BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan No. 160 /PMK.05/2012 tentang petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian laporan pelaksanaan anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. Oleh karena itu di bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), akan memegang
kewenangan
penggunaan
anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga dan kuasa pengguna anggaran pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran, dapat melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan
anggaran
pada
Kementerian
Negara/Lembaga
yang
bersangkutan. Semua dilakukan sebagai perwujudan tugas pemerintahan di bida ng tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Disamping itu, penarikan kebutuhan dana bulanan yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, disusun dalam rencana penerimaan bulanan yang dibuat oleh pengguna anggaran, yang diperkirakan akan diterima selama satu tahun anggaran dan penggunaanya berada pada Satuan Kerja (satker)
atau
unit
organisasi
pada Kementerian 1
Negara/Lembaga
yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan yang membebani dana APBN. Dalam rangka pelaksanaan APBN, PA/KPA menyusun DIPA sebagai pelaksanaan anggaran menurut bagian anggaran yang dikuasainya, dan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. DIPA digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana atau pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA. Disamping itu, pemerintah melakukan pengalokasian dana, salah satunya pada sektor pendidikan dan khususnya pada Perguruan Tinggi (PT) dengan memakai dasar DIPA. Pengalokasian dana pemerintah tidak dilakukan pada setiap perguruan tinggi, melainkan hanya pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Dalam hal ini, ada beberapa perguruan tinggi yang sudah berstatus PTNBH yakni Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Univers itas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatera Utara (USU), Univers itas Airlangga (UNAIR), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Dari beberapa perguruan tinggi tersebut, Universitas Gadjah Mada (UGM) termasuk sebagai perguruan tinggi yang mendapatkan alokasi dana pemerintah yang sangat besar setiap tahunya. Oleh karena itu, UGM mempunya i langkah tersendiri untuk mengelola keuangan dari dana pemerintah. Melalui Peraturan Pemerintah No. 153 tahun 2000, UGM mengala mi perubahan status dari Perguruan Tinggi Negeri menjadi perguruan tinggi Berbadan 2
Hukum (PTNBH). Sejak menjadi PTNBH, UGM memiliki otonomi khusus untuk mengelola sumber dayanya sendiri, termasuk di dalamnya untuk mendapatkan dana dan membelanjakan dana dari pemerintah maupun masyarakat, selain itu PTNBH juga harus menyusun pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Menggingat kompleksitas tugas dari administratur keuangan dalam PTNBH, maka melalui Keputusan MWA No. 12/MWA/2003 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga universitas, dibentuklah Direktorat Keuangan yang sebelumnya
merupakan Biro Keuangan UGM. Direktorat
Keuangan dipimpin oleh Direktur keuangan dan dibantu oleh Sekretaris Direktorat. Direktorat Keuangan memiliki dua Sub Direktorat yaitu Subdirektorat Anggaran dan Perbendaharaan dan Subdiretorat Akuntansi. Masing – masing Subdirektorat merupakan pelaksana administratur keuangan universitas, dan Direktorat Keuangan bertugas untuk merencanakan,
mengelola
dan melaporkan
semua aktivitas
keuangan universitas. Sejalan dengan pengelolaan
keuangan di UGM, semua pengeloaan
keuangan yang ada di setiap fakultas
akan diajukan dan diproses di Direktorat
Keuangan. Dalam hal ini, Direktorat Keuangan sebagai salah satu organisasi internal dalam tubuh UGM yang mengelola keuangan universitas dan sebagai salah satu cara Direktorat Keuangan mendekatkan dan meningkatkan layanan kepada civitas akademika Universitas Gadjah Mada. Menyikapi perencanaan alokasi anggaran yang ada di UGM, terdapat beberapa peraturan pemerintah dalam hal prosedur pencairan dana. Berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan No. 250 /PMK.05/2010 tentang tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara 3
atas beban bagian anggaran bendahara negara, anggaran pembiayaan dan perhitungan adalah dana APBN yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) selain yang dialokasikan untuk Kementerian Negara/Lembaga,
yang dalam
pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/Pihak lain sebagai kuasa PA. Sedangkan bagian anggaran bendahara umum negara, merupakan
bagian
anggaran
yang
mengelola
anggaran
pembiayaan
dan
perhitungan yang berada dalam kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN. Selain itu, terdapat kas negara sebagai tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara di antaranya, melalui penerimaan dari pajak negara dan pengeluaran untuk pembanguna n. Adapun Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung
kepada
Kepala
Kantor
Wilayah
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai kuasa BUN. Sejalan dengan korelasi pelaksanaan anggaran APBN pada pencairan dana DIPA, suatu instansi atau satker memiliki Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk menga mb il keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. Selanjutnya terdapat Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau disebut pejabat penandatangan SPM yakni sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat 4
Permintaan Pembayaran (SPP) dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah semua prosedur awal dilakukan, maka Bendahara Pengeluaran bertugas untuk
menerima,
menyimpan,
membayarkan,
menatausahakan,
dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satua kerja Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, proses pencairan dana dapat terealisasi dengan cepat setelah melewati beberapa prosedur sesuai masa waktu yang ditetapkan, yang nantinya digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN. Perkembangan
suatu
sistem
pengelolaan
keuangan
yang
ada di
pemerintahan sangat berpengaruh terhadap tata kelola perencanaan keuangan yang ada di kantor/satuan kerja Kementrian Negara/Lembaga. Sejalan dengan adanya peraturan Kementrian Keuangan, maka setiap kantor, instansi, dan lembaga harus mengikuti prosedur atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan pemerinta ha n yang sudah ditetapkan. Disamping itu, satuan kerja atau lembaga memilik i kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dari dana pemerinta h, sehingga terdapat suatu prosedur atau mekanisme pencairan dana dari pemerinta h baik secara Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun Langsung (LS). Disamping itu, pelaksanaan anggaran pada satuan kerja dan perencanaan tata kelola keuangan dilakukan mengunakan beberapa mekanisme, mulai dari menerima,
menyimpan,
mempertanggungjawabkan
uang
membayarkan,
menatausakan
untuk
belanja
keperluan
negara
dan dalam
pelaksanaan APBN. Dalam hal ini Direktorat keuangan UGM sebagai satuan kerja 5
khususnya di bagian Dana Pemerintah memiliki prosedur pencairan dana secara UP/TUP dan LS. Sistem pencairan dana secara Langsung (LS) hanya untuk belanja pegawai dan belanja non pegawai yang bersifat kontraktual, sedangkan untuk sistem pencairan dana secara UP/TUP digunakan untuk membiayai kegiatan sehari – hari atau dalam istilah akuntansi adalah kas kecil, dan kegiatan tersebut bersifat non kontraktual. Kedua prosedur tersebut memiliki ketentuan masing – masing dalam pelaksanaan pengumpulan
proses pencairan
dana yang
ditetapkan,
baik dalam
dokumen ataupun bagian yang terkait atau berperan dalam
melakukan pengesahan dokumen. Sejalan dengan pentingnya fungsi perbendaharaan pada satuan kerja, yaitu untuk mengelola sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah harus dilakukan dengan baik dan pengalokasiannya harus tepat sasaran, karena agar tidak terjadi kesalahan ataupun kecurangan. Menyikapi hal ini, harus ada pengawasan dalam pelaksanaan anggaran, karena untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaa n anggaran yang sudah dilakukan. Untuk mengamati keefektifan prosedur yang dilakukan, penulis tertarik untuk meneliti prosedur pencairan dana DIPA secara Langsung (LS) yang dilakukan oleh Perbendaharaan Dana Pemerintah pada satuan kerja Direktorat Keuangan UGM. Pengamatan prosedur yang dilakukan penulis lebih berfokus pada pencairan dana DIPA secara LS, karena pelaksanaan pembayaran yang dilakukan secara LS menggunakan dana yang besar, yang rata – rata pembayarannya menggunakan uang di atas 50 juta. Dalam pelaksanaanya, dimungkinkan terjadi kesalahan dalam membayar, karena proses pencairan dana 6
secara LS tidak mutlak harus di atas 50 juta melainkan semua pengeluaran yang bersifat kontraktual, dan hal ini rentan terjadi kesalahan dalam pengajuan kegiatan bersifat kontraktual dari unit kerja fakultas. Menyikapi hal ini, penulis merasa perlu melakukan evaluasi keefektifan implementasi prosedur berdasarkan SOP dari pemerintah dengan penerapanya di lingkup satuan kerja Direktorat Keuangan UGM. Penelitian
ini dilakukan
untuk
mengevaluasi
prosedur berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam pengamatan selama magang dan setelahnya, penulis akan mengamati keefektifan implementasi prosedur dengan melihat kemungkinan adanya beberapa kendala atau kesalahan dilihat dari ketidaksesuaian prosedur dengan penerapanya baik yang di karenakan sistem maupun human error. Adapun langkah selanjutnya, penulis akan melakukan evaluasi karena prosedur yang dilakukan di Direktorat Keuangan UGM belum pernah di evaluasi. Sedangkan untuk mengevaluas i implementasi prosedur tersebut, penulis mengacu pada penelitian sebelumnya sebagai bahan untuk membantu menyelesaikan proses evaluasi. Penelitian sebelumnya yang dilakuan oleh Ayuningrum (2009) di KPPN Surakarta, di sana melakukan penelitian keefektifan pencairan dana, dengan melihat dari lama waktu pencairan dana pada proses pengumpulan SPM hingga penerbitan SP2D. Adapun acuan keefektifan pencairan dana di KPPN di katakan efektif jika proses pencairan dana tersebut selesai dalam jangka waktu 1 hari. Sedangkan setelah diteliti sistem prosedur yang dilakukan KPPN, hasilnya sudah efektif karena 7
proses yang dilakukan untuk penerbitan SP2D sudah berjalan dengan sesuai kaidah, bahwa segala proses pengumpulan dan verifikasi dokumen SPM hingga penerbitan SPM dapat selesai dalam jangka 1 hari. Adapun rekomendasinya adalah adanya himbauan untuk setiap satuan kerja hendaknya mengajukan SPM antara jam 07.30 – 11.00 WIB agar proses penyelesaian SPM dapat diselesaikan dalam satu hari yang berarti prosedurnya efektif. Selain itu terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi tentang dokumen – dokumen yang akan digunakan untuk mencairkan dana pemerintah secara Langsung (LS). Satuan kerja Direktorat Keuangan UGM akan mengajuka n pencairan dana berdasarkan pengajuan dari bagian internal satuan kerja Direktorat Keuangan maupun dari setiap unit fakultas di UGM, melalui berbagai mekanisme pembukuan dokumen dari pengumpulan data kuitansi dari tiap unit fakultas dokumen permintaan
SPJ (SPP/Kuitansi/Dokumen pendukung lainya) akan
diajukan ke Direktorat Keuangan, petugas akan memberikan tanda terima. Selanjutnya petugas Direktorat Keuangan (Ditkeu) melakukan verifikasi kebenaran pada perhitungan pemungutan pajak, dan dokumen pendukung lainya seperti SSP atau bukti potong pajak lainya, jika setelah diverifikasi ada kesalahan, maka dokumen akan di kembalikan ke unit kerja, dan jika dokumen sudah benar maka akan dilanjutkan ke kasi verifikasi untuk persetujuan. Kemudian petugas Ditkeu akan mencetak SPM berdasarkan Arsip Data Komputer (ADK) atau surat permintaan pembayaran (SPP) yang telah di-entry dalam Aplikasi SPM. Proses selanjutnya untuk persetujuan pembayaran SPJ dan pengesahan SPM dilalukan oleh PPSPM. Selanjutnya SPM akan diajukan ke KPPN untuk pengajuan pembayaran 8
sekaligus untuk mendapatkan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) langsung dari KPPN sebagi tanda bahwa SPM telah terbayarkan. Jika terjadi kesalahan dalam SPM, maka KPPN akan mengeluarkan retur SP2D kepada Satuan Kerja Direktorat Keuangan UGM sebagai pengirim SPM, dan nantinya satker akan melakukan perbaikan sesuai ketentuan kekurangan atau kesalahan yang ada di SPM. Setelah proses perbaikan selesai, maka SPM akan dibawa ke KPPN dan akan kembali diproses untuk pengajuan permintaan pembayaranya, sehingga proses penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dapat segera terselesaikan. Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis mengambil judul "EVALUASI PROSEDUR PENCAIRAN DANA DIPA SECARA LANGSUNG (LS) DI DIREKTORAT KEUANGAN UGM" (Studi pada Direktorat Keuangan UGM DIPA). Untuk memberikan gambaran evaluasi keefektifan tentang proses Prosedur Pencairan Dana DIPA secara Langsung (LS) di Direktorat Keuangan UGM. 1.2 RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut: 1. Apakah prosedur pencairan dana DIPA secara Langsung (LS) di Direktorat Keuangan UGM sudah berjalan dengan baik sesuai SOP yang ditetapkan Pemerintah
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
190
/PMK.05/2012? 2. Bagaimana keefektifan implementasi prosedur pencairan dana DIPA secara Langsung (LS) di Direktorat Keuangan UGM? 9
