1
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang sampai saat ini masih terus dicari langkah yang tepat untuk menanggulanginya. Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Dirjen PMD Depdagri, 2003). Berbagai kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke
dalam
bentuk
peningkatan kesejahteraan penduduk
miskin.
Upaya
penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya yang terus menerus karena kompleksitas permasalahan dan keterbatasan sumber daya yang dihadapi masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja, tetapi harus melibatkan multi sektor dan lintas stakeholder terkait. Sasaran yang telah dibuat pada tahun 2000 adalah dimana Indonesia bersama dengan 188 negara menandatangani Millenium Development Goals (MDGs) dan adapun delapan point MDGs adalah: 1. penanggulangan kemiskinan dan kelaparan 2. pemenuhan standar pendidikan dasar 3. meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan 4. mengurangi angka kematian bayi 5. meningkatkan kesehatan ibu 6. memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
2
7. mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Sejalan
dengan
tujuan
MDGs
tersebut
dan
sebagai
kerangka
penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial, mulai Tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan umum Program ini adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas masyarakat tidak mampu terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Untuk jangka pendek, melalui pemberian bantuan uang tunai kepada rumahtangga sangat miskin (RTSM), program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, melalui kewajiban yang ditentukan diharapkan akan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku yang berkaitan dengan aktivitas perbaikan kesehatan dan status gizi serta peningkatan taraf pendidikan RTSM yang memiliki anak (PKH, 2008). Pelaksanaan PKH hingga tahun 2015 diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam upaya memutus rantai kemiskinan bagi RTSM dimana kepesertaan PKH tidak hanya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima PKH saja, tetapi perubahan pola hidup dan perilaku yang menyangkut pendidikan dan perbaikan kesehatan dapat berdampak luas kepada masyarakat di wilayah dilaksanakannya program PKH. Dalam pelaksanaannya peserta yang menerima dana PKH akan menerima bantuan selama maksimal enam tahun. Hal ini berdasarkan pada pengalaman pelaksanaan program serupa di negara-negara lain yang menunjukkan bahwa selama lima sampai enam tahun peserta dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
3
Faktor penting penunjang berjalannya program yaitu peran dari tim pendamping PKH. Dalam pelaksanaannya setiap RTSM yang menerima dana bantuan didampingi oleh pendamping dalam pengalokasian dana yang telah didapatkan agar tepat pada sasaran yaitu untuk pendidikan dan kesehatan. Peran pendamping PKH menjadi sangat penting karena mayoritas Penerima dana PKH merupakan RTSM yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga membutuhkan fasilitas pendampingan. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH merupakan agenda rutin yang harus dilakukan sebagai upaya mengarahkan RTSM agar tepat dalam penggunaan dana bantuan tersebut. Pendampingan merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara rutin antara pendamping dengan rumahtangga sangat miskin (RTSM) penerima dana PKH. Efektivitas komunikasi antara kedua aktor tersebut menjadi sangat penting untuk dilihat karena komunikasi yang efektif di antara kedua aktor tersebut memungkinkan terjadinya perubahan pada diri penerima dana tersebut yang mengarah kepada perubahan yang positif dalam hal pengetahuan, sikap serta tindakan terkait pendidikan dan kesehatan. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikatakan bahwa Program Keluarga Harapan merupakan salah satu solusi alternatif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Program tersebut menjadi semakin terarah dengan adanya tim pendamping yang akan mendampingi RTSM penerima dana. Dengan adanya pendampingan memungkinkan RTSM mengerti mengenai tujuan dari Program Keluarga Harapan tersebut. Perubahan yang ada pada RTSM penerima bantuan menjadi indikator dari efektivitas komunikasi yang dilakukan antara
4
pendamping dengan RTSM, oleh karena itu penulis merasa penting untuk menganalisis hal-hal berikut: 1.
Bagaimana karakteristik RTSM penerima bantuan tunai pada Program Keluarga Harapan di Kelurahan Balumbang Jaya?
2.
Bagaimana karakteristik RTSM penerima bantuan tunai dihubungkan dengan aktivitas komunikasi dalam bentuk pertemuan kelompok pada Program Keluarga Harapan?
3.
Bagaimana aktivitas komunikasi dalam bentuk pertemuan kelompok dihubungkan dengan efektivitas komunikasi pada Program Keluarga Harapan?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan : 1. Mendeskripsikan karakteristik RTSM penerima bantuan PKH di Kelurahan Balumbang Jaya. 2. Menganalisis hubungan karakteristik RTSM penerima bantuan PKH di Kelurahan Balumbang Jaya dengan aktivitas komunikasi dalam bentuk pertemuan kelompok. 3. Menganalisis hubungan aktivitas komunikasi dalam bentuk pertemuan kolompok antara penerima bantuan PKH dan pendamping dengan efektivitas komunikasi pada Program Keluarga Harapan.
5
1.4 Kegunaan Penelitian Kegunaan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi mengenai efektivitas komunikasi dari Program Keluarga Harapan yang nantinya dapat digunakan oleh berbagai pihak seperti para praktisi dan akademisi sebagai tambahan pengetahuan. Untuk praktisi kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi keberlangsungan Program Keluarga Harapan dilihat dari sisi efektivitas komunikasinya. Untuk akademisi kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber literatur tentang program pemerintah yang juga dilihat dari sisi efektivitas komunikasi dan untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut.