BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah Semakin berkembangnya kesadaran masyarakat, proses demokratisasi di Indonesia beranjak dari demokrasi semu menjadi demokrasi yang hakiki baik secara prosedural maupun substansial. Gelombang demokratisasi ternyata memperoleh sambutan baik, hal mana sebagai bukti terjadinya kontekstualisasi demokratisasi yang mempertemukan prinsip demokrasi universal dengan nilainilai kultural yang lokal. Kiranya, tidak ada satu kebijaksanaan manapun yang menolak jika kesetaraan, toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan memperoleh informasi dan keadilan adalah prinsip-prinsip yang selalu harus ditegakkan. Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah asas keterbukaan. Keterbukaan dalam hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Good governance ditandaioleh keterbukaan informasi, kebebasan informasidan kebebasan pers. Semuanya itu telah menjadifenomena global. Fenomena global itu membawakonsekuensi pada pengakuan terhadap
hak
atasinformasi sebagai bagian dari hak
asasi
manusia.Perangkat perundang-undangan di bidanginformasi, komunikasi dan media massa jugasemakin menjamin hak-hak masyarakat untukmendapatkan informasi
yang
diperlukan,
sehinggapemerintah
berkewajiban
untuk
menyampaikaninformasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat,sejalan dengan pengembangan demokratisasidalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Universitas Sumatera Utara
Seiring dengan hal tersebut, saat ini mulai tumbuh dengan apa yang disebut electronic government (e-gov) sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Perkembangan ICT (Information and Communication Technology) yang semakin pesat harus disikapi sebagai peluang dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan jalan menyiapkan perangkat dan sistem jaringan teknologi informasi yang dapat dengan mudah diakses dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Semakin tingginya kebutuhan akan informasi, terutama yang terkait dengan pelayanan publik, agenda pemberantasan korupsi yang akhir-akhir ini terus di dengungkan masyarakat, mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang lebih dikenal dengan UU KIP. Undang-undang ini mulai diberlakukan sejak 1 Mei 2010. Tenggang waktu tersebut diberlakukan karena daerah-daerah membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut.
Undang-undang ini menjamin serta membuka akses
informasi hingga partisipasi masyarakat diharapkan akan lebih membuka proses transparansi dan keterbukaan, yang pada gilirannya akan bermuara pada akuntabilitas semua badan publik. Tenggang waktu dua tahun dari mulai disahkan pada tahun 2008 hingga efektif pada tahun 2010 merupakan waktu yang
diberikan
untuk
Badan-badan
Publik
dalam
mempersiapkan
organisasinya menyongsong implementasi UU KIP (Firman dan Chandrataruna, 2010: 15) Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia sekarang
ini,
maka dituntut adanya paradigma baru dalam
penyelenggaraan pemerintahan, yaitu paradigma pemerintahan yang mengarah pada pemerintah “good governance” Merujuk pada kebijakan pemerintah yang tersebut diatas, tampaknya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang baik,
Universitas Sumatera Utara
sekarang dituntut untuk mulai mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses,
accountable
dan transparan.
Kantor-kantor
pemerintah,
seperti
departemen, atau instansi pemerintah lainnya, mulai menyadari bahwa untuk membangun pemerintahan yang sehat, bersih dan berwibawa, sangatlah diperlukan banyaknya kritikan dan pendapat pihak lain atau pendapat publik. Salah satu bagian atau lembaga yang berada dikantor pemerintah yang bertugas mewujudkan bentuk keterbukaan, transparan dan mudah diakses adalah bidang Hubungan Masyarakat (Humas). Peran humas dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Lattimore (2010: 102) menyatakan bahwa fungsi paling dasar humas dalam pemerintahan adalah membantu
menjabarkan
dan
mencapai
tujuan
program
pemerintahan,
meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri. Berarti humas pemerintahan bertugas menjalankan kegiatan kebijakan dan pelayanan publik dengan memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Selanjutnya memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik. Jadi, salah satu peran humas adalah membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina martabat instansi dalam pandangan masyarakat, guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Selain itu, seiring pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada pemberdayaan dan peran serta masyarakat, menjadikan peran aparatur humas dan lembaga kehumasan pemerintah sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah daerah dengan masyarakat. Fungsi humas ternyata sangat penting dalam organisasi dan
Universitas Sumatera Utara
lembaga pemerintahan. Humas dituntut berperan dan berfungsi secara strategis dan profesional sehingga seorang humas haruslah memiliki kualifikasi yang memadai. Kegiatan keinformasian saat ini selalu berpacu dengan waktu dan humas merupakan ujung tombak penyelenggara informasi pemerintah di daerah. Humas itu, ibarat pelita lewat pelayanan informasi yang dilakukan, menerangi dan mencerahkan penyelenggaraan pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan Humas Pemerintah Kabupaten Nias Utara dalam menjalankan communications relations dengan masyarakat adalah dengan ikut mengelola isi informasi (content) yang dimuat dalam suatu website. Adapun peran humas dalam pengelolaan website adalah dengan melakukan berbagai liputan, pengolahan berita hasil liputan, penyeleksian berita apakah berita yang ditulis layak dimuat dalam website atau tidak, hingga melakukan evaluasi mengenai berita yang telah dimuat apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Informasi adalah milik publik/masyarakat yang disebut hak
memperoleh
informasi.
Dengan
demikian
bagian
humas
wajib
memperlakukan informasi sebagai aset untuk meningkakan kesejahteraan bagi warga masyarakat yaitu salah satunya dengan menggunakan website sebagai medianya. Kabupaten Nias Utara adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang sudah menerapkan e-government. Kabupaten Nias Utara terbentuk pada tanggal 29 Oktober 2008, DPR RI dalam rapat paripurnanya mengesahkan wilayah Nias bagian Utara sebagai sebuah Kabupaten atau daerah otonomi baru di Indonesia, sehingga lahirlah Kabupaten Nias Utara. Salah satu bentuk penerapan egovernment
adalah
dengan
dibentuknya
website
yang
beralamat
di www.kabupatenniasutara.go.id.Website yang resmi dibentuk pada tahun 2012 ini, bertujuanuntuk menampilkan berita tentang kegiatanPemerintah Kabupaten
Universitas Sumatera Utara
Nias
Utara
setiap
hari
(dailynews),menampilkan
berita
tentang
dinamikamasyarakat sertasegenap potensi yang ada di Kabupaten Nias Utara. Salah satu daerah di Kabupaten Nias Utara yang warganya sudah mengerti akan teknologi adalah desa Fino. Desa Fino merupakan salah satu desa yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kantor pemerintahan Kabupaten Nias Utara, dan merupakan salah satu desa di daerah Nias Utara yang boleh dikatakan sudah maju, dimana sebagian warganya sudah membuka tempat-tempat usaha seperti warung internet dan usaha-usaha lainnya. Dengan hadirnyawebsitepemerintah Kabupaten Nias Utara dan didukung dengan adanya fasilitas internet di desa Fino, dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses setiap informasi yang disampaikan oleh pemerintah.Sehingga aspirasi masyarakat untuk mendapatkanpelayanan yang maksimal serta semakin besarnyatuntutan demokratisasi dan semakin transparannyaakses informasi dapat terpenuhi. Hal inilahyang menjadi alasan peneliti untuk mengadakan penelitian di desa Fino.Website Kabupaten Nias Utara juga berisikan sejarah dan profil dari Kabupaten Nias Utara serta pemerintahannya dan juga berbagai berita mengenai aktivitaspemerintah dan pelayanan yang berkaitan dengan publik. Website ini digunakanoleh
pemerintah
sebagai
salah
satu
media
komunikasi
denganmasyarakat dan juga publik lainnya yang akan menghasilkan hubungan yang baikseperti yang diharapkan. Keberadaan website ini juga ditujukan untuk mampumelayani publik dengan lebih cepat sebagai bentuk kinerja pemerintah yang baik.Selain itu, dengan adanya komunikasi yang terjalin antara pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan para publiknya melalui website, maka dapat juga diketahui bagaimana citra pemerintah Kabupaten Nias Utara di depan para publik yangmelakukan komunikasi dengan pihak pemerintah. Citra initentunya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pelayananpemerintah. Oleh
Universitas Sumatera Utara
karena itu, pemerintah Kabupaten Nias Utara membuat websiteyang dianggap bermanfaat bagi kemudahan pelayanan terhadap masyarakat,sehingga setiap publik yang ingin mengakses sesuatu yang dibutuhkan yangterkait dengan pemerintah, dapat dengan mudahmenggunakannya dan memperoleh hasil yang memuaskan. Aspirasi masyarakat untuk mendapatkanpelayanan yang maksimal serta semakin besarnyatuntutan demokratisasi dan semakin transparannyaakses informasi perlu disikapi dengan cepat dantepat. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerahtetap
mendapatkan
kredibilitas,
sehinggamasyarakat
mudah
diajak
berpartisipasi dalammelaksanakan pembangunan untuk mewujudkancita-cita kesejahteraan
nasional.
PemerintahDaerah
dituntut
dapat
memberikan
pelayananpublik dengan memenuhi kriteria better, cheaperdan faster. Selain itu diperlukan media yang mudahdiakses, sehingga masyarakat sewaktu-waktudapat mengetahui apa saja kebijakan, programdan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerahdalam rangka ikut berpartisipasi, baik dalambentuk dukungan, sanggahan maupun kritikan. (Bungin, 2005: 167) Merujuk pada penjelasan diatas, tampaknya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang baik, sekarang dituntut untuk mulai mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses, accountable dan transparan. Kantor-kantor pemerintah, seperti departemen atau instansi pemerintah lainnya, mulai menyadari bahwa untuk membangun pemerintahan yang sehat, bersih dan berwibawa serta memiliki citra yang baik di mata masyarakat, sangatlah diperlukan banyaknya kritikan dan pendapat pihak lain atau pendapat publik.
Universitas Sumatera Utara
Memiliki citra yang baik di mata masyarakat merupakan satu urgensi bagi setiap institusi dan organisasi di era globalisasi pada saat ini, tidak terkecuali pemerintah daerah. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, telah mengakibatkan dunia menjadi satu desa kecil, dimana tidak ada lagi batas ruang dan waktu. Kondisi ini membawa pada satu konsekuensi terhadap keterbukaan informasi. Informasi yang terkait dengan suatu organisasi, perusahaan atau institusi yang berasal dari belahan dunia yang satu dapat diakses oleh masyarakat dari belahan dunia lainnya dalam hitungan detik. Akibatnya, informasi bukan lagi menjadi rahasia dan tidak lagi dapat ditutup-tutupi, termasuk citra dari suatu institusi pemerintahan. Dalam keterbukaan informasi sebagai imbas dari globalisasi ini, citra yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak dapat dirahasiakan dan disembunyikan lagi. Di satu sisi, kemajuan teknologi komunikasi ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam membangun citra positif pemerintah daerah di suatu tempat kepada masyarakat luas, baik yang berada di Indonesia ini maupun yang berada di belahan dunia lainnya. Tetapi di sisi yang lain, citra negatif yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga akan cepat tersebar ke masyarakat lainnya, ketika teknologi komunikasi hadir sebagai media untuk menyebarluaskannya. Kehadiran teknologi komunikasi
menjadi satu
media
yang
sangat
efektif untuk
mempublikasikan citra yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Padahal berdasarkan fakta yang ada, citra yang dimiliki oleh pemerintah daerah selama ini tidak selalu positif. Banyak masyarakat yang menilai dan menyayangkan tentang buruknya citra negatif yang dimiliki oleh beberapa pemerintah daerah yang ada di Indonesia ini. Hal ini disebabkan karena kinerja
Universitas Sumatera Utara
pemerintah daerah yang kurang bagus, jam kerja yang seringkali molor maupun korupsi yang banyak dilakukan oleh pimpinan maupun staf yang ada di beberapa pemerintah daerah. Citra negatif inilah yang tidak jarang justru terpublikasi ke masyarakat luas melalui internet, facebook maupun jejaring sosial lainnya sebagai imbas dari perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Membentuk citra yang baik di mata masyarakat, tidak lepas dari pemberitaan kinerja pemerintah di media. Media mempunyai efek yang sangat besar dalam meningkatkan citra pemerintah. Media dianggap mempunyai kekuatan untuk mengubah persepsi atau pandangan khalayak terhadap suatu persepsi yang sebelumnya dianggap benar menjadi negatif, begitu pula sebaliknya persepsi yang sebelumnya dianggap salah oleh khalayak dapat berubah menjadi positif setelah media turun tangan dalam mengubah persepsi khalayak tersebut. Mengingat peranan media dalam kehidupan sosial bukan sekedarsebagai pelepas ketegangan dan hiburan, akan tetapi isi dan informasi yangdisajikan mempunyai peran yang sangat penting dalam proses sosial. Media sering disebut sebagai consciousness industries dikarenakanmedia membantu membangun cara berpikir, melihat, mendengar danberbicara mengenai realitas sosial politik yang dihadapi oleh publik. Mediamampu membentuk beragam makna sosial. Institusi media adalah sebuahlembaga yang tidak bisa lepas dari berbagai pengaruh baik eksternal maupuninternal. Salah satu media yang berperan aktif dalam meningkatkan citra pemerintah adalah media online (Bungin, 2005: 172). Media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Didalamnya terdapat portal, website, radio-online, TV-online, pers online, mail-online dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan
Universitas Sumatera Utara
usermemanfaatkannya.Salah satu desain media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern dewasa ini adalah berupa situs berita (Nimmo, 2000: 276). Selanjutnya, Alifahmi (2005: 209) menjelaskan situs berita atau portal informasi sesuai dengan namanya merupakan pintu gerbang informasi yang memungkinkan pengakses informasi memperoleh aneka fitur fasilitas teknologi online dan berita didalamnya. Sumartias (2010: 193) mengatakan bahwa media online merupakan media yang terhubung melalui internet, sehingga pada akhirnya muncul divisi baru yang dikatakan sebagai Cyber Public Relation. Singkatnya adalah inisiatif Public Relation yang menggunakan media internet sebagai sarana publikasinya. Inisiatif Public Relation ini di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Cyber Public Relations. Internet menuntut para pelaku Public Relation untuk memanfaatkan media online tersebut, karena hal itu memang tidak dapat dihindari, apalagi jika perusahaan atau organisasi sudah memiliki situs web (website) atau bahkan sudah menggunakan email. Saat ini keberadaan media online tidak dapat dihindarkan lagi, karena media online internet dan komunikasi teknologi merupakan media yang membuat seluruh dunia tersambung, sehingga dapat mendatangkan dampak sekaligus manfaat yang tidak bisa dibayangkan. Oleh karena itu Public Relations memanfatkan keberadaan internet sebagai penyebaran informasi, yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi publik pada institusi pemerintahan, karena Public Relations menyajikan berbagai informasi di media online-nya tersebut. Baik atau buruknya penilaian publik pada pemerintah bisa saja terjadi, yang tentu saja sangat bergantung pada kualitas informasi yang disajikan pada media online tersebut (Utomo, 2007: 291).
Universitas Sumatera Utara
Ardianto (2009: 152) menyatakan beberapa keuntungan yang dapat diperoleh PR dalam menggunakan internet untuk meningkatkan citra instansi, diantaranya: 1) informasi cepat sampai pada publik; 2) bagi Public Relation, internet dapat berfungsi sebagai iklan, media, alatmarketing, sarana penyebaran informasi dan promosi; 3) siapapun dapat mengakses internet; 4) tidak terbatas oleh ruang dan waktu; 5) internet dapat membuka kesempatan melakukan hubungankomunikasi dalam bidang pemasaran secara langsung. Menurut Abdullah (2006: 86) mediaonline berupa portal informasi ini, memiliki karakteristik umum, yaitu: a. Kecepatan (aktualitas) informasi Kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan dapat langsung di upload ke dalam situs web media online ini, tanpa harus menunggu hitungan menit, jam atau hari, seperti yang terjadi pada media elektronik atau media cetak. Dengan demikian mempercepat distribusi informasi ke pasar (pengakses), dengan jangkauan global lewat jaringan internet dan dalam waktu bersamaan. Umumnya informasi yang ada tertuang dalam bentuk data dan fakta bukan cerita. b. Adanya pembaruan (Updating) informasi Informasi disampaikan secara terus menerus, karena adanya pembaruan (updating) informasi. Penyajian yang bersifat realtime ini menyebabkan tidak adanya waktu yang diistimewakan (prime time) karena penyediaan informasi berlangsung tanpa putus, hanya tergantung kapan pengguna mau mengaksesnya. c. Interaktivitas Salah satu keunggulan media online ini yang paling membedakan dirinya dengan media lain adalah fungsi interaktif. Model komunikasi yang digunakan media konvensional biasanya bersifat searah (linear) dan bertolak dari kecenderungan sepihak dari atas (top-down). Sedangkan media online bersifat dua arah dan egaliter. Berbagai fitur yang ada seperti chatroom, e-mail, online polling/survey, games, merupakan contoh interactive options yang terdapat di media online. Pembaca pun dapat menyampaikan keluhan, saran atau tanggapan ke bagian redaksi dan bisa langsung dibalas. d. Personalisasi Pembaca atau pengguna semakin otonom dalam menentukan informasi mana yang ia butuhkan. Media online memberikan peluang kepada setiap pembaca hanya mengambil informasi yang relevan bagi dirinya dan menghapus informasi yang tidak dibutuhkan. Jadi selektivitas informasi dan sensor berada di tangan pengguna (self control). e. Kapasitas muatan dapat diperbesar
Universitas Sumatera Utara
Informasi yang termuat bisa dikatakan tanpa batas karena didukung media penyimpanan data yang ada di server komputer dan sistem global. Informasi yang pernah disediakan akan tetap tersimpan dan dapat ditambah kapan saja serta pembaca dapat mencarinya dengan mesin pencari (search engine). f. Terhubung dengan sumber lain (Hyperlink) Setiap data dan informasi yang disajikan dapat dihubungkan dengan sumber lain yang juga berkaitan dengan informasi tersebut, atau disambungkan ke bank data yang dimiliki media tersebut atau dari sumber-sumber luar. Karakter hyperlink ini juga membuat para pengakses bisa berhubungan dengan pengakses lainnya ketika masuk ke sebuah situs media online dan menggunakan fasilitas yang sama dalam media tersebut, misalnya dalam chatroom, lewat e-mail atau games. Mediaonline tidak terlepas dari keterbukaan informasi publik. Media, sebagai pilar penting dalam perpolitikan Indonesia, perannya seolah menjadi pemicu lahirnya transparansi termasuk agenda media online yang memberikan kontribusi arus politik bagi setiap orang.Pada dasarnya diberikan jaminan oleh undang-undang bagi setiap orang atau badan hukum lain untuk memperoleh informasi adalah jaminan agar supaya warga negara dapat ikut serta dalam kerangka membuat kebijakan publik disetiap lembaga publik yang notabene adalah penyelenggara negara, sehingga dengan demikian dapat mengangkat derajat pemerintah dimata rakyatnya bahwa pemerintahan yang dilakukan oleh segenap jajaran publik yang bertanggung jawab dan akuntabel serta terbentuk dan bertahannya citra positif pada lembaga publik. Citra bagi suatu lembaga publik merupakan aset paling utama dan tak ternilai harganya. Keuntungan yang berkaitan dengan image positif (citra positif) lembaga akan lebih memudahkan dalam menjalin kerjasama dengan stakeholder, menjalankan usaha atau pengelolaan terhadap lembaganya dan meminimalisir dampak negatif dari kehadiran suatu lembaga tersebut, kemudian juga akan memberikan dampak positif melalui respon atau persepsi masyarakat terhadap lembaga.
Universitas Sumatera Utara
Citra lembaga yang dimaksud adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi bukan sekedar citra atas produk dan pelayanan. Citra lembaga ini terbentuk dari banyak hal, seperti sejarah atau riwayat hidup lembaga yang gemilang, keberhasilan dan stabilitas di bidang keuangan, kualitas produk, hubungan yang baik, reputasi sebagai pencipta lapangan kerja, kesediaan turut memikul tanggung jawab sosialdan komitmen mengadakan riset (Jefkins, 2004: 20). Lembaga yang baik adalah lembaga yang mempunyai citra positif yang selalu menempati hati atau tertanam dalam benak (mindset) para stakeholdernya. Setiap citra positif yang ditampilkan oleh lembaga terhadap publiknya membuat masyarakat akan meletakkan keyakinannya pada lembaga tersebut. Baik dari pelayanan, keramahan, ketanggapan dan tanggung jawabnya sebagai lembaga publik (Nasution, 2004: 89). Dalam upaya untuk memenuhi hal tersebut, lembaga publik berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Melalui media onlinedan keterbukaan informasi melalui website, lembaga publik tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat (stakeholder). Oleh karena itu, konsep awal lembaga publik dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) identik dengan pemberdayaan masyarakat (community development). Secara keseluruhan, media online dan keterbukaan informasi publik melalui website ini ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh lembaga publik. Pertama, lembaga akan terhindar dari reputasi negatif lembaga tertutup, yang setiap kegiatannya tidak memedulikan akibat dari kebijakannya. Kedua, kerangka kerja etis yang kokoh dapat memandu lembaga dalam menghadapi masalah
Universitas Sumatera Utara
seperti kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagai lembaga pelayanan publik. Ketiga, banyak lembaga publik lain yang sadar bahwa perilaku etis membuat lembaga aman dari gangguan lingkungan sekitar, sehingga dapat beroperasi dengan lancar.Wujud dari kepedulian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nias Utara dalam media online dan keterbukaan informasi publik merupakan program bidang kehumasan Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Prioritas utama program tersebut adalah masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat masalah dalam penelitian ini dengan judul: “Media Online dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kabupaten Nias Utara”.
1.2.Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Seberapa besar pengaruh media online dan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan citra Pemerintah Kabupaten Nias Utara?
1.3.Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui seberapa besar pengaruh dari media online dalam meningkatkan citra pemerintah Kabupaten Nias Utara. 2. Mengetahui seberapa besar pengaruh keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan citra pemerintah Kabupaten Nias Utara.
Universitas Sumatera Utara
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh media onlinedan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan citra pemerintah Kabupaten Nias Utara. 4. Mengetahui variabel manakah yang paling dominan dalam meningkatkan citra pemerintah Kabupaten Nias Utara.
1.4.Manfaat Penelitian Dengan melihat dari tujuan dilakukannya penelitian ini, peneliti menjabarkan manfaat menjadi tiga faktor, yaitu: 2. Manfaat Akademis Penelitian ini dapat memberikan pemikiran baru terhadap hal-hal yang berkaitan dengan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan terhadap media online dan keterbukaan informasi publik, dan diharapkan pula dapat menjadi karya penelitian yang bermanfaat bagi penelitian yang sejenis serta berhubungan dengan teori-teori yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lokasi obyek penelitian. 3. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah Kabupaten Nias Utarauntuk menjadi referensi dalam melakukan kegiatan good governance yaitu menjaga, mengantisipasi dan membangkitkan citra positif instansi publik. 4. Manfaat Sosial Penelitian ini dapat memberikan cara pandang baru tentang permasalahan yang terjadi, yaitu tentang persepsi masyarakat terhadap media online dan keterbukaan
informasi
publik
sebagai
bentuk
pelayanan
publik
yang
mengutamakan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
