BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi, oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum berkaitan dengan tanah sebagai fungsi sosial. Fungsi sosial tanah menurut Leon Duguit yang dikutip AP. Parlindungan yaitu tidak ada hak subjektif (subjective recht) yang ada hanya fungsi sosial. 1 Pada pemakaian sesuatu hak atas tanah untuk kepentingan masyarakat harus memenuhi fungsi sosial yang menjadi tuntutan masyarakat. Untuk
1
AP.Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, CV. Mandar Maju, 1 x UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
kepentingan masyarakat maka negara harus melepaskan atau mencabut hak atas tanah, karena kepentingan umum yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak dan telah ditetapkan rencana umum tata ruang sebelumnya. Pembangunan
yang
dilaksanakan untuk
kepentingan umum akan
berdampak pada aspek kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang terkena lokasi pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyati: Masalah keagrariaan umumnya dan masalah pertanahan pada khususnya adalah merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah ini bukan hanya khusus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar supaya penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. 2 Menurut pendapat A.P. Parlindungan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, bukan berarti bahwa kepentingan perorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. 3 Pengertian Kepentingan Umum menurut Surat Keputusan Direktorat Jenderal Agraria Nomor BA/12/108/12/1975 berbunyi : Kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi sosial, politik, psikologis dan Hankam atas dasar asasasas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara.4
Bandung, 1998. hal.65. 2
Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti. Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran), PT. Bima Aksara, Jakarta, 1988. hal. 22. 3 Ibid., hal. 40 4 John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1988. hal. 40. xi UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Pembebasan tanah untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada dasarnya ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum hak atas tanah, mengantisipasi permasalahan tanah yang akan timbul dan mengarahkan dengan fungsi sosial tanah dan rencana tata ruang. Pengadaan tanah menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. A. Kepentingan umum berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, meliputi :
a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (diatas tanah, diruang atas
xii UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
b. c. d. e. f. g.
tanah, ataupun diruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana. Tempat pembuangan sampah. Cagar alam dan cagar budaya. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah dengan tugasnya yaitu: a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dokumen yang mendukungnya. c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah. e. Mengadakan musyawah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah. g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. h. Mengadministrasi dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten. Pengadaan tanah membawa konsekuensi pada berkurang harapan pemegang hak atas tanah terhadap tanah dan benda-benda berada di atasnya yang
xiii UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
selama ini dikuasainya. Lazim terjadi pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum terjadi konflik antara yang memerlukan tanah (pemerintah) dengan masyarakat pemegang hak atas tanah. Karena pemegang hak atas tanah akan menerima ganti rugi harga tanah, bangunan dan tanaman tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Konflik antara pemegang hak atas tanah dengan panitia pengadaan tanah terjadi bilamana proses pengadaan tanah tidak mempertimbangkan penetapan harga ganti rugi berdasarkan proses musyawarah. Menurut Dadang Juliantoro menyatakan bahwa masalah-masalah pengadaan tanah yang dapat menyulut sengketa pada umumnya karena : a. Ganti rugi yang tidak memadai. b. Proses pembebasan yang tidak demokratis dan cenderung manipulatif. c. Penolakan pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya atau tanah miliknya. d. Ketidakpastian hidup pasca penggusuran. e. Penggunaan atau melakukan kekerasan dalam proses 5 pembebasan/pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus sesuai dengan kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah. Bila tidak sesuai hasil musyawarah, maka masyarakat pemegang hak atas tanah menentang pembayaran ganti rugi harga tanah karena dianggap telah melanggar hak asasinya. Karena dianggap nilai ganti rugi yang diberikan tidak memadai yang berlangsung secara tidak demokratis dan cenderung manipulatif.
Menurut Abdurrahman, tanah dapat dinilai sebagai harta yang bersifat
5
Dadang Juliantoro, Sengketa Agraria, Modal dan Transformasi Tanah Rakyat dan Demokrasi, Forum LSM/LPSM, Yogyakarta, 1995. hal. 117-118. xiv UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
permanen karena tanah dapat dicadangkan untuk kehidupan mendatang, dan tanah pula sebagai tempat persemanyam terakhir bagi seseorang meninggal dunia. 6 Makanya segala masalah yang muncul dalam proses pengadaan tanah harus ditangani secara konseptual dan terencana untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang tanahnya turut dibebaskan. Pada umumnya masalah pengadaan tanah merupakan hal yang rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Walaupun demikian pemerintah harus memenuhi kebutuhan akan tanah untuk keperluan
berbagai
macam pembangunan
berkelanjutan.
Melalui panitia
pengadaaan tanah akan membebaskan tanah masyarakat yang dikuasai berdasarkan hukum adat maupun macam hak atas tanah lainnya yang melekat di atasnya. Dimana pemegang hak atas tanah yang melepaskan haknya harus dilandasi pada rasa keikhlasan demi kesinambungan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Disebutkan pembangunan jalan di Pasar 8 Simpang Pos Medan yang merupakan jalan Ring Road termasuk salah satu diantara kepentingan umum. Pembangunan yang diperuntukan bagi kepentingan umum dewasa ini menuntut adanya pemenuhan kebutuhan akan pengadaan tanah secara cepat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk Perpres 65 Tahun 2006 yang merupakan penyempumaan dari Perpres 36 Tahun 2005 yang mengatur
6
Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978. Hal 1. xv UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum menjadi salah satu payung hukum bagi pemerintah dalam hal mempermudah penyediaan tanah untuk pembangunan tersebut. Melalui kebijakan tersebut, melalui mekanisme pencabutan hak atas tanah, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengambil tanah milik masyarakat yang secara kebetulan diperlukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. 7 Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam menentukan besarnya ganti kerugian seringkali tidak mencapai kata sepakat dan karenanya dengan alasan kepentingan umum, maka pemerintah melalui panitia pengadaan tanah dapat menentukan secara sepihak besarnya ganti rugi dan kemudian menitipkannya ke pengadilan negeri setempat melalui prosedur konsinyasi. Hal itulah yang kemudian menjadi permasalahan, bahwa konsinyasi yang diterapkan dalam Perpres ini berbeda dengan konsinyasi yang di atur dalam KUH Perdata, di mana dalam KUH Perdata konsinyasi dapat dilakukan jika sebelumnya terdapat hubungan hukum antara para pihak. Sedangkan dalam Perpres justru sebaliknya, konsinyasi diterapkan disaat kesepakatan antara para pihak tidak tercapai, tidak ada hubungan hukum sama sekali diantara para pihak tersebut. Perbedaan dalam
hal
konsep
penerapan
konsinyasi
inilah
yang
mengindikasikan bahwa Perpres No. 65 Tahun 2006 lebih memihak investor asing daripada nasib masyarakat yang tanahnya harus diambil untuk pembangunan yang seringkali mengatasnamakan kepentingan umum.
7
Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 225 xvi UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Penerapan konsinyasi dalam Perpres ini sebagai alternatif penyelesaian konflik pengadaan tanah bisa jadi membawa dampak pada kesewenang-wenangan pemerintah dalam hal penggusuran atau pengusiran secara paksa. Padahal alternatif terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan pengajuan permohonan pencabutan hak atas tanah berdasarkan UU No. 20 Tahun 1961, dan bukannya dengan mengkonsinyasikan uang ganti rugi ke pengadilan negeri dan menganggap kewajibannya dalam pembebasan lahan sudah selesai, dan dengan serta merta melakukan pembangunan di lahan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian dalam skripsi ini berjudul : “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Ganti Rugi Atas Bangunan Hak Milik Yang Terkena Dampak Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pada Pembebasan Jalan Pasar 8 Simpang Pos Medan)”
B. Perumusan Masalah Setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan permasalahan karena dengan hal yang demikian dapat diketahui pembatasan dari pelaksanaan penelitian dan juga pembahasan yang akan dilakukan. a. Bagaimana mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum? b. Bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam mekanisme ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan?
c. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka
xvii UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
pembangunan?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk: 1. Untuk mengetahui mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum? 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam mekanisme ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan? 3. Untuk mengetahui proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan? Sedangkan yang menjadi faedah penelitian dalam hal ini adalah: a. Secara teoritis untuk menambah literatur tentang perkembangan hukum itu sendiri khususnya dalam bidang hukum perdata dalam kaitannya dengan pembebasan tanah untuk kepentingan umum. b. Secara praktis ini juga diharapkan kepada masyarakat dapat mengambil manfaatnya terutama dalam hal mengetahui tentang hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat apabila terjadi pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
D. Keaslian Penulisan Adapun penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Ganti Rugi Atas Bangunan Hak Milik Yang Terkena Dampak Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pada Pembebasan Jalan Pasar 8 Simpang Pos Medan)”, dan penulisan skripsi ini tidak sama dengan penulisan skripsi lainnya. Sehingga penulisan skripsi
xviii UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
ini masih asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik.
E. Tinjauan Kepustakaan 1. Pengertian Tanah
Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar kehidupan manusia adalah bergantung kepada tanah. Tanah sebagai suatu benda yang bersifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan dimasa yang akan datang, sebab tanah merupakan tempat bermukim bagi umat manusia, di samping sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah seperti petani, tanah juga dipergunakan sebagai tempat persemayaman terakhir bagi orang yang meninggal dunia. Mengingat kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat disebabkan pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi yang selalu membutuhkan tanah maka diperlukan suatu pengaturan tentang penguasaan dan penggunaan tanah, yang dengan singkat disebut Hukum Tanah. Hukum Tanah di Indonesia saat ini adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tanah saja akan tetapi termasuk di dalamnya bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, maka Hukum agraria tersebut memberikan pengertian bumi, air dan ruang angkasa sebagai berikut : " Bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air, air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia, ruang angkasa,
xix UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
ialah ruang di atas bumi dan air ".
8
Dari uraian tersebut nampak bahwa Hukum Agraria meliputi
Hukum
Tanah atau Hukum Tanah termasuk sebagian dari Hukum agraria. Berdasarkan hak menguasai dari Negara, seperti yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah memberikan hak-hak atas tanah kepada seseorang atau kepada suatu badan hukum. Pemberian hak itu berarti pemberian wewenang untuk mempergunakan tanah dalam batas-batas yang diatur oleh peraturan perundangan. Tanah adalah permukaan bumi, maka hak atas tanah itu adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja sedangkan benda-benda lain di dalam tanah umpamanya bahanbahan mineral, minyak dan lain-lainnya tidak termasuk. Hal yang terakhir ini diatur khusus dalam beberapa peraturan perundangan lain, yaitu undangundang-undang tentang ketentuan pokok pertambangan. 9 Setelah hak atas tanah diberikan kepada seseorang maupun kepada suatu badan hukum, maka terjadilah suatu hubungan hukum antara pemilik tanah atau terhadap yang berhak atas tanah. Dengan adanya hubungan hukum ini, maka yang mempunyai hak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap tanahnya seperti mengadakan jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, hibah dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 bahwa yang dapat mempunyai hak atas tanah secara penuh adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.
8 9
K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 10. Ibid, hal. 15. xx UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Berdasarkan uraian di atas, maka seseorang atau Badan Hukum yang mempunyai suatu hak, oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dibebani kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif serta wajib pula memelihara termasuk untuk menambah kesuburan tanahnya dan mencegah kerusakan tanah tersebut. Untuk menjaga keamanan dan kepastian hukum hak atas tanah, maka setiap orang yang memperoleh dan memiliki hak hendaknya mengusahakannya agar dapat memiliki sertifikat hak atas tanah. Dengan demikian si pemiliksertifikat hak atas tanah tersebut, akan lebih merasa aman dan tenang untuk mempergunakan haknya. 2. Pengertian Pembebasan Hak Atas Tanah
Sejak lahirnya UUPA No. 5 tahun 1960 yaitu suatu undang-undang yang mengatur tentang agraria di Indonesia maka kepastian hukum tentang tanah semakin cerah dan kuat. Tetapi bukan berarti hak itu mutlak murni, tetapi dibarengi dengan kepentingan sosial/umum, dimana hak yang sudah dimiliki oleh seseorang itu masih dapat dicabut/dibebaskan dengan melalui prosedur hukum yang berlaku. Umpamanya pembangunan yang dilakukan oleh swasta/pemerintah yang menyangkut kepentingan umum memerlukan lokasi untuk pembangunan tersebut maka dalam hal ini dapat dilakukan pencabutan / pembebasan tanah, dengan memberikan ganti rugi yang sesuai atau yang wajar. Sehubungan hal tersebut di atas maka agar tidak terjadi kesalahan penafsiran tentang pengertian pembebasan hak atas tanah, di bawah ini penulis
xxi UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
akan mencoba untuk mengetengahkan dan menguraikannya. Menurut Soetomo, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pembebasan tanah itu adalah "pelepasan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang / penguasa
hak
atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi
(Pasal 1 ayat 1 PMDN No. 15 Rahun 1975 ".
10
Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 1961, mengenai pembebasan tanah tidak ada kita jumpai definisinya secara jelas, namun dalam Pasal 1 ditentukan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan bendabenda yang ada di atasnya. Begitu juga halnya PMDN No. 2 tahun 1976 tidak ada memuat definisi pembebasan tanah itu dengan jelas, hanya dalam Pasal 1 disebutkan pembebasan tanah oleh pihak swasta untuk kepentingan umum atau termasuk dalam bidang pembangunan sarana umum dan fasilitas sosial dapat dilaksanakan menurut acara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah sebagaimna diatur dalam Bab I, II, III dan IV PMDN No. 15 Tahun 1975. Sementara menurut Kepres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa istilah pembebasan hak atas tanah tidak ada kita jumpai, akan tetapi istilahnya disebut pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, yang kesemuanya istilah
10
Soetomo, Pembebasan Pencabutan dan Permohonan Hak Atas Tanah, Penerbit Universitas Brawijaya, Malang, 1981, hal. 27 xxii UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
tersebut tidak lain dari masalah ganti rugi dalam pengambil alihan hak atas tanah. Sesuai dengan hal di atas, bahwa yang dimaksud dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah (Pasal 1 butir 2 kepres No. 55 Tahun 1993). Sedangkan UUPA No. 5 Tahun 1960, juga tidak ada memuat secara jelas definisi pencabutan hak atas tanah. Tetapi dalam Pasal 18 UUPA, hanya menentukan : untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undangundang. Dari definisi di atas penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa setiap pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan orang banyak (umum) adalah selalu dibarengi dengan pemberian ganti rugi yang layak, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di negara kita. Perlu juga penulis tambahkan untuk pembebasan hak atas tanah seseorang hendaknya dilakukan dengan azas musyawarah untuk mufakat dan tanpa adanya tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan pihak yang lemah. Mengenai pemakaian istilah tersebut di atas menurut hemat penulis, sekalipun berbeda-beda, hal ini tidak perlu terlalu dipersoalkan. Karena baik istilah pencabutan atau pembebasan dan pelepasan, umumnya adalah menyangkut atau tidak terlepas dari masalah ganti rugi atas setiap pembebasan tanah.
3. Konsepsi Kepentingan Umum
xxiii UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Konsep kepentingan umum harus dilaksanakan sejalan dengan terwujudnya Negara, dimana hukum merupakan sarana utama untuk mewujudkan kepentingan umum. Hukum tidak mempunyai pilihan lain kecuali disamping menjamin kepentingan umum juga melindungi kepentingan perorangan agar keadilan dapat terlaksana. Hal ini berarti bahwa hukum sendiri tidak dapat dipisahkan dari norma keadilan, karena hukum adalah pengejawantahan dari prinsip-prinsip keadilan. 11 Reinach, sebagaimana pemikir lainnya Notonegoro, berpendapat bahwa kepentingan umum hendaknya seimbang dengan kepentingan Individu. 12 Begitu pentingnya arti kepentingan umum dalam kehidupan bernegara yang dalam praktiknya berbenturan dengan kepentingan individu maka perlu didefinisikan dengan jelas. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa istilah kepentingan umum agar jelas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat tidaklah cukup dipahami secara legalistic-formalistik, namun harus diintegrasikan menurut metode penemuan hukumnya.
13
John Salindeho memberikan pengertian kepentingan umum yaitu Termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis, dan Hankamnas atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara’. 14 I Wayan Suandra, Kepentingan umum pada dasarnya adalah segala 11
Tholahah Hasan, Pertanahan Dalam Perspektif Agama Islam dan Budaya Muslim, STPN Yogyakarta, 1999, hal. 37. 12 Maria S.W. Soemardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2001, hal.11. 13 Ibid, hal. 32. 14 Jhon Salindeho, Op.Cit.hal. 1126. xxiv UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
kepentingan
yang
menyangkut
kepentingan negara, kepentingan bangsa,
kepentingan masyarakat luas dan kepentingan-kepentingan pembangunan yang sifatnya menurut pertimbangan Presiden perlu bagi kepentingan umum.
15
Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 menjelaskan kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 18 UUPA, Pasal 1 UU No.20 Tahun 1961, dan Inpres No. 9 Tahun 1973 beserta lampirannya. Dimana dalam Pasal 1 Inpres No.9 Tahun 1973 menyebutkan bahwa suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum, apabila kepentingan tersebut menyangkut kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak/bersama, dan kepentingan pembangunan. Kepentingan bangsa dan negara, setidaknya memberikan penjelasan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tercantum pada Penjelasan Umum butir ke-2 menyebutkan bahwa negara/pemerintah bukanlah subyek yang dapat mempunyai hak milik (eignaar), demikian pula tidak dapat sebagai subyek jual-beli dengan pihak lain untuk kepentingannya sendiri. 16 Dalam arti bahwa negara tidak dapat berkedudukan sebagaimana individu. Menurut Muhammad Yamin, bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan dalam tingkatan-tingkatan tertinggi diberi kekuasaan sebagai 15
I. Wayan Suandra, Masalah Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 1996, hal. 17. 16 Sunaryo, Tinjauan Yuridis-Kritis Terhadap Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tanggal 19 Maret xxv UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
badan penguasa untuk menguasai Bumi, Air dan Ruang Angkasa, dalam arti bukan memiliki.
17
Dengan demikian, negara hanya diberi hak untuk menguasai dan mengatur dalam rangka kepentingan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan (kepentingan umum). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan negara dalam paham ini cenderung seperti pada paham sosialis, yakni kepentingan negara bersifat umum. 18 atau Negara Indonesia cenderung menganut negara dengan paham sublimasi. Kepentingan masyarakat luas, dimana dalam menjabarkan kepentingan umum untuk masyarakat luas perlu mendapatkan pemahaman secara meluas dengan penjabaran yang rinci dalam peraturan operasional dilapangan agar kepentingan umum tidak salah sasaran. Dimana UUPA menegaskan tentang perlunya melindungi kepentingan masyarakat agraris, golongan ekonomi lemah dan pedesaan. Kepentingan
rakyat
banyak,
dimana
rakyat
banyak
merupakan
perbandingan antara rakyat yang dibebaskan tanahnya untuk kepentingan umum harus lebih banyak dibandingkan dengan rakyat penerima manfaat kegiatan untuk kepentingan umum yang direncanakan. Oleh karenanya perlu dipertegas dan dijelaskan kepentingan rakyat banyak untuk pembakuan penafsiran arti rakyat banyak dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
2004, hal. 7. 17 Muhammad Yamin, Jawaban Singkat Pertanyaan-Pertanyaan Dalam Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Edisi Revisi, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hal. 5 18 Boedi Harsono, Sejarah, Isi dan Pelaksanaan UUPA, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 120.
xxvi UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
F. Metode Penelitian Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Sifat/materi penelitian Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deksriptif analisis mengarah pada penelitiasn yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. 19
2. Sumber data Sumber data penelitian ini diambil berdasarkan data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebut pula dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Keppres No. 55 Tahun 1993 Mengenai Pengadaan Tanah dan Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum serta Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
19
Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press. halaman 32 xxvii UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya. c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang mencakup: 1) Bahan-bahan yang
memberi petunjuk-petunjuk
maupun penjelasan
terhadap hukum primer dan sekunder. 2) Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, insklopedia, majalah, koran, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.
3. Alat pengumpul data Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan.
4. Analisis data Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut
dapat
ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.
G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa Bab, dimana dalam bab
xxviii UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
terdiri dari unit-unit bab demi bab. Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian: Bab
I.
Pendahuluan Dalam Bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya yaitu, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan serta Sistematika Penulisan.
Bab
II.
Mekanisme Konsinyasi Ganti Rugi Atas Tanah Yang Digunakan Untuk Kepentingan Umum. Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Cara-Cara Memperoleh Tanah Untuk Kepentingan Umum, Prinsip-Prinsip Pemberian Ganti Kerugian dan Dasar Perhitungan serta Mekanisme Konsinyasi Ganti Rugi Atas Tanah Yang Digunakan Untuk Kepentingan Umum.
Bab
III.
Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Mekanisme Ganti Rugi Atas Tanah Yang Digunakan Untuk Pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan tentang: Penyebab Ketidaksepakatan. Penyelesaian Ketidaksepakatan serta HambatanHambatan Yang Timbul Dalam Mekanisme Ganti Rugi Atas Tanah Yang Digunakan Untuk Pembangunan.
Bab
IV. Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan tentang: Fungsi Sosial
xxix UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Hak Atas Tanah serta Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan.
Bab V.
Kesimpulan dan Saran Bab ini adalah bab penutup, yang merupakan bab terakhir dimana akan diberikan kesimpulan dan saran.
xxx UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
