1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pilar ekonomi Indonseia tidak hanya menjadi milik perusahaan swasta besar dan Badan Usaha Milik Negara, tetapi juga menjadi milik Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pasca krisis ekonomi tahun 1998, Usaha Kacil Menengah merupakan sektor yang mampu bertahan, ditengah perusahaan-perusahaan besar yang mengalami stagnasi atau kebangkrutan. Hal ini dapat dilhat dari peningkatan PDB, dari tahun ke tahun, yaitu dengan sumbangan terhadap PDB yang meningkat dari 38,90% pada tahun 1996 atau 40,45% pada tahun 1997 dan menjadi 56,5% pada tahun 2011.1 Jika dilihat dari angka-angka tersebut menunjukan bahwa usaha mikro kecil dan menengah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan dalam pendapatan domestik bruto di Indonesia yang terusmenerus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun pada tahun 1998-1998 diketahui Indoensia sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup parah, harga barang naik dan nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar, tetapi usaha kecil dapat terus bertahan bahkan
1
Usaha Kecil Menengah, Solusi Ekonomi, diakses melalui http://www.koperasindo.com. Pada 25 September 2012, 19:04
2
berkontribusi pada pendapatan nasional. Selain itu usaha mikro kecil dan menengah menjadi menjadi sektor yang menampung para pekerja yang pada waktu krisis ekonomi 1998 terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Para pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan, secara mandiri mulai membangun suatu usaha dengan skala kecil menengah untuk memperoleh pendapat, sehingga banyak usaha-usaha mikro kecil dan menengah mulai tumbuh dan berkembang, hal itulah yang mengakibatkan terserapnya tenaga kerja, sekaligus menjadi penopang perekonomian Indonseia ditengah krisis ekonomi. Usaha mikro kecil dan menengah jika diartikan adalah suatu usaha diberbagai bidang yang memiliki skala, jumlah modal, aset dan jumlah tenaga kerja tidak banyak atau cenderung terbatas. Menurut Bank Indonesia (BI)2: UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa: (a) modalnya kurang dari Rp. 20 juta; (b) untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juts; (c) memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan; dan (d) omzet tahunan ≤ Rp 1 miliar. Jika dilihat dari pengertian diatas, Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan suatu usaha dengan modal yang terbatas, memililki omzet yang tidak terlalu besar, jumlah tenaga kerja yang terbatas, bahkan untuk modal nilainya tidak
2
Info UMKM, diakses melalui http://www.bi.go.id. Pada 24 Oktober 2012, 20:43
3
telalu besar. Akan tetapi pengertian diatas sedikit kurang sesuai dengan kondisi yang seringkali terjadi dilapangan, khususnya terkait dengan omzet tahunan yang kurang dari dari Rp 1 miliar. Hal ini memang benar, tetapi penentuan omzet yang kurang dari < Rp 1 miliar dirasa telalu berlebihan, mengingat banyak usaha mikro kecil dan menengah omzet tiap tahunnya sangat jauh dari 1 miliar, walaupun ada banyak usaha yang memiliki omzet labih dari itu. Untuk lebih baiknya adanya pemisahan dalam penentuan jumlah omzet, untuk usaha kecil sendiri dan usaha menengah sendiri. Selanjutnya mengingat kondisi UMKM yang memiliki modal kecil dan terbatas tentu saja sangat membutuhkan perlindungan dari pemerintah dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan besar. Usaha mikro kecil dan menengah sebagai sektor dengan modal yang tidak terlalu besar, ternyata usaha mikro kecil dan menengah memilki peran yang cukup strategis dalam perekonomian Indonesia, seperti UMKM yang bersifat padat karya telah membantu mengaurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Pada tahun 2012 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,3 juta unit dan menyerap 110,72 juta orang tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. 3 Hal tersebut semakin meengkokohkan usaha mikro kecil dan menengah
3
Sandingan Data UMKM tahun 2011-2012, diakses http://www.depkop.go.id. Pada 20 Juni 2014, 20:44
4
sebagai usaha yang menjadi salah satu penggerak perokonomian nasional. Terbukti dengan banyaknya jumlah perusahaan yang bergarak pada bidang ini dan jumlah tenaga kerja yang terserap. Dengan begitu tidak dapat dibayangkan apabila perkembangan dan pengembangan UMKM berjalan stagna, maka perokonomian negara ini akan memperoleh dampaknya. Selain itu usaha mikro kecil dan menengah menurut data dari Kementerian Negara Koperasi dan UMKM telah menyumbang 56% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan mampu berkontribusi terhadap penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor sebesar Rp 75,80 triliun atau 19,90 % dari total nilai ekspor4. Melihat pentingnya sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia, sudah seharusnya memperoleh perhatian lebih dari pemerintah, dengan cara membuat berbagai kebijakan yang berpihak pada usaha kecil dan menengah. Selain itu pemerintah melalui Kementrian Negara Koperasi dan UMKM harus mampu mendorong kabupaten/kota di seluruh di Indoensia, untuk lebih memperhatikan usaha kecil dan menengah, agar mengurangi jumlah pengangguran dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Walaupun pada saat ini banyak kebijakan dari pemerintah yang cenderung tidak memihak pada usaha.
4
Perusahaan Di Kabupaten Pati, diakses melalui http://www.bisnisUMKM.com. Pada 20 Oktober 2012, 11:02
5
Melihat berbagai fakta diatas perkembangan UMKM memang tidak lepas dari peran pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan terutama pada Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menangah. Dimana isinya terkait pengembangan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM. Oleh karena UMKM perlu dikembangkan karena dapat
menggerakkan
laju
pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pentingnya peran dari usaha mikro kecil dan menengah dalam menggerakan
ekonomi,
mengurangi
jumlah
pengangguran
dan
menciptakan lapangan kerja baru membuat beberapa daerah di Indonesia seperti Kabupaten Pati tertarik untuk mengembangkan sektor UMKM. Kabupaten Pati merupakan kota yang berada di kawasan pantura Jawa Tengah, berjarak sekitar + 75 Km dari pusat Ibukota Jawa Tengah ( Semarang ) secara Geografis Kabupaten Pati terletak pada posisi yang sangat strategis karena terletak di jalan pantura yang menghubungkan antara Jakarta dan Surabaya yang merupakan mobilitas terpadat di Indonesia selain itu Kabupaten Pati terletak di jalan transportasi yang menghubungkan Kota Jepara dan Kota Solo.
6
Sebagai kota kecil, sistem perekonomian Kabupaten Pati ditopang oleh tiga sektor, yaitu pertanian, sektor perdagangan, hotel,dan restauran, dan sektor industri pengolahan. Ketiga sektor tersebut memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Pati, karena mempunyai sumbangan cukup besar terhadap total PDRB.Berdasarkan data BPS peranan sektor-sektor tersebut pada tahun 2009 masing-masing sebesar 35,36 %, 18,85 % serta 17,81 %. Sementara untuk peranan sektor lainnya besarannya masih dibawah sepuluh persen. Dari ketiga sektor banyak dikuasai oleh usaha kecil dan menengah, walaupun ada dua perusahaan besar yang termasuk di dalamnya, yaitu PT Garuda Food dan PT Dua Kelinci. Khusus untuk sektor perdagangan, industri dan pengolahan pada tahun 2011 di domominasi oleh usaha kecil menengah, dengan jumlah mencapai 389 dan 252 UMKM di sektor industri dan pengolahan5. Dengan jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang cukup besar, potensi untuk dikembangakan tentu saja sangat besar, terutama untuk menggerakan perekonomian kabupaten Pati. Selain itu peluang terserapnya tenaga kerja kedalam sektor usaha mikro kecil dan menengah juga sangat besar. Pada survey yang dilakukan BPS Kabupaten Pati tahun 2009, jumlah pekerja pada usaha kecil dan
5
Pati Dalam Angka 2011
7
menengah, khususnya di sektor perdagangan, industri dan pengolahan mencapai 10.861 tenaga kerja. Kemudian total investasi usaha mikro kecil dan menengah sepanjang tahun 2008-2009 mencapai pada Rp 364.170.341.9826. Hal ini ditambah dengan kergamanan UMKM di kabupaten Pati yang tercatat ada 15 (lima belas) 7 jenis usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Pati, seperti penglohan makanan, pertanian, kerajinan & souvenir, agrobisnis, multimedia dan komunikasi, gamen/tekstik,
bisnis,
jasa,
computer,
pertanian
software,
furniture/mebel dan kesehatan. Usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Pati, sebenarnya memiliki karakteristik hampir mirip dari daerah lain, seperti jumalahnya tidak dapat ditentukan secara pasti, karena ada usaha yang belum memiliki izin dan berbadan hukum. Begitupala dengan UMKM yang ada di kabupaten Pati, jumlah pasti tidak dapat ditentukan. Terkait dengan perizinan dan legalitas perizinan, berdasarakan survey tahun 2006 ada 81% UMKM milik pribadi yang berbadan hukum, dan sisanya berbentuk PT, Koperasi dan tidak berizin.
6
Profil Investasi Kabupaten Pati Perusahaan Di Kabupaten Pati, diakses melalui http://www.bisnisUMKM.com. Pada 20 Oktober 2012, 11:02 7
8
Tabel 1.0 STATUS HUKUM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PATI TAHUN 2005-2006 Status Hukum
Jumlah (%)
Tidak ada status hukum
10 %
Milik pribadi (berstatus hukum)
81 %
CV
14 %
Perseroan terbatas
2%
Koperasi
3%
Sumber: Hasil Survey Penilaian Iklim Usaha dan BDS oleh Direktorat Pemberdayaan UMKM & Koperasi (diakses melalui http://www.bappenas.go.id, pada 24 Maret 2013, 12:44)
Dari hasil survey tersebut, dapat dilihat bahwa para pemilik atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah memiliki kesadaran untuk melagalkan usahanya baik berupa Koperasi, CV atau Perseroan Terbatas. Hal ini mungkin sangat terkait dengan kemudahan akses terhadap kredit melalui perbankan atau memperoleh bantuan pemerintah. Selain itu dengan memiliki legalitas proses transaksi jual beli atau kerjasama dengan pihak lain akan berjalan dengan mudah, karena kedua pihak saling percaya dan mengerti tentang status usaha. Kemudian usaha kecil di kabupaten Pati masih berskala lokal dan tingkat nasional, walaupun ada beberapa yang sudah melakukan ekspor ke luar negeri, seperti usaha kuningan di Juwana. Bedasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, 56% pasar penjualan produk UMKM masih di tingkat lokal (dalam kota), antar kota (dalam provinsi) sebesar 32% dan 12%
9
untuk pasar luar provinsi. Melihat angka tersebut, tentu saja membutuhkan peran dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah agar mampu bersaing dengan produkproduk dari daerah lain. Peran pemerintah, khususnya pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan mengembangkan usaha kecil dan menangah memang sangat dibutuhkan. Hal tersebut juga dilakukan oleh kabupaten Pati yang mencoba berperan dalam peningkatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah melalui pembuatan kebijakan tantang UMKM atau perda tentang pemberian fasilitas kredit bagi usaha kecil dan menengah. Kabupaten Pati untuk mendorong perkembangan dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah adalah melakukan pengelompokan terhadap UMKM potensial untuk dikembangakan, kemudian dimasukan kedalam Profil Investasi Kabupaten Pati8 dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Jenis usaha yang masuk dalam Profil Investasi Kabupaten Pati adalah usaha kerajinan kuningan dan batik tulis Bakaran, Industri Furniture/Mabel serta usaha pengeolahan udang dan bandeng (bandeng presto). Kelima jenis usaha tersebut merupakan UMKMUMKM yang telah lama berdiri, bahkan untuk kerjinan kuningan dan
8
Profil Investasi Kabupaten Pati adalah buku yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Pati, sebagai informasi kepada dunia usaha dan para pemangku kepentingan lainnya tentang gambaran umum dan potensi yang ada di Kabupaten Pati, khususnya bagi para investor
10
bandeng presto sudah dikenal secara nasional. Akan tetapi, untuk furniture/mebel geliat perkembangannya baru terlihat pada lima tahun terkahir ini ditandai dengan banyaknya kemunculan UMKM mebel baru dan tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Pati. Pada industri mebel di kabupaten Pati terlihat adanya perkembangan yang cukup signifikan, walaupun mebel bukan suatu usaha yang baru di Kabupaten Pati. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati tahun 2011 jumlah UMKM mebel mencapai 158 usaha. Kemudian di tahun 2012 jumlah perusahaan mebel mengalami peningkatan dengan jumlah mencapai 172 usaha. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan, hingga saat ini (per Agustus 2013) jumlahnya mencapai 184 perusahaan dengan berbagai skala. Selain berkembang secara kuantitas, beberapa industri mebel sudah mampu melakukan ekspor ke beberapa negara di Eropa. Berdasarkan hasil dari pra survey yang dilakukan, persebaran industri mebel cukup merata, artinya di setiap kecamatan pasti memiliki beberapa UMKM mebel. Selain itu ada dua jenis medel pengolahan yang dilakukan oleh para pemilik UMKM mebel, yang pertama membeli bahan mentah (kayu dll), atau setangah jadi untuk kemudian diolah dan dipasarkan, yang kedua membeli bahan jadi (kursi,meja, lemari, atau buffet) untuk
11
kemudian dijual kembali, serta kebanyakan area pemasaran masih didalam kota saja.
Tabel 2.0 Jumlah UMKM Mebel di Kabupaten Pati Tahun 2010-2013 No
Tahun
Jumlah
1
2010
142
2
2011
158
3
2012
172
4
2013
184
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati
Banyaknya usaha mikro kecil dan menengah di bidang mebel yang muncul di Kabupaten Pati memang secara tidak langsung dipengaruhi berkembangnya bisnis perumahan/property yang berdampak pada meningkatnya jumlah permintaan akan barang-barang mebelair, selain itu akses dari Kabupaten Pati ke Kabupaten Jepara yang terkenal sebagai sentral industri mebel nasional juga turut berpengaruh pada meningkatnya jumlah industri mebel di Kabupaten Pati. Akan tetapi perkembangan ini juga tidak lepas dari peran masyarakat, swasta dan pemerintah. Peran dari masyarakat sebagai konsumen sekaligus pelaku usaha, sedikit banyak berpangaruh terhadap perkembangan UMKM
12
mebel. Misalnya masyarakat mampu melihat peluang dan potensi dari usaha mebel, yang pada akhirnya dengan sumberdaya yang dimiliki mulai mendirikan usaha mebel baru. Kemudian peran dari sektor swasta juga tidak dapat dikesampingkan. Sektor swasta yang kebanyakan dari perbankan banyak memberi bantuan kredit dan pendampingan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah termasuk industri mebel. Seperti Bank Mandiri memilki Micro Center untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan memberi bantuan modal. Bank BTPN juga memiliki program Mitra Usaha Rakyat, yang bertujuan memberi pelatihan dan pemberian kredit bunga rendah kepada usaha kecil dan menengah. Selanjutnya untuk peran pemerintah, lebih banyak mirip dengan apa yang dilakukan oleh sektor swasta. Seperti memberi bantuan kredit melaui program KUR atau membuat peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pemberian Fasilitas Dana Bergulir Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk UMKM mebel pemerintah melakukan pelatihan usaha mebelair pada tahun 2010 yang diadakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati di Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo dan Pelatihan Ukir Kayu Ds Triguno, Kec Pucakwangi 9.
9
Pelatihan Kewirausahaan 2010, diakses http://www.patikab.go.id. Pada 30 November 2012. 20:41
13
Peran pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam mendorong perkembangan UMKM mebel dapat dibilang minim dan belum terlihat. Industri mebel di Kabupaten Pati yang masuk kedalam katagori UMKM potensial ternyata sedikit memperoleh perhatian dari pemerintah, hanya sebatas pemberian pelatihan saja. Hal ini berbeda dengan UMKM potensial lainnya, misalnya saja pada kerajinan kuningan di tahun 2011 memperoleh bantuan berupa alat produksi, yang disalurkan secara langsung atau melalui kelompuk usaha bersama (KUB), seperti mesin bubut, las, alat untuk uji kekerasan dan ketebalan, serta alat ukur paduan logam. Kemudian kerajinan tulis Bakaran pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati mengadakan Program Desa Vokasi yang menjadi sentra pengolahan dan pelatihan lanjutan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) untuk produksi batik tulis 10. Bahkan pemerintah kabupaten Pati melakukan himbauan terkait penetapan hari Kamis dan Jumat sebagai hari Batik, di mana seluruh karyawan/pegawai pemerintah dihimbau untuk memakai batik Bakaran. Hal tersebut sedikit berbeda dengan UMKM mebel, peran pemerintah belum terlihat dalam mendorong perkembangan UMKM mebel. Industri mebel di kabupaten Pati beberapa kali mengalami kesulitan bahan baku
10
PNPM Perkotaan Gugah Kebangkitan Batik Tulis Bakaran, diakses melalui http://www.p2kp.org. Pada 9 April 2013, 20:07
14
kayu untuk proses produksi11 dan pemerintah tidak melakukan tindakan apapun. Kelangkaan bahan baku ini membuat para pelaku industri mebel harus mendatangakan kayu dari luar daerah, seperti dari Kabupaten Ngawi, Blora, bahkan Kalimantan yang hal ini berdampak pada peningkatan ongkos/biaya produksi. Berbagai fakta tersebut semakin menunjukan bahwa peran pemerintah dalam mendorong perkembangan UMKM mabel belum terlihat. Padahal industri mebel yang masuk dalam katagori usaha mikro kecil dan menengah sangat tergantung dari peran pememerintah untuk terus berkembang. Selain itu sebagai salah satu UMKM potensial seharusnya pemerintah kabupaten Pati memberikan peran yang sama untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah, bukan memberi perlakuan yang berbeda.
Tetapi
kondisi ini tidak
mempengaruhi perkembangan industri mebel terbukti dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati bahwa UMKM mebel dan pengolahan kerajinan (rotan dan bambu) mampu menghasilkan 2.000 produk/bulan12, sebuah angka yang cukup tinggi untuk industri atau usaha dengan dukungan peran pamerintah yang minim dan hal ini menjadi suatu fenomena tersendiri.
11
Industri Mebel di Pati Kesulitan Bahan Baku, diakses melalui http://suaramerdeka.com. Pada 9 April 2013, 19:22 12 Data Potensi Produk UMKM Kerajinan Berbasis Perdesaan Provinsi Jawa Tengah, diakses melalui http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id. Pada 9 April 2013, 21:04
15
Berkembangnya usaha UMKM mebel di kabupaten Pati memang sebuah fenomena sebenarnya sudah disadari oleh pemerintah daerah, terbukti sudah ada pelatihan khusus terkait usaha mebel dan dimasukan kedalam Profil Investasi Kabupaten Pati. Akan tetapi dengan melihat peran pemerintah yang minim atau belum terlihat, perlu diperlukan kajian yang lebih mendalam, tentang sebenarnya peran apa yang dilakuakan pemerintah untuk perkembangan UMKM mebel, baik langsung maupun tidak langsung. Atau pemerintah memang tidak terlalu berperan, justru para pelaku UMKM mebel yang memiliki peran dominan dalam perkembangan industri mebel. B. Rumusan Masalah Bagaimana peran pemerintah dalam mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mebel di Kabupaten Pati? C. Tujuan -
Menganalisis peran pemerintah dalam perkembangan UMKM mebel di Kabupaten Pati
D. Manfaat -
Bagi Pemerintah 1. Sebagai bahan referensi bagi pemerintah Kabupaten Pati untuk melihat/evaluasi dampak dari peran pemerintah di bidang UMKM mebel
16
2. Sebagai masukan untuk menyusun kebijakan di bidang UMKM mebel -
Bagi Pengusaha 1. Membantu para pengusaha mebel di Kabupaten Pati untuk mengetahui berbagai kebijakan pemerintah tentang UMKM mebel 2. Sebagai salah satu referensi bagi pengusaha untuk menyusun strategi pengembangan usaha.
-
Bagi Akademisi 1. Sebagai sumber pengetahuan tentang peran pemerintah dalam UMKM mebel, dilihat dari perspektif MKP 2. Sebagai bahan referensi dan inspirasi untuk penelitian lainnya yang terkait dengan UMKM dilihat dari perspktif MKP 3. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi empirik terhadap studi kebijakan (manajemen publik) Jurusan Manajemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada mengenai studi evaluasi.
