BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Teknologi Informasi dan komunikasi yang berkembang pada saat ini sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi yang memudahkan kegiatan kehidupan manusia ini sangat mempengaruhi cara dan gaya hidup manusia. Internet (interconnection-networking) pada saat ini adalah suatu hal yang esensial dalam kehidupan masyarakat kita. Bergesernya gaya hidup manusia karena perkembangan teknologi informasi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dari yang biasanya transaksi tradisional menukar barang dengan uang kini menjadi transaksi elektronik yang melibatkan teknologi internet seperti online shopping, pembayaran listrik, telepon, dan bahkan pajak dapat dilakukan melalui internet banking dan moda elektronik lain sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang ada saat ini. Perkembangan ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Di Indonesia sendiri sudah ada Undang-Undang No 11 tahun 2008 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE sebagai bentuk 1 www.lipi.go.id , diakses tanggal 15 Oktober 2012 pukul 14.50 WIB
1
tanggapan dari adanya dinamika perubahan masyarakat dengan adanya globalisasi terutama di bidang informasi teknologi. Adanya isu trust pada transaksi elektronik (melalui internet) dalam lingkup regional, nasional, dan global menuntut adanya suatu payung hukum yang melindungi kegiatan tersebut. Dengan adanya undangundang tersebut diharapkan bahwa pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional dapat merata sehingga pembangunan informasi teknologi dapat optimal dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.2 Penjabaran mengenai kewenangan notaris berkaitan dengan tugas jabatanya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 (satu) Undang-undang no. 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Kewenangan notaris di dalam melaksanakan jabatanya adalah di tempat kedudukan yakni di daerah kabupaten atau kota dan wilayah jabatanya adalah seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukanya.3 Notaris sebagai pejabat umum yang mengemban sebagian tugas Negara dalam bidang perdata telah banyak merasakan manfaat dari perkembangan teknologi informasi Implementasi pemanfaatan teknologi informasi oleh notaris meliputi pendaftaran perusahaan (badan hukum) secara online melalui SABH Dirjen AHU 2 DR. Herlien Budiono S.H.,2012, Peluang dan Hambatan Implementasi Cybernotary di Indonesia,Seminar nasional Eksistensi Notaris dalam Aktivitas Cybernotary,Hotel Preanger, Bandung,. 3 www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 15 Oktober 2012
2
Depkumham RI, penggunaan email untuk pengiriman data dari para klien, dan hal lain yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi. UU ITE memuat pengaturan transaksi elektronik dengan dukungan Sertifikat Elektronik, Tanda Tangan Elektronik, dan Sistem Elektronik . Dengan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik maka para pihak yang saling bertransaksi dapat diotentikasi siapa penanda tangan, dan diketahui status keutuhan dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani. Perkembangan dunia bisnis dan perdagangan saat ini sudah masuk ke ranah transaksi elektronik, tidak secara konvensional lagi. Kemajuan teknologi memungkinkan untuk diadakanya transaksi elektronik dengan menggunakan media dan perangkat teknologi termasuk internet di dalamnya. Transaksi elektronik merupakan bentuk baru dalam dunia perdagangan yang merupakan alternatif bisinis yang menjanjikan karena memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli dalam melakukan transaksi perdagangan secara efektif dan cepat dimana pihak pembeli cukup mengakses website perusahaan yang mengiklankan produknya lalu menyetujui syarat dan ketentuan dari pihak penjual melalui media internet. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.4 Para pihak yang melakukan transaksi elektronik tentunya menginginkan adanya keamanan dan kepastian hukum dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut. Ada berbagai 4 Pasal 9 UU ITE
3
kemungkinan yang dapat dilakukan notaris untuk terlibat dalam pemberian keamanan dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik, diantaranya yaitu dengan cara legalisasi ataupun waarmerking terhadap perjanjian dalam transaksi elektronik tersebut, permasalahanya adalah bisakah notaris melakukan tindakan tersebut karena Notaris dalam menjalankan tugasnya telah dibatasi aturan hukum yang tidak boleh dilanggar salah satunya yaitu kewajiban untuk menyaksikan proses penandatanganan dan memastikan tanggal ditandantanganinya perjanjian tersebut, dan misalpun dapat dilakukan maka bagaimana pula prosedurnya.5 Fenomena lain yaitu Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 20076 (UUPT) pasal 76 menyebutkan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonfrensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Ketentuan UUPT di atas masih dibatasi lagi oleh ketentuan lain dalam Pasal 77 ayat (4) bahwa setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Risalah rapat ini dibuat oleh notaris yang biasa disebut akta pejabat dalam bentuk akta otentik, Pengaturan mengenai penandatanganan risalah RUPS yang dilaksanakan secara teleconference ini lah yang belum ada pengaturanya. Fenomena ini menuntut untuk para notaris di Indonesia agar selalu up to date
dengan
5
Parafrase dari Tesis oleh Desi Minarsih,2012, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian ECommerce dari Aspek Kenotariatan, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada,hlm 8 6 Tim Redaksi Media Center,2007, Perseroan Terbatas (UU RI No. 40 Tahun 2007)-Wajib Daftar Perusahaan( UU RI No. 03 Tahun 1982),Team Media Center, Surabaya
4
perkembangan teknologi dan peraturan terbaru mengenai hal tersebut. UU ITE juga telah mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah namun hal tersebut tidak berlaku untuk semua hal, karena UU ITE sendiri membatasi penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (4), yang menentukan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : 1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. 2. Surat berharga beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dengan adanya pasal tersebut maka notaris sebagai pejabat publik yang memiliki wewenang untuk melegitimasi suatu titel tertentu tertutup peluangnya dalam transaksi elektronik. Hingga saat ini belum terdapat instrumen hukum yang mengatur mengenai legalisasi akta atau kontrak eletronik oleh notaris secara elektronik karena penandatanganan dan pengesahan tanda tangan elektronik memerlukan aturan khusus dan peran notaris dalam hal ini di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga CA (Certification Authority) atau lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik yaitu lembaga yang mengesahkan tanda tangan digital sebagai pihak ketiga independen yang memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikat digital yang berisi jati diri dari pengguna. Dengan keberadaan sertifikat digital ini maka pihak yang berhubungan dengan pemegang sertifikat digital dalam transaksi elektronik menjadi
5
yakin bahwa otentisitas dari sertifikat itu terjamin. Pelaku usaha dalam transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Dalam Transakasi elektronik dikenal juga Sertifikasi Keandalan (SK) yang merupakan bukti bahwa pelaku usaha melakukan perdagangan secara layak dan merupakan logo sertifikasi (trust mark). Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau Lembaga CA ini sama dengan notaris di dunia nyata yang melakukan pengesahan terhadap tanda tangan elektronik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Di masa sekarang ini kemungkinan Notaris untuk diminta oleh klien nya untuk dilibatkan dalam suatu perjanjian yang merupakan produk dari suatu transaksi elektronik relatif besar, ini merupakan tantangan bagi profesi notaris dalam menanggapi globalisasi dalam dunia teknologi informasi, di sini artinya tugas Notaris sebagai pejabat publik berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti sejauh apa kemungkinan notaris untuk berperan dalam penerbitan sertifikat elektronik melalui lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Peluang yang akan diteliti meliputi peran notaris untuk melaksanakan keseluruhan wewenang Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Certification Authority) maupun peran notaris dalam penerbitan Sertifikat Elektronik melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Di Jepang dan Belgia sendiri sudah sejak tahun 2000 dilaksanakan praktik cybernotary yaitu notaris publik yang melakukan pelayanan jasa notaris dengan dokumen secara elektronik. Digital Notary services adalah tools yang
6
membantu notaris dalam pekerjaanya dan mengorganisir komunikasi antara notaris dan pihak-‐pihak yang melakukan transaksi.7 Dilihat dari beberapa fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dinamika baru perubahan masyarakat karena globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang membutuhkan jasa notaris dalam melakukan perbuatan hukum yang ada dengan difasilitasi teknologi informasi saat ini, namun notaris masih terhambat karena belum adanya instrumen hukum yang melindungi dan mengatur notaris dalam melakukan perbuatan tersebut. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Kemungkinan apa sajakah yang bisa diterapkan oleh para notaris dalam pemberian
jasa
melalui
pemanfaatan
teknologi
informasi
yang
berkembang pada saat ini? 2. Apakah ada peluang notaris sebagai pejabat publik untuk melakukan peran Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Certification Authority) di Indonesia?
7
Saiful Hidayat, Penyelenggaraan CA sebagai Trusted Third Party dalam Transaksi Elektronik, presentasi dalam diskusi ahli hukum, Grand Aquila, Bandung, 28-29 November 2009
7
C. Keaslian Penelitian Penelitian
dengan
judul
“PELUANG
NOTARIS
SEBAGAI
PEJABAT PUBLIK UNTUK MELAKUKAN PERAN PENYELENGGARA SERTIFIKASI TRANSAKSI
ELEKTRONIK ELEKTRONIK
(CERTIFICATION DI
INDONESIA”
AUTHORITY) belum
pernah
DALAM dilakukan
sebelumnya, namun berdasarkan penelitian kepustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada diketahui bahwa telah ada beberapa penelituan terdahulu yang berkaitan dengan transaksi elektronik, yaitu: 1. Galuh Ajeng Paramita 8 melakukan penelitian tentang tinjauan hukum tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik serta relevansinya terhadap peran Notaris sebagai pejabat pembuat akta berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pokok pembahasan dalam penelitian tersebut mengenai otentisitas dan beban pembuktian tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik sebagai alat bukti perdata dan peran notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap penerbitan suatu sertifikat elektronik.
8
Galuh Ajeng Paramita, 2009, Tinjauan Hukum Tanda Tangan Elektronik dalam Sertifikat Elektronik Serta Relevansinya terhadap Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta (Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta,Tidak dipublikasikan.
8
2. Desy Minarsih9, Magister Kenotariatan, 2010. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian E-commerce Dari Aspek Kenotariatan.” Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahanya adalah mengenai kapan terjadinya perjanjian dalam transaksi e-commerce dan bagaimana peranan dan kemungkinan pengaturan mengenai notaris di masa mendatang. 3.
Murifatul Maulida
10
, melakukan penelitian mengenai peran
cybernotary dan implikasi hukum terhadap jabatan notaris ditinjau dari Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pembahasan tesis tersebut fokus pada peran cybernotary dan implikasi terhadap jabatan notaris ditinjau dari UU ITE serta bagaimana otentikasi dan kedudukan hukum dari peranan yang dilakukan oleh cybernotary. D. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian dari penulisan tesis ini adalah: 1.
Untuk
memberikan
gambaran
mengenai
pemanfaatan
teknologi informasi oleh notaris untuk transaksi elektronik berdasarkan adanya UU ITE serta kemungkinan apa saja yang dapat melibatkan notaris 9
Desi Minarsih, 2010, Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian E-Commerce dari Aspek Kenotariatan, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada- Yogyakarta, Tidak dipublikasikan. 10 Murifatul Maulida, 2011, Peran Cybernotary dan Implikasi Hukum Terhadap Jabatan Notaris ditinjua Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Tidak dipublikasikan.
9
didalamnya. Hal ini diteliti untuk melihat seberapa jauh kesiapan dan kebiasaan para Notaris dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
apabila
nantinya
ditemukan
peluang
notaris
dalam
menjalankan kewenangan Lembaga CA. 2.
Untuk memberikan jawaban serta pemaparan mengenai
keberadaan lembaga Cerification Authority (CA) di Indonesia serta kemungkinan adanya keterlibatan Notaris dalam transaksi elektronik berkenaan dengan wewenang Lembaga CA serta memberikan kontribusi yang berupa masukan-masukan bagi perkembangan keilmuan khususnya berkaitan dengan notaris dan transaksi elektronik.
E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Sebagai bahan masukan dan kontribusi pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis dalam bidang teknologi informasi pada umumnya dan kenotariatan pada khususnya serta dapat memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai kemungkinan adanya peran notaris dalam transaksi elektronik. 2. Manfaat Praktis Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan pedoman
dan
informasi serta referensi kepada Notaris dan organisasi Ikatan Notaris
10
Indonesia tentang kemungkinan adanya peran notaris dalam transaksi elektronik dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat serta memberikan motivasi kepada para notaris Indonesia untuk lebih mengikuti perkembangan teknologi informasi di era globalisasi saat ini. Bagi masyarakat diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan pada saat ini bahwa ada kemungkinan menggunakan bantuan dan jasa notaris dalam perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.
11
