BAB I PENDAHULUAN. sebagai pengamanan pemberian dana atau kredit tersebut.jaminan merupakan hal yang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kebutuhan akan dana yang diberikan oleh pihak perbankan dalam dunia perbankan di Indonesia disebut dengan kredit, yang terkadang selalu dihubungkan dengan adanya jaminan sebagai pengamanan pemberian dana atau kredit tersebut.Jaminan merupakan hal yang penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang, serta guna melindungi kepentingan para pihak khususnya kreditur (yang meminjamkan).Djuhaendah Hasan mengatakan bahwasanya fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunas hutang di dalam perjanjian kredit atau dalam hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian.Kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian.Kepastian hukum ini adalah dengan mengikat perjanjian jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan. 1 Fungsi jaminan secara yuridis adalah untuk kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian kredit atau hutang piutang atau kepastian realisasi sutau prestasi dalam suatu perjanjian.Kepastian hukum ini adalah dengan peningkatan jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia. Sehubungan dengan adanya jaminan sebagai pengamanan pemberian dana atau kredit, maka secara garis besar ada dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling diminati oleh pihak bank dan pihak lainnya sebagai kreditur adalah jaminan kebendaan.

1

Djuhaenda Hasan, Perjanijan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit, (Jakarta: Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998), hal 50.

Universitas Sumatera Utara

Menurut Djuhaendah Hasan, jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang dijadikan objek jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau pembayaran hutang apabila debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Di dalam jaminan kebendaan selalu tersedia benda tertentu yang menjadi objek jaminan sehingga dalam pratek jaminan kebendaan lebih disukai dari pada jaminan perorangan karena sifatnya yang lebih menguntungkan pihak kreditur. 2

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk dari jaminan kebendaan, yang merupakan perkembangan dari lembaga gadai.Pada ketentuan gadai mewajibkan kekuasaaan atas benda yang dijaminkan harus pindah/berada di tangan pemegang gandai. Hal tersebut mengakibatkan pemberi gadai tidak dapat mempergunakan dapat mempergunakan benda jaminan tersebut untuk keperluan usahanya, sehingga dalam praktek timbul suatu perkembangan baru di mana si peminjam menyerahkan hak miliknya atas benda jaminan itu secara constitutum possessorium, yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda yang dijaminkan (milik debitur) kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barangbarang itu tetap pada debitur. Debitur menguasai fisik barang tersebut bukan lagi sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam-pakai.Pada awalnya objek fidusia terbatas pada benda bergerak yang berwujud peralatan, tetapi pada perkembangan selanjutnya objek fidusia juga meliputi benda yang tidak berwujud maupun benda tidak bergerak. Ratnawati L. Prasodjo, staf ahli Menteri Kehakiman, dalam diskusi undang-undang tentang jaminan fidusia, menjelaskan apa yang melatarbelakangi diajukan undang-undang tentang jaminan fidusia, yaitu : 1. Memenuhi tuntutan pembangunan ekonomi

2

Ibid, hal 55


Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka membangun secara berkesinambungan dibutuhkan dana yang besar. Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk untuk dapat terpenuhinya kebutuhan akan dana yang besar tersebut. Kegiatan pinjam meminjam memerlukan perlindungan melalui sebuah lembaga jaminan yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat.Lembaga jamina fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang belum ada pengaturanya secara utuh. 2. Kebutuhan Masyarakat. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan para pembeli fidusia untuk tetap menguasai benda yang dijaminkan, agar dapat tetap melangsungkan kegiatan usahanya.Awalnya jaminan fidusiahanya berlaku bagi benda-benda bergerak berwujud yang berbentuk peralatan usaha, dalam perkembanganya objek fidusia meliputi benda tetap.3 Dengan diundangkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, lembaga jaminan fidusiatelah memperoleh suatu tempat khusus dalam hierarki perundangundangan di Indonesia. Dengan adanya undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusiadimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat dengan pengaturan jaminan fidusiasebagai sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Sebelum undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusiadibentuk, pada umumnya objek jaminan fidusiaadalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka

3

Ratnawati L. Prasodjo, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia,Diskusi Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pendaftaranya, Hotel Regent, 1999, hal 30


undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusiamemberikan pengertian yang luas tentang objek jaminan fidusia yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagiman yang ditentukan dalam undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang hak tanggunganyang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Akan tetapi, ada hal yang harus didasari bahwa pada Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia juga memberikan suatu batasan terhadap ruang lingkup berlakunya setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Hal ini kembali dipertegas melalui rumusan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwasannya Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap : 4 1.

Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan,sepanjang peraturan

perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan. 2.

Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) meter

atau lebih. 3.

Hipotik atas pesawat terbang

4.

Gadai Berdasarkan penjelasan secara umum dan singkat tentang Undang-Undang jaminan

fidusiadi atas, maka dalam hal ini lembaga jaminan fidusiaini digunakan secara luas dalam berbagai transaksi pinjam meminjam atau kredit karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, serta adanya kepastian hukum dengan cara mendaftarkan 4

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999


jaminan fidusiatersebut. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kteditur lain. Karena jaminan fidusiamemberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusiaberdasarkan kepercayaan. Hal ini berbeda dengan gadai walaupun objek gadai hampir sama dengan objek Fidusia yaitu juga sama-sama benda bergerak berwujud, namun karena objek gadai berada pada penerima gadai, maka objek gadai tersebut tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kesehariannya oleh si pemberi gadai seperti sepeda motor, mobil dan sebagainya. Apabila tidak dilakukan maka akan mengalami kekurangan. Hal ini dinyatakan oleh Mariam Darus bahwasanya jika menalaah sistem hukum jaminan maka tampaklah bahwa hukum jaminan belum berada dalam sistem hukum yang bulat dan tuntas dimana pengaturannya masih bersifat sporadik dan belum tuntas. 5 Sesuai dengan sifat hak kebendaan, jaminan fidusiatetap mengikuti benda menjadi objek jaminan fidusiadalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali benda persediaan.Pendaftaran fidusia mempunyai arti yang sangat penting terutama atas jaminan benda bergerak yang tidak terdaftar mengingat sangat sulit membuktikan siapa pemiliknya. Dengan demikian telah disyaratkan suatu bentuk dan prosedur baku yang harus dilalui guna memperoleh kepastian hukum mengenai jaminan fidusia. Pasal 37 ayat 2 dan 3 undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusiatelah memberikan suatu masa transisi yaitu 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang fidusia kecuali tentang kewajiban akta jaminan fidusia. 6 Apabila tidak

5

Mariam Darus Badrulzaman, Kerangka Hukum Jaminan Indonesia Dalam Hukum Jaminan Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi 4, (Bandung,: Citra Aditya Bakti, 1998), hal 23. 6 Pasal 37 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 42 Tahun 1999


didaftarkan dalam jangka waktu tersebut, maka perjanjian jaminan fidusiadimaksud tidak merupakan hak agunan atas kebendaan yang dimaksud dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusiasehingga tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferent). Namun demikian, dalam praktek masih banyak jaminan fidusiayang diadakan sebelum berlakunya undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusiabelum disesuaikan dengan ketentuan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Hal tersebut mungkin terjadi karena adanya kendala-kendala yang timbul seiring dengan diterapkannya undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Seiring dengan alasan tersebut, maka timbullah suatu keinginan untuk diadakannya suatu penelitian untuk meneliti undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusiaserta membahas masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia khususnya dalam praktek perbankan Bertitik tolak dari uraian diatas dan berdasarkan pandangan penulis, maka dengan ini memilih judul :“PERANAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PENJAMIN HUTANG DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK.”

B. Perumusan Masalah Adapun yang merupakan permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan lembaga jaminan fidusia dalam praktek perbankan? 2. Bagaimana peranan lembaga jamian fidusia sebagai jaminan hutang ?

3. Upaya hukum yang dilakukan bank untuk memperkecil resiko dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hutang berupa jaminan fidusia.


C. Tujuan Penulisan Mengacu pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk memperlajari dan memberikan gambaran mengenai peranan lembaga fidusia sebagai penjamin hutang. 2. Untuk mempelajari, memahami dan memberikan gambaran mengenai ketentuan hukum tentang perkreditan bank. 3. Untuk mengetahui sejauh mana peraturan-peraturan lembaga fidusia ini diterapkan sebagai penjamin hutang dalam pemberian kredit bank. Manfaat Penulisan Dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua) manfaat yang dapat diperoleh, yaitu : 1. Dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi dan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi Kepustakaan pada Fakultas Hukum khususnya bagi para mahasiswa/i dan juga memberikan kepastian hukum bagi para dabitur yang mendapat pinjaman kredit bank dengan jaminan f idusia. 2. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk mengetahui pemberian kredit bank dengan jaminan fidusia dan masyarakat dapat mengetahui perundang-undangan yang mengatur pemberian kredit bank dengan jaminan fidusia. D. Keaslian Penulisan Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, disamping membaca buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini.


Disini penulis mencoba memaparkan“Peranan Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Penjamin Hutang Dalam Pemberian Kredit Bank” Sepanjang yang telah diketahui dan ditelusuri di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, penulisan tentang Peranan Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Penjamin Hutang Dalam Pemberian Kredit Bank, dan data yang diperoleh dari perpustakaan belum pernah ditulis. Dengan demikian dilihat dari permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, maka dapat dikatakan bahwa skripsi ini merupakan karya yang asli. E. Tinjauan Pustaka Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, keberadaan lembaga jaminan fidusia telah memperoleh suatu kedudukan yang baik. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah diatur tentang pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya serta eksekusi jaminan fidusia. Bahwa dalam melakukan penulisan judul ini dibahas hanya kepada kredit yang diikat dengan jaminan fidusia dimana barang-barang bergerak dan tidak bergerak merupakan jaminan atas kredit tersebut. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (angka 1). Sementara angka 2 mengatakan bahwa : Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang hak tanggungan yang tetap berada


dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan yang memberikan kedudukanyang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dalam praktek memang sering terjadi untuk mengertahui apakah pemberi fidusia adalah benar-benar pemilik dari barang yang difidusiakan. Dan untuk memperoleh sekedar kepastian biasanya penerima fidusia meminta kepada pihak pemberi fidusia dalam perjanjian penyerahan hak milik secara kepercayaan untuk menyatakan secara sungguh-sungguh bahwa ia adalah adalah orang yang berhak bertindak bebas atas barang yang difidusiakan dan bahwa barang tersebut bebas dari segala beban. 7 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Namun pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) di lain pihak. Setelah perjanjian itu disepakati. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.8 Pada umumnya, dalam perjanjian akan ditekankan kewajiban pihak peminjam uang untuk memenuhi kewajibannya melunasi, mengembalikan atau mengatur utang pokoknya beserta bunga, imbalan atau bagi hasil sesuai dengan waktu yang ditentukan.

7

Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal 22 8 Surbekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Bandung: PT Intermasa, 1982), hal 122.


Perjanjian tambahan adalah perjanjian yang dibuat guna menunjang tercapainya maksud dan tujuan perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit yang terwujud dalam bentuk pemenuhan pembayaran terhutang oleh debitur. Dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian dapat terdiri dari tiga bagian, yaitu : 9 1. Essentialia, merupakan bagian perjanjian yang mutlak harus ada, tanpa bagian ini tak mungkin ada perjanjian. Misalnya : Dalam jual beli essentialia itu ialah barang dan harga ; dalam jaminan kebendaan untuk suatu peminjaman uang essentalia nya adalah jumlah pinjaman (uang) dan barang 2. Naturalia, merupakan bagian dari perjanjian yang oleh Undang-Undang diatur sebagai peraturan tambahan. Misalnya : Dalam perjanjian jual-bei soal vrijwaring. 3. Aksidentalia, merupakan bagian dari perjanjian yang tidak diatur oleh undang-undang tetapi oleh para pihak pihak sendiri. Misalnya : Perjanjian sewa menyewa yang perjanjiannya di buat sendiri oleh para pihak tanpa melihat ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Jaminan yang lahir karena undang-undang adalah adanya ditunjuk undang-undang ; tanpa adanya perjanjian para pihak. 9

Oey Hoey Tiong, Op.Cit hal 30


Misalnya adanya ketentuan undang-undang bahwa semua harta benda debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada maupun yang aka nada, menjadi jaminan bagi seluruh piutangnya. Jaminan kredit adalah perjanjian antara kreditur atau bank dengan seseorang yang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk memenuhi seluruh prestasi debitur, baik sebagai jaminan pokok ataupun sebagai jaminan kebendaan yang lain sebesar seperti tercantum dalam perjanjian pokok, baik karena ditunjuk oleh kreditur tanpa sepengetahuan atau persetujuan debitur, maupun yang diajukan debitur atas perintah kreditur. 10 Untuk mendapatkan lembaga ini, telah tersedia formulir khusus khusus di bank dengan istilah misalnya jaminan perseorangan, jaminan orang ataupun jaminan kredit. Jaminan bank adalah suatu jaminan dari bank sebagai perwujudan dari salah satu fungsinya dalam pemberian pelayanan jasa, yang sekaligus melibatkan : − Pihak penjamin, yang memberikan jaminan. − Pihak terjamin, nasabah yang dijamian. − Pihak penerima jaminan, yang menerima jaminan. Dengan demikiam sesuai dengan Pasal 1820 KUH Perdata bahwa jaminan bank berarti jenis penanggungan bahwa bank sebagai penanggung. 11

F.

Metode Penelitian

10 11

Thomas Soebroto, Tanja Jawab Hukum Jaminan, (Semarang: Dahara Prize, 1994), hal 193. Ibid, hal 193


Dalam skripsi ini, untuk membahas masalahg sangat membutuhkan adanya data dan keterangan yang dapat dijadikan bahan analitis.Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dan keterangan tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut. 1. Spesifikasi Penelitian Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridisnormative dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan fidusia dalam kerangka hukum nasional Indonesia.Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian juridis nomatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma mengenai peranan lembaga fidusia sebagai penjamin hutang dalam pemnberian kredit bank.Hal ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan.Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis mormative maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan lembaga jaminan fidusia dan peranannya dalam pemberian kredit bank. 2. Bahan Penelitian Materi dalam skripsi ini diambil dari data seperti dimaksud di bawah ini : a. Bahan Hukum Primer. yaitu : Berbagai dokumen peraturan perundang-undangan yang tertulis yang ada dalam lembaga fidusia dan peraturan perbankan.Mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 dan mengenai perbankan di atur dalam UndangUndang No 10 Tahun 1998. b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu :


Bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen uang dapat menjadi sumber informasi mengenai lembaga fidusia dan perkerditan bank, seperti koran, majalah, dan juga sumber-sumber lainnya yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas. c. Bahan Hukum Tertier, yaitu : Mencakup kamus bahasa untuk pembenahan tata Bahasa Indonesia dan juga sebagai alat bantu pengalih bahasa seperti istilah asing 3. Data dan Teknik Pengumpulan Data Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 4. Analisis Data Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Metode kualitatif yaitu metode analisi data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yabng diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.


G. Sistematika Penulisan Secara garis besar skripsi ini dibagi dalam V (lima) bab dan masing-masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub bagian sesuai dengan kepentingan pembahasan. Bab I

: Dalam bab ini penulis menerangkan secara ringkas mengenai latar belakang masalahperumusan masalah, manfaat penulisan, tujuan penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II

: Dalam bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan umum jaminan fidusia. Bab ini akan menjelaskan pengertian dan sifat dari jaminan fidusia, objek fidusia,pendaftaran,eksekusi sampai dengan berakhirnya jaminan fidusia.

Bab III

: Dalam bab ini, akan di bahas tentang prosedur dan proses pemberian kredit bank, hak dan kewajiban para pihak,wanprestasi dalam pemberian kredit.

Bab IV

: Dalam bab ini akan di jelaskan peranan lembaga jaminan fidusia sebagai jaminan dalam pemberian kredit bank. Dimulai dari lembaga jaminan fidusia dalam praktek perbankan, peranan lebaga fidusia sebagai jaminan hutang sampai upaya hukum yang dilakukan untuk memperkecil resiko. Apakah semuanya ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur nya. Dalam bab ini akan dijelaskan pelaksanaan fidusia dalam praktek, apakah sesuai dengan teori perundang-undangan yang berlaku.

Bab V

: Dalam bab ini dengan pengetahuan yang terbatas, penulis mencoba menarik kesimpulan dan memberi saran yang mungkin dapat dipergunakan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.



BAB I PENDAHULUAN. sebagai pengamanan pemberian dana atau kredit tersebut.jaminan merupakan hal yang

Recommend Documents