BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memuat informasi keuangan masa lalu perusahaan yang dinyatakan dalam satuan mata uang serta bermanfaat bagi para pembuat keputusan baik dari dalam maupun luar perusahaan. Dalam laporan keuangan, manajemen mempertanggungjawabkan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Manajemen perusahaan harus menyediakan laporan keuangan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip Good Corporate Governance. Karaktertistik akuntabilitas laporan keuangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan GCG itu sendiri. Begitu pula dalam Pemerintah Pusat, salah satu perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang relevan dan andal, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP) dan sistem akuntansi yang menyediakan prosedur pemrosesan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Sebagaimana telah kita ketahui, pemerintah Indonesia setiap tahunnya menyusun Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan APBN, pemerintah menyusun Laporan
1
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP ini akan diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebelum diserahkan ke DPR. Opini yang dikeluarkan oleh BPK RI pada LKPP yang disusun oleh pemerintah selama lima (5) tahun sejak pertama kali disusun yaitu LKPP tahun 2004 sampai dengan LKPP tahun 2008 adalah “Tidak Memberikan Pendapat “ atau “Disclaimer”. Namun setelah perbaikan dalam pengelolaan keuangan serta akuntansi dan pelaporan dilakukan selama bertahun-tahun, pada LKPP tahun 2009 sampai dengan LKPP tahun 2013, BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Permasalahan aset menjadi menjadi permasalahan yang signifikan yang ada pada tahun 2009 sampai dengan 2013 yang menyebabkan BPK memberikan opini WDP. Dalam hal ini BPK dapat memberikan 4 macam opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP) dan Pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (Disclaimer). Ketika badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Laporan Keuangan ini berarti Laporan Keuangan yang dilaporkan oleh pihak Lembaga sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan Laporan Keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal dan dapat dipercaya dan dapat dibandingkan. (www.bpk.go.id) Informasi mengenai asset dalam LKPP tertuang dalam neraca. Neraca dalam LKPP merupakan hasil konsolidasi neraca seluruh Laporan Keuangan
2
Kementerian/Lembaga (LKKL). Dalam Neraca tersebut, informasi barang milik negara yang tertuang dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) memberikan sumbangan yang signifikan. Laporan Barang Pengguna (LBP) sendiri merupakan gabungan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP). Informasi yang berasal dari Laporan Barang tersebut berkaitan dengan pos-pos persedian, aset tetap, maupun aset lainnya. Hal ini menjadikan pertanggungjawaban atas BMN menjadi sangat penting. Keakuratan data BMN tentunya sangat dibutuhkan dalam mendukung laporan keuangan agar dapat tersaji secara wajar. Data BMN merupakan unsur data yang memiliki peranan penting dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang baik dan andal. Oleh karena itu, penyajian data BMN, baik dalam Laporan BMN, maupun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat menjadi hal yang penting, khususnya dalam rangka meningkatkan keandalan laporan. Dalam rangka meningkatkan keandalan Laporan BMN dan Laporan Keuangan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, diamanatkan perlunya dilakukan rekonsiliasi data Barang Milik Negara, baik antara unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan di internal Kementerian Negara/Lembaga, maupun antara Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Barang dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang. Selain itu, diamanatkan juga untuk dilaksanakannya rekonsiliasi pada Bendahara Umum Negara, yakni antara Direktorat Jenderal 3
Kekayaan
Negara
selaku
Pengelola
Barang
dan
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan selaku penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Rekonsiliasi data BMN memegang peranan yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan BMN dan laporan keuangan. Oleh karena itu, agar rekonsiliasi data BMN tersebut terlaksana dengan baik, maka perlu diatur suatu aturan yang lebih rinci dalam bentuk tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data BMN sebagai pedoman bagi para pelaku dalam melaksanakan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk mengambil judul untuk Tugas Akhir “Analisis Pelaksanaan Pemutakhiran dan Rekonsiliasi Data BMN Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang pengambilan judul Tugas Akhir “Analisis Pelaksanaan Pemutakhiran dan Rekonsiliasi Data BMN Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta”,
maka
penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan Rekonsiliasi data BMN pada KPKNL Yogyakarta? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses Rekonsiliasi data BMN pada KPKNL Yogyakarta?
4
3. Bagaimana solusi terhadap kendala yang terjadi dalam proses Rekonsiliasi data BMN pada KPKNL Yogyakarta? 1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan Rekonsiliasi data BMN pada KPKNL Yogyakarta. 2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses Rekonsiliasi data BMN pada KPKNL Yogyakarta. 3. Untuk mengetahui solusi terhadap kendala yang terjadi dalam proses Rekonsiliasi data BMN pada KPKNL Yogyakarta. 1.4 Manfaat Penulisan Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain: 1. Bagi penulis adalah sebagai penerapan ilmu yang dipelajari saat perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata, serta sebagai syarat utuk memperoleh gelar Ahli Madya. 2. Bagi pihak KPKNL Yogyakarta sebagai salah satu referensi dan masukan untuk dipertimbangkan terkait pengelolaan BMN khususnya Rekonsiliasi data BMN.
5
3. Bagi pihak lain sebagai bahan pertimbangan, informasi, acuan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian berkaitan Rekonsiliasi data BMN pada KPKNL Yogyakarta. 1.5 Kerangka Penulisan PP NO. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN
PMK NO. 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam Rangka Penyuunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Perdirjen No. PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
ANALISIS Dari Peraturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN tersebut, kemudian penulis melakukan penelitian terkait Kepatuhan Satker dalam melaksanakan Rekonsiliasi dengan KPKNL Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Gambar 1. Kerangka Penulisan 1.6 Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disususnlah kerangka penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing akan dipaparkan sebagai berikut:
6
BAB I
:
PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan mengapa penelitian ini sangat menarik untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penulisan.
BAB II
:
GAMBARAN UMUM PENULISAN Bab ini menjelaskan tentang diskripsi topik penulisan, tinjauan
pustaka/kajian
sebelumnya,
metodologi
penulisan, dan jenis/sumber data. BAB III
:
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan dan interprestasi maupun pembahasannya untuk penelitian tersebut.
BAB IV
:
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data.Selain itu, juga disampaikan saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian. Dalam bab ini juga disampaikan keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA :
Daftar pustaka ini berisi tentang judul-judul buku, artikel-artikel, dan referensi
yang terkait dalam
penulisan ini.
7
