BAB I PENDAHULUAN. suatu kebutuhan untuk melakukan hubungan dengan negara lain baik dalam

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang berdaulat, maka sudah merupakan suatu kebutuhan untuk melakukan hubungan dengan negara lain baik dalam hubungan

bilateral,

multilateral

maupun

dengan

organisasi-organisasi

internasional. Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang sejak 28 Juni 2011 2 telah berganti nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam namun umumnya orang masih mengenalinya sebagai Organisasi Konferensi Islam karena itu penulis memilih untuk tetap menuliskannya Organisasi Konferensi Islam (OKI). OKI merupakan sebuah organisasi internasional yang pembentukannya dilatarbelakangi oleh isu agama yakni protes terhadap dibakarnya Masjid Al-Aqsa di Al Quds (Yerusalem) pada 21 Agustus 1969. Hal ini kemudian mendorong negara-negara Islam untuk menggalang kekuatan serta mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Maka dibentuklah

organisasi ini yang

juga

bertujuan untuk mempererat hubungan dan eksistensi negara-negara Islam di lingkup dunia internasional. Keanggotaan Indonesia di Organisasi Konferensi Islam adalah sesuatu yang unik. Meskipun telah terdaftar sebagai anggota OKI pada tahun 1969 dan disebut

2

www.oicoci.org/oicv2/topic/?t_id=5453&ref=2296&lan=en&x_key=28%20june%202011 diakses tanggal 25 November 2014

Universitas Sumatera Utara

sebagai salah satu dari negara pendiri OKI. Indonesia hingga saat ini belum menandatangai Piagam OKI sebagai salah satu syarat keanggotaannya. Namun Indonesia telah berpartisipasi langsung dalam kegiatan organisasi ini, sehingga Indonesia disebut sebagai partisipan aktif yang status, hak dan kewajibannya sama seperti negara anggota OKI lainnya. Dalam Piagam OKI pertama disebutkan bahwa organisasi ini beranggotakan negara-negara yang turut serta dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) I, dan atau yang berpartisipasi dalam KTM (Konferensi Tingkat Menteri) di Jeddah (Maret 1970), Karaci (Desember 1970) serta yang menandatangi dan mengesahkan Piagam OKI. Negara-negara Islam yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat menjadi anggota jika mengajukan lamaran dan disetujui oleh sedikitnya dua pertiga anggota lainnya pada KTM pertama setelah lamaran itu diajukan. Panitia persiapan KTT I mengartikan Negara Islam adalah negara yang secara konstitusional Islam atau mayoritas penduduknya Islam. 3 Bagaimana kemudian Indonesia tergolong sebagai negara pendiri Organisasi Konferensi Islam ? Dalam ketentuan Pasal VIII sebelum perubahan 4 terdapat tiga kategori cara mendapatkan keanggotaaan secara otomatis, dalam hal ini Indonesia memenuhi poin ke-2 yang menyatakan semua negara yang berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri negara-negara Islam di Jeddah, Arab Saudi (23-25 Maret 1970), dan di Karachi, Pakistan (26-26

3

4

Mutammimul Ula, Indonesia dan Organisasi Konferensi Islam (OKI), 2009. Pustaka Inovasi. Jakarta hal 94 Ibid hal 53


Desember 1970) dikategorikan sebagai negara pendiri OKI. Selain itu jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 207.176.162 jiwa 5 beragama Islam menjadi faktor lain keistimewaan keanggotaan Indonesia sebagai negara anggota OKI. Indonesia pertama sekali mengirim delegasi yang diketuai oleh Adam Malik pada KTT III di Jeddah, Saudi Arabia (1972) yang diberi perintah untuk meningkatkan kerjasama antar anggota OKI berdasarkan kerjasama yang setara dan Piagam PBB. Keanggotaan Indonesia ini dengan syarat “only involve in loose and non-binding way without involving Islamic sentiments.” Disebut partisipan aktif yang status hak dan kewajibannya sama seperti Negara-negara anggota lainnya. 6 Delegasi ini menjadi tolak ukur langkah awal

Indonesia untuk

berpartisipasi dalam kegiatan OKI berikutnya. Dengan bergabung dengan OKI maka Indonesia dapat melaksanakan fungsi dalam menjaga perdamaian dunia, memperkuat kesetiakawanan dan menjalin kerjasama di berbagai bidang dengan negara-negara anggota OKI lainnya serta sebagai wadah untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan Indonesia dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Keanggotaan Indonesia di OKI memiliki peranan yang krusial, hal ini dibuktikan dengan kinerja Indonesia sebagai pihak yang berperan aktif dalam agenda-agenda OKI bahkan menjadi tuan rumah penyelenggara Konferensi Internasional. Pada tanggal 2-3 Juni 2014, Indonesia dipilih menjadi tuan rumah

5

6

Badan Pusat Statistik sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321 diakses tanggal 25 November 2014 Mutammimul Ula, Opcit hal 95


penyelenggara

Konferensi

Internasional

Wisata

Syariah

“The

Internasional Forum on Islamic Tourism (OIFIT 2014)” dengan tema

1st

OIC

“Islamic

Tourism, The Prospects and Challenges”. Konferensi Internasional tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri maupun Kepala Negara perwakilan dari setiap negara-negara anggota OKI. Konferensi Internasional tersebut membahas hal-hal yang terkait untuk mendukung dilaksanakannya Pariwisata Syariah. Konferensi internasional wisata syariah merupakan yang pertama kali digelar di dunia. Ini sebagai tindaklanjut dari pertemuan para Menteri Pariwisata negara anggota OKI di Banjul, Gambia tanggal 6 Desember 2013. Pertemuan tersebut menggagas suatu forum yang akan membahas terkait pengembangan Wisata Syariah di antara negara anggota OKI. 7 Forum ini diharapkan memacu industri wisata syariah. Berdasarkan konteks ekonomi global secara umum, industri pariwisata telah menjadi salah satu industri paling dinamis. Sementara itu, fakta juga menunjukkan pariwisata berbasis syariah merupakan bagian penting dari kecenderungan ini. Mengutip pernyataan dalam pidato dari Mochtar Kusumaatmadja dalam acara The Role of Tourism in Preserving Nature and Cultural Heritage di Swiss tahun 1994 sebagai berikut ; “The tourism industry is unique as an export-earner because only in this industry does the customer come to the place where the product is manufactured; only in this industry does the customer interact socially and culturally with the producers of that product (as seen in the guest-host

7

http://bisnis.com/indonesia-jadi-tuan-rumah-oifit-2014.htm diakses tanggal 30 Mei 2014


relationship); and furthermore, the product produced is in fact an intangible one-the tourist experience itself”. 8 Pengembangan pariwisata syariah telah menjadi agenda OKI dan muncul sebagai salah satu tema penting untuk mencapai pembangunan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, kita menyadari betapa pentingnya potensi ini untuk dikelola dan dikembangkan sebaik-baiknya oleh negara-negara anggota OKI. Yang diperlukan adalah pengembangan konsep pariwisata syariah secara terpadu yang mencakup antar negara. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pengembangan destinasi pariwisata tetapi juga pengembangan seluruh faktor pendukungnya yang menyangkut banyak sekali kegiatan turunannya. 9 Konferensi Internasional “The 1st OIC Internasional Forum on Islamic Tourism (OIFIT 2014)” tersebut menghasilkan 13 rekomendasi terkait pengembangan Pariwisata Syariah salah satunya rekomendasi pembebasan visa bagi negara-negara anggota OKI. Pariwisata Syariah adalah konsep yang akan dilaksanakan untuk pengembangan pariwisata dimana sarana pendukung pariwisata tersebut haruslah bernilai syariah, sesuai dengan tata aturan syariat Islam. Seperti hotel, restoran dan prasarana pendukung destinasi wisata yang berlandaskan nilai islami. Hasil Konferensi Internasional tersebut harus ditaati Indonesia karena keanggotaannya di OKI, karena Organisasi Konferensi Islam termasuk kategori organisasi internasional yang merupakan salah satu subjek 8

Swiss-Indonesian Forum on Culture and International Tourism, The Role of Tourism in Preserving Nature and Cultural Heritage, 1995.Published by The Swiss National Tourist Office (SNTO).Zurich hal 32

9

wapres.go.id/index/preview/berita/24329 diakses tanggal 30 Oktober 2014. Disampaikan oleh Wakil Presiden RI Boediono pada Pidato Sambutan acara pembukaan The 1st OIC International Forum on Islamic Tourism 2014, tanggal 2 Juni 2014 di Jakarta


Hukum Internasional. Maka aturan yang telah disepakati dan telah disahkan olehnya kemudian mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi negara-negara anggotanya. Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu

rekomendasi OIFIT

tersebut yaitu pemberlakuan bebas visa bagi negara-negara anggota OKI. Hal ini dianggap penting untuk mempermudah akses dan mendukung program Pariwisata Syariah tersebut. Saat ini dunia Internasional menyadari bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang keluar-masuk suatu negara selain akan menimbulkan dampak positif yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, juga menimbulkan dampak negatif terhadap pola kehidupan dan tatanan sosial budaya yang diyakini akan mempengaruhi ketahanan nasional suatu negara secara makro. 10 Maka rekomendasi pembebasan visa ini akan dikaji dalam lingkup kajian Hukum Internasional karena Organisasi Konferensi Islam merupakan subjek Hukum Internasional, maupun keterkaitannya dengan Hukum Diplomatik dan Hukum Keimigrasian khususnya di Indonesia. Karena itu penulis memilih judul “Pemberlakuan Bebas Visa bagi negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam ditinjau dari Hukum Internasional” untuk diteliti dengan metode hukum normatif. Sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang akan bermanfaat dan dapat menjadi pertimbangan yang akan digunakan oleh stake-holder terkait untuk menentukan langkah terhadap kebijakan pemberlakuan bebas visa ini.

10

Disampaikan dalam sambutan Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra sebagai Menkumham RI dalam buku Iman Santoso, Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional. 2004.UIPress.Jakarta


B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas serta sesuai dengan judul penelitian ini, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah

sejarah pengaturan tentang visa di dalam lingkup

Internasional dan regulasinya di Indonesia ? 2. Bagaimanakah kedudukan Organisasi Internasional sebagai Subjek Hukum di dalam Hukum Internasional dan keanggotaan Indonesia di Organisasi Konferensi Islam ? 3. Bagaimanakah urgensi pemberlakuan bebas visa bagi Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam dan dampaknya bagi Indonesia ? C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah : 1. Untuk mengetahui sejarah penggunan dan

regulasi Visa dalam

lingkup internasional dan regulasinya dalam Hukum Keimigrasian di Indonesia. 2. Untuk mengetahui kedudukan Organisasi Konferensi Islam sebagai subjek Hukum Internasional dan bagaimana peran keanggotaan Indonesia di Organisasi Konferensi Islam.


3. Untuk mengetahui kelanjutan pemberlakuan Bebas Visa bagi negaranegara

anggota

Organisasi

Konferensi

Islam,

secara

khusus

dampaknya bagi negara Indonesia. Selain tujuan daripada penelitian ini, perlu pula diketahui bersama bahwa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian. ini adalah sebagai berikut : 1.Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, ilmu hukum pada khususnya pada bidang hukum Internasional. Merupakan penelitian dalam bidang Hukum Internasional karena hukum internasional lazimnya diartikan sebagai Hukum Internasional Publik yang mengatur hubungan antar negara atau antara negara dengan organisasi internasional. 11 Selain itu hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu literatur bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai kebijakan diterapkannya Bebas Visa bagi negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan keanggotaan Indonesia di dalamnya. 2. Secara Praktis

11

Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki, SH,MS,LL.M, Penelitian Hukum. 2010. Kencana.Jakarta hal 166


Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 12 Bagi pemerintah, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam pengimplementasian kebijakan bebas visa yang menjadi salah satu faktor pendukung program Pariwisata Syariah yang sedang dikembangkan oleh Indonesia. Maupun menjadi acuan bagi stake holder yang berhubungan dengan pelaksanaan bebas visa ini terutama di bidang keimigrasian dan bidang pariwisata. Sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang berdampak langsung maupun tidak langsung

untuk

Indonesia maupun Warga Negara Indonesia nantinya

terhadap kebijakan ini . D. Manfaat Penulisan

Penulisan penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain itu sebagaimana

telah

dijabarkan pada tujuan penelitian diatas, harapan penulis terhadap hasil penelitian ini yakni dapat bermanfaat bagi pihak akademis maupun non-akademis untuk memenuhi keingintahuannya terhadap kebijakan pemberlakuan bebas visa bagi negara-negara anggota OKI. Sehingga membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kebijakan ini.

12

Ibid hal 35


E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaaan tersebut mencakup 13 : 1. Penelitian terhadap asas-asas hukum 2. Penelitian terhadap sistematik hukum 3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. 4. Perbandingan hukum 5. Sejarah hukum Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup : 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari : a. Norma (dasar) atau kaiddah disarm yaitu Pembukaan UUD 1945 b. Peraturan dasar, Batangtubuh UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR c. Peraturan Perundang-undangan : UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah. d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat e. Yurispudensi f. Traktat 13

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H, M.A. & Sri Mamudji, S.H, M.L.L. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.2010. Rajawali Pers.Jakarta hal 13


g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. 1. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, 2. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya kamus, ensiklopedia. 14 Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum, sebagai berikut : 1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaaan siap terbuat (ready-made). 2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu. 3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. 15 Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah. 16 Dengan menggunakan analisa

14

Ibid hal 13

15

Ibid hal 24

16

Ibid hal 1


kualitatif yakni suatu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang kemudian dihubungkan

dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-

kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga kemudian diuraikan secara terperinci dengan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. 17 F. Keaslian Penulisan

Penelitian ini adalah karya tulis asli penulis, merupakan pemahaman penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum USU, terutama saat berkuliah di jurusan Hukum Internasional. Penelitian ini merupakan topik permasalahan yang diperoleh penulis ketika membaca literatur maupun enewspaper yang kemudian diperoleh poin penting yang dirasa patut di angkat menjadi sebuah penelitian. Karya ini belum pernah di tulis sebelumnya. Penulis telah melakukan uji bersih di perpustakaan Fakultas Hukum, keaslian penulisan ini ditunjukkan dengan adanya penegasan dari pihak administrasi bagian/jurusan Hukum Internasional dan dari pihak perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Setelah melakukan pencarian untuk keaslian topik penelitian ini, penulis menemukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, namun membahas topik yang berbeda. Yang telah diteliti pada tahun 1993 oleh mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul “Masalah keanggotaan Indonesia di Organisasi Konferensi Islam (OKI)“ sebagai thesis-nya. Oleh karena itu penulis

17

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2004. Radja Persada.Jakarta hal 45

Grasindo


menjamin keaslian dari penelitian ini yang berjudul “Pemberlakuan Bebas Visa bagi negara-negara anggota OKI ditinjau dari Hukum Internasional” merupakan karya asli dari penulis. G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat 5 Bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : Bab I :

PENDAHULUAN Terdiri dari pendahuluan yang menjabarkan secara ringkas topik-topik utama

dalam

skripsi

ini

meliputi

latar

belakang

lahirnya

Organisasi Konferensi Islam dan keanggotaan Indonesia,

fungsi

keanggotaan Indonesia di OKI, serta OKI sebagai subjek hukum internasional,

yang

mana

telah

menyelenggarakan

forum

internasional tentang pariwisata yang menghasilkan kebijakan pemberlakuan

bebas

visa

bagi

negara

anggota

OKI

dan

korelasinya dengan kerangka kerja OKI di tahun 2008-2018 yang berhubungan juga dengan pengembangan pariwisata di Indonesia yang kemudian menjadikan alasan dalam pemilihan judul, diikuti dengan perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, keaslian penulisan dan yang terakhir

tentang

sistematika penulisan dalam penelitian ini.


Bab II :

TINJAUAN UMUM TENTANG VISA Dalam Bab ini membahas singkat etimologinya

mengenai pengertian visa dari

dan sejarah awal penggunaan visa dalam lingkup

Internasional yang berhubungan langsung dengan ilmu hubungan internasional, diplomasi dan keimigrasian. Kemudian membahas prosedur untuk

memperoleh visa secara umum dalam lingkup

internasional, jenis dan

jangka

waktu

visa

yang

umumnya

dipergunakan dalam lalu-lintas Internasional serta

tentang

pengaturan visa di Indonesia yang diatur di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Indonesia dan Peraturan Dirjen Imigrasi Indonesia nomor : F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang bentuk, ukuran, redaksi, jenis dan indeks, serta peneraan visa. Bab III :

TINJAUAN

HUKUM

ORGANISASI

INTERNASIONAL

INTERNASIONAL

DAN

TERHADAP ORGANISASI

KONFERENSI ISLAM (OKI) Bab ini akan menjabarkan pengertian serta ruang lingkup dari Organisasi Internasional menurut Hukum Internasional. Serta melihat sebuah Organisasi Internasional sebagai Subjek Hukum Internasional, yang

mempunyai

wewenang

untuk

membuat

regulasi

yang

mempengaruhi dinamika jalannya pelaksanaan hukum internasional itu. Dalam bab ini juga membahas mengenai sejarah lahirnya Organisasi Konferensi Islam dan keanggotaan Indonesia di dalam


organisasi ini. Serta memaparkan bagaimana hubungan diplomasi Indonesia dengan negara-negara

yang

merupakan

anggota

OKI

tersebut. Bab IV: PEMBERLAKUAN BEBAS VISA BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI) Pada Bab ini, akan dijelaskan dasar hukum maupun hal apakah yang kemudian melatar belakangi dibuatnya regulasi mengenai bebas visa bagi negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam tersebut. Bagaimana tinjauan hukum internasional, khususnya dalam bidang hukum diplomatik mengenai kebijakan ini. Serta membahas dampak dari pemberlakuan bebas visa ini secara khusus bagi Indonesia. Bab V :

PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil analisa penulis dalam menganalisis rumusan masalah serta pemaparan dari masing-masing Bab sebelumnya.


BAB I PENDAHULUAN. suatu kebutuhan untuk melakukan hubungan dengan negara lain baik dalam

Recommend Documents