BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penganggaran memegang peranan penting dalam perencanaan dan kontrol. Suatu rencana mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapainya. Anggaran adalah bentuk kuantitatif dari rencana tersebut, dinyatakan dalam istilah fisik atau keuangan atau keduanya. Ketika digunakan untuk perencanaan sebuah anggaran merupakan metode untuk menterjemahkan tujuan dan strategi dari suatu organisasi ke istilah-istilah operasional. (Hansen & Mowen, 2001: 714). Anggaran juga dapat digunakan untuk mengkontrol. Kontrol adalah proses untuk menetapkan standar, menerima umpan balik dari kinerja aktual dan melakukan tindakan perbaikan ketika kinerja aktual bergeser secara signifikan dari kinerja yang direncanakan. Oleh karena itu anggaran dapat digunakan untuk membandingkan hasil-hasil aktual dengan hasil yang direncanakan. Setiap organisasi termasuk pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan tugas yang diemban mutlak mempunyai rencana yang disusun dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas negara. Sejalan dengan tugas yang diemban tersebut, maka pemerintah merumuskan berbagai program kerja yang dituangkan dalam bentuk anggaran. Melalui anggaran, akan diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.
Universitas Sumatera Utara
Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan merata, hal ini agar tidak terjadi kesenjangan dalam penetapan anggaran. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut daerah diberikan kewenangan yang seluasluasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesataun sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 bahwa anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Proses penyusunan anggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia (Siegel dan Marconi, 1989), terutama bagi orang yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran. Berbagai masalah perilaku akan muncul dalam proses penyusunan anggaran. Misalnya ketika bawahan yang ikut berpartisipasi dalam
Universitas Sumatera Utara
penyusunan anggaran memberikan perkiraan yang bias kepada atasan, padahal bawahan memiliki informasi yang dapat digunakan untuk membantu keakuratan anggaran pemerintah. Perkiraan bias tersebut dilakukan dengan melaporkan prospek penerimaan yang lebih rendah, dan prospek pengeluaran yang lebih tinggi, sehingga target anggaran dapat lebih mudah dicapai. Tindakan bawahan memberikan laporan yang bias dapat terjadi jika dalam menilai kinerja atau pemberian reward, atasan mengukurnya berdasarkan pencapaian sasaran anggaran. Perkembangan penelitian tentang budgetary slack sejak tahun 1973 lebih banyak berorientasi pada faktor organisasional. Partisipasi anggaran sebagai variabel yang banyak dihubungkan dengan budgetary slack ditemukan memiliki pengaruh yang tidak konsisten. Dunk & Perera (1996) menduga bahwa sebenarnya bukan partisipasi anggaran atau asimetri informasi yang mempengaruhi budgetary slack tetapi faktor personal dari pembuat anggaran itu sendiri. Penelitian ini pun bertujuan untuk membuktikan pengaruh faktor personal tersebut dengan memfokuskan pada kapasitas individu yang terdiri dari beberapa indikator. Hal ini sejalan dengan kecenderungan penelitian akhir-akhir ini yang lebih menekankan pada pengaruh faktor individual terhadap budgetary slack seperti dilakukan oleh Stevens (1996); Douglas & Wier (2000); Blanchette et al., (2002). Penelitian yang memeriksa faktor individual seperti yang dilakukan oleh Stevens (1996); Douglas & Wier (2000); Blanchette et al., (2002) menghasilkan temuan yang berbeda. Stevens (1996) menemukan bahwa bawahan mengasosiasikan slack sebagai misrepresentasi atau ketidakjujuran yang menekan bawahan untuk
Universitas Sumatera Utara
mengurangi slack. Sebaliknya, Blanchette et al., (2002) menemukan bahwa bawahan menganggap
budgetary slack adalah etis sehingga berpengaruh positif. Dengan
demikian cenderung untuk menaikkan budgetary slack. Adapun Douglas & Wier, (2000) menemukan bahwa ethical position adalah relatif tergantung tentang persepsi bawahan, bawahan yang relativist cenderung menaikkan budgetary slack sedangkan bawahan
yang idealist cenderung untuk mengurangi slack. Kondisi inilah yang
mendorong peneliti untuk memasukkan variabel kapasitas individu, partisipasi penganggaran, budaya organisasi dan kesenjangan anggaran yang diharapkan dapat menjelaskan ketidakkonsitenan temuan di atas. Menurut Brownell (dalam Falikhatun 2007), partisipasi pengganggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut. Menurut Merchant (dalam Falikhatun 2007), masalah yang sering muncul dari adanya keterlibatan manajer tingkat bawah atau menengah dalam penyusunan anggaran adalah timbulnya budgetary slack. Budgetary slack biasanya dilakukan dengan meninggikan pengeluaran atau menurunkan pendapatan dari yang seharusnya, supaya anggaran mudah dicapai. Adapun menurut Hilton (dalam Falikhatun 2007), tiga alasan utama manajer melakukan budgetary slack : (a) orang-orang selalu percaya bahwa hasil pekerjaan mereka akan terlihat bagus di mata atasan jika mereka dapat mencapai anggarannya; (b) budgetary slack selalu digunakan untuk mengatasi kondisi ketidakpastian, jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, yang terjadi manajer tersebut dapat melampaui/mencapai
Universitas Sumatera Utara
anggarannya; (c) rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumber daya. Penelitian mengenai hubungan antara partisipasi penganggaran dengan kesenjangan anggaran di dalam penyusunan anggaran dilakukan untuk meneliti aspek perilaku bawahan dalam menentukan standar anggaran. Aspek perilaku ini menyangkut seberapa jauh kepuasan dan kinerja yang ingin dicapai bawahan. Dalam hal ini bawahan menginginkan setiap informasi yang diberikan kepada atasan dapat digunakan untuk mencapai tingkat kepuasan dan kinerjanya yang lebih tinggi (Young, 1985). Hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan mengindikasi bahwa partisipasi anggaran dapat berinteraksi dengan variabel dari berbagai aspek lingkungan dalam mempengaruhi sikap dan perilaku bawahan (Magner et.al, 1995). Misalnya Dunk (1993) melakukan penelitian dengan menganalisis pengaruh interaksi anggaran, informasi asimetri diantara atasan dan bawahan, dan budget emphasis yang digunakan atasan dalam menilai kinerja bawahannya terhadap kesenjangan anggaran. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat budget emphasis dan informasi asimetri dapat mempengaruhi bawahan yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran untuk melakukan kesenjangan anggaran. Dalam hal ini, kesenjangan anggaran akan rendah apabila partisipasi anggaran, informasi asimetri, dan budget emphasis tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran menurunkan kesenjangan anggaran.
Universitas Sumatera Utara
Sedangkan Young (1985) menguji secara empiris pengaruh informasi pribadi terhadap kapabilitas produktif, risk preference, dan partisipasi anggaran pada kesenjangan anggaran. Hasilnya menunjukkan bahwa, karena adanya keinginan untuk menghindari resiko, bawahan yang terlibat dalam penyusunan anggaran cenderung untuk melakukan kesenjangan anggaran. Semakin tinggi resiko, maka bawahan yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan melakukan kesenjangan anggaran agar dapat meminimalkan resikonya. Temuan ini menunjukkan partisipasi anggaran akan meningkatkan kesenjangan anggaran. Komitmen organisasi menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan saran (goal) yang ingin dicapai organisasi (Mowday et. al, 1979). Komitmen organisasi yang kuat didalam individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tujuan dan kepentingan yang telah direncanakan (Angle danPerry 1981; Porter et. al, 1974). Komitmen yang tinggi menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan orgainsasi kearah yang lebih baik, sehingga dengan adanya komitmen yang tinggi kemungkinan terjadinya kesenjangan anggaran dapat dihindari. Sebaliknya individu dengan komitmen yang rendah akan mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya. Dia tidak memiliki keinginan untuk menjadikan organisasi kearah yang lebih baik, sehingga kemungkinan terjadinya kesenjangan anggaran apabila dia terlibat dalam penyusunan anggaran akan lebih besar.
Universitas Sumatera Utara
Atas dasar ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kapasitas Individu, Partisipasi Penganggaran dan Kesenjangan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Langkat”.
1.2. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah: 1. Apakah kapasitas individu, partisipasi penganggaran, komitmen organisasi dan kesenjangan anggaran saling berasosiasi di SKPD Kabupaten Langkat? 2. Indikator apa yang paling dominan menentukan kapasitas individu, partisipasi penganggaran, komitmen organisasi dan kesenjangan anggaran di SKPD Kabupaten Langkat?
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis asosiasi antara kapasitas individu, partisipasi penganggaran, komitmen organisasi dan kesenjangan anggaran di SKPD Kabupaten Langkat. 2. Untuk memperoleh bukti empiris indikator yang paling dominan menentukan kapasitas individu, partisipasi penganggaran, komitmen organisasi dan kesenjangan anggaran di SKPD Kabupaten Langkat. 1.4. Manfaat Penelitian
Universitas Sumatera Utara
Manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan kapasitas individu, partisipasi penganggaran, komitmen organisasi dan kesenjangan anggaran SKPD. 2. Memberikan masukan dan saran kepada pihak Pemerintah Daerah dan organisasi sektor publik lainnya atau perusahaan untuk dapat digunakan sebagai perbandingan bahan penelitian atau tambahan studi kasus. 3. Sebagai tambahan refrensi penelitian bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian dengan variabel penelitian yang sama.
1.5. Originalitas Penelitian Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Kersna Minan (2005) dengan judul Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran dengan Kesenjangan Anggaran Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Medan. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah model regresi sederhana. Hasil penelitiannya adalah bahwa anggaran tidak mempunyai pengaruh terhadap kesenjangan anggaran dan komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Perbedaan penelitian ini dari peneliti Kersna Minan terdapat pada penambahan variabel, metode analisis data, lokasi, waktu dan sampel penelitian. Variabel kapasitas individu ditambahkan guna merekonsiliasi hasil penelitian sebelumnya
Universitas Sumatera Utara
yang tidak konsisten. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor, dimana setiap indikator dari keempat variabel menjadi variabel penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di SKPD Kabupaten Langkat dengan sampel penelitian pegawai yang terlibat dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran pada SKPD Kabupaten Langkat.
Universitas Sumatera Utara
