BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah
Pembangunan adalah karya terstruktur yang mempunyai implikasi luas terhadap kualitas hidup manusia. Hal ini karena konstruksi pembangunan terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia. Analogi ini menyiratkan bahwa karya terstruktur yang dilakukan melalui pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan selama ini, ternyata telah mengantarkan bangsa Indonesia memasuki milenium ketiga dengan berbagai konsekuensinya. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, juga mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Terdapat indikasi bahwa selama empat tahun belakangan ini, Indonesia ternyata berhasil menata dan meningkatkan kualitas hidup rakyat setahap lebih maju dari tatanan kehidupan yang diwarisi menjelang akhir melienium yang lalu.
Seiring dengan kemajuan di bidang kesejahteraan sosial yang dicapai dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini, disadari pula bahwa keberhasilan bangsa Indonesia ternyata masih diwarnai aneka permasalahan sosial yang belum terselesaikan. Memasuki tahun 2005, bangsa Indonesia masih tetap dihadapkan pada
permasalahan, baik masalah yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial. yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pembangunan kesejahteraan sosial.
Dwi Heru Sukoco (1991) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhankebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan,penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap
individu-individu,
kelompok-kelompok,
komunitas-komunitas,
dan
kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.
Pendapat lain tentang kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander dalam Dwi Heru Sukoco(1991) bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang
memungkinkan
mereka
mengembangkan
segenap
kemampuan
dan
meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.
Definisi diatas menunjukkan konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem yang berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial. Tujuan sistem adalah untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti tingkat kebutuhan pokok dan juga relasi-relasi sosial dengan lingkungannya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan kemampuan individu baik dalam memecahkan masalah maupun dalam memenuhi kebutuhannya, untuk itu pengertian kesejahteraan sosial adalah suatu aktifitas yang terorganisasi yang ditujukan untuk membantu tercapainya suatu penyesuaian timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya. Pekerjaan sosial sendiri berada diposisi sebagai profesi yang bertugas menyelenggarakan serta membantu
manusia
menggunakan
program-program/pelayanan-pelayanan
kesejahteraan sosial.
Strategi
pembangunan
di
Indonesia adalah
peningkatan
pemerataan
pembngunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama dipedesaan. Pembangunan desa merupakan sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanaan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik . diketahui bahwa hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal dipedesaan. Dengan jumlah penduduk yang dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan asset melalui alokasi dana desa (ADD) berdasarkan perda pasal 211 ayat 5 pengelolaan keuangan desa tentang anggaran desa dan lembaga desa dilakukan oleh kepala desa
tentang anggaran dan pendapatan
serta belanja daerah, ini
diharapkan kesejahteraan dan pembangunan didesa dapat menjadi kenyataan . apabila alokaisi dana desa diaktifkan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyrakat desa. maka pembangunan pedesaan sebagai sasaran pembangunan, guna untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.
Alokasi dana desa (ADD) akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya
pemberdayaan pemerintah desa
dan masyarakat desa.
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyrakat desa agar mampu melaksanakan pembangunan desanya.
Merealisasikan tujuan pembangunan tersebut, maka segenap potensi alam harus digali, dikembanagkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya maka pengetahuan dan keterampilannya, harus ditingkatkan sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi sistem secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.Ekonomi Daerah seperti yang telah rencanakan oleh pemerintah di terapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan didesa.
Otonomi Desa secar umum memiliki arti bahwa desa mampu berinisiatif dan berkreatifitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri menumbuhkan kinerja masyarakat dalam pembangunan. sehingga desa memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksansakan pembangunan, karena tidak lagi terbebani program – program
pembangunan pemerintah kabupaten/ kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Desa dalam undang –undang Nomor 32 tahun 2004 memiliki arti bahwa:
“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang adalah pemerintah desa untuk mengatur dan mngurus kepentingan masyarkat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemrintahan Negara kesatuan republik Indonesia”
Keikutsertaan masyarakat desa dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak muncul dengan sendirinya. kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri. dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan , pelakssanaan tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat dan tidak hanya diserap oleh pihak-pihak tertentu.
Pemberdayaan masyarakat desa adalah peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya. pemberdayaan sendiri merupakan suatu proses
yang berjalan terus-menerus.pemberdayaan masyarakat
antara lain dilakukan melalui kinerja masyarakat. Menurut Widjaja (2002:76) kinerja masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain.keberhasilan otonomi didesa disatu pihak membutuhkan kinerja masyarakat yang tinggi, di lain pihak, proses otonomi dapat memeberikan
kesempatan dalam menempatkan kekuatan dan sumber daya menjadi lebih dekat, dan lebih jelas, sehingga mudah diatur
oleh pemerintahan desa. dalam
lingkungan
dimana budaya masyarakat sangat rendah, otonomi dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan kesempatan yang bersifat rutin dan teratur bagi interaksi masyarakat.
Semakin melembaganya kinerja masyarakat desa dalam pembangunan akan bermuara pada swakelola desa secara mandiri. meskipun, sekedar menempatkan kemampuan masyarakat
desa untuk membiayai pembangunan. dalam
konteks
pembangunan desa secara mandiri atau keswadayaan mengandung arti yang lebih luas daripada sekedar perimbangan tanggung jawab pembiayaan pembangunan.
Memberdayakan masyarakat desa, selain dilakukan reorientasi peran pemerintah pusat, juga secara sistematis dan konsisten melakukan penyadaran terhadap mesyarakat desa melalui isu-isu lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Upaya yang dilakukan lebih berifat partisipatoris sehingga mampu membutuhkan kemampuan masyarakat lokal. stategis lain adalah melakukan tekanan secara politik terhadap institusi-institusi lokal seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif khususnya yang menyangkut fungsional kinerja mereka. tekanan ini dilaakukan untuk, mendorong perbaikan pada kinerja institusi – institusi formal tersebut untuk merespon, merencanakan, dan melaksanakan aspirasi yang berkembang dikalangan masyarakat .
Aparatur pemerintah harus mampu bekerja secara optimal dalam menyikapi perubahan tatanan ynag ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang prima, pemberdayaan, peningkatan produktivitas dan kapasitas masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat memberikan konsekuensi untuk melaksanakan pelayanan secara professional kepada maysakat, sebab telah terjadi pergeseran paradigma pembangunan
dimana aparatur pemerintah sebagai
agen
yang akan lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam
proses pembangunan.Upaya pemerintah yang dilakukan selama ini tampaknya belum begitu memuaskan banyak pihak , misalnya dalam pemenuhan kebutuhan dan hal – hal yang terkait dengan
sarana
dan prasarana diberbagai daerah di Indonesia
termasuk juga di desa .
Sejak tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan
Infrastruktur
Sosial
Ekonomi
Wilayah
(PISEW)
untuk
mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) sejak 2008 juga dilakukan pada desa-desa tertinggal. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan Program Pengembangan Infrastruktur
Sosial
Ekonomi
Wilayah
(PISEW),
kemiskinan diharapkan dapat efektif dan efisien.
cakupan
penanggulangan
Pemerintah mencanangkan proses pemberdayaan dalam program PISEW dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PISEW yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian targettarget MDGs tersebut. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, PISEW sebagai salah satu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana Pengaruh Program PISEW terhadap Kesejahteraan Masyarakat di salah satu tempat di Indonesia. Penelitian tersebut akan dititikberatkan pada sampai sejauhmana dampak program tersebut, sebab masyarakat dalam program ini bukan lagi sebagai obyek penanggulangan kemiskinan, sebaliknya harus menjadi subyek upaya penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Dampak Sosial Ekonomi Program Pengembangan Kehidupan
Infrastruktur
Ekonomi
Wilayah
(PISEW)
Dalam
Masyarakat Desa Stabat Baru Kecamatan Wampu, Kabupaten
Langkat.
1.2.
Sosial
Rumusan Masalah
Dari deskripsi yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah proses penelitian guna menghindari pembahasan yang terlalu meluas diperlukan adanya perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana dampak Program PISEW terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Stabat Baru Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat?
1.3.
Tujuan Penelitian
1.
Untuk dapat mengetahui dan menganalisis dampak Program PISEW terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Stabat Baru Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat
2.
Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan Program PISEW terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Stabat Baru Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat.
1.4.
Kegunaan Penelitian
1.
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para peneliti lain dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut peran Program PISEW dalam
meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat Desa Stabat Baru Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat 2.
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai bahan acuan bagi pemerintah Desa dalam penetapan kebijakan untuk menigkatkan pembangunan Desa.
