BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum1. Kehadiran SABH didasarkan pada dunia usaha yang semakin berkembang dan kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh
layanan yang cepat,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur tata cara: 1.
pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2.
pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
3.
penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di
1
Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
1
2
samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.2 Salah satu layanan yang diperlukan masyarakat atas pemberitahuan perubahan data lainnya yang dimaksud dalam penjelasan umum UUPT adalah terkait dengan pembubaran perseroan terbatas. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UUPT berakhirnya Perseroan Terbatas diakibatkan 6 (enam) yaitu: 1.
Pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan keputusan RUPS;
2.
Pembubaran Perseroan Terbatas karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3.
Pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan penetapan pengadilan;
4.
Pembubaran Perseroan Terbatas dengan dicabut kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup unutk membayar biaya kepailitan;
5.
Pembubaran Perseroan Terbatas karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
6.
Pembubaran Perseroan Terbatas karena dicabut izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini akan berfokus
mengenai pada Pembubaran
Perseroan Terbatas berdasarkan keputusan RUPS. Pembubaran Perseroan 2
Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3
Terbatas berdasarkan keputusan RUPS memerlukan peran notaris baik dalam memberi nasehat hukum mengenai tata cara pembubaran perseroan tersebut maupun mengaktakan hasil RUPS dan pelaporan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham (shareholder) perseroan, dan sarana baginya untuk menyalurkan aspirasi kepentingannya di dalam perseroan.3 RUPS sebagai salah satu organ Perseroan memiliki kewenangan untuk membubarkan Perseroan Terbatas. Pembubaran Perseroan Terbatas karena keputusan RUPS tidak serta merta mengakibatkan hapusnya status badan hukum pada perseroan terbatas. Setelah proses likuidasi selesai yaitu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran perseroan oleh likuidator dalam surat kabar, berita Negara Republik Indonesia dan pemberitahuan kepada menteri, likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator. Pemberitahuan kepada menteri untuk dilakukan pencatatan berakhirnya status badan hukum perseroan dan penghapusan nama perseroan dari daftar perseroan oleh likuidator dilakukan melalui sistem online yang disebut dengan SABH. Pemanfaatan SABH dalam pembubaran badan hukum perseroan terbatas belum diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat luas, hal ini dikarenakan hanya notaris yang memiliki user id dan password untuk mengakses SABH tersebut.
3
Stefanus Mahendra Soni Indriyo, 2012, Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 88
4
Notaris memiliki peran dalam pembubaran perseroan terbatas hal ini terkait pengajuan permohonan melalui SABH. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Permen Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2014) mengatur bahwa Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH. Pengaksesan SABH telah mengalami beberapa perubahan-perubahan dari
awal
diadakannya
SABH
melalui
alamat
website
www.sisminbakum.com sampai saat ini pengaksesan SABH melalui alamat website http://ahu.go.id/, hingga yang terakhir adalah mengenai tambahan fitur SIMPADHU yang merupakan fitur tambahan untuk melakukan pemesanan nomor voucher atas pelayanan jasa hukum yang akan dilakukan. Berdasarkan perkembangan SABH yang terus mengalami perubahan maka perlu ditelaah apakah SABH telah mengakomodasi Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014. Mengingat dalam Pasal 147 ayat 1 huruf a UUPT mengatur dalam tahap likuidasi Perseroan Terbatas, likuidator memiliki kewajiban untuk mengumumkan mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan pada Surat Kabar, Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan
memberitahu pembubaran Perseroan kepada menteri untuk
5
dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi. Berdasarkan hasil prapenelitian peneliti, praktiknya dalam penerbitan BNRI atas pengumuman likuidator mengenai pembubaran perseroan memerlukan waktu yang cukup lama. Hal tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya proses pembubaran perseroan serta pengakhiran status badan hukum pada perseroan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis berminat untuk mengangkat judul “ Implementasi Sistem Administrasi Badan Hukum Terhadap Pembubaran Perseroan Terbatas” untuk diajukan, diteliti dan dikaji sebagai usulan penelitian. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut : 1.
Bagaimanakah prosedur SABH dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham?
2.
Bagaimanakah peran Notaris dalam pembubaran Perseroan Terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham?
3.
Bagaimana implementasi SABH terhadap pembubaran Perseroan Terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan UUPT dan Permen Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2014?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :
6
1.
Guna mengetahui prosedur SABH dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
2.
Guna mengetahui dan mengkaji peran Notaris dalam pembubaran Perseroan Terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
3.
Guna
mengetahui
dan
mengkaji
implimentasi
SABH
dalam
Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan UUPT dan Permen Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2014. D. Manfaat Penelitian 1.
Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah bagi akademisi, praktisi hukum serta masyarakat luas berkaitan dengan implikasi SABH terhadap pembubaran perseroan terbatas melalui rapat umum pemegang saham.
2.
Manfaat Praktis penelitian ini dapat memberikan wacana dan sumbangan pemikiran, khususnya di bidang ilmu kenotariatan dan perusahaan berkaitan dengan implikasi SABH terhadap pembubaran perseroan terbatas melalui rapat umum pemegang saham.
E. Keaslian Penelitian Sepengetahuan penulis, dengan melakukan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penelitian dengan judul : Implementasi Sistem Administrasi Badan Hukum Terhadap Pembubaran
7
Perseroan Terbatas, belum pernah dilakukan namun demikian berdasarkan penelusuran kepustakaan tersebut terdapat beberapa hasil penelitian yang terkait dengan judul penelitian ini antara lain: 1.
Judul “Peranan Notaris Dalam Proses Pembubaran Dan Likuidasi Perseroan Terbatas Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PT. Pma) Atas Dasar Sukarela (Studi Mengenai PT. X (Dalam Likuidasi))” ditulis oleh Jimmy Tanal4 dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1)
Bagaimana status hukum sebuah perseroan terbatas dalam likuidasi?
2)
Bagaimana peranan notaris dalam proses pembubaran dan likuidasi PT PMA atas dasar sukarela (suatu studi mengenai PT. X (dalam likuidasi) serta permasalahan yang dihadapi). Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan
diperoleh
kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu : 1)
Proses pembubaran dan likuidasi PT PMA tidak jauh berbeda dari pembubaran PT pada umumnya. Yang membedakan adalah dalam hal proses pemberesannya, yakni kewajiban untuk melakukan pencabutan terhadap izin usaha dari BKPM. Permasalahan terjadi apabila PT yang telah melakukan pembubaran berdasarkan keputusan RUPS tidak melakukan proses pemberesan (likuidasi).
4
Jimmy Tanal “Peranan Notaris Dalam Proses Pembubaran Dan Likuidasi Perseroan Terbatas Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PT. PMA) Atas Dasar Sukarela (Studi Mengenai PT. X (Dalam Likuidasi))” Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta, hlm, 10, 2012.
8
2)
Pembubaran dan likuidasi PT, khususnya PT PMA memerlukan jasa notaris sehingga notaris mempunyai peran yang penting. Notaris harus dapat menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris.
2.
Judul “Pelaksanaan Pengesahan Perseroan Terbatas (PT) Menurut Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)” ditulis oleh Hakbar5 dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1)
Bagaimana pelaksanaan Pengesahan Permohonan PT dengan menggunakan Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH);
2)
Apakah kendala Penerapan Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Pengesahan PT;
3)
Bagaimana upaya mengatasi masalah yang timbul dalam pengesahan PT dengan menggunakan Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH). Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan
diperoleh
kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu : 1)
Sistem Administrasi Badan Hukum ini diberlakukan pada pengesahan Akta Pendirian atau persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Pasal 1 angka 2 yang juga mengatur tata cara pendaftaran
5
Hakbar “Pelaksanaan Pengesahan Perseroan Terbatas (PT) Menurut Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta, hlm, 6, 2012.
9
permohonannya. Pelaksanaan Pengesahan Permohonan PT dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.AH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan. 2)
Dalam pelaksanaannya Pengesahan Permohonan PT dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) masih mengalami kendala seperti ketidak siapan baik dari pihak Departemen sendiri maupun dari pihak Notaris untuk mulai menjalankan sistem ini.
3)
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk menyederhanakan prosedur pengesahan badan hukum dengan mengunakan teknologi informasi dan pelayanan satu atap. Dari sisi notaris, dengan sistem ini maka notaris seluruh Indonesia dapat mengakses langsung dari daerahnya masing-masing dimana hal ini tentu saja dapat mempersingkat waktu serta jarak yang harus ditempuh. Dari sisi pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan sistem online ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya
10
manusia yang sadar teknologi, selain dapat membentuk sikap dan perilaku kerja yang efisien dan efektif. Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang disusun oleh peneliti adalah
penulisan yang peneliti susun
mengkaji
implimentasi Sistem Administrasi Badan Hukum dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan mengkaji apakah Sistem Administrasi Badan Hukum
mengakomodasi pengaturan
pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan UUPT dan Permen Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2014.
