanjian asuransi secara formal. Pasal 246 KUHD : Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung meningkatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Batas tersebut di atas oleh Emmy Pangaribuan secara luwes dikembangkan sebagai berikut : Pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaana keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti.4 Dari batasan termaksud diatas Emmy Panggribuan selanjutnya menjabarkan lebih lanjut bahwa perjanjian asuransi atau penanggungan itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 1. Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada asasnya adalah suatu perjanjian penggantian
kerugian
(sheadeverzekering
atau
indemniteits
contract).
Penanggung mengikat dirinya untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita.
4
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980. Hukum Pertanggungn dan Perkembangan, BHPN Jakarta, (selanjutnya disingkat Emmy Pangaribuan Simanjuntak I), h. 22.
13
2. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi. 3. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan. Menurut P.L Wery selanjutya masih dalam bukunya yang sama dikemukakan lagi dua sifat lain dari perjanjian asuransi, meskipun tidak terdapat pada pasal yang sama (246 KUHD) tetapi dalam pasal-pasal yang lain yaitu pada Pasal 257 dan 258 KUHD sebagai berikut: 1. Asuransi merupakan perjanjian berdasarkan consensus, dapat terjadi setelah ada kata sepakat, artinya merupakan perjanjian tanpa bentuk. 2. Asuransi mempunyai sifat kepercayaan yang istimewa, saling percaya mempercayai di antara para pihak adalah yang menentukan perjanjian itu sendiri. Pada Pasal 246 KUHD yang memberikan batasan perjanjian asuransi, merupakan satu pasal kunci di dalam sistem pengaturan perjanjian asuransi. Pasal tersebut mengatur suatu hubungan hukum dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi suatu perjanjian sehingga perjanjian yang bersangkutan dapat disebutkan sebagai suatu perjanjian asuransi. Secara umum dapat dikatakan bahwa perjanjian asuransi
14
mempunyai tujuan utama untuk memberi ganti rugi, sehingga perjanjian asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian ganti rugi atau perjanjian indentitas.5 Prinsip – prinsip yang berlaku pada perjanjian asurasi antara lain : 1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest) 2. Prinsip itikad baik (utmost good faith) 3. Prinsip keseimbangan (indemnity) 4. Prinsip sebab akibat (proximate cause) 5. Prinsip kontribusi (contribution) 6. Prinsip subrogasi (subrogation)6 Di Indonesia sendiri banyak sekali perusahaan asuransi baik asing dan nasional yang memberikan berbagai jenis layanan asuransi kepada masyarakat Indonesia. Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang jumlah penduduknya lebih dari 200 juta jiwa merupakan pangsa pasar yang potensial dan menggiurkan bagi semua perusahaan asuransi baik lokal maupun manca negara. Disamping rasio penduduk yang berasuransi dan belum masih sangat tinggi sekali hal itulah yang membuat indonesia adalah pangsa yang luar biasa dan jenis-jenis asuransi itu terdiri dari berbagai jenis, secara garis besar asuransi terdiri dari 3 kategori yaitu:
5
Abdul Kadir Muhammad, 1999, Hukum Asuransi Indonesia, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 11. 6 Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006, Ban`k dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, h. 180.
15
1. Asuransi Kerugian Terdiri dari asuransi untuk harta benda (property, kendaraan), kepentingan keuangan (pecuniary), tanggung jawab hukum (liability) dan asuransi diri (kecelakaan atau kesehatan). 2. Asuransi Jiwa Pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan terjadinya), risiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama) dan risiko kecelakaan (yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi). Kerjasama mana dikoordinir oleh perusahaan asuransi, yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar (the law of large numbers), yang menyebarkan risiko kepada orang-orang yang mau bekerjasama. Yang termasuk dalam program asuransi jiwa seperti : asuransi untuk pendidikan, pensiun, investasi, tahapan, kesehatan. 3. Asuransi Sosial Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan UU. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial. 7
7
Abdul Kadir Muhammad. op.cit. h.54
16
Dari berbagai jenis asuransi salah satunya asuransi jiwa yang memang sudah lama masyarakat kenal dan merupakan asuransi yang paling lumrah dan banyak digunakan, asuransi ini sendiri menjamin individu dan keluarga secara finansial dari kemungkinan terburuk seperti kematian dan kecelakaan. Asuransi jiwa merupakan perwujudan dari petanggungan yang berpokok pada jiwa orang dan menyangkut ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, karena adanya kemungkinan meninggal sebelum tua atau hidup terlalu lama. Definis asuransi yang lebih luas dapat ditemukan dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 2 tahun 1992 tentang perasuransian yang dirumuskan : Asuransi adalah perjanjian,antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dalam KUHD asuransi jiwa diatur dalam buku 1 BAB X Pasal 302, pasal 308 KUHD. Jadi hanya 7 pasal, akan tetapi tidak 1 pasalpun yang memuat rumusan definisi asuransi jiwa. Dengan demikian sudah tepat jika definisi asuransi dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 dijadikan titik tolak pembahasan dan ini ada hubungannya dengan ketentuan Pasal 302 dan Pasal 303 KUHD yang membolehkan orang mengasuransikan jiwanya. Menurut ketentuan Pasal 302 KUHD:
17
“Jiwa
seseorang
dapat
diasuransikan
untuk
keperluan
orang
yang
berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian” Selanjutnya, dalam Pasal 303 KUHD ditentukan: “Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya” Berdasarkan kedua pasal tersebut, jelaslah bahwa setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian. 8 Menurut ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirumuskan bahwa : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-perseujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.9 Maka untuk sahnya pertanggungan jiwa diperlukan 4 syarat seperti tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian secara umum adalah sebagai berikut: 1. Adanya kesepakatan diantara kedua pihak. 2. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. 8
Man Suparman Sastrawidjaja, 2004, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, dan Usaha Parasuransian, Cet. III. Alumni, Bandung, h. 64. 9 Herman Darmawi, 2000, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta.
18
3. Mengenai suatu hal tertentu. 4. Sesuatu sebab / kausa / isi yang halal / diperbolehkan. Mengingat perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik, dimana para pihak didalan perjanjian tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama yang apabila salah satu dari pihak itu wanprestasi maka perjanjian akan putus. Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa adalah penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian apabila terjadi evenemen yang merugikan tertanggung serta berhak untuk menerima uang premi, sedangkan tertanggung berkewajiban untuk membayar uang premi serta berhak untuk mendapatkan pergantian kerugian. Premi dalam asuransi jiwa adalah imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang terhadap resiko hari tua. Menurut pendapat dari Emmy Pangribuan Simanjuntak, yang menyatakan, apabila tertanggung tidak membayar premi tepat pada waktunya atau terhenti melaksanakan kewajibannya membayar premi maka penanggung dapat memutuskan perjanjian asuransi dimana ketentuan ini diatur dalam Pasal 1226 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirumuskan Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-pesetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana, namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.
19
Asuransi jiwa termasuk asuransi sejumlah uang, dimana penanggung akan membayar uang pertanggungan kepada tertanggung jika peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan menimbulkan resiko. Pembayaran ini tidak didasarkan atas hilangnya jiwa seseorang namun didasarkan sebagai akibat dari hilangnya nyawa seseorang. Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya. 10 Produk berupa jasa proteksi tersebut dirumuskan sedemikian rupa secara rinci dalam suatu akta yang lazim disebut polis. Akta yang berisikan inti dari syarat-syarat dari janji tersebut, dipergunakan dan dipasarkan dalam bisnis asuransi, baik di dalam maupun di luar bursa. Pada hakikatnya, usaha asuransi juga mempunyai jangkuan kerja, yang sangat khas dan luas yang dalam kedudukan tertentu sangat rapat dengan kepentingan umum, baik secara langsung atau tidak. Secara langsung perusahaan asuransi menampung setiap resiko dari banyak pihak sehingga memberikan rasa aman. Dan secara langsung untuk berbagai jenis asuransi sosial, lembaga asuransi menampung berbagai risiko kolektif (misalnya untuk asuransi pada kecelakaan di jalan raya dan
10
Sri Rejeki Hartono, op.cit, h. 1992.
20
asuransi penumpang kendaraan umum), termasuk asuransi kesehatan dan asuransi hari tua. Secara umum hal yang demikian dapat mendorong ke arah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan proteksi hingga suatu batas maksimal. Tetapi pada sisi lain, usaha memenuhi kebutuhan masyarakat itu menimbulkan beban yang cukup berat bagi perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang mempunyai jangkauan usaha yang luas dengan sistem kerja yang kompleks, mendorong perusahaan dapat mengikat hubungan dengan berbagai pihak berikut sebagai kepentingan untuk bergabung dengannya guna mengatasi resiko. Kegiatan semacam itu tidak berarti tidak mengandung hal-hal negatif tertentu.
1.8 Metode Penelitian a. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi. Adapun maksud penggunaan metode pendekatan empiris dalam peenelitian ini adalah di samping menelaah peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang perjanjian asuransi juga bekerjanya hukum dan kesadaran serta kepatuhan
21
masyarakat terhadap hukum. Disamping itu, lebih relevan dilakukan penelitian lapangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. 11
b. Jenis pendekatan Dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu : Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan masalah yang berdasarkan pada teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, Pendekatan Fakta yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.
c. Sifat penelitian Dalam penulisan skripsi ini jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriptif analisis, di mana pada penelitian secara umum termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
11
h. 40.
Ronny Hartijo Soemitro, 2001, Metode Penelitian Hukum, Cet. I. Graha Indonesia, Jakarta,
22
d. Data dan sumber data Data dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer, data sekunder dan data tersier sebagai berikut. 1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui wawancara, yaitu memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihakpihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, dalam hal ini orang-orang yang berwenang pegawai kantor perusahaan prudencial di Denpasar, dan para nasabah. 2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahanbahan kepustakaan hukum yaitu. a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari Undang-Undang; Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, UndangUndang No.2 tahun 1992 b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mejelaskan bahan hukum primer, seperti pendapat para sarjana, dokumen-dokumen resmi dan bahanbahan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 3. Data tersier yaitu bahan tentang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
e. Teknik pengumpulan data Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
23
1. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari berbagai literature atau buku-buku dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 2. Penelitian lapangan, adalah dilakukan dengan wawancara langsung terhadap para responden informan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dengan harapan dapat memberi jawaban dari masalah yang diteliti.
f. Teknik pengolahan dan analisis data Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistimatis. Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik simpulan deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.12
12
Bambang Sunggono, 2007, Metodelogi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 122.
