BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Negara sebagai badan hukum publik dapat melakukan perbuatan hukum dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia sebagai konsekuensi dianutnya tipe negara kesejahteraan modern. Dalam perhubungan hukum, negara wajib diwakili agar perbuatan yang dilakukan dikategorikan sebagai perbuatan hukum.1 Perhubungan hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum yang berupa badan atau organisasi yang berisi sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dan dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan yang sama melalui hak dan kewajiban mereka sebagai pribadi, untuk hal-hal tertentu diserahkan sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban badan hukum tersebut. Oleh sebab itu, dapat dimengerti bahwa dalam Bahasa Indonesia, istilah rechtspersoon itu diterjemahkan dengan perkataan badan hukum.2 Salah satu kategori badan hukum yang eksistensinya diartikan sebagai badan hukum yang mewakili kepentingan perdata dan diakui oleh hukum perdata, bilamana diartikan secara sempit dapat diartikan sebagai suatu korporasi3, 1
Muhammad Djafar Saidi, 2008, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 29. Jimly Asshiddiqie, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.
2
57.
3
Sutan Remy Sjahdeini, 2006, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cetakan Pertama, Grafiti Press, Jakarta, hlm. 43.
2
sehingga negara yang diwakili oleh instansi pemerintah dapat melakukan perhubungan hukum dengan suatu korporasi yang salah satunya adalah perjanjian. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dimana perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perkembangan zaman esensi dari Pasal 1313 kurang lengkap dan menimbulkan banyak penafsiran, oleh karenanya banyak ahli hukum yang kemudian merumuskan pengertian perjanjian. Perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaiaan perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.4 Dalam perhubungan hukum yang dilakukan oleh negara yang diwakili oleh instansi pemerintah dengan badan hukum perdata yang berbentuk korporasi tersebut dapat mengikat dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.
4
Subekti, 1990, Hukum Perjanjian, cetakan keduabelas, PT. Intermassa, Jakarta, hlm.1.
3
Pemaknaan terhadap syarat sah dari suatu perjanjian dapat digolongkan menjadi dua, yakni5: Bagian ke-I : Mengenai Subjek Perjanjian ditentukan: 1. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut. 2. Adanya kesepakatan (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan untuk menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan). Bagian ke-II: Mengenai Objek Perjanjiannya, ditentukan: 1. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak. 2. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. Berdasarkan syarat sah perjanjian tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan hukum agar dapat disebut sebagai suatu perjanjian harus mencakup empat unsur tersebut. KUHPerdata mengenal istilah perjanjian, akan tetapi semakin jauh kedepan kata yang lebih banyak digunakan adalah istilah kontrak. Penggunaan istilah kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama, dimana perjanjian (overeenkomst) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (contract). Dalam praktik pun kedua istilah tersebut juga digunakan dalam kontrak komersial, misal: perjanjian waralaba, perjanjian sewa guna usaha, kontrak, perjanjian kerjasama, kontrak kerja konstruksi6. Terdapat perbedaan yang jelas antara perjanjian dengan kontrak. Perjanjian terjadi karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, sedangkan kontrak 5
Ibid, hlm .17. Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Pernada Media Group, Jakarta, hlm. 15. 6
4
bermakna lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.7 Kontrak adalah suatu perjanjian (secara tertulis) yang berakibat hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan.8 Berdasarkan hal tersebut peneliti menyepakati bahwa perjanjian mempunyai makna yang lebih luas daripada kontrak dimana perjanjian dapat bermakna perjanjian tertulis dan tidak tertulis, sedang kontrak lebih spesifik bermakna perjanjian yang tertulis. Mengingat penelitian ini berorientasi pada hubungan bisnis yang mengunakan perjanjian tertulis, maka lazim jika disebut dengan istilah kontrak. Dalam melakukan hubungan kontrak, badan hukum yang dimaksud berdasarkan kategori-kategori diatas adalah badan suatu korporasi yang dibentuk untuk kepentingan-kepentingan perdata yang didalamnya ada suatu hubungan kontraktual antara korporasi tersebut dengan instansi pemerintah. Hubungan kontraktual yang lahir terdiri dari dua unsur, antara lain: hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih yang menyangkut hukum kekayaan antara kedua belah pihak tersebut serta pemberian hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi9.
7
Subekti, Op. Cit, hlm.1. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 523. 9 Yahya Harahap,1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Offset alumni, Bandung, hlm. 6. 8
5
Hubungan kontraktual memunculkan hak serta kewajiban bagi pihak yang satu dengan pihak lain untuk memenuhi prestasi tanpa melakukan pelanggaran hukum, akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi sekarang banyak kontrak yang diindikasikan melanggar suatu ketentuan Undang-undang dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain yang disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan PMH10. PMH dalam Pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata pada awalnya mengandung pengertian sempit sebagai pengaruh ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa PMH merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang. Dengan kata
lain
Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (onwetmatigedaad)11. Pada tahun 1919 Lindenbaum Cohen Arrest, H. R. mengubah pendirian dengan memberikan arti luas kepada hukum, dimana penafsiran melawan hukum tidak hanya mencakup undangundang semata akan tetapi mencakup pula hukum yang tidak tertulis, seperti kesusilaan, kepatutan yang terdapat di dalam lalu lintas masyarakat12. Peneliti dalam penelitian ini bermaksud menjelaskan arti PMH sebatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang. Lebih spesifik lagi undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 10
Rosa Agustina, Hans Nieuwenhuis, Jaap Hijma, Suharnoko, 2012, Hukum Perikatan (Law of Obligations), Pustaka Larasan, Bali, hlm. 4. 11 Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, hlm. 3-4. 12 Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 107.
6
Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi yang hangat diperbincangkan masyarakat saat ini. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan13. Keuangan yang dimaksud adalah keuangan negara yang berasal dari hubungan kontrak antara instansi pemerintah dengan korporasi, dimana menyebabkan kerugian negara sehingga dalam hubungan kontrak tersebut ternyata memiliki unsur-unsur tindak pidana korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No.20 Tahun 2001 tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Berdasarkan Pasal 2 adalah sebagai berikut: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 3 menyebutkan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 13
Elwi Daniel, 2012, Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.
7
Secara umum unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:14 1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. “perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindah bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya. 2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik. 3. Perbuatan itu merugikan negara Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
14
Soedarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 130-131.
8
Terdapat hubungan Kontraktual tentang keuangan dan aset negara yang merupakan bagian dari kontrak dan melibatkan negara sebagai pemilik pekerjaan (Bouwheer). Penggunaan aset negara yang besar ini sering menjadi lahan praktikpraktik Kolusi Korupsi, dan Nepotisme diantara pelaku, sehingga dalam beberapa hal tidak dapat dilepaskan dengan aspek hukum pidana, jika dalam proses terjadi penyelewengan-penyelewengan pada pengelolaan keuangan yang menimbulkan kerugian bagi negara15. Salah satu hubungan kontraktual yang saat ini marak dilaksanakan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah adalah kontrak bangun guna serah (build operate and transfer atau BOT). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karena Indonesia membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan hal ini merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No,6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah makna bangun guna serah (BOT) adalah pemanfaatan barang milik Negara/ Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh 15
D.Y. Witanto, 2012, Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Resiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah), Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.
9
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu. Timbulnya kerugian negara yang dilandasi dari sebuah kontrak ini masuk kedalam aspek tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan publik dimana tidak dibutuhkan pengaduan oleh siapapun sebagai syarat untuk melakukan proses hukum terhadap orang yang diduga melakukan tindakan tersebut. Dalam tindak pidana korupsi penyelidikan dapat dilakukan oleh kejaksaan sehingga tidak perlu melalui tahap kepolisian, setelah melewati tahap penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan melalui jaksa penuntut umum (JPU) akan menyerahkan dakwaan ke pengadilan. Jika dakwaan diterima maka setelah pemeriksaan di pengadilan, JPU akan mengajukan tuntutan yang memuat dakwaan dan putusan akhir yang diminta jaksa kepada hakim untuk dijatuhkan kepada terdakwa16. Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi yang bermula dari adanya kontrak Build Operate and Transfer (BOT) serta telah diperiksa dan diputus dengan Putusan No.812/PID.SUS/2010/PN.BJM telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan No. 04/PID. SUS/2011/PT. BJM atas nama terpidana suatu korporasi yang bernama PT. Giri Jahladhi Wana (GJW). Tindak pidana tersebut berawal dari sebuah hubungan kontraktual antara Walikotamadya Banjarmasin sebagai pihak pertama dengan PT. GJW sebagai pihak kedua
16
Taufiq Rinaldo, Marini Purnomo, Dewi Damayanti, 2007, Memerangi Korupsi Di Indonesia Yang Terdesentralisasi,Tria Manggala, Jakarta, hlm. 48.
10
berdasar
surat
Perjanjian
Kerjasama
No.
664/I/548/Prog
dan
No.
003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998. Pada waktu masih menjadi pasar tradisional, pemerintah kota Banjarmasin menerima hasil retribusi pasar sebesar kurang lebih Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) setiap tahunnya. Setelah dibangun menjadi pasar modern, pemerintah kota Banjarmasin kehilangan uang dari hasil pengelolaan pasar sentra Antasari. PT. GJW yang ditunjuk sebagai pengelola pasar sentra Antasari mulai tahun 2004 sampai tahun 2007 tidak pernah membayar pengelolaan kepada kas daerah pemerintah Kota Banjarmasin. Menurut laporan keuangan pengelolaan pasar sentra Antasari telah terkumpul dana yang seharusnya disetor kepada pemerintah kota Banjarmasin sebagai bagian dari perjanjian Build Operate And Transfer antara PT.GJW dengan Pemerintah Banjarmasin pada Tahun 2004 sebesar Rp.1.828.819.906; Tahun 2005 sebesar Rp.2.421.033.566; Tahun 2006 sebesar Rp.1.966.948.921; Tahun 2007 sebesar Rp.1.433.341.252 Laporan tersebut menunjukkan bahwa dana yang tidak disetorkan kepada pemerintah kota Banjarmasin seluruhnya adalah sebesar Rp. 7.650.143.645,(Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima rupiah). Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan pidana yang bersifat inkracht kepada PT.GJW dengan Putusan No.04/PID.SUS/2011/PT. BJM dengan amar putusan yang menguatkan Putusan pengadilan negeri Banjarmasin No.812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tanggal 09
11
Juni 2011, dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya denda sehingga untuk selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan PT.GJW tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut 2. Menjatuhkan pidana kepada PT.GJW dengan pidana denda sebesar Rp. 1.317.782.129,- (Satu milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah). 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT.GJW selama enam bulan 4. Menetapkan barang bukti untuk tetap terlampir dalam berkas perkara, sebagian dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri Tbk, dan dikembalikan kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi diatas tentu masih ada sedikit pertanyaan yang menggelitik tentang bagaimana nasib dari sebuah hubungan kontraktual yang telah disepakati oleh instansi pemerintah dengan suatu korporasi yang telah diketahui ada sebuah tindak pidana korupsi yang telah inkracht serta apakah seandainya masalah tindak pidana korupsi yang inkracht dengan berlandaskan hubungan kontraktual ini dibawa lewat jalur hukum perdata dapat memberikan efek jera kepada pelaku?. Berdasarkan pemaparan di atas peneliti berkeinginan mengkaji lebih jauh dan lebih mendalam mengenai masalah tersebut dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul Implikasi Putusan Tindak Pidana Korupsi Dalam sebuah
12
Kontrak BOT (Studi Kasus PutusanNo. 04/PID. SUS/2011/PT. BJM Terhadap Perjanjian No. 664/I/548/Prog; No. 003/GJW/VII/1998.).
B. Rumusan Masalah Penelitian 1. Apakah implikasi dari sebuah putusan tindak pidana korupsi yang telah inkracht? 2. Apakah implikasi putusan tindak pidana korupsi yang telah inkracht dalam kontrak BOT? 3. Bagaimana solusi yang dapat diberikan sebagai efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi melalui hukum perdata setelah ada putusan inkracht tindak pidana korupsi dalam kontrak BOT?
C. Keaslian Penelitian Sebelum melakukan penelitian hukum, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap kemungkinan judul serupa yang pernah diambil sebagai penelitian ilmiah sebelumnya. Khususnya di lingkup terdekat, yakni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada terdapat beberapa penelitian hukum dengan tema korupsi dan kontrak, namun beberapa penelitian hukum tersebut tidak dalam lingkup serta fokus pembahasan yang sama dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Penelitian hukum yang dimaksud diantaranya adalah:
13
1. Eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Ditulis oleh Muhammad Aras Madusira (08/274955/PHK/05033), Magister Ilmu Hukum pada tahun 2011. Adapun permasalahan utama yang dibahas dalam tesis ini adalah: a. Bagaimana eksekusi pidana dalam putusan pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar seluruhnya oleh terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi? b. Apa upaya kejaksaan agar pembayaran uang pengganti dapat terbayar seluruhnya dalam perkara tindak pidana korupsi Kesimpulan dari tesis tersebut adalah: Eksekusi pidana dalam putusan pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dibayarkan seluruhnya oleh terpidana tindak pidana korupsi, disebabkan karena: 1) Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur apabila terpidana tindak pidana korupsi hanya membayar sebagian pembayaran uang pengganti. 2) Kejaksaan belum menjalankan fungsi eksekutorialnya secara maksimal dalam menagih pembayaran uang pengganti. 3) Terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mampu lebih memilih menjalani subsidair pidana penjara/ hukum badan daripada membayar uang pengganti.
14
4) Penyitaan terhadap harta kekayaan terpidana tindak pidana korupsi dilakukan setelah perkara tindak pidana korupsi berkekuatan hukum tetap. 5) Tidak digunakannya gugatan perdata untuk penyelesaiaan pembayaran uang pengganti. 2. Tinjauan Tentang Perjanjian BOT (Build Operate And Transfer) Di Atas Hak Pengelolaan (Studi Kasus Pasar Sentra Antasari di Kota Banjarmasin). Ditulis oleh Moeliana Goenardi (10/310410/PHK/06601). Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012 Adapun permasalahan yang diteliti adalah: a. Bagaimana konstruksi yuridis perjanjian dengan sistem BOT (Build Operate And Transfer) dalam peremajaan pasar antasari yang disepakati antara pemerintah kota Banjarmasin dengan PT.Giri Jaladhi Wana? b. Apakah substansi Perjanjian BOT yang dibuat oleh pemerintah kota Banjarmasin dalam peremajaan pasar sentra antasari telah melindungi pihak penyewa dari PT.GJW? Kesimpulan dari tesis tersebut adalah: a. Konstruksi hukum perjanjian kerjasama dengan sistem BOT dalam peremajaan kembali pasar sentra Antasari antara pemerintah kota Banjarmasin dengan PT. GJW pada perjanjian tersebut dasarnya mengacu pada prinsip kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam pemilihan bentuk kontrak, dengan siapa membuat kontrak, isi perjanjian, dan pilihan
15
kedudukan hukum yang umum dan tetap dalam kaitan dengan perjanjian dan segala akibat hukumnya. Perjanjian ini telah memenuhi syarat kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata b. Perjanjian BOT antara pemerintah Banjarmasin dengan PT. GJW dalam rangka peremajaan pasar sentra Antasari telah memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, yaitu pihak pertama (Pemerintah Banjarmasin) dengan pihak kedua (PT. GJW). Selain itu perjanjian BOT tersebut memberikan perlindungan hukum kepada pihak penyewa yaitu dengan memberikan hak sewa selama dua puluh lima tahun kepada PT. GJW Berdasar penelitian terkait, maka fokus dari penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian
sebelumnya.
Berawal dari sebuah
keprihatinan peneliti terhadap tindak pidana korupsi yang merajalela dan sampai sekarang belum ada solusi atau ide yang tepat untuk memberikan efek jera pelaku tindak pidana korupsi. Tidak memunafikkan keadaan juga bahwa banyak pelaku tindak pidana korupsi yang senyatanya perbuatan tersebut bermula dari sebuah kontrak. Peneliti melihat garis-garis hukum antara pidana dengan perdata sekarang mulai tidak terlihat, apalagi dalam kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dimana adanya kerugian negara berawal dari sebuah hubungan kontraktual antara instansi pemerintah dengan korporasi dalam proyek BOT, sehingga peneliti melihat di antara hukum pidana dengan hukum perdata ada suatu ruang kecil yang menyatukan keduanya.
16
Judul penelitian hukum yang diangkat oleh peneliti merupakan suatu penggambaran mengenai nasib dari sebuah kontrak yang pada pelaksanaannya mengandung tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan inkracht serta mencari solusi hukum untuk dapat memberikan efek jera melalui hukum perdata yang memungkinkan pengambalian ganti kerugian atas kontrak yang tidak sesuai dengan kepatutan dan tidak beriktikad baik. Sehingga permasalahan mengenai kontrak BOT yang di dalamnya ternodai oleh tindak pidana korupsi tersebut kiranya layak untuk diteliti.
D. Tujuan Penelitian Dari rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk menganalisis implikasi dari sebuah putusan tindak pidana korupsi yang telah inkracht. 2. Untuk menganalisis implikasi putusan tindak pidana korupsi yang telah inkracht dalam kontrak BOT. 3. Untuk mengkaji solusi yang dapat diberikan sebagai efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi melalui hukum perdata setelah ada putusan inkracht tindak pidana korupsi dalam kontrak BOT.
17
E. Manfaat penelitian Apabila tujuan penelitian tersebut dapat tercapai, maka kemanfaatan yang akan diperoleh dari penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu: 1. Aspek keilmuan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap implikasi tindak pidana korupsi dalam kontrak BOT dan solusi yang akan terwujud dalam hasil akhir penelitian ini serta menginspirasi untuk terus berpikiran progres, sebab kasus-kasus yang akan terjadi dikemudian hari akan lebih kompleks mengingat perkembangan masyarakat yang semakin kompleks pula. 2. Aspek praktis: a. Manfaat bagi Praktisi Hukum 1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai solusi dalam menghadapi persoalan hukum dimana banyak kasus tindak pidana korupsi yang bermula dari hubungan kontraktual. 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi untuk tidak hanya
fokus
terhadap
mempermasalahkan
tindak
permasalahan
pidana
korupsi
hubungan
akan
kontraktual
tetapi yang
merugikan negara dari sisi hukum perdata dalam konteks perbuatan melawan hukum. 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih kepada praktisi hukum dalam menentukan sikap dan bertindak sesuai hukum untuk membela hak pelaku tindak pidana korupsi yang sejogjanya
18
tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana korupsi serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi yang telah terbukti dan telah mendapatkan putusan inkracht. 4) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah mendapat putusan inkracht melalui hukum perdata b. Manfaat bagi akademisi Hukum 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep mengenai implikasi putusan tindak pidana korupsi dalam sebuah kontrak BOT. 2) Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman mengenai dampak putusan tindak pidana korupsi dalam sebuah kontrak.
