BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena salah satu tujuan berzakat adalah untuk menghapus kemiskinan. Jika
diperhatikan
proses
terjadinya
kemiskinan
dalam
suatu
masyarakat selain dari faktor internal seperti malas, taraf pendidikan, kesempatan lapangan kerja, dan cita-cita hidupnya,
1
juga disebabkan karena
tertahannya hak milik mereka ditangan orang-orang kaya. Dengan sikap orang kaya yang menahan zakat tersebut, maka modal dan kekayaan akan bertumpuk di lingkungan orang-orang kaya saja, sehingga tidak bisa merata. 2
(19:ﻭ ِﻡ )ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕﺤﺮ ﻤ ﺍﹾﻟﺎِﺋ ِﻞ ﻭ ﻟﱢﻠﺴﺣﻖ ﻢ ﺍِﻟ ِﻬﻣﻮ ﻭﻓِﻲ ﹶﺃ “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian”.(Adz. Dzariyat:19).
1
Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam, Jakarta: Toko Gunung Agung, Cet. Ke-10, 1997, hlm. 267. 2 Abdurrahman Qodir, Zakat Dalam Dimensi Mahdlah dan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke,-2, hlm.212.
1
2
Zakat
merupakan
bagian
dari
pendapatan
masyarakat
yang
berkecukupan yang menjadi hak dan karena itu harus di berikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh di berikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf.3 Perlu dijelaskan bahwa kata infaq, shadaqah, dan hak, walaupun mempunyai kata yang berbeda tetapi sering disebut dengan kata yang sama yaitu dengan zakat karena mempunyai esensi yang sama. Bahkan zakat yang harus dibagikan kepada delapan asnaf, sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubat ayat 60,4 tidak memakai istilah zakat melainkan shadaqah :
ﺏ ِ ﺮ ﻗﹶﺎ ﻭﻓِﻲ ﺍﻟ ﻢ ﻬ ﺑﻮ ﺆﻟﱠ ﹶﻔ ِﺔ ﹸﻗﹸﻠ ﺍﹾﻟﻤﺎ ﻭﻴﻬﻋﹶﻠ ﻦ ﻴﺎ ِﻣِﻠﺍﹾﻟﻌﻴ ِﻦ ﻭﺎ ِﻛﻤﺴ ﺍﹾﻟﺍ ِﺀ ﻭﺕ ِﻟ ﹾﻠ ﹸﻔ ﹶﻘﺮ ﺪﻗﹶﺎ ﺼ ﺎ ﺍﻟﻧﻤِﺇ ﻢ ﻴﺣ ِﻜ ﻢ ﻴﻋِﻠ ﷲ ُ ﺍﷲ ﻭ ِ ﻦ ﺍ ﻀ ﹰﺔ ِّﻣ ﻳﻴ ِﻞ ﹶﻓ ِﺮﺴِﺒ ﺑ ِﻦ ﺍﻟﺍﷲ ﻭ ِ ﻴ ِﻞ ﺍﺳِﺒ ﰲ ِ ﻭ ﻦ ﻴﺎ ِﺭ ِﻣﺍﹾﻟﻐﻭ .(60:)ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ “Sesungguhnya shadaqah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang. Untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang di wajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat,5 menurut Hafidhudin dalam bukunya zakat dalam perekonomian modern karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infak karena 3
Dawan Raharjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1999, hlm. 446. 4 Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahanya,Yayasan Penyenggara Penterjemah Al-Qur’an, Semarang: CV. Toha Putra, 1995, hlm. 288. 5 Didin Hafiddudin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, Cet-1, 2002, hlm.9.
3
hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat disebut hak oleh karena itu zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Selain perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam juga mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat, manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam.6 Hal itu terlihat dalam AlQur’an surat At-Taubat : 103, bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat.
ﻢ ﻬ ﻦ ﱠﻟ ﺳ ﹶﻜ ﻚ ﺗﻼ ﺻﹶ ﻢ ِﺇﻥﱠ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﺻ ﱢﻞ ﻭ ﺎﻢ ِﺑﻬ ﻴ ِﻬﺰ ﱢﻛ ﺗﻭ ﻢ ﻫ ﺮ ﻬ ﺗ ﹶﻄ ﺪﹶﻗ ﹰﺔ ﺻ ﻢ ﺍِﻟ ِﻬﻣﻮ ﻦ ﹶﺍ ﺧ ﹾﺬ ِﻣ .(103:ﻢ )ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻴﻋِﻠ ﻊ ﻴﺳ ِﻤ ﷲ ُ ﺍﻭ Ambillah zakat itu sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar Lagi Maha Mengetahui”. Dari keterangan ayat tersebut, jelas bahwa pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat berada dibawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh suatu badan resmi baik yang langsung dikelola oleh pemerintah (BAZIS) maupun swasta (LAZIS). Penunjukan amil zakat memberikan pemahaman
6
Masdar F. Mas’udi, et.al. Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Zakat Infaq dan Sedekah, Jakarta: Cet ke-1, 2004, hlm. 15.
4
bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir. Amil yang mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya, adalah memungut, menyimpan dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya.7 Karena zakat adalah suatu sistem perundang-undangan yang harus dijalankan oleh pemerintah Islam. Zakat bukanlah suatu sistem kebajikan individual atau sedekah yang bersifat sukarela dari para orang kaya,8 karena hal itu tidak akan memberikan jaminan yang kuat dan pasti bagi para fakir miskin. Tetapi zakat merupakan suatu sistem tata sosial yang diatur oleh negara melalui pengurus atau badan amil zakat dan sudah tersusun semenjak zakat diwajibkan terhadap umat Islam. Dalam fikih juga telah ditetapkan secara jelas mengenai ketentuanketentuan tentang jenis-jenis harta zakat, nisab, haul, cara kerja amil, baitul mal, mustahik, dan lain-lain.9 Agar
menjadi
sumber
dana
yang
dapat
dimanfaatkan
bagi
kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Karena pengelolaan atau manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar
7
Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Pasal 9, ayat 1,
hlm.27. 8
Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Keniskinan, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1995, hlm. 106. 9 Yusuf Qordawi, Hukum zakat, Terjemahan, Salman Harun, Didin Hafidhuddin, et.al., Bandung: Mizan, Cet-ke.4, 1993, hlm.88.
5
dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam10 Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penilaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi
dan
peranan
pranata
keagamaan
dalam upaya
mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.11 Namun
dengan
ketidakberhasilan
mengumpulkan
zakat,
pelampiasannya seringkali lari kepada mencela terhadap sistem yang ada, yaitu karena “belum terwujud sistem sosial dan ekonomi yang Islami,” padahal hal tersebut belum pasti. Bisa juga ketidaksuksesan pengumpulan dan pendayagunaan zakat dikalangan umat Islam yang terjadi, diduga kuat karena disebabkan beberapa faktor.12 Pertama, mungkin selama ini kurang menggunakan pendekatan atau metode yang tepat untuk memasyarakatkan ajaran zakat dikalangan masyarakat Islam yang berkewajiban membayar zakat. Kedua, mungkin juga pembagian zakat secara tradisional yang bersifat konsumtif sehingga tidak akan banyak membuahkan hasil, karena akan cepat habis di makan. Dengan demikian, tidak mustahil terwujudnya harta hasil dari zakat menjadi penyebab dan menstrukturkan kemalasan yang berarti mengabadikan kemiskinan.
10
Didin Hafiddudin, Menejemen Syari’ah Dalam Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, hlm.1. 11 Mohamad Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1995, hlm. 243. 12 A. Qodri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2004, hlm. 134-135.
6
Pemikiran dan praktek zakat dikalangan umat Islam menurut Masdar Farid M. terdapat tiga kelemahan dasar yang saling terkait.13 Pertama, kelemahan pada segi Filosofinya: yakni tiadanya pandangan sosial yang mendasari praktik zakat, zakat mereka tunaikan semata-mata untuk memenuhi kewajiban yang ditekankan dari ”atas” yang haram ditolak perintahnya. Kedua, segi struktur dan kelembagaannya: yakni tata laksana zakat. Misalnya definisi operasional zakat, objek zakat, sasaran pembelanjaan zakat, dsb. Ketiga, Segi menejemen operasionalnya yakni dalam bidang per-amil-annya atau organisasi pengelolaannya. Akhir-akhir ini di Indonesia, selain ada Lembaga Amil Zakat yang dibentuk pemerintah seperti BAZIS mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa, juga ada lembaga formal yang dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan seperti LAZIS. Di samping itu ada yang tidak secara eksplisit menyebutkan lembaga zakat tetapi diberi nama dengan nama lain seperti Dompet Dhuafa di Jakarta, Yayasan Dana Sosial Al-Falah di Surabaya, Yayasan Darurat Tauhid di Bandung, dan Yayasan Amil Zakat di Lampung. Bahkan sebagian yayasan tersebut sudah dapat menggalang dana umat secara professional dengan nominal yang sangat besar. Dan pendayagunaan zakat sudah diarahkan untuk pemberian modal kerja, penanggulangan korban bencana, dan pembangunan fasilitas umum umat Islam. Meskipun secara umum sudah diketahui bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke lima, namun kita yakin bahwa hanya sebagian kecil 13
Masdar F. Mas’udi, Menggagas ulang zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat, Bandung: Mizan, Cet. Ke-1, 2005, hlm.18.
7
orang yang mau membayar zakat. Dan jika dicermati, kesadaran yang cukup tinggi dalam hal mengeluarkan zakat pada umat Islam, baru tampak pada zakat fitrah.14 Tapi meskipun demikian tidak berarti tidak semua Lembaga Amil Zakat akan tidak berhasil dalam mengumpulkan dan mengelola dana Zakat, Infaq, dan shadaqah (ZIS), semua itu tergantung bagaimana kita menerapkan sistem dan pensosialisasiannya. Selain lembaga-lembaga amil zakat yang telah penulis sebutkan di atas, yayasan amil zakat Muhajirin bisa juga dikatakan cukup baik. Yayasan tersebut berdiri ditingkat RW yang bertempat di RW V kelurahan ngaliyan kota Semarang. Pada umumnya seorang amil bertugas sebagaimana mestinya, yakni mengumpulkan dana ZIS dengan cara mendatangi kepada muzzaki. Namun berbeda dengan LAZIS Muhajirin, Pada LAZIS ini prosedur pengumpulannya berjalan dengan sendiri (sistem estafet), yakni buku daftar muzaki akan berjalan sendiri dari rumah ke rumah. Hal ini tentunya karena kesadaran para muzaki tentang perintah zakat. Sebagai contoh, muzaki A akan menyerahkan bukunya ke muzaki B kemudian muzaki B akan menyerahkan bukunya ke muzaki C dan begitu seterusnya sampai muzaki yang terakhir menyerahkan bukunya ke ketua RT masing-masing, kemudian ketua RT menyerahkannya kepada pengurus lazis Muhajirin dengan hasil dana ZIS yang telah terkumpul.15 Tak jarang pula yayasan tersebut memberikan sebagian dananya kepada mustahiq yang membutuhkan yang berada diluar kelurahan atau kecamatan Ngaliyan. 14
M. Syukri Ghozali, et. al, Pedoman Zakat 9 seri, hlm253. Hasil wawancara dengan Bapak Darno, kepala LAZIS Muhajirin, di kantor Lazis, Tanggal 11 Januari 2006, Jam 20.00 Wib. 15
8
Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana yayasan tersebut mensosialisasikan ZIS sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat dan bagaimana cara pengelolaannya, dengan judul: "STUDI ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PADA LAZIS MUHAJIRIN NGALIYAN SEMARANG"
B. Pokok Permasalahan Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka penulis memutuskan permasalahannya sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang dijalankan oleh LAZIS Al-Muhajirin Ngaliyan Semarang? 2. Bagaimana sistem pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang dijalankan LAZIS Al-Muhajirin? 3. Bagaimana cara yang ditempuh oleh LAZIS Al-Muhajirin
dalam
mensosialisasikan zakat, infaq dan shadaqah serta menyadarkan para muzaki ?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui prosedur pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang dijalankan di LAZIS Al- Muhajirin.
9
2. Untuk mengetahui sistem pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang dijalankan LAZIS Al-Muhajirin. 3. Untuk mengetahui cara pensosialisasian zakat, infaq dan shadaqah yang ditempuh oleh LAZIS Al- Muhajirin.
D. Telaah Pustaka Dalam membahas masalah ini penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai karya sarjana muslim untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang penulis kaji. Kajian tentang keberhasilan lembaga amil Zakat dalam mengelola dana zakat masih menjadi pembahasan yang hangat, mengingat kesadaran masyarakat akan makna zakat masih tipis, sedangkan kemiskinan yang melanda umat Islam di sekitar kita masih begitu banyak. Berikut ini akan penulis ilustrasikan pendapat sarjana muslim yang membahas tentang zakat dan permasalahannya. Buku yang membahas tentang pengumpulan, pendayagunaan zakat dan usaha mengentaskan kemiskinan melalui dana zakat, dijelaskan oleh Masdar F. Mas’udi et, al. dalam buku yang berjudul “Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah”. Di dalamnya dibahas mengenai optimalisasi pendayagunaan zakat, interpretasi delapan asnaf dan pengelolaan zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat dijelaskan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan ibadah zakat,
10
meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat
dan
keadilan
sosial,
serta
meningkatnya hasil guna, dan daya guna zakat. Membangun Fondasi Ekonomi Umat karya A. Qodri Azizy, yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang zakat adalah merupakan dana umat yang perlu diadakannya manajemen yang baik. Di sini didiskusikan mengenai zakat dari segi manajemen dalam pengertiannya sebagai seni, bukan sebagai ilmu. Untuk itu disamping konsep filosofisnya yang dibandingkan dengan konsep filosofis yang ada dalam ajaran selain Islam, di sini akan mencakup dua pembicaraan penting. Pertama, menggunakan manajemen sebagai pendekatan untuk mengumpulkan zakat. Kedua, membuat asumsi atau hipotesa untuk pendayagunaan zakat (untuk membuat sebuah perencanaan diperlukan banyak hal, seperti survai lapangan, human resources, jenis kerja, dan lain-lain). Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zaka Infaq dan Shadaqah Editor Suyitno dan Heri junaidi, menjelaskan tentang pemahaman hukum dan hikmah zakat, infaq, dan shadaqah, petunjuk praktis tentang penghitungan zakat Sumatera Selatan, dan membahas mengenai organisasi lembaga pengelola zakat. Buku karangan Yusuf Qardhawi yang mengkaji tentang keampuhan zakat untuk mengurangi kemiskinan adalah “Konsep Hukum Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan”. Dalam buku tersebut beliau mengisyaratkan
11
tentang kelebihan-kelebihan zakat Jika dikelola dengan manajemen yang professional untuk mengurangi angka kemiskinan. Buku yang berjudul "Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan"
karya Djamal Do'a, menjelaskan bahwa sudah
semestinya zakat itu dikelola oleh negara baik dari sisi pengumpulan maupun pendistribusiannya. Sebab negara memiliki kewajiban dan wewenang besar untuk memberdayakan rakyat. Pengelolaan zakat di Indonesia yang masih "setengah hati" ini, harus segera ditata ulang. Itu kalau benar-benar ingin mewujudkan kemaslahatan zakat masyarakat secara nyata, yakni mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi umat. Sementara itu, sepengetahuan penulis skripsi yang berjudul “Analisis Zakat Mal (Studi Lapangan Pengelolaan Zakat Mal Bazis Desa Kepakisan Kec. Batur Kab. Banjarnegara)" yang disusun oleh Jamil, di dalamnya dibahas mengenai proses pengelolaan zakat mal yang terjadi di BAZIS Desa Kepakisan, dalam artian mulai dari proses pengumpulan zakat sampai pada pendistribusian serta penentuan asnaf yang berhak menerima. Skripsi yang berjudul "Pendayagunaan zakat di Desa Bandungan Kec. Tuntang Kab. Semarang", yang disusun oleh Rabi'atul Aadawiyah, yang menjelaskan mengenai pendayagunaan zakat baik dari zakat mal maupun zakat fitrah di Desa Bandungan. Adapun skripsi yang berjudul "Analisis Terhadap Penghitungan Nisab Zakat Penghasilan (Studi Analisis Ibadah Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) PDM Kendal)", yang disusun oleh Ahmad Mustahal, didalamnya membahas mengenai
12
penentuan
batasan
nisab
zakat
penghasilan
yang
ditetapkan
di
BAPELURZAM dan ditinjau dari sisi hukum Islam. Karya-karya yang telah penulis paparkan di atas akan berbeda dengan skripsi yang penulis kaji, yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Pada LAZIS Al- Muhajirin Ngaliyan Semarang". Dalam skripsi ini penulis akan mengkaji dari bagaimana cara yang ditempuh LAZIS dalam mensosialisasikan zakat, infaq, dan shadaqah, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran para muzaki untuk mengeluarkan zakat dan prosedur pengumpulan serta pendayagunaannya juga kendalakendala yang dihadapi dalam mewujudkan tujuannya.
E. Metode Penelitian Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain: 1. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat dan dipadukan dengan kepustakaan. Dalam hal ini mengenai pengelolaan LAZIS Al-Muhajirin Ngaliyan Semarang. 2. Metode Pengumpulan Data Dalam metode pengumpulan data ini dibagi menjadi dua, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.
13
a. Data Primer Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data secara langsung informasi
utama
dicari.16
yang
pada subjek sebagai sumber Data
ini
diperoleh
dengan
menggunakan: 1) Wawancara Yaitu suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan kepada suatu masalah tertentu.17 Dengan tujuan untuk memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu.18 Metode
ini
penulis
gunakan
dalam
melaksanakan
wawancara dengan pengurus LAZIS Al- Muhajirin. 2) Dokumentasi Yaitu
mencari
data
mengenai
hal-hal
yang
ada
hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, yang berupa catatan, notulen rapat, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi di LAZIS
Al-Muhajirin
pada
praktek
pengumpulan
dan
pendistribusian dana zakat, dalam bentuk daftar muzakki, daftar mustahiq, dan laporan lainnya. 16
Syaifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1998,
hlm. 1. 17
Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 187. 18 Ibid.
14
b. Data Sekunder Adalah
data yang diperoleh lewat fihak lain, yakni tidak
langsung diperoleh dari subjek penelitiannya.19 Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari sumber lain yang digunakan sebagai penunjang bagi data primer, di antaranya dari buku-buku literatur dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data ini diperoleh dengan menggunakan: 1). Wawancara kepada muzakki dan mustahiq Yaitu mengadakan tanya jawab dengan muzakki dan mustahiq yang pernah mendapatkan bantuan dana zakat dari LAZIS AlMuhajirin. Wawancara ini untuk mengetahui realisasi dari program LAZIS. Ini digunakan sebagai penunjang data primer. 2). Dokumentasi literatur Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Ini digunakan sebagai pelengkap data primer.20 3. Metode Analisis Data Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dan dokumentasi. Kemudian 19
mengadakan
reduksi
data
yaitu
data-data
yang
Syaifuddin Azwar, op.cit., Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet ke-12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 236. 20
15
diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait
dengan permasalahan yang dibahas.21 Deskriptif analitis yaitu
mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada sistem pengelolaan zakat yang dijalankan di LAZIS Al-Muhajirin Ngaliyan. Analisis ini akan digunakan pada bab IV.
F. Sistematika Penulisan Skripsi Agar pembahasan ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap bab terdiri dari sub dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun rapi serta terarah. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Yang
berisikan
permasalahan,
tentang
tujuan
latar
penelitian,
belakang telaah
masalah, pustaka,
pokok metode
penelitian, sistematika penulisan skripsi. BAB II
: TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN ZAKAT Yang berisikan tentang manajemen pengelolaan zakat
dalam
perspektif fiqh, meliputi pengertian amil, hak dan kewajiban amil, tujuan dan fungsi amil. Dan pengelolaan zakat
dalam
perspektif hukum positif. 21
Hadari, Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1996 hlm. 190.
16
BAB III
: PENGELOLAAN LAZIS MUHAJIRIN NGALIYAN Yang berisikan sekilas tentang profil LAZIS Muhajirin Ngaliyan, prosedur pengumpulan dana dan pendistribusiannya, upaya dan kendala-kendala
yang
dihadapi
dalam
meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat. BAB IV
: ANALISIS
TERHADAP
PENGELOLAAN
LAZIS
MUHAJIRIN NGALYAN Yang berisikan tentang analisis terhadap pengumpulan dan pendayagunaan zakat, analisis terhadap upaya dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. BAB V
: PENUTUP Yang berisikan tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup
