BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan beberapa faktor yang menunjang seperti faktor modal, alam, dan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dari ketiga faktor tersebut, faktor tenaga kerja merupakan peranan yang tidak kalah pentingnya dibanding faktor penunjang lainnya. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang sangat besar, merupakan salah satu modal yang sangat penting.Mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan yang dilakukannya. Mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan yang dilakukannya. Pada dasarnya perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih dimanusiakan. Para tenaga kerja mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sosialnya, dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga pada giliriannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan karenanya dapat hidup layak sebagai manusia. Untuk mensukseskan perlindungan terhadap tenaga kerja itu memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan. Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga
kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah indonesia merdeka menimbulkan konsekwensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja. Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi dalam mencegah
terjadinya
kecelakaan
yang beraneka
ragam
bentuk
maupun
jenis
kecelakaannya. Sejalan dengan itu, perkembangan pembangunan yang dilaksanakan tersebut maka disusunlah UU No.14 tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi UU No.12 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Menurut Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, didalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Undang-undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari perencanaan,pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk tekhnis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksaannya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil pengawasan, sumber daya manusia Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang ada di masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama
dengan mitra sosial guna membantu pelaksanaan pengawasan norma Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar terjalan dengan baik. Pada dasarnya perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih dimanusiakan. Para tenaga kerja mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sosialnya, dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga pada giliriannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan karenanya dapat hidup layak sebagai manusia. Untuk mensukseskan perlindungan terhadap tenaga kerja itu memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia sangatlah kompleks, selain itu sistem ekonomi nasional yang dikuasai oleh keluarga atau yang dekat dengan sumbu kekuasaan, juga disebakan oleh rapuhnya fundamental ekonomi yang dibangun. Manakala rezim penguasa jatuh secara otomatis membawa akibat pada runtuhnya perekonomian dan PHK (pemutusan hubungan kerja) yang tidak mungkin dihindari. Disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalan pembangunan serta untuk melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan, oleh karena itu sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraannya. Sedangkan pengertian tenaga kerja dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaannya baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.1 Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970, dijelaskan bahwa dengan majunya industrialisasi, mekanisme, modernisasi, maka dalam kebanyakan hal berlangsung pulalah peningkatan intensitas kerja operasioanal para pekerja, mesin – mesin, alat – alat, pesawat – pesawat baru dan sebagainya serba pelik banyak dipakai sekarang ini, bahan – bahan tehnis baru banyak di olah dan dipergunakan, bahan – bahan yang mengandung racun. Maka dapatlah dipahami perlu adanya pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja yang maju dan tepat. Berdasarkan pra survey yang dilakukan bahwa ditempat Perusahaan textile PT. Pintex di Plumbon Kabupaten Cirebon ada beberapa kejanggalan atau permasalahan yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi para tenaga kerjanya, karena pada waktu bekerja para tenaga kerja tersebut menggunakan alat bantu mesin-mesin yang untuk memproses barang produksi yang seringkali terjadi adanya kecelakaan. Adapun kesehatan, kesejahteraan, dan penerimaan upah bagi tenaga kerja dalam perlu diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Maka para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum. Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas tersebut maka penulis kemudian menyusun
dalam
bentuk
skripsi
dengan
TINJAUAN
YURIDIS
TENTANG
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERUSAHAAN PT. PINTEX PLUMBON KABUPATEN CIREBON. B. Identifikasi Masalah Dalam masalah ini penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 1
Lalu Husni,Hukum ketenagakerjaan Indonesia,PT. Rajawali pers,Jakarta,2003, hlm 34
1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Pintex Kabupaten Cirebon? 2. Apakah yang menjadi hambatan dan upaya dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Pintex Kabupaten Cirebon C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di Perusahaan Tenun PT. Pintex Kabupaten Cirebon. 2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Pintex Kabupaten Cirebon. D. Kegunaan Penelitian Peneliti mengharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu: 1. Teoritis Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan pikiran bagi peningkatan tenaga kerja serta dapat dipergunakan sebagai bahan kajian untuk memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja. 2. Praktis Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, dan khususnya di Perusahaan untuk menemukan jalan keluar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya. E. Kerangka Pemikiran Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan, perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan kerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai soal disekitarnya dan pada
dirinya yang dapat menimpa atau mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjaannya. Perusahaan perlu menjaga keselamatan kerja terhadap karyawannya karena tujuan program keselamatan kerja diantaranya sebagai berikut : a. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. b.
Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja.
c.
Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien Persaingan
industri
yang
semakin
ketat
menuntut
perusahaan
untuk
mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi. Kualitas produk yang dihasilkan tidak terlepas dari peranan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki perusahaan. Faktor-faktor produksi dalam perusahaan seperti modal, mesin, dan material dapat bermanfaat apabila telah diolah oleh SDM. SDM sebagai tenaga kerja tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatannya sewaktu bekerja. Riset yang dilakukan badan dunia International Labour Organization (ILO) menghasilkan kesimpulan, setiap hari rata-rata 6.000 orang meninggal, setara dengan satu orang setiap 15 detik atau 2,2 juta orang per tahun akibat sakit atau kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Jumlah pria yang meninggal dua kali lebih banyak dibandingkan wanita, karena mereka lebih mungkin melakukan pekerjaan berbahaya. Secara keseluruhan kecelakaan di tempat kerja telah menewaskan 350.000 orang. Sisanya meninggal karena sakit yang diderita dalam pekerjaan seperti membongkar zat kimia beracun (ILO, 2003 dalam Suardi)2
2
http://www.geocities.com/reni_rosari/msdm/SESI11-KESEHATANKESELAMATAN september 2012
pada
tanggal
17
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat pekerja maupun pengusaha sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan dari dibuatnya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang benar-benar menjaga keselamatan dan kesehatan karyawannya dengan membuat aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan. Perlindungan tenaga kerja dari bahaya dan penyakit akibat kerja atau akibat dari lingkungan kerja sangat dibutuhkan oleh karyawan agar karyawan merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tenaga kerja yang sehat akan bekerja produktif, sehingga diharapkan produktivitas kerja karyawan meningkat yang dapat mendukung keberhasilan bisnis perusahaan dalam membangun dan membesarkan usahanya. Memperhatikan hal tersebut, maka program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan produktivitas kerja karyawan menjadi penting untuk dikaji, karena kedua faktor tersebut dapat memengaruhi produktivitas perusahaan dalam tujuannya mencapai visi dan misi perusahaan. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana PT. Pintex yang bergerak di bidang textile ini melindungi para pekerja dalam hal inikesehatan dan keselamatan kerja melihat bahwa cara kerja pabrik ini menggunakan mesin yang berskala cukup besar selanjutnya dikaji berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. F. Metode Penelitian Sebagai lazimnya dalam penulisan skipsi ini diperlukan data–data yang diambil dalam beberapa metode sebagai berikut:
1. Pendekatan Penelitian. Berkaitan dengan objek yang hendak diteliti, mencakup bidang yuridis normatif meliputi: Ketentetuan perundang - undangannya dibidang hukum ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Bidang empiris meliputi bagai mana pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Pintex Plumbon Kabupaten cirebon. 2. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah mengutamakan menggunakan metode deskriptif analisis, yang dalam operasionalnya ditempuh dengan pendekan yuridis normative dan pendekan yuridis empiris. 3. Sumber Data 1. Studi kepustakaan Dilakukan denan cara mempelajari, mengumpulkan dan mengutip pendapat para ahli hukum yang dapat dibaca dari literature, yurisprudensi, majalah, Koran yang kebetulan mememuat pelaksanaan perlindungan hukum Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PT Pintex Plumbon Kabupaten Cirebon. 2. Studi lapangan Dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung kepada objek penelitian. 3. Penumpulan Data metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian, agar data yang diperoleh lebih jelas. 4. Analisis Data Data yang telah terkumpul akan disusun secara deskriptif. Yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data – data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk
mendapatkan kebenaran, yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah. G. Lokasi Penelitian Dalam penulisan ini penulis melakukan
penelitian di PT. Pintex Plumbon
Kabupaten Cirebon. H. Sistemastika Pertangungjawaban Penulisan Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sitematika pnelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut : BAB I: PENDAHULUAN Pendahuluan berisi mengenai, latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan. BAB
II:
LANDASAN
TEORI
PELAKSANAAN
KESELAMATAN
DAN
KESEHATAN KERJA Tinjauan Pustaka yang didalamnya menguraikan tentang Pengertian Hukum Ketenagakerjaan, Tujuan Hukum Ketenagakerjaan, Sifat Hukum Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja, Kesehatan Kerja dan Keselamatan Kerja. BAB III: TINJAUAN TENTANG PT. PINTEX PLUMBON KABUPATEN. CIREBON Tinjauan Lapangan yang didalamnya menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang PT. Pintex Plumbon, Peraturan Ketenagakerjaan di PT. Pintex Plumbon Kabupaten Cirebon, dan Susunan Organisasi PT. Pintex Plumbon Kabupaten Cirebon.
BAB IV: PEMBAHASAN Hasil Penelitian dan Pembahasan yang didalamnya menguraikan tentang pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Pintex Plumbon dan Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Pintex Plumbon Kabupaten Cirebon. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN Merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
