BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Banjir merupakan suatu masalah yang rentan mengancam bagi kota-kota besar di Indonesia yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang jauh lebih pesat dibandingkan pertumbuhan penduduk masyarakat desa. Persoalan banjir seolah sudah menjadi tradisi tahunan yang wajib dirasakan apabila musim penghujan tiba seperti halnya banjir besar yang baru-baru ini terjadi di ibukota Jakarta. Banjir tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas, merusak badan-badan jalan dan prasarana lainnya akibat sering tergenang air, lebih jauh dapat menimbulkan kerugian materil bahkan korban jiwa apabila bencana banjir besar terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan banjir perkotaan ini, hal ini berbanding lurus dengan dana yang telah terkuras untuk masalah banjir ini, namun tetap saja belum berhasil mengatasi ancaman banjir tersebut. Hal ini akan semakin sulit diatasi dengan melihat kondisi buruknya infrastruktur penanganan banjir yang telah dibangun oleh pemerintah seperti misalnya saluran drainase, sehingga pembangunan demi pembangunan yang dilakukan dengan alasan penanganan banjir hanya menjadi rutinitas tanpa solusi. Kota medan, sebagai salah satu kota besar yang terdapat di Indonesia memiliki laju kecepatan perekonomian dan sosial yang tergolong pesat. Konsekuensinya daya dukung kota harus dapat mengimbangi hal tersebut dengan
1 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
pembangunan sarana dan prasarana baik di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Buruknya keadaan infrastruktur penanganan banjir salah satunya saluran saluran drainase kerap menimbulkan genangan bahkan banjir jika hujan turun terutama di lokasi-lokasi padat penduduk di Kota Medan. Saluran drainase merupakan salah satu faktor yang penting dalam tata ruang suatu kota, karena saluran drainase berperan dalam penanganan masalah banjir. Bertolak dari hal tersebut maka pembangunan yang bertujuan untuk perbaikan saluran drainase di Kota Medan menjadi salah satu hal penting yang menjadi perhatian pemerintah khususnya Pemerintah Kota Medan. Pembangunan dilaksanakan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju arah yang lebih baik yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai bentuk realisasi dari pembangunan nasional pembangunan Kota Medan memiliki dimensi yang luas, hal itu disebabkan kompleksnya tuntutan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan berupa
pembangunan
proyek-proyek
sarana,
prasarana
yang
berwujud
pembangunan saluran drainase, pembangunan jembatan, rehabilitasi jalan, pemukiman, pelabuhan, irigasi, kantor pemerintahan dan sebagainya. Dinas Bina Marga Kota Medan sebagai suatu Dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Medan bertugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pekerjaan umum yang meliputi jalan, jembatan, drainase dan sumber daya air termasuk perawatan, pengawasan dan pengamanan bangunan fisik untuk menunjang tercapainya usaha kesejahteraan masyarakat dan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
melaksanakan tugas pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya. Pembangunan drainase yang terdapat di kota Medan ini merupakan salah satu pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Bina Marga Kota Medan. Dinas Bina Marga Kota Medan dalam melaksanakan pembangunan saluran drainase yang terdapat di Kota Medan tidak dapat secara langsung melakukan pembangunan tersebut, sehingga perlu untuk mengadakan kontrak dengan kontraktor yang persyaratannya diatur dalam peraturan perundangundangan. Pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa untuk instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perubahan pertama atas Peraturan Presiden ini telah diberlakukan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011. Seringnya terjadi perubahan tentang tatacara pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, di satu sisi menunjukkan bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memerbaiki sistem pengadaan yang ada. Namun di sisi lain menunjukkan bahwa sistem pengadaan barang/jasa belum mampu mewujudkan hasil yang diharapkan. Berbagai perubahan, baik kingkungan internal pemerintah maupun eksternal menghendaki adanya penyesuaian di banyak hal. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa Dinas Bina Marga Kota Medan dalam merealisasikan pembangunan tidak dapat melaksanakan sendiri pembangungan tersebut, melainkan dengan mengadakan kontrak kerja sama dengan penyedia barang/jasa atau kontraktor. Salah satu perusahaan kontraktor
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
yang mengadakan kontrak dengan Dinas Bina Marga Kota Medan adalah CV.TERATAI 26. Hubungan kerja sama yang terjadi antara Dinas Bina Marga Kota Medan dengan CV.TERATAI 26 dibuat dalam suatu perjanjian atau dalam prakteknya lebih sering disebut kontrak. Perjanjian yang dibuat antara Dinas Bina Marga Kota Medan dengan CV. TERATAI 26 merupakan perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam hal ini pemborongan pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh CV.TERATAI 26 sebagai pihak pemborong tersebut diperoleh setelah memenangkan pelelangan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kota Medan sebagai pihak yang memborongkan pekerjaan. Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan perlu dipahami mengenai aspek hukum yang terdapat dalam perjanjian pemborongankarena pemahaman terhadap aspek hukum akan dapat menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Seperti diketahui telah banyak dari pejabat atau pengguna barang/jasa proyek pemerintah yang menjadi korban sebagai tergugat, tersangka/terdakwa atau terpidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Demikian juga halnya dengan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan antara Dinas Bina Marga Kota Medan dengan CV.Teratai 26 juga diperlukan pemahaman
aspek
hukum
untuk
menghindari
kemungkinan
terjadinya
pelanggaran pelanggaran hukum. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah perjanjian pemborongan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase antara Dinas Bina Marga Kota Medan dengan CV. Teratai 26”.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
B. Perumusan Masalah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah a. Apakah proses pelaksanaan Perjanjian Antara Dinas Bina Marga Kota Medan dengan CV.Teratai 26 tidak mengandung cacat hukum? b. Apakah hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan? C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan dari skripsi ini adalah : a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan saluran drainase antara Dinas Bina Marga Kota Medan dengan CV. Teratai 26 tidak mengandung cacat hukum. b. Untuk mengetahui apakah hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian dan untuk mengetahui cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi. 2. Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu : a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia pendidikan dan akademisi khususnya. Untuk menambah literatur dalam bidang hukum perdata pada umumnya dan perjanjian pemborongan pekerjaan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
pembangunan pada khususnya sehingga dapat lebih mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan. b. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan bagi pembaca, dan pemahaman hukum mengenai perjanjian pemborongan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pemborongan pekerjaan khusunya perjanjian pemborongan pekerjaan bagi instansi pemerintah D. Keaslian penulisan Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, diketahui bahwa skripsi dengan judul “ Tinjauan Yuridis Perjanjian Pemborongan Saluran Drainase antara Dinas Bina Marga Kota Medan dengan CV. Teratai 26” belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Sumatera Utara. Kalaupun ada judul yang serupa, namun permasalahan dan materi pembahasan yang diangkat juga berbeda dan bila di kemudian hari ditemukan skripsi dengan judul yang sama yang telah ada sebelumnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab penulis. E. Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas pemasalahanpermasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. 1 Dalam
penulisan
skripsi
ini
digunakan
metode
penelitian
dan
pengumpulan data atau bahan-bahan berkaitan dengan skripsi ini. Untuk memperoleh bahan-bahan atau data yang diperlukan dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Normatif maksudnya penelitian dilakukan dengan menggunakan dan mengelola data sekunder. Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara sistimatis dan jelas dimana kita melakukan penelitian termasuk survey ke lapangan untuk memperoleh data. 2. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari: a. Bahan hukum primer , yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni berupa UndangUndang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan dari buku hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat dari pakar hukum. Termasuk juga 1
semua dokumen yang
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986,
hal. 43.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
merupakan informasi atau merupakan kajian berbagai media seperti koran, majalah, artikel-artikel yang dimuat di berbagai website di internet. c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum. 3. Teknik Pengumpulan data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : a. Penelitian Kepustakaan (library Research) yaitu meneliti sumber sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, seperti buku-buku hukum, majalah hukum, artikelartikel, peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, pendapat sarjana dan bahan-bahan lainnya. b. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan pada dalam bentuk studi kasus. Penulis melakukan studi kasus terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan, untuk melengkapi bahan yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan di atas. G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab dengan bab yang lain yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penulisan, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN Merupakan tinjauan umum mengenai perjanjian, terdiri dari lima sub bab yang menjelaskan mengenai Pengertian Perjanjian, Unsur-Unsur Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas-Asas dalam Perjanjian dan Wanprestasi. BAB III TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PEMBORONGAN Bab ini menjelaskan tinjauan umum mengenai perjanjian pemborongan yang terdiri dari enam sub bab yaitu, Pengertian dan Pengaturan Mengenai Perjanjian
Pemborongan
Pekerjaan,
Sifat
dan
Bentuk
Perjanjian
Pemborongan Pekerjaan, Macam dan Isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Para Pihak dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Prosedur Perjanjian Pemborongan, Berakhirnya Perjanjian Pemborongan Pekerjaan BAB IV PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE ANTARA DINAS BINA MARGA KOTA MEDAN DENGAN CV.TERATAI 26 Terdiri dari empat sub bab yaitu, Gambaran Umum CV.Teratai 26, Tahap Pembuatan
dan
Pelaksanaan
Perjanjian
Pemborongan
Pekerjaan
Pembangunan antara Dinas Bina Marga Kota Medan dengan CV. Teratai 26,
Tanggung
Jawab
Para
Pihak
dalam
Pelaksanaan
Perjanjian
Pemborongan, Penyelesaian perselisihan/sengketa konstruksi yang terjadi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sedangkan saran yang ada diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembacanya dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pemborongan. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
