BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Good Corporate Governance merupakan sistem tata kelola yang diterapkan
pada suatu perusahaan sebagai langkah antisipatif untuk mengatasi permasalahan keagenan atau konflik keagenan. Sebagaimana dinyatakan dalam teori keagenan, pendelegasian kewenangan untuk mengelola perusahaan yang diberikan oleh pemilik kepada agen atau manajemen ternyata dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) pada manajemen. Dalam hal ini, agen, meskipun sebagai “wakil” dari pemilik juga memiliki kepentingan pribadi sehingga perilaku dalam mengelola perusahaan justru berisiko untuk tidak mengutamakan kepentingan dari pemilik. Namun, lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Apalagi sebagai agen memiliki akses kunci atas seluruh informasi di perusahaan dan kemungkinan besar pemilik (principal) belum tentu juga mengetahui informasi tersebut. Kasus-kasus besar yang terjadi di dunia nyata telah menjadi bukti adanya permasalahan keagenan (principal agent problem), seperti misalnya kasus Enron dan Worldcom. Adanya kasus-kasus tersebut semakin mendorong dan menyadarkan pentingnya pengelolaan perusahaan yang baik, sehingga Kongres U.S. menerapkan Sarbanes-Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 untuk melindungi kepentingan pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan. (Anand, 2008:24).
1
Good Corporate Governance dapat dipahami secara sederhana, yaitu dengan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata pembentuknya, yaitu Corporate dan Governance. Corporate dapat didefinisikan sebagai suatu entitas yang terdiri atas elemen-elemen seperti dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, internal audit dan personel-personel lain yang terstruktur dan bekerja bersama-sama mengikuti peraturan dan pedoman (guidelines) yang ada untuk mencapai tujuan utama dari entitas atau perusahaan. Governance dapat didefinisikan sebagai pengelolaan. Berdasarkan penjabaran kedua kata tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi inti dari Good Corporate Governance adalah suatu sistem tata kelola yang diterapkan pada level atas suatu entitas atau perusahaan yang terdiri atas elemen-elemen yang bekerja bersama-sama berdasarkan peraturan dan pedoman (guidelines) yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga tercipta akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan (stakeholders) bukan hanya kepada pemilik atau pemegang saham (stockholders) saja. Agar Good Corporate Governance dapat tercapai, maka perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi inti dari Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip-prinsip yang menjadi inti dari Good Corporate Governance dijabarkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) sebagai berikut, yaitu: transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), kewajaran dan kesetaraan (fairness).
2
Pentingnya Good Corporate Governance telah menjadi isu yang menjadi pembahasan di Indonesia sejak akhir tahun 1997, yang disebabkan oleh krisis yang terjadi di Asia Timur yang juga memiliki dampak yang sama terhadap kawasan Asia Tenggara. Krisis tersebut juga turut berakibat buruk bagi perekonomian Indonesia, yang pada akhirnya juga turut mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Iskander dan Chamlou (2000) dalam Hidayah (2008: 53) menyatakan krisis ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara dan negara lain salah satu faktor penyebabnya selain faktor ekonomi makro adalah disebabkan karena Good Corporate Governance (GCG) yang lemah, seperti belum kuatnya hukum yang diterapkan, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (auditing) yang diterapkan secara lemah, pasar modal yang belum memiliki regulasi yang baik, pengawasan komisaris yang kurang efektif, dan terabaikannya hak minoritas. Pengenalan konsep Corporate Governance di Indonesia secara resmi dilakukan pada tahun 1999 ketika pemerintah membentuk Komite Nasional tentang Corporate Governance, yang menghasilkan kode Corporate Governance yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Kode ini kemudian menjadi referensi bagi perusahaan di Indonesia termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. (Kamal, 2011:146). Kewajiban untuk mengimplementasikan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara mulai diterapkan sejak tanggal 31 Juli 2002, yaitu dengan Surat Edaran Meneg BUMN Nomor 117/M-MBU/2002. Kesadaran akan pentingnya penerapan GCG di Indonesia terus dikembangkan dan ditindaklanjuti. Hingga pada 3
tahun 2011, dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, yang direvisi pada beberapa pasal dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012. Berdasarkan peraturan tersebut, tertuang bahwa Perusahaan Badan Usaha Milik Negara harus menerapkan asas transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), serta kewajaran (fairness). Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Terkait dengan regulasi tersebut, telah menjadi kewajiban bagi setiap BUMN untuk menerapkan Good Corporate Governance. Husnan (2000: 6) menyatakan bahwa tipe perusahaan (BUMN) mempunyai kekhususan dalam arti pemiliknya tidak dapat mengontrol perusahaan secara langsung karena pemilik hanya diwakili oleh pejabat yang ditunjuk (misal menteri). Kesepakatan yang terjadi adalah antara wakil pemilik (agen) dengan manajemen (yang juga agen). Penerapan peraturan terkait Good Corporate Governance merupakan langkah untuk dapat mengoptimalkan kinerja BUMN di Indonesia, mengingat peranan BUMN yang sangat penting untuk dapat mendukung perekonomian Indonesia. Untuk dapat mencapai Good Corporate Governance di BUMN, perlu adanya sinergi seluruh elemen dalam perusahaan dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Auditor Internal, hingga seluruh karyawan perusahaan. Agar dapat memastikan tercapainya Good Corporate Governance tentu perusahaan harus dapat 4
memastikan berfungsinya seluruh elemen tersebut secara efektif dan efisien. Secara lebih spesifik, yang akan lebih ditekankan pada penelitian ini adalah pada salah satu elemen yaitu fungsi audit internal. Hal ini dikarenakan auditor internal merupakan salah satu elemen dalam perusahaan yang memiliki peran yang sangat penting yaitu turut memastikan pencapaian tujuan perusahaan, yang sejalan dengan tujuan dari penerapan Good Corporate Governance. Dalam pencapaian tujuan perusahaan, auditor internal dapat mengawasi adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di perusahaan dan berperan sebagai effector untuk memastikan tiap fungsi perusahaan telah mengambil langkah korektif dan antisipatif agar perusahaan tetap dapat mencapai tujuan. Auditor internal sebagai bagian dari manajemen sekaligus mitra manajemen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja manajemen. Hal ini sesuai dengan fungsi utama dari audit internal untuk memberikan keyakinan memadai (assurance) dan konsultasi (consulting) pada perusahaan, sebagaimana disebutkan dalam definisi IIA (Institute of Internal Auditors). Dalam hal ini, auditor internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola (governance process). Sebagaimana dinyatakan dalam artikel yang dikeluarkan oleh KPMG pada tahun 2003 yang berjudul Internal Audit’s Role in Corporate Governance, dinyatakan bahwa peranan kunci auditor internal adalah memastikan pengawasan yang memadai atas pengendalian internal (internal control). Dengan melakukan hal tersebut, maka 5
akan membentuk komponen integral dalam kerangka kerja Corporate Governance perusahaan. Dapat dikatakan secara umum bahwa fungsi audit internal adalah sebagai salah satu komponen kontrol dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. PT Jasa Raharja merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, yang bergerak di bidang asuransi sosial. Saat ini, kepemilikan perusahaan 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sebagai salah satu BUMN di Indonesia, PT Jasa Raharja harus mematuhi pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN. Penerapan Good Corporate Governance di PT Jasa Raharja dapat dikatakan sangat baik hal ini terlihat bukan hanya dari pencapaian hasil penilaian dari penilai independen yang diungkapkan dalam laporan tahunan namun juga dari penghargaan-penghargaan yang diterima oleh perusahaan. PT Jasa Raharja telah menerima penghargaan dari berbagai pihak terkait pencapaian kinerja perusahaan yang sangat baik, yang dapat dicapai melalui penerapan Good Corporate Governance. Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh PT Jasa Raharja antara lain secara berturut-turut sejak tahun 2011 hingga 2013 memperoleh penghargaan sebagai BUMN Terbaik 2012 Bidang Sektor Keuangan Sektor Akuntansi dari Majalah Investor, Peringkat ke-3 Kategori BUMN Keuangan Non-Listed Annual Report Award dari Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013, The Most Reliable Improvement Social pada Insurance Award 2013 dari Harian Bisnis Indonesia, The Best of State 6
Own Enterprise Inhouse Magazine (InMA) 2013 dari Serikat Perusahaan Pers serta BUMN yang telah dapat menerapkan Good Corporate Governance dengan sangat baik menurut Kementerian BUMN. Penghargaan yang telah diterima PT Jasa Raharja menunjukkan prestasi perusahaan dalam penerapan Good Corporate Governance. Secara teori, penerapan Good Corporate Governance tampak sederhana dengan mengatur pengelolaan perusahaan dengan menerbitkan peraturan-peraturan sehingga banyak perusahaan yang terjebak dengan penerapan Good Corporate Governance sebatas pada peraturan-peraturan tanpa adanya implementasi yang berarti. Dengan mendasarkan pada prestasi yang telah diraih oleh PT Jasa Raharja maka perlu dievaluasi secara lebih mendalam apakah PT Jasa Raharja telah benar-benar dapat menerapakan Good Corporate Governance atau hanya sebatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan tanpa diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai penerapan praktik Good Corporate Governance di PT Jasa Raharja serta mengetahui peran auditor internal dalam penerapan Good Corporate Governance sehingga judul penelitian skripsi ini adalah: “Peran Auditor Internal dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi pada PT Jasa Raharja.”
1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengenai “Peran 7
Auditor Internal dalam Penerapan Good Corporate Governance pada PT Jasa Raharja”, yaitu: a) Bagaimana penerapan Good Corporate Governance pada PT Jasa Raharja serta upaya pelaksanaannya? b) Bagaimana peran auditor internal dalam mendukung penerapan Good Corporate Governance pada PT Jasa Raharja?
1.3.
Batasan Masalah Penelitian ini hanya akan membahas mengenai bagaimana penerapan Good
Corporate Governance pada salah satu BUMN di Indonesia yaitu PT Jasa Raharja serta peranan auditor internal dalam penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan. Dalam penelitian ini terdapat batasan-batasan penelitian yaitu lingkup penelitian hanya pada unit analisis penelitian yaitu PT Jasa Raharja pada kantor pusat di Jakarta dengan populasi seluruh staff divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan staff divisi teraudit oleh SPI (auditee) .
1.4.
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan memiliki 3
tujuan, yaitu: a) Untuk
mengevaluasi
penerapan
prinsip-prinsip
Good
Corporate
Governance pada salah satu BUMN di Indonesia yaitu PT Jasa Raharja
8
b) Untuk mengevaluasi peran Auditor Internal dalam penerapan prinsipprinsip Good Corporate Governance di PT Jasa Raharja c) Untuk mengetahui kontribusi Auditor Internal PT Jasa Raharja dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
1.5.
Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain: 1. Manfaat Teoritis Memberikan
informasi
tentang
proses
penerapan
Good
Corporate
Governance di Indonesia, secara lebih spesifik untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu juga memberikan informasi tentang apakah fungsi audit internal dapat mempengaruhi penerapan Good Corporate Governance pada suatu perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk menambah literatur untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang. 2. Manfaat Praktis Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerapan Good Corporate Governance seperti pemerintah dan perusahaanperusahaan agar mengetahui sampai sejauh mana penerapan Good Corporate Governance khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan (improvement) pada sistem yang ada 9
agar Good Corporate Governance dapat berjalan secara efektif. Selain itu, dapat diketahui pengaruh faktor audit internal dalam penerapan Good Corporate Governance sehingga diharapkan dapat diambil langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan Good Corporate Governance, melalui fungsi audit internal tersebut.
1.6
Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu: BAB I: PENDAHULUAN Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini. BAB II: TINJAUAN LITERATUR Bab ini akan membahas mengenai konsep dan teori yang berkaitan dengan Good Corporate Governance dan Audit Internal. BAB III: METODE PENELITIAN Bab ini membahas mengenai desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Selain itu, bab ini juga menguraikan profil perusahaan yang terdiri atas sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang dan jenis usaha, serta struktur organisasi perusahaan.
10
BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini membahas tentang penerapan Good Corporate Governance perusahaan serta peran dan kontribusi auditor internal dalam penerapan Good Corporate Governance. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini, penulis menjabarkan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan berdasarkan uraian bab 4, yang diharapkan dapat menjawab perumusan masalah yang telah dibahas pada bab 1. Pada bab ini, penulis juga memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.
11
