BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Falsafah Pancasila menghendaki tercapainya keadilan sosial, yang lebih terperinci
dinyatakan
dalam
Undang-Undang
Dasar
19451
baik
dalam
Pembukaannya maupun dalam Pasal 27 ayat (2)2. Keadilan sosial baru akan tercapai apabila terdapat keseimbangan antara penyelenggaraan kebutuhan masyarakat sebagai satu keseluruhan dan kebutuhan perorangan sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat. Tujuan dan fungsi hukum Indonesia
bukanlah sekedar memelihara
ketertiban, keamanan, dan stabilitas masyarakat, akan tetapi lebih diarahkan pada cita-cita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik dalam arti masyarakat sebagai satu kesatuan, maupun untuk mencapai kesejahteraan bagi setiap warga Indonesia.3 Dengan arah hukum yang ingin memberikan porsi pada pencapaian kesejahteraan, maka dalam permasalahan perburuhan di Indonesia, buruh dan pengusaha tidak dilihat dari segi kepentingan yang berbeda.4 Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional keberadaan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, merupakan salah satu faktor yang penting di samping alam dan modal. Peranan tenaga kerja dalam suatu proses produksi sangat menentukan hasil akhir dari produksi, artinya tenaga kerja tidak hanya dipandang
1
Dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea keempat dinyatakan bahwa : “Negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.” 2 Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 3 Sunaryati Hartono, 1982 Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta, Bandung, hlm. 17 4 Muhammad Djumhana, 1994, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 239.
1
2
sebagai alat produksi tetapi juga harus mendapatkan perlakuan yang baik dan layak sehingga kesejahteraan para tenaga kerja harus diperhatikan baik oleh pemerintah maupun pengusaha sendiri. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan terjadi dengan cara teratur. Dalam pembinaan hukum salah satu yang harus dipikirkan adalah dengan menetapkan bidang-bidang hukum yang harus diperbaharui dan bidang-bidang hukum yang harus dipertahankan.5 Salah satunya adalah pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hal-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan landasan pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dan keterkaitannya dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat Pada era globalisasi dan inovasi teknologi seperti sekarang ini persaingan antar perusahaan barang maupun jasa, baik dalam negeri maupun antar negara semakin tinggi. Dalam iklim pasar bebas semacam ini, hanya perusahaan yang efisien dengan produk yang berkualitas tinggi saja yang akan mampu bertahan dan
5
Mochtar Kusumaatmadja, 2006 Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, PT Alumni, Bandung, hlm.23.
3
dapat terus meningkatkan kualitas produk maupun layanan. Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan tersebut membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan, akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas dan memiliki daya saing di pasaran. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumbersumber ekonomi untuk meyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.6 Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan memerlukan sumber-sumber daya atau disebut juga faktor-faktor produksi meliputi sumber daya manusia/tenaga kerja, modal, sumber daya alam/fisik, enterpreneur/wirausaha, dan sumber daya informasi.7 Pada era globalisasi dan inovasi teknologi seperti sekarang ini persaingan antar perusahaan barang maupun jasa, baik dalam negeri maupun antar negara semakin tinggi. Dalam iklim pasar bebas semacam ini, hanya perusahaan yang efisien dengan produk yang berkualitas tinggi saja yang akan mampu bertahan dan dapat terus meningkatkan kualitas produk maupun layanan. Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan tersebut membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan, akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas dan memiliki daya saing di pasaran. Dalam iklim persaingan usaha yang makin ketat,
6
7
Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng, 2005, Pengantar Bisnis, Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, Bandung, hlm. 2. Ibid, hlm. 3.
4
perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production).8 Salah satu solusinya adalah dengan sistem outsourcing. Outsourcing adalah penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi resiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut. Penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama operasional antara perusahaan pemberi kerja (principal) dengan perusahaan penerima pekerjaan (perusahaan outsourcing). Dalam kaitannya dengan ini, ada tiga pihak dalam sistem outsourcing yaitu : 9 1. Perusahaan principal (pemberi kerja) 2. Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (penerima kerja) 3. Tenaga kerja Di luar semakin meningkatnya kecenderungan perusahaan untuk lebih fokus pada kompetensi utamanya, sistem outsourcing juga dapat menyerap tenaga kerja yang belum tertampung pada suatu perusahaan mengingat ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dan angka pengangguran yang terus meningkat. Dalam praktik outsourcing, perusahaan principal menetapkan kualifikasi dan syarat-syarat kerja, dan atas dasar itu perusahaan outsourcing merekrut calon tenaga kerja.10 Berkaitan dengan hal tersebut maka tenaga kerja yang disediakan oleh perusahaan outsourcing adalah tenaga kerja yang sudah terlatih dan kompeten di bidangnya. Dengan demikian akan dicapai suatu efisiensi bagi perusahaan principal karena perusahaan principal dapat lebih fokus kepada bisnisnya karena telah melimpahkan sebagian operasionalnya kepada pihak lain.
8
Pan Mohd Faiz, ”Outsourcing (Alih Daya) dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan : (Tinjauan Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”, http://www.Jurnalhukum.blogspot.com. 9 Libertus Jehani, 2008, Hak-Hak Karyawan Kontrak, Forum Sahabat, Jakarta, hlm. 1. 10 Ibid, hlm.1.
5
Ketentuan mengenai outsourcing sendiri diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tidak menyebutkan secara tegas mengenai istilah dari outsourcing. Pengertian dari outsourcing ini dapat disamakan dengan istilah pemborongan pekerjaan yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 64 Undang-undang No.13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.11 Sebelum diatur dalam Undang-undang no.13 Tahun 2003 sistem outsourcing ini sebenarnya sudah terlebih dahulu terdapat dalam Pasal 1601b Kitab Undang-undang
Hukum
Perdata
yang
mengatur
mengenai
pemborongan
pekerjaan.12 Sistem outsourcing
pada dasarnya hanya boleh diterapkan pada jenis
pekerjaan tertentu saja yaitu pekerjaan yang kegiatannya merupakan kegiatan penunjang (non core business) atau kegiatannya tidak berhubungan langsung dengan proses produksi dan tidak boleh diterapkan pada pekerjaan yang kegiatannya bersifat pokok (core business) atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi seperti disebutkan dalam Pasal 66 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Outsourcing tidak dapat dipandang secara jangka pendek saja, dengan menggunakan outsourcing perusahaan akan mengeluarkan dana lebih sebagai management fee perusahaan outsourcing. Outsourcing harus dipandang secara jangka panjang, mulai dari pengembangan karir pekerja, efisiensi dalam bidang
11
Zulkarnain Ibrahim, “Praktek Outsourcing dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja (Dalam Kajian UU No. 13 Tahun 2003)”, www.economic-law.net. 12 Libertus Jehani, Op.cit., hlm.2.
6
tenaga kerja, organisasi, benefit dan lain sebagainya. Perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya dalam bisnis sehingga dapat berkompetisi dalam pasar, dimana hal-hal intern perusahaan yang bersifat penunjang (supporting) dialihkan kepada pihak lain yang lebih profesional. Pada pelaksanaannya, pengalihan ini juga menimbulkan beberapa permasalahan terutama masalah ketenagakerjaan mengingat secara hukum hubungan kerja yang terjadi adalah antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja sedangkan pekerja dalam kesehariannya bekerja di perusahaan pemberi kerja (principal) dan harus tunduk pada peraturan perusahaan pemberi kerja walaupun antara keduanya tidak ada hubungan hukum secara langsung.13 Melihat semakin banyaknya praktik outsourcing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan termasuk pula perusahaan-perusahaan milik negara di Indonesia dan mengingat pentingnya peran tenaga kerja termasuk pula tenaga kerja outsourcing dalam proses pembangunan maka perlindungan terhadap tenaga kerja outsourcing harus diperhatikan guna menciptakan keseimbangan dalam hubungan kerja. PT. Krakatau Bandar Samudera adalah salah satu perusahaan milik negara yang menggunakan praktik outsourcing dalam perekrutan sebagian tenaga kerjanya termasuk di dalamnya untuk tenaga kerja Satuan Pengamanan (Satpam). Tenaga kerja Satuan Pengamanan (Satpam) merupakan salah satu kegiatan penunjang (non core business) atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi meskipun demikian keberadaan mereka sangatlah penting guna terciptanya suasana aman dalam lingkungan suatu perusahaan. Pada April 2011
13
Pan Mohd Faiz, Loc.cit.
7
yang lalu, Aliansi Petugas Pembaca Meteran Listrik (AP2ML) mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap Pasal 59, Pasal 46, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) terkait dengan ketentuan outsourcing dan perjanjian kerja waktu tidak tetap. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011 pada tanggal 17 Januari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwa frasa “perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Dapat dikatakan bahwa Putusan MK ini sebenarnya merupakan penegasan kembali dari ketentuan dalam UU No. 13/2003. Dengan gaung yang lebih kuat, dan juga dengan diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bentuk respon positif dari pemerintah Berdasarkan pemaparan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai Praktek Outsourcing Tenaga Kerja Satuan Pengamanan (SATPAM) Pada PT. Krakatau Bandar Samudera Pasca Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
8
Tenaga
Kerja
Kementerian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
Nomor
B31/PHIJKSK/I/2012 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dan menuangkannya ke dalam bentuk tesis yang berjudul : “Praktek Outsourcing Tenaga Kerja Satuan Pengamanan (SATPAM) Pada PT. Krakatau Bandar Samudera Pasca Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B31/PHIJKSK/I/2012 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011”
B. Perumusan Masalah Dalam penelitian ini dibatasi permasalahan pada hal-hal sebagai berikut : 1. Apakah Dampak Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B31/PHIJSK/I/2012 terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
pada Tenaga Kerja Satuan Pengamanan
(SATPAM) di PT. Krakatau Bandar Samudera? 2. Bagaimana Perlindungan hukum tenaga kerja Satuan Pengamanan (Satpam) pasca terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Nomor B31/PHIJSK/I/2012 di PT. Krakatau Bandar Samudera? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang akan Penulis lakukan adalah untuk menjawab permsalahan yang telah Penulis uraikan di atas, yaitu : 1. Tujuan Objektif
9
1) Untuk mengetahui dampak Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
Nomor
B31/PHIJSK/I/2012 terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
pada Tenaga Kerja Satuan Pengamanan
(SATPAM) di PT. Krakatau Bandar Samudera? 2) Untung mengetahui Perlindungan tenaga kerja Satuan Pengamanan (Satpam) pasca terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B31/PHIJSK/I/2012 di PT. Krakatau Bandar Samudera? 2. Tujuan Subjektif Sebagai prasyarat untuk menyelesaikan program strata dua Magister Hukum bisnis Universitas Gajah Mada D.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah wawasan maupun pengetahuan di bidang Hukum Ketenagakerjaan, khususnya mengenai konsep pengaturan outsourcing 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan Hukum di Republik Indonesia, sebagai masukan bagi pembuat kebijakan dalam melakukan perubahan pada aturan perundangan tentang perburuhan, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pekerja dengan sistem outsourcing
10
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan dari perpustakaan Fakulta Hukum Universitas Gadjah Mada ditemukan beberapa penelitian yang mengambil tema tentang outsourcing. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada yang bernama Mohamad Yusuf pada tahun 2012, dengan judul “Kajian terhadap pengaturan outsourcing pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011”14. Penelitian tersebut mengangkat tentang konsekuensi hukum bagi pemberlakuan sistem outsourcing pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-IX/2011 yang merupakan penelitian yang menitikberatkan pada upaya pencarian atas konsepsi keadilan pada sistem outsourcing dan korelasinya terhadap hubungan Industrial. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi dianggap melegalkan outsourcing, karena pada dasarnya hanya menerangkian konstitusionalitas dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenangakerjaan yang mengatur dan berkaitan dengan outsourcing itu sendiri. Terdapat lagi penelitian dan penulisan hukum yang secara esesni sama mengenai perlindungan hukum dari segi praktik seperti tesis yang ditulis oleh mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang bernama Yulyen Pinkan Solina Simamora pada tahun 2012 yang berjudul “Studi Komparasi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing Setelah Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 di PT. Garda
14
Mohamad Yusuf, 2012, Kajian terhadap pengaturan outsourcing pasca putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 27/PUUIX/2011 (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta, hlm 1
11
Total Security”. Pada penelitian ini dibahas tentang perbandingan dalam implementasi perjanjian kerja sama dengan sistem Outsourcing yang dilakukan oleh PT. Garda Total Security. Penelitain ini tidak menitikberatkan kepada konklusi yang harus dilakukan oleh PT. Garda Total Security hanya pada komparasi atas perjanjian sebelum diberlakukannya putusan Mahkamah Agung tersebut dan setelahnya. Penelitian lain dilakukan oleh Siti Uswatun Hasanah pada tahun 2008, dengan judul “Tinjauan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing pada sector Retail
Di
Kota
bagaimanakah
Yogyakarta”.15
bentuk
Penelitian
perlindungan
hukum
tersebut
mengangkat
pemerintah
kota
masalah
Yogyakarta.
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah belum maksimalnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja outsourcing, baik itu yang berasal dari perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja serta pemerintah Kota Yogyakarta. Serta perlunya dilakukan langkah dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan mengadakan peningkatan kinerja pengawas ketenagakerjaan . Adapun penulisan hukum yang penulis buat berjudul “Praktek Outsourcing Tenaga Kerja Satuan Pengamanan pada PT. Krakatau Bandar Samudera pasca penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B31/PHIJSK/I/2012 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-Ix 2011” dengan mengangkat mengenai akibat hukum bagi pemberlakuan sistem Outsourcing di Indonesia setelah terbitnya Surat Edaran Kemenakertrans. 15
Yulyen Pinkan Solina Simamora,2012, “Studi Komparasi Perlindungan Hukum bagi Pekerja Outsourcing Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 di PT. Garda Total Security” (Univestitas Gadjah Mada Yogyakarta:), hlm 1.
12
Sepintas memang terlihat adanya pendekatan yang sama dengan penulisan hukum yang ditulis oleh Yulyen Pinkan Solina Simamora yang sama-sama membahas tentang tenaga kerja Satuan Pengamanan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/201116, namun pada kenyataannya kedua penelitian ini berbeda karena pada penulisan tesis yang sebelumnya hanya mengkomparasi surat perjanjian pda tenaga kerja Outsourcing sebelum dan sesudah berlakunya putusan Mahkamah Agung No.27/PUU-IX/2011, sedangkan dalam penulisan tesis yang penulis buat yaitu Pembahasan tentang dampak dan implementasi hukum pada praktek outsourcing terutama pada penerapan prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE) yang menjadi semangat pada kemajuan dalam sektor Hukum Ketenagakerjaan.
Tinjauan yuridis atas Surat Edaran Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B31/PHIJSK/I/2012 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-Ix 2011 di Indonesia memang telah banyak dibahas oleh para ahli hukum, namun sepanjang pengetahuan Penulis, tinjauan yuridis atas praktek outsourcing tenaga kerja satuan pengamanan dan penerapannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B31/PHIJSK/I/2012 belum pernah dituangan dalam suatu Tesis. Untuk itu Penulis dapat menyatakan bahwa penulisan tesis ini telah memenuhi kaedah keaslian penelitian.
16
Siti Uswatun Khasanah, 2008, Tinjauan Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing pada sector retail di kota Yogyakarta (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta, hlm 1
