BAB I PENDAHULUAN
Bab awal ini membahas tentang latar belakang permasalahan mengenai implementasi kebijakan kepala sekolah mengenai adanya pelanggaran tata tertib di ruang lingkup SMP Negeri 1 Cerme yang berupa pelanggaran kedisiplinan siswa tentang penyalahgunaan HP dan Motor. Pada sub bab selanjutnya pun akan dibahas pula mengenai fokus penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dan adanya penegasan istilah yang berfungsi untuk memperjelas istilah-istilah pada permasalahan yang ada. A. Latar Belakang Masalah Pendidikan pada hakekatnya adalah sebagai usaha menyiapkan anak didik untuk menghadapi lingkungan hidup yang senantiasa mengalami perubahan. Pendidikan pada dasarnya juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan pribadi dalam masyarakat. Pendidikan merupakan usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah. Darsono (dalam Sudarma dan Sakdiyah: 2007) menyatakan salah satu prinsip dalam melaksanakan pendidikan adalah individu secara aktif mengambil bagian dalam kegiatan pendidikan yang dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan, pertama-pertama harus ada dorongan untuk melaksanakan kegiatan itu Salah satu faktor penunjang keberhasilan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah guru. Tugas guru bukan hanya sebagai pengajar tapi
1
sebagai pendidik, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut Nawawi (dalam Mudasir, 2011: 159) selain mendidik dan mengajar guru juga bertanggung jawab terhadap anak didiknya untuk dapat membuat aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk menjadi anggota masyarakat sebagai orang dewasa. Selaras dengan pendapat di atas Rosmali (2005) menyatakan tugas guru di sekolah bukan hanya memberikan pelajaran pada anak didiknya tapi juga guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Dewasa ini banyak sekali siswa sekolah yang terlibat dalam kenakalan remaja, pergaulan bebas, penggunaan narkoba, tawuran antar sekolah serta penggunaan etika yang salah dan tidak santun dalam kehidupan. Hal itu tentunya bukan hanya merupakan tanggung jawab guru di sekolah saja melaiankan tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Salah satu upaya penyimpangan kelakuan remaja di sekolah adalah dengan dibuatnya tata tertib sekolah dengan harapan siswa dibiasakan melaksanakan kehidupan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakatnya. UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan fungsi pendidikan adalah: “Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupanbangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Hal itu juga dipertegas dalam PP no. 19 tahun 2005 pasal 52 (g) yang menyatakan:
2
“Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: “… g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; …” Berawal dari dasar tersebut maka diterbitkan buku pedoman tatakrama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah bagi SLTP oleh Departemen Pendidikan Nasional (Dirjendikdasmen: 2002). Oleh karena itu, perlu adanya sebuah kebijakan mengenai peraturan sekolah mengenai tata tertib sekolah. Tata tertib tersebut dimaksudkan agar dalam melakukan kegiatan belajar mengajar akan lebih kondusif dan tertib apabila semua komponen di dalam sekolah turut serta berperan aktif dalam menjaga situasi dan kondisi lingkungan sekolah. Tata tertib sekolah merupakan salah satu bentuk aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota sekolah khususnya siswa, sebagai satu perwujudan kehidupan yang sadar akan hukum dan aturan. Tata tertib sekolah adalah rambu-rambu kehidupan bagi siswa dalam melaksanakan kehidupan dalam masyarakat sekolah. Menurut Pribadi (2007: 95) sebaiknya dalam pembuatan tata tertib sekolah siswa dilibatkan dalam penyusunannya. Hal itu dimaksudkan untuk membuat siswa merasa ikut bertanggung jawab atas terlaksananya tata tertib sekolah dengan baik. Pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan kepada para siswa mengenai tata tertib sekolah merupakan bagian integral dari upaya pembinaan kesadaran hukum atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Pembinaan terhadap tata tertib sekolah merupakan salah satu bentuk kegiatan kepada seluruh komponen yang ada di sekolah baik itu kepala sekolah, dewan guru, karyawan
3
maupun khususnya kepada para siswa di sekolah dalam rangka pembinaan generasi muda dan pembentukan manusia disiplin dan terdidik. Dalam pedoman tatakrama dan tata tertib menjelaskan bahwa disiplin merupakan suatu sikap konsisten dalam melakukan sesuatu (Dirjendikdasmen, 2002: 7). Tujuan disiplin adalah bukan untuk melarang kebebasan atau mengadakan penekanan, melainkan memberikan kebebasan dalam batas kemampuannya untuk ia kelola (Semiawan, 2009: 92). Peraturan sekolah dibuat agar siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengontrol diri dan bertanggungjawab serta berperilaku sesuai dengan tuntutan lingkungan sekolah. Disiplin sekolah dianggap sebagai sarana agar proses belajar dapat berjalan efektif, karena tujuan disiplin di sekolah adalah efektifitas proses belajar mengajar, maka perilaku yang tidak mendukung proses belajar mengajar dianggap masalah disiplin. Dalam perjalanan proses belajar mengajar diperlukan adanya tata tertib siswa di sekolah untuk menunjang peningkatan prestasi belajar sebab, tidak semua siswa mau serta patuh untuk mentaati peraturan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan. Hal lain yang menjadi masalah dalam mempengaruhi prestasi belajar dalam hal ini merupakan sikap belajar siswa adalah kedisiplinan siswa dalam mentaati tata tertib sekolah seperti usur disiplin yaitu: 1) Mengikuti dan menaati peraturan, nilai dan hukum yang berlaku; 2)
Pengikutan
dan
ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut, tekanan, paksaan dan dorongan dari luar dirinya; 3) Sebagai alat
4
pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan; 4) Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku, dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan dan memperbaiki tingkah laku; 5) Peraturan-peraturaan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku (Tu’u, 2004: 33). SMP Negeri 1 Cerme merupakan salah satu sekolah favorit di kabupaten Gresik khusunya di wilayah kecamatan Cerme. Hal itu terbukti dengan banyaknya siswa yang mendaftar tiap awal tahun pelajaran baru. Dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat maka, SMP ini telah memiliki berbagai aturan dan tata tertib sekolah yang telah disepakati bersama dengan seluruh komponen sekolah dan juga stakeholders dalam hal ini wali murid. Namun, kesepakatan yang ada sering kali tidak di sepakati seperti tujuan semula, misalnya dalam tata tertib sekolah siswa dilarang membawa sepeda motor dan handphone akan tetapi siswa masih banyak yang membawa sepeda motor dan handphone ke sekolah, hal itu menunjukkan bahwa tata tertib sekolah tidak lagi menjadi acuan untuk membuat disiplin para siswa tetapi tata tertib sekolah dibuat untuk dilanggar bagi siswa. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata tertib di sekolah mempunyai keberadaan yang sangat penting yang berhubungan dengan pembelajaran dan hasil belajar siswa sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan
5
Kepala Sekolah Tentang Pelanggaran Tata Tertib Siswa di SMP Negeri 1 Cerme Gresik”. B. Fokus Penelitian Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus dalam penelitian ini dapat dikemukaan sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah tentang pelanggaran tata tertib siswa di SMPN 1 Cerme Gresik? 2. Faktor-faktor apakah
yang menjadi
pendukung dan penghambat
Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah tentang pelanggran tata tertib siswa di SMPN 1 Cerme Gresik? 3. Bagaimana solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan
implementasi
Kebijakan
Kepala
Sekolah
tentang
pelanggaran tata tertib siswa di SMPN 1 Cerme Gresik? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan fokus permasalahan yang ditetapkan, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah tentang pelanggran tata tertib Siswa di SMPN 1 Cerme Gresik. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah tentang pelanggraan tata tertib siswa di SMPN 1 Cerme Gresik. 3. Menganalisis solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan kepala Sekolah tentang pelanggran tata tertib siswa di SMP N 1 Cerme Gresik.
6
D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah tentang Tata Tertib Siswa di SMPN 1 Cerme Gresik, diharapkan memberikan sejumlah manfaat, antara lain: Secara teoritis: 1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan, khususnya mengenai keberadaan Implementasi Kebijakan yang dilakukan di lembaga pendidikan terhadap tata tertib yang diterapkan di lembaga tersebut. 2. Dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang berminat menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancah penelitian yang berbeda dan dengan sampel penelitian yang lebih banyak. Secara praktis: 1. Bagi Peneliti: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah tentang tata tertib siswa di SMPN 1 Cerme Gresik 2. Bagi Sekolah: Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi SMP Negeri 1 Cerme Gresik untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam menerapkan kebijakan berkaitan dengan tata tertib siswa, serta dapat memberikan kontribusi sekaligus solusi bagi adanya hambatan dan tantangan tersebut. 3. Bagi Instansi terkait: penelitian ini daharapkan dapat memeberikan banyak perubahan sekaligus masukan positif bagi sekolah-sekolah lain yang memiliki permasalahan sejenis.
7
E. Batasan Masalah SMP Negeri 1 Cerme memiliki berbagai macam tata tertib untuk siswa, yang terbagi dalam wilayah-wilayah tertentu. Dimana tiap wilayah terdiri dari berbagai macam bentuk poin pelanggran yang telah diatur sedemikian jelas beserta sanksi yang telah disepakati bersama. Untuk lebih jelasnya, batasan masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:
Tata tertib siswa SMPN 1 Cerme
Kerajianan
7 Poin pelanggaran beserta sanksi
Kerapian
16 poin pelanngaran besta sanksi
Sikap dan perilaku
25 poin pelanggran beserta sanksi
masalah krusial Poin 17 dan 4
Bagan 1. Jenis Tata tertib siswa SMP Negeri 1 Cerme Penelitian ini membahas mengenai tata tertib sekolah yang terdiri dari. kerajinan, kerapian, dan sikap dan perilaku. Dimana masalah paling krusial dalam penelitian ini berada pada wilayah sikap dan perilaku bagi sisiwa. Dalam wilayah kerajinan dan kerapian telah diintegrasi ke dalam poin-poin pelanggaran begitu pula sikap dan perilaku. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah bentuk pelanggaran berupa sikap dan perilaku sisiwa yaitu: 1) Membawa kendaraan bermotor pada jam sekolah (poin 2, 17); 2) Membawa handphone ke sekolah (poin 4). F. Penegasan Istilah Ada beberapa istilah yang memerlukan penegasan sehingga dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak, istilah-istilah tersebut adalah:
8
1. Implementasi Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap (Hamalik, 2009: 237). Selain itu menurut Ripley dan Franklin bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output) (Winarno, 2012: 148). Jadi implementasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan serta merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Kebijakan Kebijakan adalah keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor diluar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang tertentu bagi seluruh warga masyarakat (Barnawi dan Munadi, 2011: 19). Sedangkan Friendrich (dalam Winarno, 2012: 20-21), mengartikan kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang disusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk
9
mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. 3. Tata Tertib Siswa Tata tertib siswa merupakan aturan dan pegangan seluruh warga sekolah terutama siswa dalam menciptakan iklim dan kultur sekolah yang mendukung terbentuknya kepribadian dan pengembangan potensi siswa dalam proses pembelajaran agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan: membentuk akhlak mulia dan budi pekerti luhur serta meningkatkan prestasi belajar siswa (Dikdasmen, 2002: 13). Selaras dengan pernyatan diatas, Schaefer (1996: 3) menyatakan tata tertib sama halnya dengan kedisiplinan/disiplin yang diartikan secara luas yaitu yang mencakup setiap pengajaran, bimbingan, atau dorongan yang dilakukan oleh orang dewasa, tujuannya menolong anak-anak belajar untuk hidup sebagai makhluk sosial, dan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan mereka yang seoptimalnya. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tata tertib sepadan dengan disiplin di sekolah yang berarti sebuah aturan yang dibuat agar anak menjadi tertib/disiplin sehingga harapan agar anak dapat berakhlak mulia dan hidup bersosialisasi dangan baik sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungannya dapat tercapai.
10
