BAB I PENDAHULUAN. tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masyarakat merupakan salah satu sumber utama faktor produksi terpenting bagi kegiatan dan eksistensi perusahaan. Tanpa masyarakat, maka perusahaan tidak akan pernah eksis dan mampu berkembang. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap keberadaan masyarakat di lingkungan perusahaannya. Kesetaraan sosial dan ekonomi seluruh masyarakat akan berpengaruh sangat positif terhadap seluruh kegiatan perusahaan serta eksistensi perusahaan, sebab masyarakat merupakan penyedia tenaga kerja sekaligus sebagai pasar dari seluruh hasil produksi perusahaan. Masyarakat yang sejahtera dan memiliki kesetaraan sosial ekonomi akan mampu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas dalam jumlah yang mencukupi. Pada saat yang sama kesejahteraan sosial ekonomi akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang dipasarkan perusahaan. 1 Pemikiran yang mendasari CSR yang sering dianggap inti dari Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), karena perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan memperoleh keuntungan tanpa bantuan pihak lain. CSR merupakan pengambilan keputusan

1

Heka Hertanto, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat, http://www.arthagrahapeduli.org/, terakhir kali diakses tanggal 26 Januari 2012.

Universitas Sumatera Utara

perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, dapat memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan meliputi bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. 2 Selanjutnya Nurcholis Madjid juga menyimpulkan etika subjektif seseorang akan terefleksikan dalam aktivitas bisnisnya. Dengan kata lain, etika bisnis seseorang merupakan perpanjangan sikap-sikap tingkah lakunya atau tindakantindakan konstan, yang membentuk keseluruhan citra diri atau akhlak orang itu. 3 Banyak manfaat yang akan diperoleh perusahaan yang melakukan CSR antara lain dapat mempertahankan dan menaikkan reputasi dan brand image perusahaan sehingga muncul citra yang positif dari masyakarat. Upaya CSR mampu meningkatkan citra perusahaan dengan mempraktekkan karya ini yang sering disebut corporate social perfomance (kinerja sosial perusahaan). Perusahaan tidak hanya mempunyai kinerja ekonomis, tetapi juga kinerja sosial. Perusahaan menyadari masih ada hal yang perlu diperhatikan daripada memperoleh laba sebesar mungkin yakni mempunyai hubungan baik dengan masyarakat di sekitar pabrik dan dengan masyarakat umum. 4 Pada mulanya, tingkat kepedulian sosial perusahaan-perusahaan di Indonesia masih memprihatinkan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: Pertama, kesadaran para pelaku bisnis di Indonesia dalam menerapkan CSR relatif baru, yaitu awal 1990. Setelah mereka menyadari bahwa memperhatikan lingkungan 2

Manuel G. Velasquez, Business Ethics: Concepts and Cares (Fifth Edition), (New Jersey: Pearson Education, Inc., 2002), hal. 13. 3 Erni R. Ernawan, Business Ethics: Etika Bisnis, (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), hal. 12. 4 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis (Seri Filsafat Atmajaya: 21), (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 301.


sosial dan masyarakat adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak dalam bisnis, dan oleh karena itu harus diintegrasikan dalam manajemen. Sementara di Barat, konsep mengenai tanggungjawab sosial bisnis sudah relatif lama. Peter Drucker, misalnya, awal tahun 1970-an sudah mengintrodusir wacana keterlibatan dunia bisnis dalam permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, wabah, bencana alam, dan sebagainya. Kedua, masih banyak anggapan para pelaku bisnis di Indonesia bahwa tanggung jawab sosial dipandang sebagai aktivitas yang bersifat “cost-centre” alias buang-buang biaya; bukannya dipahami sebagai “investment center.” Padahal, perhatian perusahaan terhadap lingkungan sosialnya mestinya harus dipahami sebagai investasi jangka panjang. 5 Banyak contoh perusahaan-perusahaan yang justru harus rugi atau keluar biaya lebih banyak lagi, karena demo masyarakat, karyawan mogok, dan sebagainya yang mengakibatkan proses produksi terhenti, akibat mereka abai terhadap aspek sosial ini. Ketiga, ini masih berhubungan dengan dengan faktor kedua, situasi ekonomi biaya tinggi yang terjadi di Indonesia, misalnya karena banyaknya pungli, korupsi, dan sejenisnya; menyebabkan perusahaan tidak mau lagi dipusingkan dengan persoalan “biaya” tambahan untuk merespon berbagai persoalan sosial di sekitar usahanya. Keempat, tidak ada insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha yang terbukti mempunyai praktik CSR yang baik. Padahal, insentif misalnya berupa pengurangan pajak (tax deduction) bagi perusahaan yang memberikan donasi sosial, diyakini banyak pihak akan mendorong semakin masifnya praktik CSR di

5

“CSR Untungkan Perusahaan”, http://corpsocialresp.blogspot.com/. Diakses tanggal 26 Januari 2011.


Indonesia. 6 Adanya anggapan para pelaku bisnis di Indonesia bahwa tanggung jawab sosial dipandang sebagai aktivitas yang bersifat buang-buang biaya. Padahal program CSR justru memberikan banyak keuntungan pada perusahaan. 7 Hukum sebagai perangkat norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat merupakan salah satu instrumen terciptanya aktivitas bisnis yang lebih baik. Para pelaku bisnis (perusahaan) dan masyarakat hendaknya tercipta hubungan yang harmonis. Untuk itulah perusahaan dan masyarakat harus dapat bersinergi, dalam hal ini perusahaan harus mampu menghapus segala kemungkinan kesenjangan yang terjadi. Perusahaan merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang merupakan subjek hukum dengan demikian perusahaan mempunyai hak dan tanggung jawab hukum juga mempunyai tanggung jawab moral, dimana tanggung jawab moral ini dapat menjadi cerminan dari perusahaan tersebut. 8 Selain itu perusahaan sebagai subjek hukum seyogyanya juga menjadi mahluk sosial yang pemperhatikan lingkungan sosialnya sehingga perusahaan itu tidak dirasakan sebagai sesuatu yang asing di lingkungannya. Hal ini sangat penting, terutama jika kita berbicara tentang perusahaan raksasa yang terkadang merupakan “negara dalam negara” karena besarnya. Banyak perusahaan raksasa yang justru berprilaku sebagai penguasa daerah dan mendikte pemerintah daerah. Satu dan lain hal karena pemerintahan daerah sangat bergantung pada perusahaan raksasa tersebut,

6

Ibid Fajar Nursahid, “Tanggungjawab Sosial BUMN” www.masyarakatmandiri.org. Diakses tanggal 26 Jauari 2012. 8 I Nyoman Tjager, et al, Corporate Governance (Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia), (Jakarta: PT. Prehalindo, 2002), hal. 142. 7


baik itu pajak, retribusi, lapangan kerja, realisasi maupun pembangunan masyarakat (Community Development). 9 Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74 ayat (1) disebutkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tangung jawab sosial dan lingkungannya. Ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) menyatakan perseroan yang tidak melaksanaan kewajiban sebagaimana Pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa CSR, sangat dipandang perlu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari korporasi. Perseroan Terbatas (PT) sebagai korporasi yang melakukan kegiatan bisnis dan berorientasi pada profit wajib dalam mengimplementasikan CSR berdasarkan UUPT. Jenis PT yang diwajibkan untuk melaksanaakan CSR ini dibatasi oleh jenis kegiatan bisnis PT itu sendiri yaitu PT yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. 10

9

Todung Mulia Lubis, Corporate Responsibility, http://www.com.id.org, diakses pada tanggal 26 Januari 2012. 10 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat 1.


Di Indonesia sendiri, perusahaan yang melakukan CSR masih sangat sedikit dan pemahaman mengenai CSR pun masih belum merata. Mewujudkan CSR memang tidak semudah dalam ucapan. Di Indonesia, konsep ini masih dianggap sebagai hal yang ideal. Hal ini diperkuat oleh penelitian Chambers dan kawan-kawan terhadap pelaksanaan CSR di tujuh Negara Asia, yakni India, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. 11 Dari masing-masing negara diambil 50 perusahaan yang berada pada peringkat atas berdasarkan pendapatan operasional untuk tahun 2002, lalu dikaji implementasi CSR-nya. Hasilnya, Indonesia tercatat sebagai negara yang paling rendah penetrasi pelaksanaan CSR dan derajat keterlibatan komunitasnya. Namun demikian, berbagai perusahaan di Indonesia berupaya untuk bisa menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) adalah salah satu perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Batu Bara dan memiliki berkontribusi dalam meningkatkan kualitas masyarakat di lingkungan perusahaannya melalui penerapan Corporate Social Responsibility. Sebagai satu-satunya pabrik peleburan aluminium di Indonesia yang telah dioperasikan selama 3 dekade ini, tepat sekali jika secara sosial PT INALUM yang telah berdiri sejak tahun 1976, mempertimbangkan untuk berperan serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar Perusahaan, sebab Perusahaan menyadari bahwa kelancaran pembangunan dan keberhasilan operasi tidak dapat dipisahkan dari semua pemangku amanah. Keberhasilan

11

Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, (Gresik: Fascho Publishing, 2007),

hal. 72.


Perusahaan dan kemandirian masyarakat sekitar diharapkan dapat tercipta dan tumbuh bersama-sama. Di samping itu, kesejahteraan sosial dan perkembangan ekonomi regional merupakan fasilitas bagi Perusahaan untuk mencapai misi, visi dan nilai-nilainya. Oleh karena itu, sejak awal berdiri, kebijakan tanggung jawab sosial kepada pemangku amanah masih mendapat perhatian dan dukungan dari Perusahaan. Sebagai salah satu perusahaan terbesar di Sumatera Utara bahkan di Indonesia yang telah berorientasi internasional, PT INALUM merupakan penyumbang dana pajak yang besar kepada pemerintah. Selain kepada masyarakat setiap tahun PT INALUM juga berkontribusi dalam pemberian dana lingkungan hidup

kepada

pemerintah Indonesia. Tentu saja nilai tersebut belum sebanding dengan namanya yang go international. Tak hanya itu, PT INALUM juga berjasa besar terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Setiap bulan PT INALUM banyak melaksanakan kegiatan CSR yang dimotori departemen Public Relations-nya yang sudah sejak tahun 1976, seperti merekrut masyarakat sekitar menjadi karyawan PT INALUM. Selain itu, PT INALUM sendiri sudah beberapa kali menerima sertifikasi dan penghargaan dari dalam dan luar negeri seperti QMS-ISO 9002 pada tahun 1994 dari UKAS (United Kingdom Accredittation Service), QMS-ISO 9002 pada tahun 1996 tentang Environmental Management System dari SGS International, SMK3 (Bendera Emas) tahun 2003 dari Depnakertrans RI dan lain sebagainya. 12

12

Miranda Agustien, Program Corporate Social Responsibility dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Korelasional Peranan Program Corporate Social Responsibility Bidang Pemberdayaan Masyarakat PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka), Skripsi, Fak. ISIP USU, 2010, hal. 5.


Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti sejauhmanakah aspek hukum tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan, khususnya di PT. INALUM, Asahan, Sumatera Utara).

B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut: 1. Mengapa konsep Coraporate Social Responsibility dicantumkan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia? 2. Bagaimanakah PT. INALUM menerapkan Coraporate Social Responsibility di lingkungan perusahaan? 3. Apa hambatan yang dialami PT. INALUM dalam menerapkan Coraporate Social Responsibility di lingkungan perusahaan ?

C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan menerapkan konsep Coraporate Social Responsibility diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 2. Untuk mengetahui konsep, kebijakan dan pelaksanaan Corporate Social Responsibility di lingkungan perusahaan yang dilakukan PT. INALUM 3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami PT. INALUM dalam menerapkan Coraporate Social Responsibility di lingkungan perusahaan


D. Manfaat Penelitian 1. Teoretis Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi dan pemahaman yang lebih mendalam dalam pelaksanaan CSR sehingga dapat dijadikan masukan bagi pelaku bisnis dan pemerintah dalam pelaksanaan CSR serta dalam pembuatan regulasi yang lebih spesifik sehingga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan CSR. 2. Praktis a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah/badan legislatif dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional ke arah pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan. b. Sebagai informasi dan inspirasi bagi praktisi bisnis (para pelaku usaha, pemegang saham, dan komisaris) bahkan investor untuk memahami pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan serta melaksanakannya sebagai kepedulian dan komitmen dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. c. Sebagai informasi dan rujukan bagi LSM, masyarakat umum dan stakeholders lainnya sehingga mampu bersikap sebagai informan, promotor sekaligus pengontrol perkembangan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.


E. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penelitian mengenai Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Terhadap Masyarakat di Lingkungan Perusahaan (Studi pada PT. INALUM, Asahan) belum pernah dilakukan. Namun penelitian yang membahas tentang Corporate Social Responsibility sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, namun permasalahan dan pembahasan penelitian-penelitian tersebut jelas berbeda dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun penelitian-penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Edi Syahputra/ 067005088 dengan judul Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN IV (Studi Pada Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimanakah pengaturan Corporate Social Responsibility di lingkungan BUMN? b. Bagaimanakah implementasi Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun? c. Bagaimanakah dampak implementasi Corporate Social Responsibility terhadap masyarakat lingkungan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun?


2. Siti

Zaleha/

067003039

yang

berjudul

Peranan

Corporate

Social

Responsibility (CSR) PT. INALUM Divisi PLTA. Siguragura terhadap Pengembangan Sosio Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba Samosir. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah: a. Bagaimana format dan konsep CSR yang telah diimplementasikan oleh PT. Inalum (Divisi PLTA)? b. Bagaimana CSR berperan terhadap peningkatan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kecamatan Pintu Pohan Meranti? c. Bagaimana korelasi CSR terhadap perkembangan pasar lokal di Kecamatan Pintupohan Meranti? 3. Ika Safithri/ 067005033 yang berjudul Analisis Hukum terhadap Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimana konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dalam etika bisnis dan perusahaan? b. Bagaimana peranan pemerintah, perusahaan dan masyarakat sebagai kemitraan tripartit dalam penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? c. Bagaimana pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?


4. Miranda Agustein/ 060904089 yang berjudul Program Corporate Social Responsibility dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Korelasional Peranan Program Corporate Social Responsibility Bidang Pemberdayaan Masyarakat PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimana konsep Corporate Social Responsibility oleh PT. INALUM bidang kesejahteraan masyarakat? b. Bagaimana

implementasi

Corporate

Social

Responsibility

dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh PT. INALUM ? c. Bagaimana korelasional peranan Corporate Social Responsibility PT. INALUM bidang kesejahteraan masyarakat di Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka?

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Teori menempati kedudukan yang penting sebagai sarana untuk merangkum serta memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. 13

13

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 253.


Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, 14 dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. 15

Kerangka teori

adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. 16 Kerangka teori tesis ini mengunakan teori utilitas (utilitarisme) yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan selanjutnya dikembangkan oleh John Stuart Mill. Utilitarisme disebut lagi suatu teleologis (dari kata Yunani telos= tujuan), sebab menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apaapa, menurut utilitarisme tidak pantas disebut baik. 17 Teori utilitas merupakan pengambilan keputusan etika dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya (the greatest good for the greatestnumber). Artinya, bahwa hal ini benar didefinisikan sebagai hal yang memaksimalisasi apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat pada semakin banyak orang, perbuatan itu semakin etis. Dasar moral dari perbuatan hukum ini bertahan paling lama dan relatif paling banyak digunakan. Utilitarianism (dari kata utilis berarti manfaat) sering

15

M. Hisyam & J.J.J.M Wuisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, (Jakarta: FE UI, 1996),

hal. 203. 15

Ibid, hal. 16. M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80. 17 K. Bertens, Etika dan Etiket, Pentingnya Sebuah Perbedaan, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 16

hal. 67.


disebut pula dengan aliran konsekuensialisme karena sangat berpotensi pada hasil perbuatan. 18 Menurut

Soedjono

Dirdjosisworo

dalam

pergaulan

hidup

manusia,

kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain. Maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. 19 Kepentingan-kepentingan manusia itu bermacam-macam, seperti kepentingan untuk menikmati apa yang menjadi haknya, kepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum, kepentingan untuk mendapatkan kebahagian hidup lahir dan batin, dan sebagainya. Menurut Muchsin sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat. Yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang di maksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. 20 Secara umum, Van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Maksudnya hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan. Van Kant mengatakan tujuan hukum ialah untuk menjamin kepastian hukum (Rechtszekerheid, Law Certainty), yakni mengenai hak dan kewajiban di dalam pergaulan hidup masyarakat. Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota

18 19

Erni R. Ernawan, Op. cit., hal. 93. Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983),

hal. 11. 20

Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hal. 11.


masyarakat sebanyak-banyaknya, sedangkan Roscoe Pound mengatakan tujuan hukum ialah sebagai alat untuk membangun masyarakat (law is tool of social engineering). Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya “Ilmu Hukum” mengatakan bahwa: Teori Kegunaan Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). 21 Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (rechtsorde). Menurut teori utilitas, suatu adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan hanya satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, utilitarisme ini tidak boleh dimengerti dengan cara egoistis. Dalam rangka pemikiran ini kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Perbuatan yang mengakibatkan paling banyak orang yang merasa senang dan puas adalah perbuatan yang terbaik. Mengapa melestarikan lingkungan hidup, misalnya merupakan tanggung jawab moril individu atau korporasi? Utilitarisme menjawab: karena hal itu membawa manfaat paling besar bagi umat manusia sebagai keseluruhan. Korporasi atau perusahaan tentu bisa meraih banyak manfaat dengan menguras kekayaan alam melalui teknologi dan industri, hingga sumber daya alam rusak atau habis sama

21

Satjipto Rahardjo, Op. cit, hal. 13.


sekali. Karena itu, menurut utilitarisme upaya pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi tanggung jawab moral individu atau perusahaan. 22 Persoalannya adalah apakah perusahaan dengan sukarela atau dengan ikhlas menciptakan perubahan dalam lingkungan masyarakat di tempat perusahaan itu berada. Karena pada dasarnya dunia usaha memegang teguh adagium-bahwa tugas pokok pebisnis adalah mencari untung sebesar-besarnya. Di sinilah pentingnya moralitas dalam kegiatan ekonomi menurut Adam Smith dalam bukunya “Theory of Moral Sentiments”, mengungkapkan bahwa kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, maka perusahaan harus dapat mengimplementasikan nilai keadilan dalam kebijakan perusahaan karena negara hanya berlaku sebagai “impartial spectator”. 23 Keberadaan suatu perusahaan akan selalu berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang kemudian menimbulkan kepentingan-kepentingan yang kadang saling bertentangan. Dalam konteks pertentangan kepentingan masyarakat, ini akan menimbulkan persoalan wajar tidak wajar, patut tidak patut, yang pada akhirnya pertentangan kepentingan ini dapat melanggar hak anggota masyarakat. 24 Pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat dalam kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi perusahaan dapat terjadi karenanya hukum diperlukan untuk melindungi hak masyarakat tersebut. Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas pokok pemikiran modern adalah “rekayasa sosial”. Untuk memudahkan dan menguatkan tugas

22

K. Bertens, Op. cit, hal. 67. Ibid, hal. 66. 24 Bismar Nasution, Diktat Hukum Perusahaan, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2004, hal. 1. 23


rekayasa sosial, Roscoe Pound menggolongkan kepentingan-kepentingan sosial, untuk kesinambungan hukum yang berkembang melalui daftar kepentingan yang mengalami perkembangan, sehingga tiga kepentingan harus dilindungi, yaitu, kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi. 25 Pada dasarnya, tanggung jawab sosial perusahaan dibedakan dari tanggung jawab lain. Bisnis selalu memiliki dua tanggung jawab: tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial. Tetapi perlu dicatat hal ini hanya berlaku untuk sektor swasta. Jika Milton Friedman menyebut peningkatan keuntungan perusahaan sebagai tanggung jawab sosialnya, sebetulnya ia berbicara tentang tanggung jawab ekonomis saja, bukan tanggung jawab sosial. Namun perlu diakui, tanggung jawab ekonomis ini mempunyai aspek sosial yang penting dan mungkin terutama aspek itulah yang mau digarisbawahi oleh Friedman. Kinerja setiap perusahaan menyumbangkan kepada kinerja ekonomi nasional sebuah negara. Jika suatu perusahaan berhasil memainkan peranannya dengan baik di atas panggung ekonomi nasional, dengan sendirinya ia memberi kontribusi yang berarti kepada kemakmuran masyarakat. 26 Hubungan masyarakat diartikan mempunyai hubungan sosial dan bukan hubungan bisnis. Fenomena sosial tersebut menuntut perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility. 27

25

Friedman, Teori dan Filsafat Hukum Idealisme dan Problem Keadilan, Jilid 2 (terjemahan Achmad Nasir Budiman dan Sulemen Daqib) (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 140. 26 Fajar Nussahid, Praktik Kedermawanan Sosial BUMN: Analisis terhadap Model Kedermawanan PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Jurnal Galang, Vol. 1 No. 2, Januari 2006, hal. 7. 27 Apoan Simanungkalit, Pengamatan Legislatif Terhadap Konsep Dan Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Wilayah Kabupaten Deli Serdang, disampaikan dalam rangka Focused Group Discussion (FGD) “Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis HAM”, oleh Sub komisi


Penerapan CSR harus dimulai dari komitmen dan pemahaman yang baik dari pihak pengusaha bahwa setiap perusahaan mestilah mengembangkan kegiatan sosial yang bukan hanya demi menjaga citra baik perusahaan, tetapi juga menjaga kesinambungan (sustainability) usaha suatu perusahaan dengan membentuk suatu relasi sosial yang kuat dengan masyarakat sekitarnya (kemitraan). Berdasarkan

penelitian

yang

dilakukan

oleh

Business

for

Social

Responsibility, adapun manfaat yang dapat diperoleh suatu perusahaan yang mengimplementasikan CSR antara lain: 28 a. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar (increased sales and market share) b. Memperkuat posisi nama atau merek dagang (strengthened and brand positioning) c. Meningkatkan citra dan pengaruh perusahaan (enhanced corporate image and clout) d. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, motivasi dan mempertahankan karyawan (increased ability to attract, motivate, and retain employees) e. Menurunkan biaya operasional perusahaan (decreasing operating cost) f. Meningkatkan daya tarik bagi investor dan analisis keuangan (increased appeal to investors and financial analysts)

Ekosob Komnas HAM, tanggal 19 April 2007 di Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan, hal. 1. 28 Philip Kotler dan Nancy Lee, Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause, (New Jersey: John Wiley and Sons, Inc., 2005), hal. 10-11.


Pada dasarnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan investasi jangka panjang karena adanya asas manfaat (utilitas) untuk menciptakan kesenangan atau kebahagiaan yang bersifat mutualisme. Untuk mendukung teori utilitas di atas, maka penelitian ini juga menggunakan konsep stakeholder theory sebagai pisau analisis. Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik (shareholders), tetapi bergeser menjadi lebih luas, yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (stakeholders) yang selanjutnya disebut sebagai CSR. Fenomena seperti itu terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat negative externalities yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi. Perusahaan hendaknya memerhatikan stakeholders karena mereka adalah pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memerhatikan stakeholders, bukan tidak mungkin akan menuai protes dan membuat citra perusahaan (corporate image) menjadi negatif. 29 Berdasarkan asumsi dasar dari teori stakeholder, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya. Adapun citra (image) negatif yang akan terbentuk jika perusahaan tidak memerhatikan stakeholders-nya. Setelah melakukan segala proses manajemen Public Relations untuk aktivitas program CSR, maka akan terjadi feedback (tanggapan balik) dari publik yang bersangkutan dengan program CSR yang dilaksanakan. Tanggapan balik yang diberikan oleh publik akan membentuk citra perusahaan (corporate image). Image positif dari para pemangku

29

Nor Hadi, Stakeholder Theory VS CSR Perusahaan, http://logikanoorhadi.blogspot. com/2009/06/ stakeholders-theory-vs-csr-perusahaan.html. Diakses tanggal 26 Januari 2011.


kepentingan (stakeholders) dapat dirasakan, serta membantu dalam pembangunan berkelanjutan. 30 Akhirnya kegiatan Corporate Social Responsibilty di perusahaan tersebut dapat dikelola secara profesional dan transparan sehingga CSR sebagai salah satu implementasi good corporate governance dapat segera terwujud dan yang terlebih penting citra (image) positif perusahaan dapat terbentuk. 2. Konsepsi Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi adalah pendapat, pangakalan pendapat; Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan operational definition. 31 Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu: 1. Perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (regelmatig) terang-terangan (openlijk), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba. 32

30

Ibid Tan Kamello, Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara, Disertasi, (Medan: PPs USU), hal. 35. 32 Abdul R Saliman, dkk, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus), (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2005), hal. 100. 31


2. Corporate Sosial Responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan) adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. Jika berbicara tanggung jawab sosial perusahaan, yang dimaksudkan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis. 33 3. Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempuyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut. 34 Masyarakat dalam penelitian ini diartikan sebagai masyarakat yang berada di sekitar tempat kedudukan atau lokasi usaha PT. INALUM. 4. Community Development adalah kegiatan pengembangan atau pembangunan masyarakat (komunitas) yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pengembangan sebelumnya. 35 5. Pemangku kepentingan (stakeholder) adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Misalnya bilamana isu perikanan, maka stakeholder dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan isu perikanan, seperti nelayan, masyarakat pesisir, pemilik kapal, anak 33

K. Bertens, Op. cit, hal. 296-297. Paul B. Horton dan C. Hunt dalam Ridwan Effendy dan Elly Malihah, Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya, dan Teknologi, (Bandung: CV. Yasindo Multi Aspek, 2007), hal. 46. 35 Perkembangan teknologi: suatu ketergantungan berlebih, http://dumalana.com/2011/ 12/03/perkembangan-teknologi-suatu-ketergantungan-berlebih-2/. Diakses tanggal 10 Februari 2012. 34


buah kapal, pedagang ikan, pengolah ikan, pembudidaya ikan, pemerintah, pihak swasta di bidang perikanan, dan sebagainya. 36

G. Metode Penelitian Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 37 Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. 38 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. 39 Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedahkaedah atau norma-norma hukum positif. Menyangkut tentang bahan-bahan yang mengatur atau berkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap

36

Pemangku Kepentingan, http://id.wikipedia.org/wiki/Pemangku_kepentingan. Diakses tanggal 10 Februari 2012. 37 Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990), hal. 106. 38 Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hal. 1 39 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.6.


masyarakat di lingkungan perusahaan, yakni dengan memperoleh penjelasan dan mengetahui hal-hal mengenai

tanggungjawab sosial perusahaan, serta kendala-

kendala yang dihadapi. Sifat penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis, yaitu merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, fakta-fakta yang ada dalam aspek hukum tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) secara sistematis. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 40 Logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Ronald Dworkin, menyebutkan penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku (law as it written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law as it is decided by the judge through judicial process). 41

40

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: UMM Press, 2007), hal. 57. 41 Bismar Nasution, Metode Penelitian Normatif dan Perbandingan Hukum, makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU,Tanggal 18 Februari 2003, hal. 1.


2. Sumber Data Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis yaitu pandangan, sikap, atau persepsi pelaku usaha mengenai tanggung jawab sosial, disamping itu juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut: a. Bahan hukum primer, yakni dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. 42, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan peraturan perundangundangan lain yang terkait. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen atau risalah perundangundangan. c. Bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: kamus hukum berbagai majalah maupun jurnal hukum. Sebagai data penunjang dalam penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan field research untuk mendapatkan data primer guna akurasi terhadap hasil yang dipaparkan, yang dapat berupa pendapat dari informan, laporan-laporan

42

Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 19.


perusahaan, dan lain-lain yang relevan dengan objek telaah penelitian ini. 43 Oleh karena itu, penelitian ini juga didukung dengan data wawancara dengan pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) terhadap Masyarakat di Lingkungan Perusahaan PT. INALUM.

3. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data digunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Studi kepustakaan, dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, dan bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: kamus hukum berbagai majalah maupun jurnal hukum. b. Teknik wawancara, dengan menggunakan pedoman wawancara (guide interview) sebagai instrumen pengumpulan data, wawancara dilakukan secara terarah dan mendalam tentang aspek hukum tanggung jawab Coporate Social Responsibility perusahaan, yang dalam hal ini dilakukan

43

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

hal. 24


dengan Public Relation Manager PT. INALUM, Asahan, Sumatera Utara. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan besar yang keberadaannya berdampak baik positif maupun negatif terhadap masyarakat sekitar.

4. Analisis Data Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, 44 yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, dilanjutkan dengan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi sehingga dapat menjadi

acuan

permasalahan.

dan

pertimbangan

sehingga

didapat

hukum

dalam

kesimpulan

mengatasi

tentang

suatu

pelaksanaan

tanggungjawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan pengentasan masalah-masalah sosial kemasyarakatan di sekitar PT. INALUM.

44

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 250.


BAB I PENDAHULUAN. tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap

Recommend Documents