BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Di dalam dunia bisnis, perusahaan – perusahaan baik yang bergerak di bidang
jasa, perdagangan, maupun manufaktur yang telah berkembang dengan pesat akan selalu berhadapan dengan masalah pengelolaan perusahaan dalam pengawasan aset. Agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang di dunia bisnis yang semakin kompetitif, maka perusahaan perlu melakukan upaya penyelamatan dan pengelolaan perusahaan, salah satunya dengan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan. Di Indonesia, sejak terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1997, masalah mengenai GCG mulai mengemuka. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan melakukan reformasi dan perubahan tata kelola dalam pengelolaan perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Reformasi BUMN di Indonesia ditandai dengan keluarnya Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan prinsip GCG, yang merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian BUMN untuk memperkuat penerapan GCG di setiap BUMN agar dapat bersaing dalam dunia bisnis yang semakin berkembang. Namun, dalam kenyataannya praktik penerapan GCG di BUMN banyak menghadapi kendala. Berdasarkan Forum Diskusi 22 yang dilaksanakan oleh Menteri Negara BUMN pada tahun 2002, terdapat beberapa kendala yang dihadapi BUMN antara lain faktor kepemilikan BUMN, sifat perusahaan, budaya organisasi, Sumber 1 Universitas Sumatera Utara
Daya Manusia (SDM), dan juga sistem BUMN yang sangat berbeda dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Hal ini terlihat dari prinsip-prinsip GCG yang diterapkan perusahaan BUMS seperti PT.Astra International, Bank BCA, ataupun Bank Niaga yang berhasil menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya harus kuat di bidang kemampuan bisnis tetapi juga memiliki nilai-nilai perusahaan dan sikap profesional dalam mengelola perusahaan yang kuat. Meskipun demikian, BUMN memiliki tekad kuat untuk menerapkan prinsipprinsip GCG. BUMN dalam menjalankan praktik GCG harus memperhatikan hal-hal yang dapat mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut. Salah satu di antaranya adalah dengan meningkatkan peran audit internal dalam perusahaan. Meskipun profesi auditor mengalami penurunan kepercayaan masyarakat terkait kasus manipulasi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar seperti Enron dan World.com, tetapi lain halnya dengan auditor internal. Profesi auditor internal semakin hari semakin dihargai. Karena fokus audit internal adalah memberi solusi bagi penyempurnaan pengendalian usaha dan harus mampu menjawab tantangan dengan meningkatkan kualitas kerja perusahaan sehingga keberadaan auditor internal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan, efisien dan efektif pada perusahaan. Oleh karena itu, auditor internal harus melakukan perubahan pola pikir dengan meningkatkan peran yang lebih besar dalam menegakkan penerapan GCG di perusahaan. Dalam upaya penerapan GCG di perusahaan, tidak terlepas dari aturan-aturan yang harus diterima dan dipatuhi oleh perusahaan, baik aturan hukum maupun aturan 2 Universitas Sumatera Utara
moral atau etika. Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) pada tahun 2002 menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan GCG adalah kepatuhan terhadap peraturan. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam perusahaan merupakan implementasi penerapan prinsip-prinsip GCG. Praktek etika bisnis menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan dan dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen. Etika bisnis berkaitan erat dengan pedoman perilaku. Pengelolaan perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran akan perilaku yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif perusahaan sehingga dapat menjadikan perusahaan yang disegani dan bermartabat dalam dunia bisnis. Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan harus dapat merumuskan pedoman perilaku (code of conduct) yang mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh perusahaan. Apabila prinsip dan pedoman perilaku telah dilaksanakan dan mengakar di perusahaan, maka pedoman perilaku tersebut akan menjadi budaya di dalam perusahaan dan diterapkan dalam setiap aktivitas.Budaya organisasi adalah nilai, norma, keyakinan, sikap dan asumsi yang merupakan bentuk bagaimana orang-orang dalam organisasi berperilaku dan melakukan sesuatu hal yang bisa dilakukan (Armstrong ,2009). Berdasarkan teori strong culture, budaya organisasi yang kuat 3 Universitas Sumatera Utara
akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan dalam jangka panjang dan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan sehingga dapat memberikan motivasi yang cukup besar terhadap karyawan untuk lebih memajukan perusahaan. Kinerja karyawan merupakan salah satu kendala penerapan GCG. Kinerja karyawan berhubungan erat dengan kemajuan perusahaan. Kinerja karyawan tidak akan baik apabila tidak disertai dengan bimbingan atau pengawasan dari manajemen. Oleh karena itu, struktur organisasi yang baik dan pengelolaan perusahaan yang baik dibutuhkan dalam pembentukan tim kerja antara karyawan dan manajer. Penilaian kinerja karyawan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi karyawan dalam memajukan perusahaan, seperti kualitas hasil dari karyawan tersebut dan kepatuhan karyawan dalam mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan. Untuk mengukur kepatuhan karyawan terhadap peraturan yang berlaku, maka perusahaan perlu melakukan audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Audit kepatuhan dapat mengungkapkan tentang adanya kepatuhan entitas terhadap peraturan
sekaligus
menuangkan permasalahan yang mungkin disebabkan oleh peraturan itu sendiri. Dengan adanya audit kepatuhan, perusahaan dapat menetukan apakah elemen di perusahaan telah mengikuti peraturan di perusahaan sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang timbul akibat peraturan di perusahaan tersebut. Dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN, melindungi stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika 4 Universitas Sumatera Utara
yang berlaku secara umum pada BUMN, maka setiap perusahaan BUMN wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam melakasanakan kegiatan usahanya. Penerapan GCG yang efektif pada Bank, BUMN, dan perusahaan publik memberikan gambaran kondisi perekonomian, serta menghindari terjadinya krisis dan kegagalan yang mungkin terjadi di masa depan. BUMN sebagai salah satu ujung tombak perekonomian Negara, memang dituntut untuk mengambil langkah komprehensif terhadap aset-asetnya agar dapat menghasilkan profit. PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kelistrikan yang melayani masyarakat di seluruh Nusantara, bertekad untuk memberikan pelayanan jasa ketenagalistrikan yang terbaik dan memenuhi standar ketenagalistrikan yang dapat diterima dunia internasional dan untuk mewujudkan hal itu dengan bertumpu pada kapasitas seluruh warganya. PT.PLN (Persero) menyadari bahwa penerapan GCG saat ini tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Melihat hal itu, maka sangat disadari bahwa seluruh warga Indonesia sangat membutuhkan jasa ketenagalistrikan dan keberadaannya berperan penting dalam pembangunan dan peningkatan kehidupan perekonomian di Indonesia. Pentingnya penerapan GCG membuat banyak peneliti melakukan penelitian dan diskusi mengenai hal ini. Penelitian yang dilakukan oleh Pratolo (2007) menemukan bahwa adanya pengaruh audit manajemen dan pengendalian internal saling mendukung dalam mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip GCG dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Widuri dan Paramita (2009) 5 Universitas Sumatera Utara
menunjukkan adanya hubungan dan peranan budaya organisasi pada penerapan GCG di perusahaan.Penelitian yang dilakuka Sari (2009) menemukan pengaruh yang signifikan antara peranan audit internal terhadap penerapan GCG. Sedangkan menurut Sari (2011) menemukan pengaruh yang signifikan etika bisnis, pedoman perilaku dan kebijakan GCG terhadap implementasi GCG. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul “ Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Sektor Publik (Studi Kasus Pada PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara)”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah “Apakah faktor-faktor penerapan GCG yang diproksikan peranan audit internal, etika bisnis, pedoman perilaku, budaya organisasi, kinerja karyawan dan audit kepatuhan memiliki pengaruh terhadap penerapan GCG pada PT.PLN ( Persero ) Wilayah Sumatera Utara?”
1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor
penerapan GCG yang diwakili peranan audit internal, etika bisnis, pedoman perilaku, budaya organisasi, kinerja karyawan dan audit kepatuhan memiliki pengaruh terhadap penerapan GCG pada PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.
6 Universitas Sumatera Utara
1.3.2
Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu : 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh pengaruh peranan audit internal, etika bisnis, pedoman perilaku, budaya organisasi, kinerja karyawan dan audit kepatuhan memiliki pengaruh terhadap penerapan GCG pada PT.PLN ( Persero ) Wilayah Sumatera Utara. 2. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dalam menerapkan GCG. 3. Sebagai bahan masukan bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang berhubungan dengan penelitian ini.
7 Universitas Sumatera Utara
