BAB I PENDAHULUAN. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana. dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Surat

dakwaan

merupakan

dasar

pemeriksaan

suatu

perkara

pidana

dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Tanggal 31 Desember 1981 telah di Undang-undangkan ketentuan UndangUndang No.08 Tahun 1981 yaitu tentang Hukum Acara Pidana yang sifatnya sudah dilakukan suatu unifikasi, maka secara resmi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sebelumnya telah dicabut, yaitu misalnya HIR(Het Herzeine Inlandsch Reglement) tidak berlaku lagi sebab tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional. Hukum Acara Pidana yang baru ini telah ada, akan tetapi dalam beberapa pasal materinya tidak jauh atau tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan hukum acara pidana yang lama. Meskipun demikian, perubahan tersebut menjadi kebanggaan kita semua bahwa pemerintah kita telah berhasil membuat suatu karya besar dalam bidang hukum yang isinya telah disesuaikan dengan alam Negara Indonesia merdeka yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang. 1

Universitas Sumatera Utara

Hukum Acara Pidana yang baru ini mengandung beberapa asas penting, yang memahami hak asas manusia, diantaranya adalah:1 1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. 2. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undangundang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undangundang. 3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. 5. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum. 6. Pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa. Surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya. Kalau yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak terbukti dan/atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Walaupun demikian, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan itu tidaklah dapat disangkalkan penyusunannya, sehingga akan mengakibatkan lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri.

1

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Surabaya: Penerbit Karya Anda, 2003)_


Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan, ia dapat mengambil beberapa sikap, Misalnya: dalam hal tersangkut beberapa orang terdakwa, maksudnya apakah perkara tersebut dapat diajukan dalam 1(satu) berkas perkara atau dipecah menjadi beberapa berkas perkara(Splitsing)2. Pemecahan perkara ini biasanya dilakukan apabila terdapat kekurangan-kekurangan saksi-saksi, sehingga perlu diadakan saksi mahkota. Ketentuan Pasal 143 ayat(2) huruf b KUHAP hanya disebutkan hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Bagaimana cara menguraikan secara cermat dan jelas, hal itu tidak ditentukan dalam KUHAP. Tentu masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan yang berlaku sampai sekarang yang telah diterima oleh yurisprudensi dan doktrin. Perumusan dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan dimana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli misalnya Visum Et Repertum, disitulah dapat ditemukan perbuatan sungguh-sungguh dilakukan (Perbuatan Materil) dan bagaimana dilakukannya.3

2

Prinst, Darwan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Medan: Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, 2002), hal. 96_ 3 Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2008), hal. 170


Pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dengan mencantumkan pasal Undangundang pidana yang menjadi dasarnya tidak mengikat penuntut umum untuk mengikutinya. Penuntut umum dapat membuat perubahan pasal Undang-undang yang disebut oleh polisi untuk menyesuaikan dakwaan dengan fakta-fakta dan data serta menyusun dakwaan berdasarkan perumusan delik tersebut. Cara-cara tradisional untuk membuat surat dakwaan sesuai dengan Pasal 250 HIR dahulu pada kenyataannya tidak perlu dipenuhi. Keterangan singkat tentang perbuatan yang didakwakan kadang lebih jelas dan hakikatnya lebih membantu untuk menjamin kepentingan pembelaan. Seluruh unsur delik pada suatu perumusan harus dimuat dalam dakwaan yang masih dapat dilakukan penyederhanaan metode dakwaan tersebut. Keterangan singkat tentang perbuatan yang didakwakan bermanfaat secara praktis jika dilakukan penyederhanaan secara formal terhadap semua unsur delik yang diisyaratkan dalam dakwaan. Surat dakwaan jelas atau tidak jelas adalah relatif dan hendaknya ukurannya didasarkan kepada keadaan konkret, yaitu apakah keadaan itu menunjukan terdakwa dirugikan atau tidak. Jika tedakwa telah mengetahui apa sebab ia didakwa, maka halnya sudah memadai. Meskipun terdakwa telah mengerti apa sebab ia didakwa, bentuk-bentuk surat dakwaan harus memenuhi syarat dan tidak dikaitkan dengan kepentingan terdakwa, oleh karena itu, menurut KUHAP, surat dakwaan sudah memadai jika waktu dan tempat terjadinya delik dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap delik(tindak pidana) yang didakwakan telah disebut. Kebiasaan penuntut umum menguraikan panjang lebar tentang latar belakang delik itu tidak perlu sama sekali. Bahkan dengan berbuat


demikian, ia membuka arena lebih luas lagi, yaitu ia harus membuktikan pula halhal yang ditambahkan itu. Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya menyebutkan cara dan isi dari surat dakwaan seperti dirumuskan dalam Pasal 143 ayat(2), yakni:” Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi: a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Jika memperhatikan Pasal 143 ayat(2) huruf a, b KUHAP tersebut diatas dapat diketahui bahwa isi surat dakwaan itu dapat digolongkan menjadi 2(dua) bagian. Pertama: berkaitan dengan identitas terdakwa. Kedua: berkaitan dengan uraian mengenai tindak pidana. Berkaitan itu pula surat dakwaan harus memenuhi 2(dua) syarat yakni: syarat formil dan syarat materil, yang dimaksud dengan syarat formil adalah hal-hal yang berkaitan dengan identitas terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Tidak terpenuhinya syarat ini berakibatkan surat dakwaan itu cacat hukum(abscur libelle)(Pasal 143 ayat(2) huruf a KUHAP). Adapun yang dimaksud dengan syarat materil adalah hal-hal yang berkaitan dengan uraian-uraian yang lengkap dan cermat tentang perbuatan pidana serta uraian mengenai tempat dan waktu dilakukannya perbuatan pidana, tidak


terpenuhinya syarat ini berarti surat dakwaan itu batal demi hukum(Pasal 143 ayat(3) KUHAP). Moeljatno menyarankan agar pembuatan surat dakwaan itu berisikan dua hal sebagaimana juga yang berlaku di Negara-Negara Anglo Saxon, yaitu:4 a. Particulare of offence, yaitu lukisan atau uraian tentang perbuatan terdakwa dengan kata-kata yang mudah di mengerti. b. Statement of offence, yaitu pernyataan tentang aturan-aturan atau pasal-pasal yang dilanggar terdakwa Dakwaan harus memuat semua unsur syarat-syarat materil ini, tetapi bagaimana cara menguraikannya dalam dakwaan tidak dijelaskan, hanya ditentukan dakwaan harus berisi waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta perbuatan yang dilakukan terdakwa, apa yang di maksud dengan perbuatan tidak dijelaskan sama sekali, dalam ketentuan baru (KUHAP) surat dakwaan selain harus berisi waktu dan tempat terjadinya pidana, juga harus di masukkan uraian secara lengkap, cermat dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan. Pentingnya waktu dan tempat di masukkan kedalam dakwaan untuk mengetahui Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili dan untuk menjaga jangan sampai terdakwa akan mengelak dakwaan bahwa ia pada waktu kejadian berada ditempat lain (alibi), alibi ini jika dapat dibuktikan terdakwa mengakibatkan surat dakwaan tidak dapat diterima.

4

Moeljatno, dalam Muhammad, Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Cetakan Pertama, (Bandung: Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 2007 ), hlm.84


Literature hukum acara pidana pada umumnya dan literatur yang membahas surat dakwaan khususnya, bahwa yang menjadi penekanan dalam penguraian syarat-syarat surat dakwaan ialah pada syarat materil, karena tidak terpenuhinya syarat materil tersebut menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Namun demikian, bukanlah syarat formil itu tidak lah begitu penting untuk diperhatikan dalam merumuskan dakwaan, karena kesalahan atau kekeliruan yang menyangkut syarat formil pun dapat menyebabkan hal yang fatal. Umpamanya saja dapat kita bayangkan apa akibatnya bila terjadi kekeliruan mengenai orang(error in persona) yang diajukan sebagai terdakwa. Dalam kasus demikian, tentunya kepada orang yang secara keliru telah diajukan sebagai terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, dengan demikian, ia akan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2642 K/Pid/2006, tertanggal 26 September 2007 tentang Mengerjakan dan Menggunakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Dalam Bentuk Sebagai Perbuatan Berlanjut, pada putusan mahkamah agung tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya pada dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua meletakkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini terdakwa hanya sebagai Direktur Utama PT.TORGANDA, serta terdakwa hanya memiliki status sebagai Wiraswasta ( Direktur PT.TORGANDA dan PT.TORUS GANDA) dan bukan sebagai Pejabat Negara, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 ayat(2) huruf a,b,c,d,e dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jadi secara hukum Darianus Lungguk


Sitorus, dalam hal dakwaan Pertama dan Kedua Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak terdapat unsur-unsur yang mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi. a. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perumusan surat dakwaan terhadap terdakwa Darianus Lungguk Sitorus seharusnya tidak terlalu cepat melakukan suatu perumusan surat dakwaan. Jika perbuatan terdakwa mengarah kepada perbuatan tindak pidana korupsi serta pengrusakan lingkungan hidup dalam hal ini kawasan hutan, jadi Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaannya dengan menggunakan bentuk dakwaan subsidairitas. Sebab dampak negatif dari perbuatan yang dilakukan terdakwa berindikasi dapat di jerat dengan lebih dari 1(satu) Undang-undang, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mengalami kebinggungan serta kegagalan dalam menyusun serta menjerat terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, kalau Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk surat dakwaan campuran , maka dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan satu persatu dari rumusan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, akan tetapi prakteknya Jaksa Penuntut Umum pada saat mendakwa terdakwa dengan menggunakan dakwaan dalam bentuk Campuran/gabungan jarang sekali menjelaskan secara lengkap dari masing-masing pasal yang tertera didalam surat dakwaan tersebut. Tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituduh dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur dari delik tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat identitas terdakwa pada dakwaan pertama adalah tidak jelas, didalam dakwaan tersebut apakah Saudara terdakwa


sebagai pelaku tindak pidana atau perusahaan tersebut yang telah melakukan suatu tindak pidana(dalam hal ini menyangkut mengenai syarat formil dari suatu surat dakwaan), dalam hal ini, jaksa penuntut umum dalam merumuskan syarat formil dari suatu surat dakwaan tersebut kabur sebagaimana telah di sebutkan dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP, serta kalau saudara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut mengarah kepada perusahaannya, sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus disusun secara cermat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi. Tindak pidana korporasi tersebut terdapat satu tindak pidana dengan lebih dari satu pelaku, pelakunya dalam hal ini adalah personel yang menjadi Directing Mind korporasi dan korporasi itu sendiri. Sehubungan dengan adanya lebih dari satu pelaku maka timbul permasalahan hukum sebagai berikut: apakah penuntutan dalam personel korporasi yang merupakan pelaku tindak pidana dan penuntutan terhadap korporasi harus dibuat dalam satu surat dakwaan, atau kah boleh bahkan harus, dilakukan dalam dua surat dakwaan yang berbeda? dan atau apabila surat dakwaan boleh(atau harus) dibuat dalam dua surat dakwaan, apakah pemeriksaannya di muka pengadilan boleh(harus) dilakukan sebagai dua perkara yang terpisah? Masalah tersebut diatas muncul beberapa pendapat bahwa surat dakwaan cukup dibuat satu saja, pendapat tersebut didasarkan atas dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah pada tindak pidana korporasi, pertanggung jawaban pidana korporasi merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Directing Mind korporasi. Tanpa ada manusia yang menjadi pelaku tindak pidana, maka tidak akan ada pertanggung jawaban pidana korporasi. Dengan demikian, pada pertanggung


jawaban jawaban pidana korporasi terdapat hubungan sebab akibat(hubungan kausalitas). Disamping itu, sebagai pertimbangan kedua, pada tindak pidana korporasi hanya ada satu tindak pidana tetapi pelakunya ada dua, yaitu manusia yang menjadi Directing Mind korporasi yang melakukan actus reus dan memiliki mens rea yang diperlukan, dan korporasi yang harus memikul tanggung jawab atas perbuatan manusia yang menjadi Directing Mind korporasi. Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, harus dibuat satu surat dakwaan dengan dua terdakwa, yaitu personel yang menjadi Directing Mind korporasi yang secara factual melakukan actus reus dan kepada korporasi yang harus memikul pertanggung jawaban pidana atas perbuatan personel yang bersangkutan. Dengan demikian pula, pemeriksaan perkara tersebut harus dilakukan dalam satu pemeriksaan perkara saja oleh Majelis Hakim yang sama. Sebelum korporasi dapat dituntut dan dinyatakan bertanggung jawabatas tindak pidana yang dilakukan oleh personel yang bersangkutan, terlebih dahulu harus dapat dibuktikan terpenuhinya unsure-unsur tersebut. Apabila unsur-unsur tersebut telah dapat dipastikan oleh penuntut umum, baru korporasi dapat dituntut berdasarkan surat dakwaan tersebut. Apabila unsur-unsur tersebut ternyata tidak ada, sehingga karena itu korporasi tidak dapat dibebani pertanggung jawaban pidana, maka hanya pelakunya yang dituntut dan diajukan kepengadilan sebagai terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.

B. PERUMUSAN MASALAH HUKUM Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai isu-isu hukum tentang ” Analisis Hukum Terhadap Dakwaan


Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2642 K/Pid/2006)”, antara lain: 1. Bagaimanakah penyusunan surat dakwaan tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut KUHAP? 2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap putusan hakim Mahkamah Agung No.2642 K/Pid/2006 bila mana didalam putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat surat dakwaan tindak pidana korupsi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materil dari suatu surat dakwaan?

C. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari peneltian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui perumusan serta syarat-syarat surat dakwaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum 2. Untuk mengetahui akibat hukum yang muncul dari putusan hakim Mahkamah No.2642 K/Pid/2006, apabila didalam putusan hakim Mahkamah Agung tersebut terdapat surat dakwaan tindak pidana korupsi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak memenuhi syarat materil dari suatu surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat(2) huruf b KUHAP

D. MANFAAT PENELITIAN 1. Secara Teoritis, penelitian ini di harapkan agar dapat memberikan suatu manfaat dalam bentuk sumbangan pemikiran serta juga dalam bentuk saran demi


kemajuan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang ilmu hukum pidana pada khususnya yang berhubungan dengan Perumusan Surat Dakwaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum. 2. Secara Praktek, sangat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu para praktisi, serta akademisi dan juga para aparat penegak hukum khususnya para aparat kejaksaan yang secara langsung memegang jabatan sebagai Jaksa Penuntut Umum serta yang mempunyai tugas dalam melakukan perumusan surat dakwaan dengan benar serta mekanisme penyusunannya tersebut sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dalam hal perumusan/ pembuatan surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana tertentu.

E. KEASLIAN PENELITIAN Berdasarkan informasi yang ada dan dari penelusuran yang dilakukan di kepustakaan Universitas Sumatera Utara dan Kepustakaan Sekolah Pasca Sarjana, maka penelitian dengan judul ” Analisis Hukum Terhadap Dakwaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2642 K/Pid/2006)”, belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya, dengan demikian, penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggung jawabkan keaslian dari segi isinya.


F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI 1. Kerangka Teori. a.Teori-teori Tentang Penyusunan Surat Dakwaan Tindak Pidana Korupsi Pembicaraan tentang teori-teori penyusunan surat dakwaan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam hukum acara pidana, maka ada baiknya untuk mengetahui secara umum tentang hukum acara pidana, diamana sebenarnya letak hubungan antara hukum acara pidana dengan penyusunan surat dakwaan tindak pidana korupsi serta bentuk-bentuk surat dakwaan tindak pidana korupsi dan tujuan surat dakwaan beserta dengan isi dari surat dakwaan tersebut. Hukum acara pidana adalah sangat penting bilamana kita hendak mempelajari disiplin ilmu pengetahuan tertentu, ada beberapa defenisi yang dikemukan oleh para ahli hukum, diantaranya yaitu:5 1. Wiryono Prodjodikoro, mendefenisikan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara pidana adalah merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum acara pidana. 2. Achmad Soemadipraja, mendefenisikan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara pidana adalah hukum yang mempelajari peraturan yang diadakan oleh Negara dalam hal adanya persangkaan telah dilanggarnya Undang-undang pidana.

5

Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Bandung: Penerbit CV.Mandar Maju, 1999), hlm.8


3. Sudarto, mendefenisikan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pengertian dari beberapa kata (ungkapan) yang dapat dipetik dari surat dakwaan ini adalah pengertian yang lebih penting dilihat dari kaca mata hukum. Dalam pengertian sehari-hari, tuduh dapat diartikan dengan sangka. Maka, tuduhan berarti jika secara harfiah adalah sangkaan, akan tetapi tidak demikian dengan bahasa hukum. Dengan adanya tuduhan ataupun dakwaan yang tentu harus berdasarkan bukti-bukti yang ada, Jaksa sebagai penuntut umum menghadapkan terdakwa dimuka sidang pengadilan, dan pada intinya dengan adanya tuduhan khusus dalam pengertian hukum pidana, maka seseorang telah dituduh/didakwa melakukan suatu perbuatan pidana baik berupa kejahatan ataupun pelanggaran. Guna keperluan diatas yaitu menyampaikan perkara ini dan menghadapkan seorang pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan, maka Jaksa Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan. Sekarang timbul pertanyaan apa yang diartikan surat dakwaan? Maka guna mendapat penjelasan lebih jauh dibawah ini ada beberapa ahli hukum yang mengartikan surat dakwaan.


R.Achmad, mengatakan:” Surat tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar dari hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup bukti dapat dijatuhkan hukuman”.6 R.Wirjono Prodjodikoro, mengatakan sebagai berikut:”Surat tuduhan adalah dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya, kalau yang disebutkan dalam surat tuduhan itu tidak terbukti atau tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran maka terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan”.7 Didalam hukum acara pidana juga mengatur tentang mekanisme penyusunan dan atau pembuatan surat dakwaan, sebelum melangkah kepada mekanisme penyusunan surat dakwaan, maka terlebih dahulu harus mengetahui defenisi tentang surat dakwaan tersebut, ada pun defenisi tentang surat dakwaan dari para ahli ilmu hukum, antara lain:8 1. A.Karim Nasution, menyatakan sebagai berikut tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari suatu tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

6

Soemadi Pradja, R.Achmad.S, Surat Dakwaan, (Bandung: Penerbit Sinar Bandung, 1985), hlm.33 7 Prodjodikoro, R.Wirjono, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: Penerbit Sumur, 2000), hlm.71 8 M.Husein, Harun, Surat Dakwaan Tehnik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994), hlm 44-45.


2. Yahya Harahap, menyatakan bahwa pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli ilmu hukum berupa pengertian: surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. 3. A.Soetomo, merumuskan surat dakwaan sebagai berikut, surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara kepengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasalpasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan tersebut. Djoko Prakoso, mengatakan: ”Bahwa salah satu asas yang paling fundamental dalam proses pidana adalah keharusan pembuatan surat dakwaan, ia menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim, ia memuat fakta-fakta yang didakwakan terhadap seorang terdakwa, dan hakim hanya boleh memutuskan atas


dasar fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih sehingga oleh sebab itulah surat dakwaan di pandang sebagai suatu yang penting”.9 Adanya beberapa pengertian dari surat dakwaan yang diberikan para sarjana diatas sudah barang tentu sedikit akan memberikan gambaran yang jelas bagi kita tentang surat dakwaan itu, karena seperti diketahui Undang-Undang No.08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak ada memberikan defenisi yang jelas dari surat dakwaan itu, melainkan hanya mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan surat dakwaan itu sendiri. Penuntut umum telah menentukan bahwa dari hasil pemeriksaan penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Adapun setiap penuntut umum melimpahkan perkara kepengadilan selalu disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. Gambaran betapa pentingnya untuk memperhatikan kecermatan dalam merumuskan syarat formil maupun syarat materil dalam surat dakwaan, di bawah ini beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyangkut hal tersebut, antara lain:

9

Prakoso, Djoko, Tugas dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1981), hlm.4


1.Putusan Mahkamah Agung RI No.104 K/Kr/1971 tanggal 31 Januari 1973, menyatakan:”Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tuduhan merupakan Obscuur Libel yang hanya mengemukakan rumusan delik Pasal 378 KUHP, tanpa mengkhususkan tentang perbuatan-perbuatan tertuduh yang dianggap menipu dalam arti Pasal 378 KUHP”. Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, jelaslah bahwa yang menjadi dasar pertimbangan

pembatalan

dakwaan

adalah

karena

dakwaan

Obscuur

Libel(perumusan tindak pidana yang didakwakan kabur), karena penuntut umum dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan hanya merumuskan kualifikasi tindak pidana penipuan saja, tanpa menguraikan perbuatan nyata(fakta) yang memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana tersebut. 2.Putusan Mahkamah Agung RI No. 74 K/Kr/1973 tanggal 10 Desember 1974, menyatakan:” Tindak Pidana secara prinsipil berbeda dengan tindak pidana penipuan. Ia harus tegas dirumuskan dalam tuduhan dan tidak cukup menunjuk kepada tuduhan primair saja. Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, yang menjadi dasar pembatalan dakwaan adalah karena dalam dakwaan penipuan (dakwaan alternative), cara-cara terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan tidak dirumuskan secara jelas dan tegas tetapi ditunjuk saja kepada dakwaan primair. Memang dalam praktek sering penuntut umum membuat perumusan demikian, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa antara tindak pidana penipuan dan penggelapan terdapat perbedaan yang prinsipil yaitu dalam hal penipuan beralihnya barang dari eigenaar atau beziternya kepada terdakwa disebabkan karena telah digunakannya cara-cara penipuan


sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP sedangkan dalam penggelapan beralihnya barang kepada terdakwa bukan karena dilakukannya cara penipuan tersebut. Barang tersebut dari semula memang sudah berada dalam tangan terdakwa karena alas hak yang sah, umpamanya karena adanya hubungan pinjam-meminjam, atau karena adanya hubungan titip-menitip, umpamanya dijual atau digadaikan, dipinjamkan kepada orang lain atau sebagainya. Oleh karena perbedaan yang prinsipil itu adalah tidak benar bila dalam dakwaan subsidiair, cara-cara terdakwa melakukan perbuatan ditunjuk saja kepada dakwaan primair. Sebaiknya, apabila akan melakukan penunjukan demikian, hanya dilakukan terhadap waktu dan tempat yang telah dirumuskan dalam dakwaan primer saja, sebab tidak pernah ada dua tindak pidana yang satu dan yang lain sama persis unsur-unsurnya. 3.Putusan Mahkamah Agung RI No.41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975, menyatakan:” bahwa dalam tuduhan kedua diatas, ternyata disebutkan semua unsur delik Pasal 378 KUHP dan meskipun disebutkan waktu dan tempat perbuatan dilakukan, tetapi tidak dengan jelas dan tepat dilukiskan hal ikhwal perbuatan terdakwa”. Pembatalan surat dakwaan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, disebabkan penuntut umum tidak merumuskan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa 4.Putusan Mahkamah Agung RI No.600 K/Pid/1982 tanggal 09 November 1983 menyatakan: “dalam surat dakwaan kumulasi yang diajukan penuntut umum tidak jelas corak kumulasinya, apakah concursus idealis atau concursus realis, serta


sangat sulit untuk memahami dalam tindak pidana mana para terdakwa dikumulasikan dan dalam tindak pidana pula mereka berdiri sendiri”. Putusan Mahkamah Agung RI No.808/K/Pid/ 1984 tertanggal 6 Juni 1985 yang menyatakan: Dakwaan tidak cermat, kurang jelas, dan tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum Proses penyusunan surat dakwaan tindak pidana korupsi tersebut diarahkan kepada beberapa teori tujuan hukum yaitu Teori Utilitas dari Bentham, yaitu hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang, maka menurut pendapat ini tujuan hukum dirumuskan sebagai berikut: hukum bertujuan menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya10 Aristoteles, dalam teorinya Tujuan Hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hokum ditentukan oleh kesadaran etis apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil11 Teori-teori tersebut diatas ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, agar jaksa dalam menerapkan hukum atau peraturan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan adil sehingga dengan penerapan hukum yang dilakukan oleh Jaksa tersebut dapat membawa faedah dan/atau bermanfaat serta adil kepada terdakwa. Undang-Undang No.08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bentuk surat dakwaan selain ketentuan tersebut hanya mengatur syarat-syarat pembuatan surat dakwaan. 10

E.Utrecht, Saleh Djindang, Moh, Pengantar Dalanm Hukum Indonesia, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Penerbit PT.Ichtiar Baru, 1983), hal. 12 11 Soeroso, R, “Pengantar Ilmu Hukum”, edisi pertama, Cetakan ke-empat, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2001), hal. 58


Bentuk surat dakwaan adalah penting bagi penuntut umum dalam rangka menyusun strategi penuntutan untuk menghadapi banyak ragamnya kejahatan yang terjadi, dalam praktek peradilan bentuk surat dakwaan sebagai berikut:12 1. Surat dakwaan berbentuk tunggal 2. Surat dakwaan berbentuk berlapis 3. Surat dakwaan berbentuk alternatif 4. Surat dakwaan berbentuk kumulatif 5. Surat dakwaan berbentuk gabungan(Kombinasi) 6. Surat dakwaan atas tindak pidana yang terdapat perbedaan wewenang yang menyidik 7. Surat dakwaan atas suatu perkara yang terdapat dua tindak pidana yang berbeda kekuasaan mengadili. Selain itu, didalam literatur yang berbeda terdapat pembagian bentuk surat dakwaan yang berbeda dari literatur yang lainnya, melakukan perumusan surat dakwaan.

12

RM, Suharto, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1994),

hal. 67


Perumusan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan dilakukan suatu perumusan kedalam 4 bentuk surat dakwaan, antara lain: 1. Surat dakwaan biasa. 2. Surat dakwaan alternatif 3. Surat dakwaan subsidair 4. Surat dakwaan kumulasi Ad.1. Surat Dakwaan Biasa. Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan, umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor-faktor penyertaan(mededaderschap) atau faktor concursus maupun faktor alternatif atau faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Ad.2. Surat Dakwaan Alternatif Bentuk surat dakwaan alternatif ini antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, atau One That Substitutes For Another, dengan demikian pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif, antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain, yaitu: 1. Saling mengecualikan, dan 2. Memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.


Tujuan yang hendak dicapai bentuk surat dakwaan alternatif, pada dasarnya bertitik tolak dari pemikiran atau perkiraan:13 a. Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggung jawaban hukum pidana. b. Memberikan pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat Ad.3 Surat Dakwaan Subsidair. Surat dakwaan ini disusun untuk menuntut perkara pidana lebih dari satu dakwaan yang disusun dengan mempertimbangkan bobot pidana, pidana yang berat ditempatkan pada deretan pertama, yang disebut dakwaan primer, kemudian yang disusul dengan dakwaan dengan bobot pidana yang lebih ringan sebagai dakwaan subsider. Mungkin masih ada lagi bobot pidana yang lebih ringan, diurutkan lagi dengan urutan ketiga dengan dakwaan lebih subsider. Ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berlapis-lapis yaitu di mulai dari dakwaan terberat sampai yang ringan, berupa susunan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, penggantinya, penggantinya lagi dan seterusnya.

13

Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Cetakan Ke-8, Edisi Ke-2, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006), hal. 400-401


Fungsi surat dakwaan dalam pemeriksaan suatu perkara:14 a. Bagi Hakim 1. Merupakan dasar dan sekaligus menentukan ruang lingkup pemeriksaan siding. 2. Merupakan dasar penilaian/ pertimbangan dan musyawarah majelis hakim dalam rangka mengambil keputusan tentang perbuatan dan kesalahan terdakwa. b. Bagi Penuntut Umum 1. Merupakan dasar pelimpahan perkara 2. Merupakan dasar pembuktian/pembahasan yuridis 3. Merupakan dasar tuntutan pidana 4. Merupakan dasar pengajuan upaya hukum c. Bagi terdakwa/penasehat hukumnya 1. Merupakan dasar pengajuan eksepsi 2. Merupakan dasar pembelaan diri, karena itu dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap agar dapat di mengerti oleh terdakwa. Dasar pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, dasar ni adalah mengenai di pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Dasar ini adalah mengenai dipertanggung jawabakannya seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, jadi, mengenai Criminal Responsiblitiy atau Criminal Liability, akan tetapi, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai Criminal Act, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas Legalitas, asas yang menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini dikenal dengan bahasa latin sebagai Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege( Tiada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). 14

Hamid, Hamrat, M.Husein, Harun, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Jakarta: Penerbit:Sinar Grafika, 1992), hal. 25


Biasanya asas legalitas ini di maksud mengandung 3 pengertian, yaitu:15 1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 2. Untuk

menentukan

adanya

perbuatan

pidana

tidak

boleh

digunakan

analogi(kias) 3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Berbagai defenisi sebagaimana diuraikan diatas, kelihatannya berbeda satu sama lain, namun demikian bila diteliti dengan seksama maka dalam perbedaan tersebut terkandung persamaan pula pada intinya. inti persamaan tersebut berkisar pada hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akte. b. Bahwa setiap defenisi surat dakwaan tersebut selalu mengandung elemen yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. c. Bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perUndang-undangan.

15

Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008),

hal. 27


d. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor:47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957, yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan( dakwaan), bukan tuduhan yang dibuat oleh polisi. Azas Oportunitas Hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana kepengadilan yang disebut penuntut umum. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu, ini disebut Dominus Litis ditangan penuntut umum atau Jaksa. Hubungan dengan hak penuntutan dikenal 2(dua) asas yaitu disebut dengan asas Legalitas dan asas oportunitasa, menurut asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum, jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut16 Menurut A.Z.Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut:17 “Asas hukum yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untut menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”

16

Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Penerbit CV.Sapta Artha Jaya, 1996), hal. 15 17 A.Z.Abidin Farid, dalam bukunya Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Penerbit CV.Sapta Artha Jaya, 1996), hal. 15


Perumusan surat dakwaan telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaiman diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu: a. Syarat Formil, adalah surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum. Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal dan agama. Akan tetapi, berdasarkan kelaziman dalam praktek sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 01 November 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana di samping identitas terdakwa tersebut juga dilengkapi dengan pendidikan, yaitu untuk acara biasa dengan bentuk P29 dan acara singkat dengan P-30. Konkretnya, dicantumkannya tanggal dan tanda tangan diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai suatu akta untuk menghindari Error In Persona. Tidak dipenuhinya syarat formal tidaklah menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum, tetapi surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan batal sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975 b. Syarat Materil, adalah surat dakwaan yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan Pengertian cermat, jelas dan lengkap maksudnya ketelitian Jaksa Penuntut Umum untuk mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan-kekurangan atau kekeliruan yang dapat dibuktikan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.


Pengertian jelas adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan, sekaligus memadukan uraian dengan perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa. Pengertian lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan undang-undang jangan sampai terjadi adanya unsur yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, yang dapat berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.Rumusan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan harus dirumuskan secara tegas dan dijelaskan unsur-unsur yang subjektif dan objektif. Perumusan unsur objektif adalah mengenai bentuk atau macam tindakan dan acara-acara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Perumusan unsur subjektif adalah mengenai masalah pertanggung jawaban seseorang menurut hukum, misalnya adanya unsur kesengajaan, kekeliruan dan sebagainya. Pada hakikatnya, dakwaan subsidaritas hampir sama dengan jenis dakwaan alternatif, akan tetapi, perbedaannya kalau dalam dakwaan alternatif hakim langsung dapat memilih dakwaan yang sekiranya cocok dengan pembuktian dipersidangan, sedangkan pada dakwaan subsidaritas hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan terberat(misalnya Primer), apabila dakwaan primer tidak terbukti, kemudian hakim mempertimbangkan dakwaan yang berikutnya atau subsider dan seterusnya. Sebaliknya apabila dakwaan telah terbukti, dakwaan selebihnya(subsider dan seterusnya) tidak perlu dibuktikan lagi.18 18

Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, (Bandung: Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 102-103.


Ad.4. Surat Dakwaan Kumulatif Apabila surat dakwaan disusun secara kumulatif, maka tiap perbuatan (delik) itu harus dibuktikan tersendiri-sendiri pula, walaupun pidananya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP

2. Kerangka Konsepsi a. Analisis hukum adalah: kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan19 b.

Surat dakwaan adalah surat tuntutan20

c. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.21 d. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.22 e. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undangundang ini.23

19

Syamsudin, M, Mahir Menulis Legal Memorandum, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media, 2007), hal. 45 20 Andi Hamzah, Jur, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), hal. 167 21 Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang No.08 Tahun 1981 tentang KUHAP 22 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 23 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.08 Tahun 1981 tentang KUHAP


f. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undangundang untuk mengadili.24 g. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.25

24

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.08 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 1 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 25


G. Metode Penelitian. 1.

Spesifikasi Penelitian. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris: Research yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.26 Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Didalam penelitian dikenal adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.27 Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang dipergunakan dalam peneltian.

26

Subagyo, P.Joko, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Cetakan ke-5, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2006), hal. 2 27 Sahrin, Alvi, Bahan Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Pasca Sarjana Hukum USU


Dilihat dari sifatnya, didalam uraian mengenai besar ilmu hukum, titik-tolak yang dipergunakan adalah disiplin hukum. Disiplin merupakan suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Disiplin hukum lazimnya digolongkan kedalam disiplin preskriptif. Hal itu disebabkan, oleh karena dalam pandangan tersebut titik-tolak diambil dari pendapat bahwa hukum hanya mencakup segi normatif belaka.28 Dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kasus(Case Approach), yang didasarkan pada pertimbangan bahwa, dalam menggunakan pendekatan kasus(Case Approach), yang perlu dipahami adalah Ratio Decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.29

28

Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 2 29 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), hal. 119


Menurut

Goodheart,

Ratio

Decidendi

dapat

diketemukan

dengan

memperhatikan fakta materil, fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut, Ratio Decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat Preskriptif, bukan deskriptif, sedangkan diktum yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif.30 Oleh karena itulah pendekatan kasus(Case Approach) bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada Ratio Decidendi terhadap Analisis Hukum Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Telaah Putusan Mahkamah Agung No.2642 K/Pid/2006 tertanggal 26 September 2007 tentang Mengerjakan dan Menggunakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dan Dalam Bentuk Sebagai Perbuatan Berlanjut 2. Sumber-Sunber Bahan Hukum Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.

30

Goodheart, dalam bukunya Mahmud Marzuki, Peter, Peneltian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan ke-4, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), hal. 119


Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat Autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari: 1. Perundang-undangan, 2. Catatan-catatan resmi 3. Risalah dalam pembuatan perundang-undangan 4. Putusan-putusan hakim Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari: 1. Buku-buku teks, 2. Kamus-kamus hukum, 3. Jurnal-jurnal hukum, 4. Komentar-komentar atas putusan pengadilan


BAB I PENDAHULUAN. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana. dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan

Recommend Documents