BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip syari’ah. Perkembangan sistem keuangan berdasarkan prinsip syari’ah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara normal meletakkan dasardasar hukum operasionalnya. Saat ini pengembangan perbankan di indonesia memakai sistem perbankan ganda (dual banking system) yang mendapat pijakan yuridis via Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hal ini memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syari’ah melalui Islamic Windows dengan terlebih dahulu membentuk unit usaha syari’ah (Abdul Ghafur Anshori, 2008 : 16). Unit Usaha Syari’ah, yang selanjutnya disebut UUS adalah Unit kerja dari kantor pusat Bank Umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syari’ah atau unit syari’ah atau unit kerja di kantor cabang asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syari’ah dan atau unit usaha syari’ah (Tim Citra Umbara, 2009 : 251-252).
1
2
Bank CIMB Niaga Syari’ah merupakan perwujudan unit usaha syari’ah dari Bank konvensional yaitu PT. Bank CIMB Niaga Tbk yang merupakan perwujudan dari proses merger antara PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk (Wawancara dengan Ibu Widi, Account Officer : 10 Juni 2013). Bunga uang dalam Fiqh dikategorikan sebagai riba yang dilarang oleh syari’ah. Alasan mendasar inilah yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan bebas bunga salah satunya Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung. Lembaga ini melaksanakan kegiatan usaha yang berlandaskan pada prinsipprinsip syari’ah, yang memiliki peran sebagai penghimpunan dana (funding) dan penyaluran dana (lending). Salah satu produk (lending) yang berbentuk pembiayaan yang ada pada Bank CIMB Niaga syari’ah terbagi kepada pembiayaan konsumer (konsumtif) dan pembiayaan untuk usaha (produktif). Pelaksanaannya Bank CIMB Niaga Syair’ah KCS Bandung ini akad-akad yang digunakan tidak jauh berbeda dengan bank-bank umum syari’ah lainnya. Akad yang dipakai sebagai berikut: akad murabahah, ijarah, mudharabah, qardh, rahn, istisna, wakalah dll (Wawancara dengan Manager Sales Head, Dona Gretina, 09 Mei2013). Menurut Undang-undang Perbankan Syari’ah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, menyatakan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah yang penarikannya dapar dilakukan menurut syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakannya dengan itu.
3
Tabungan dalam bentuk investasi (mudharabah) dapat berupa tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban maupun tabungan pendidikan yang dikhususkan untuk pembiayaan pendidikan anak di masa yang akan datang. Jenis Pendanaan konsumtif di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung yaitu berupa tabungan iB Pendidikan dalam pembiayaan ini akad yang digunakan pada Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung ini yaitu “akad mudharabah mutlaqah”. Pelaksanaan akad mudharabah mutlaqah di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung ini pada prosesnya sama seperti bank-bank syari’ah lain. Setelah persyaratan dari kebijakan bank terpenuhi melalui
beberapa proses tahapan
seperti dari surat permohonan pembiayaan sampai tahap pencairan, maka setelah semuanya
selesai
dilakukanlah
perjanjian
akad
mudharabah
mutlaqah
(Wawancara dengan Account Officer Ibu Widi, 05 Juni 2013). Pelaksanaan mudharabah mutlaqah ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah dan tidak terjadi penyimpangan, juga terhindar dari unsur riba. Harus memenuhi rukun dan syarat mudharbaah mutlaqah, Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung merupakan salah satu bank Syari’ah yang menawarkan produk tabungan berjangka berbasis tabungan pendidikan. Dalam penghimpunan Dana Bank CIMB Niaga Syari’ah diantaranya menawarkan tabungan yang diberi nama Tabungan iB Pendidikan yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah dimana bank dapat mengelola dana nasabah dan dari keuntungan yang diperoleh akan dibagihasilkan antara nasabah dengan bank sesuai dengan persentase nisbah yang telah disepskati kedua belah pihak.
4
Berikut ini adalah tabel ilustrasi Perencanaan Biaya Pendidikan (Usia anak 1 tahun) Tabel 1.1 Ilustrasi Perencanaan Biaya Tabungan Jenjang
Jenjang waktu
Setoran
Total setoran
Target dana
pendidikan
(tahunan)
bulanan
TK
4
100.000
4.800.000
5.000.000
SD
8
100.000
7.200.000
8.000.000
SMP
12
100.000
14.400.000
18.500.000
SMA
15
100.000
18.000.000
25.000.000
UNIVERSITAS
18
230.000
49.680.000
75.000.000
Sumber: formulir pendaftaran produk Tabungan iB Pendidikan di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung. Dapat dilihat secara ringkas tentang ketentuan-ketentuan Tabungan iB Pendidikan tentang adanya denda sebagai berikut : Bahwasannya
nasabah
yang
lalai
atau
telat
dalam
melakukan
penyetorannya, maka nasabah tersebut akan dikenakan denda dengan sebesar 0.5% atau setara dengan Rp 2.500 dimulai setelah hari ke 59 atau 2x gagal debet, dengan demikian, Tabungan iB Pendidikan terdapat denda yaitu sebesar 0.5% per hari dihitung dari jumlah angsuran tertunggak yaitu sebesar Rp 2.500. karena denda tersebut diberlakukan per hari maka akan semakin besar setiap harinya untuk nasabah yang melakukan keterlembatan pembayaran angsuran. Dasarnya denda itu sesuai dengan Fatwa DSN No 17/DSN-MUI/IX/200 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pada
5
ketentuan umum : Sanksi didasarkan pada prinsip ta’jir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya”. (Himpunan Fatwa DSN, Tim Penyunting Ikhwan Sam dkk, 2006 : 99). Begitupun dengan Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung, denda yang menjadi permasalahan pada prakteknya adalah hitungan perharinya yang cukup besar. Denda perhari pada produk Tabungan iB Pendidikan ini cukup besar dan dikhawatirkan adanya unsur-unsur riba, dimana ini merupakan bagian dari pelaksanaan pembiayaan tabungan iB Pendidikan di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung. Ketentuan pelarangan riba iniseperti yang terdapat pada kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa :
ُ كُلُُقرُضُُجُرُُمُنُفُعُةُفهُوُُرُبُا Setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah sama dengan riba(A. Djazuli, 2006 : 138). Pada Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung, denda yang dibebankan yaitu apabila nasabah pada tanggal yang ditentukan tidak dapat membayar setorannya yang tertunggak, maka nasabah dikenakan denda sebesar 2.500 (0.5%) perhari untuk setiap hari keterlambatan dari setoran tabungan iB Pendidikan yang tidak atau lalai dibayar sejak tanggal jumlah yang bersangkutan terlambat dibayar sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan sebagaimana mestinya. Denda diperhitungkan sejak tanggal tertunggaknya kewajiban pembayaran setoran sampai dengan kewajiban tersebut selesai sebagaimana mestinya. Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban nasabah untuk tetap membayar setoran
6
tabungan iB Pendidikan kepada Bank. (Dokumen Perjanjian Produk Tabungan iB Pendidikan Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung). Kasus yang terjadi di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung adalah Tabungan iB Pendidikan yang dalam pelaksanaan perjanjian mudharabah mutlaqah tidak jelas secara tertulis, walaupun secara lisan telah dijelaskan. Tabungan iB Pendidikan terdapat denda sebesar 0.5% per-hari dihitung dari jumlah angsuran tertunggak dengan ditetapkannya denda per-hari tersebut, akan semakin besar setiap harinya dari sisa setoran tabungan iB Pendidikan yang belum disetorkan ditambah dengan nominal dendanya untuk nasabah yang melakukan keterlambatan setoran angsurannya, sehingga dikhawatirkan tidak bersifat ta’zir. Di samping itu hal ini juga tidak menutup kemungkinan akan sangat memberatkan dan merugikan pihak nasabah sehingga rusaknya prinsip syari’ah tersebut. Dan pada penentuan denda, ditentukan secara sepihak oleh Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung sehingga memungkinkan adanya unsur keterpaksaan bagi nasabah yang hendak mengajukan Tabungan iB Pendidikan dengan akad mudharabah mutlaqah. Ini semua merupakan bagian dari pelaksanaan Tabungan iB Pendidikan di Bank CIMB niaga Syari’ah KCS Bandung. Melihat fenomena di atas, bahwasannya di dalam fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 memberlakukan denda itu tidak boleh dicantumkan pada awal perjanjian dan dana yang berasal dari iuran denda tersebut harusnya masuk kepada dana sosial. Tetapi pada kenyataannya dana dari denda tersebut tidak jelas digunakan untuk apa oleh pihak bank, apakah dana tersebut hangus atau apakah dana tersebut tetap ada.
7
Dari uraian permasalahan yang ada di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi PENYELESAIAN PENDANAAN BERMASALAH PADA TABUNGAN iB PENDIDIKAN DI BANK CIMB NIAGA SYARI’AH KCS BANDUNG.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kiranya dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana Mekanisme Tabungan iB Pendidikan di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung ? 2. Bagaimana Cara penyelesaian Pendanaan bermasalah pada Tabungan iB Pendidikan di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung ? 3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Cara Penyelesaian Pendanaan Pada Produk Tabungan iB Pendidikan di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung ?
C. Tujuan Penelitian Setelah merumuskan masalah, maka penulis mempunyai tujuan dalam penelitian diantaranya, yaitu: 1. Untuk Mengetahui Mekanisme Tabungan iB Pendidikan di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung;
8
2. Untuk Mengetahui Cara Penyelesaian Pendanaan Bermasalah Pada Tabungan iB Pendidikan di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung; 3. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Cara Penyelesaian Pendanaan Pada Produk Tabungan iB Pendidikan di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung.
D. Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian terbagi 2 yaitu sebagai berikut: 1.
Secara Teoritis Diharapkan penelitian ini dapat memberi saran yang berguna dan dapat
dimanfaatkan bagi para Akademis dalam rangka penerapan dan pengembangan pengetahuan secara umumnya dan dibidang Muamalah secara khususnya. 2.
Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang
bermanfaat umumnya kepada masyarakat, dan dikhususkan bagi pihak yang terlibat dalam perbankan syariah, serta Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan pertimbangan atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan masa lalu dan masa sekarang untuk menghadapi masa yang akan datang. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi peneliti tentang disiplin ilmu yang dipelajari serta bagaimana menerapkan teori-teori ke dalam praktek.
9
E. Kerangka Pemikiran Lembaga keuangan (Financial Institution) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga
ini
akan
selalu
berkaitan
dengan
bidang
keuangan,
apakah
penghimpunan dana, menyalurkan, dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya (Kasmir: 1998 : 2). Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari’ah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya (Heri Sudarsono, 2008 : 27). Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan komoditas antara lain: 1. Pemindahan utang; 2. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening Koran; 3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun serat-surat berharga lainnya; 4. Membeli dan menjual surat berharga; 5. Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang; 6. Memberi kredit, dan memberi jaminan kredit. Menurut Kasmir lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduaduanya (Kasmir, 1998 : 2), artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya
10
menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Daeng Naja (2011: 19) yang mengutip dari Az-Zarqa, dalam pandangan syara’, akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikat diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing, harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapun qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk mengikatkan diri. Hubungan dengan kegiatan operasional perbankan syari’ah, Bank Indonesia dalam beberapa ketentuannya juga memberikan definisi akad, yaitu perjanjian tertulis yang menurut ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, sesuai dengan prinsip syari’ah, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4446PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi pihak bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah (Daeng Naja, 2011 : 20). Sebagaiman di dalam firman Allah SWT yang terdapat pada surat AnNahl ayat 91, yang berbunyi :
11
Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpahsumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Menurut Adiwarman A. Karim (2006: 66), “fiqh muamalah membagi akad menjadi dua bagian yaitu akad tabarru’ dan akad tijarah”. 1. Akad tabarru’ Akad tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for profit transaction (transaksi nirlaba).Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pada hakikatnya akad tabarru’ tidak digunakan untuk transaksi bisnis yang mencari keuntungan komersial. Dalam akad tabarru’, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun atau mengambil laba kepada pihak lain. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part-nya untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang dikelurkannya untuk dapat melakukan akad tabarru’. 2. Akad Tijarah Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga akad ini bersifat komersial. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah di bagi menjadi dua kelompok, yakni natural certainly contracts dan natural uncertainly contracts.
12
Natural certainly contracts (NCC) dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimiliki, karena asset tersebut merupakan objek pertukaran, baik barang atau jasa. Pertukaran tersebut harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlah (quantity), mutu (quality), harga (price), dan waktu penyerahannya (time of delivery). Dalam kontrak ini masing-masing pihak berdiri sendiri tidak ada resiko bersama.Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual beli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dan lain-lain. Sedangkan dalam natural uncertainly contracts, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real asset maupun financial asset) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya, yang termasuk dalam kontrak ini adalah musyarakah, mudharabah, dan lain-lain. Sebagaimana dalam kaidah hukum, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya, sehingga ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Qur’an dan Al-Hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit (Adiwarman A. Karim, 2006 : 29). Penghimpunan dana Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung diantaranya menawarkan tabungan pendidikan yang diberi nama Tabungan iB Pendidikan yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah, secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua yaitu mudharabah mutlaqah (Unrestricted
13
Investment Account) dan mudharabah muqoyyadhah (Restricted Investment Account). 1. Mudharabah Mutlaqah Mudharabah Mutlaqah atau disebut dengan Unrestricted Investment Account adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara shahibul maal selaku investor dengan mudharib selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan
kata
lain
pengelola
(mudharib)
mendapatkan
hak
keleluasaan
(disrectionary right) dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain. 2. Mudharabah Muqayyadah Disebut juga dengan istilah Restricted Investment Account yaitu kerjasama dua orang atau lebih atau antara shahibul maal selaku investor dengan pengusaha atau mudharib, investor memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, resiko, maupun pembatasan lain yang serupa. Denda menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena telah melanggar aturan undang-undang dan sebagainya). Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI No 17/DSN_MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pada ketentuan umum poin lima, yaitu, “Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani. Bekenaan dengan hal tersebut, Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip
14
muamalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S Praja (2004 : 113-114) sebagai berikut: 1. Asas tabadul manafi’, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat; 2. Asas pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasa oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin; 3. Asas ‘an taradin atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas; 4. Asas adamul gharar, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas ’an taradin; 5. Asas al-birr wa al-taqwa, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk al-birr wa al-taqwa, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya;
15
6. Asas musyarakah, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah musyarakah, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Dikemukakan juga oleh Yadi Janwari (2005: 13) bahwa prinsip-prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut: 1. Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya; 2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka; 3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat; 4. Muamalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan syara’.
16
Bank CIMB Niaga Syari’ah sebagai salah satu lembaga keuangan yang beroperasi dalam bidang penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa. Pelaksanaan akad yang di lakukan oleh Bank CIMB Niaga Syari’ah pada produk Tabungan iB Pendidikan
1.
2.
3.
4.
Mudharabah Mutlaqah atau disebut dengan (Unrestricted Investment Account) adalah akad antara shahibul maal selaku investor dengan mudharib selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Sedangkan Mudharabah Muqayyadah Disebut juga dengan istilah (Restricted Investment Account) yaitu kerjasama dua orang atau lebih atau antara shahibul maal selaku investor dengan pengusaha atau mudharib, investor memberikan batasan tertentu. (Adiwarman A. Karim, 2006: 66). Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syara tertentu yang disepakati (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 87) Denda adalah Hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (Kamus besar bahasa Indonesia) Pendanaan bermalasalah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain (M. Syafi’I Antonio, 2001)
1.
2.
3.
4.
Dengan demikian penulis menyimpulkan yang dimaksud dengan Mudharabah Mutlaqah adalah suatu akad yang tidak terikat kepada peraturan, sedangkan akad mudharabah muqayyadah adalah suatu akad yang terikat kepada suatu peraturan. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah (Skripsi Rokoyatus Sapriah, …: 28) Denda Ganti rugi yagn diberikan oleh pihak bank kepada nasabah (Skripsi Galih, 2013: 25) Pendanaan Bermasalah Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari’ah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (feed: gokmat20.blogspot.com/2010/07/definisipembiayaan, jum’at, juli 16,2010).
Dengan demikian jika pihak bank dan nasabah dalam menjalankan operasional produknya sesuai dengan apa yang telah difatwakan oleh DSN MUI, maka keduanya tidak akan dikenakan denda tetapi sebaliknya jika keduanya tidak sesuai dengan apa yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI maka akan dikenakan denda
JUDUL PENELITIAN PENYELESAIAN PENDANAAN BERMASALAH PADA TABUNGAN iB PENDIDIKAN DI BANK CIMB NIAGA SYARI’AN KCS BANDUNG
Gambar 1.1 Paradigma Kerangka Pemikiran
17
F. Langkah-langkah Penelitian 1. Metode Penelitian Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, yang dimaksud dengan metode Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lainnya (Sugiyono, 2011 : 11). Dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskriptifkan tentang pendanaan bermasalah pada produk Tabungan iB Pendidikan di CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung. 2. Sumber Data Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah: a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini adalah para pihak yang terdapat di Bank CIMB Niaga Syari’ah Gatot Subroto Bandung; b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber Primer (Cik Hasan Bisri, 2008 : 221), sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti dan dari website internet. 3. Jenis Data Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran (Cik Hasan Bisri, 2003 : 62). Jenis data kualitatif ini di hubungkan dengan
18
masalah yang di bahas tentang Tabungan iB Pendidikan Di Bank Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung Bandung. 4. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung, yang berlokasi di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 10 Bandung 40262 – Indonesia, Telp (022) 7306260 dan fax (022) 7306261 Dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis dengan cara-cara sebagai berikut: a.
Studi Kepustakaan, yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah penelitian kritis terhadap teks atau sumber pustaka tertentu atau mencari berbagai buku yang berkaitan dengan penyelesaian pendanaan, khususnya pendanaan Tabungan iB Pendidikan;
b.
Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab dengan responden dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya;
c.
Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang ada di Bank CIMB Niaga Syari’ah KCS Bandung yang berkaitan dengan topik pembahasan atau yang manjadi tujuan dari penelitian.
19
6. Analisis Data Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahap kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dari pencarian hubungan antara data yang spesifikasi tentang hubungan antara pengubah (Cik Hasan Bisri, 2001: 66). Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis campuran deduktif dan induktif. Dalam pelaksanaannya analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: a.
Mengumpulkan data yang diperlukan baik dari data primer maupun sekunder;
b.
Mengklasifikasikan seluruh data sesuai dengan pertanyaan penelitian;
c.
Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangkan pemikiran;
d.
Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusahan masalah yang telah dianalisis.
