BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Percepatan pembangunan pertanian memerlukan peran penyuluh pertanian sebagai pendamping dan pembimbing pelaku utama dan pelaku usaha. Penyuluh mempunyai peran penting dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang difokuskan pada pendampingan pemberdayaan petani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan sebagai fasilitator agar GAPOKTAN mampu mengambil keputusan sendiri dengan jalan membantu menganalisis situasi yang sedang mereka hadapi dan melakukan perkiraan ke depan, membantu mereka memperoleh pengetahuan/informasi guna memecahkan masalah, serta membantu mereka mengambil keputusan yang akan diambilnya . Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) ini tidak sama dengan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP) merupakan program pemberdayaan usaha agribisnis yang ditujukan bagi petani/peternak di perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan tingkat kesejahteraannya. Adapun tujuan digulirkannya program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) ini adalah : (1) Untuk menumbuh kembangkan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, melalui koordinasi Gabungan Kelompoktani (GAPOKTAN) sebagai organisasi petani. Fungsi Gabungan Kelompoktani (GAPOKTAN) sebagai lembaga ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dan akses pasar, (2) Meningkatkan kinerja program-program Departemen Pertanian yang telah ada sebelumnya terutama dalam memfasilitasi
1
akses permodalan petani untuk mendukung usaha agribisnis perdesaan serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. (3) Meningkatkan kapasitas
organisasi
Gabungan
Kelompoktani
(GAPOKTAN)
sebagai
kelembagaan petani di Desa dalam melayani kebutuhan petani anggota khususnya dalam permodalan. Keterbatasan petani dalam mengakses sumber modal makin menguatkan petani mengalami beragam tekanan, baik tekanan ekonomi maupun tekanan sosial. Tekanan ekonomi berhubungan langsung dalam pengadaan sarana produksi meliputi bibit, pupuk maupun obat-obatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu tekanan sosial lebih bersifat kepada penilaian sebagian besar masyarakat di luar petani yang menilai bahwa petani itu terbelakang dan tertinggal karena tidak mempunyai keinginan untuk maju. Ini yang menyebabkan sebagian besar petani mengalami kemunduran dan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi banyak terdapat di perdesaan karena sebagian besar petani berada di wilayah Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan modal petani melalui program pemberdayaan
masyarakat
perdesaan
yang
dituangkan
dalam
program
Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Kehadiran Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) diharapkan bisa mengatasi masalah kesulitan modal yang dihadapi petani. Program ini bertujuan untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan di perdesaan serta membantu penguatan modal dalam kegiatan usaha di bidang pertanian sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
2
Pola dasar Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) kepada GAPOKTAN dalam mengembangkan usaha produktif petani skala kecil, buruh tani dan rumah tangga miskin. Terdapat 5 kunci pokok dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), yaitu : (a) Usaha agribisnis, (b) Pemberdayaan masyarakat pertanian, (c) Perdesaan, (d) Kelembagaan petani, dan (e) Pendampingan. Dari kelima kunci ini dibutuhkan kesimpulan yang berkaitan dalam dukungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dapat mempercepat keberhasilan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) diantaranya adalah : (1) Intervensi pemda dalam pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi serta penerapan kalender tanam, sehingga timbul komoditas pertanian lokal yang berdaya saing dan bernilai ekonomi tinggi, (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perdesaan, sehingga kemudahan akses transportasi dan perdagangan antar wilayah dapat dilakukan dan dengan sendirinya akan bermunculan dan berkembang titik pertumbuhan ekonomi baru di daerah, (3) Penguatan kelembagaan petani yang mandiri, sehingga mampu meningkatkan daya tawar petani dalam menghadapi ekonomi pasar bebas sekarang ini, (4) Penempatan SDM penyuluh pertanian yang profesional dan handal agar dengan satu penyuluh satu Desa terpenuhi dan maksimal, (5) Menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian di wilayah pengembangan pertanian dalam menunjang kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi, (6) Menciptakan pasar induk-pasar induk baru sebagai wadah pemasaran produk pertanian. Hal ini salah satunya dapat ditempuh dengan melakukan fasilitasi kemitraan dengan daerah atau pihak
3
lain, (7) Balai Penelitian Teknologi Pertanian (BPTP) bersama-sama dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota membuka akses seluas-luasnya terhadap inovasi teknologi pertanian dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang lebih baik, (8) Stabilitasi harga komoditas pertanian, dan (9) Melakukan promosi komoditas unggulan lokal serta produk turunannya melalui berbagai kegiatan baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Dengan adanya program PUAP setiap tahunnya bertambah, maka penyuluhpun masih sangat dibutuhkan untuk mendampingi program tersebut oleh karena itu Kementrian Pertanian berupaya melakukan percepatan pembangunan pertanian antara lain ditempuh melalui Revitalisasi Penyuluh Pertanian dengan kebijakan 1 (satu) Desa 1 (satu) penyuluh guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya dengan merekrut Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) (Kementrian Pertanian, 2009). Dimulai tahun 2007-2009 Kementrian Pertanian mulai mengadakan perekrutan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) guna mendukung program di bidang pertanian, yang salah satunya program Pengembangan
Usaha
Agribisnis
Pedesaan
(PUAP)
sebagai
penyuluh
pendamping. Syarat utama sebagai Penyuluh Pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kabupaten Pasuruan yang awalnya lulusan minimal Strata-1 (S1), sekarang lulusan SMK-Pertanian/SPMA juga menjadi penyuluh pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) ini dikarenakan jumlah penyuluh PNS sangat sedikit. Dengan masa kerja 10 bulan selama satu tahun Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-
4
TBPP)
mempunyai
peranan
penting
dalam
pendampingan
program
Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kabupaten Pasuruan. Kondisi di Kabupaten Pasuruan saat ini untuk penyuluh PNS jumlahnya sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang sudah ada. Untuk itu pemerintah Kabupaten Pasuruan melibatkan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) untuk mendampingi program tersebut. Jumlah penyuluh PNS yang ada di Kabupaten Pasuruan 84 orang sedangkan penyuluh THL-TBPP sebanyak 116 orang. Sementara itu juga jumlah PNS yang akan pensiun bertambah sehingga jumlah penyuluh PNS tiap tahunpun akan berkurang. Oleh karena itu di dalam penelitian ini akan dibahas peranan penyuluh Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dalam program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2008 dan tahun 2009. 1.2 Rumusan Masalah Dalam program PUAP ini sangat membutuhkan penyuluh THL-TBPP karena kurangnya Penyuluh PNS di lapangan. THL-TBPP sebagai Penyuluh pendamping GAPOKTAN/kelompoktani, berperan sebagai fasilitator agar GAPOKTAN/kelompoktani mampu mengambil keputusan sendiri dan bisa mengembangkan modal usaha yang diberikan oleh Departemen Pertanian, sehingga memerlukan upaya peningkatan pengetahuan, pendapatan dan keterampilan, upaya peningkatan tersebut perlu adanya peran penyuluh. Oleh sebab itu yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu : (a) Bagaimana kinerja penyuluh THL-TBPP dalam membimbing GAPOKTAN yang mengelola bantuan program PUAP
5
(b) Bagaimana kinerja GAPOKTAN dalam mengelola dana PUAP untuk pengembangan usaha agribisnisnya (c) Bagaimana hubungan kinerja penyuluh THL-TBPP dengan kinerja GAPOKTAN dalam pengembangan usaha agribisnis perdesaan. 1.3 Tujuan Tujuan peneletian ini pada dasarnya untuk mengetahui penyuluh THLTBPP dan GAPOKTAN cara mengelola program PUAP di Kabupaten Pasuruan yaitu : (a) Menilai kinerja penyuluh THL-TBPP dalam membimbing GAPOKTAN yang mengelola bantuan program PUAP (b) Menilai kinerja GAPOKTAN dalam mengelola dana PUAP untuk pengembangan usaha agribisnisnya (c) Menganalisis hubungan kinerja penyuluh THL-TBPP dengan kinerja GAPOKTAN dalam pengembangan usaha agribisnis perdesaan. 1.4 Kegunaan Diharapkan hasil penelitian ini memberikan berbagai kegunaan untuk meningkatkan peranan penyuluh pertanian dalam pengembangan sumberdaya manusia pertanian pada masa mendatang dan berguna untuk memberikan dasar pertimbangan dalam pembinaan GAPOKTAN pada program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan.
6
Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna untuk : 1. Bagi GAPOKTAN, sebagai bahan masukan perbaikan terhadap perkembangan PUAP pada GAPOKTAN di Kabupaten Pasuruan . 2. Bagi Badan Penyuluhan Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan diharapkan bisa memberi masukan dan evaluasi serta penilaian kinerja dari masing – masing GAPOKTAN hasil binaan mereka. 3. Bagi pembaca diharapkan dapat menjadi sumber literatur dan perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 4. Bagi penulis untuk dijadikan informasi penyuluhan pertanian dan sebagai ilmu serta pengalaman yang akan diterapkan di lapangan kepada petani 1.5 Definisi Istilah Guna menyamakan persepsi terhadap istilah yang digunakan, maka diberikan batasan-batasan sebagai berikut : 1.
Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan yang selanjutnya disebut PUAP adalah bagian dari program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai potensi pertanian Desa sasaran.
2.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang disebut PNPMMandiri adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.
3.
Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub-sistem yaitu (a) Sub-sistem hulu, (b) Sub-sistem pertanian primer, (c) Sub-sistem agribisnis hilir dan (d) Sub-sistem penunjang.
7
4.
Perdesaan adalah kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulan sumberdaya
alam
dan
kearifan
lokal,
khususnya
pertanian
dan
keanekaragaman hayati. 5.
Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
6.
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan, terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
7.
Kelompoktani/POKTAN adalah kemampuan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
8.
Gabungan Kelompoktani (GAPOKTAN) PUAP adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
9.
Usaha produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompoktani perdesaan dalam bidang agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman dan tahunan.
10. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh dalam rangka pemberdayaan petani/kelompoktani dalam melaksanakan PUAP 11. Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah individu yang memiliki keahlian dibidang keuangan mikro yang direkrut oleh Departemen Pertanian, untuk melakukan
8
supervisi dan advokasi kepada penyuluh dan pengelola GAPOKTAN dalam pengembangan PUAP 12. Bantuan
Langsung
Masyarakat
adalah
bantuan
dana
kepada
petani/kelompoktani untuk Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan yang di salurkan melalui GAPOKTAN dalam bentuk modal usaha 13. Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang di susun oleh GAPOKTAN berdasarkan kelayakan usaha dan potensi Desa. 14. THL-TBPP adalah Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian merupakan penyuluh kontrak yang sifat kerjanya dalam satu tahun di kontrak selama 10 bulan dan tugasnya memberikan penyuluhan dan mendampingi kelompoktani atau GAPOKTAN
9
