BAB I PENDAHULUAN. satu bulan sepanjang bulan Juli 2006 dan awal Agustus Dengan. demikian, penulis membahas masalah ini karena beberapa alasan:

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Serangan Israel terhadap objek-objek sipil di Lebanon berlangsung satu bulan sepanjang bulan Juli 2006 dan awal Agustus 2006. Dengan demikian, penulis membahas masalah ini karena beberapa alasan: Pertama, pada 2006 pemerintah zionis Israel melakukan serangan ke Lebanon tanpa alasan yang kuat atau yang dapat dibenarkan menurut aturan hukum Internasional dan hukum humaniter (misalnya ada alasan dan bukti bahwa keamanan Israel terancam). Dalam serangan yang dilancarkan oleh Israel terhadap Lebanon, menimbulkan korban terhadap warga sipil di Lebanon dan kehancuran bangunan serta infrastruktur yang terdapat di Lebanon seperti Bandara Internasional Beirut (Rafiq A1-Hariri), Rumah Sakit di Zafed, Jembatan yang menghubungkan Beirut dan Damascus, pembangkit tenaga listrik, tempat pengungsian di kota Qana yang telah menewaskan tidak kurang dari 54 orang penduduk sipil, 37 diantaranya adalah anak-anak. Sekitar 800 orang tewas, belum termasuk yang luka-luka, kehilangan tempat tinggal, dan yang mengungsi. Tindakan ini melanggar aturan hukum humaniter seperti yang terdapat dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 pasal 48 protokol I yang berbunyi “pihak-pihak yang terlibat dalam konflik setiap saat harus dapat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, antara objek sipil dan

1 

2

objek militer dan karena itu pula pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus mengarahkan operasinya semata-mata hanya untuk menyerang objekobjek militer”. Kedua,

serangan

Israel

tidak

didukung

oleh

masyarakat

Internasional. Masalah yang melibatkan beberapa negara baik yang dapat menimbulkan konflik atau tidak tentunya mendapat perhatian masyarakat Internasional. Oleh karena itu, otoritas maupun dukungan yang tidak diberikan tentunya bermakna bahwa tindakan negara itu bertentangan dengan

norma-norma

maupun

kesepakatan

masyarakat

secara

Internasional. Ketiga, serangan yang dilancarkan banyak menggunakan alat-alat perang seperti bom, terutama senjata pemusnah masal (Weapon Mass Destruction) yang mengakibatkan banyak korban di Lebanon. Hukum Humaniter terdiri atas peraturan-peraturan perlindungan korban perang dan peraturan-peraturan tetang alat dan cara berperang. Sedangkan ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dan kebebasan sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. bagi setiap orang.1 Terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) disertai pelanggaran terhadap aturan yang terdapat dalam hukum humaniter, telah menjadi isu sentral dunia dewasa ini, seharusnya menjadi tolak ukur bagi negara dalam berinteraksi. dengan negara lain. Atas dasar alasan-alasan                                                         1

Arlina Permanasari dkk l999, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta, ICRC, , h1m.333. 

3

itulah penulis tertarik untuk membahas topik ini dengan judul Pelanggaran Hukum Humaniter pada serangan Israel ke Lebanon tahun 2006. “Perang antara Israel dengan Lebanon tejadi bermula ketika pasukan Hizbullah melakukan serangan udara (dengan nama Operasi True Promise) ka wilayah kota Shlomi perbatasan Israel Utara dan menembakkan roket: kearah Angkatan Pertahanan Israel IDF (Israeli Defence Force). IDF yang sedang melakukan patroli di perbatasan menjadi korban yang mengakibatkan delapan tentara IDF

tewas

serta

ditangkapnya

Goldwasser

dan

Elgad

dua

Regev).

tentara

Tentara

lainnya Hizbullah

(Ehud juga

menembakkan roket dan mortir secara beruntun ke wilayah utara Israel lainnya (Kota Shlomi) sebagai suatu pengalihan perhatian pada waktu yang sama.”2

Israel membalas menyerang Lebanon dengan menggunakan alasan penawanan dua tentara Israel oleh Hizbullah dalam suatu serangan lintas perbatasan. Menurut pejabat Israel, diduga kedua tentara itu dibawa ke Iran. Hizbullah berercana menggunakan tawanan ini untuk melakukan pertukaran tawanan dalam membebaskan warga Lebanon dan Palestina yang ditahan oleh Israel. Serangan besar Israel ini diluar dugaan Hizbullah, yang sebelumnya memperkirakan Israel hanya akan membalasnya dengan operasi komando untuk balas menculik anggota Hizbullah, seperti yang                                                         2

"Lebanon

Tolak

Draf

Resolusi",

dalam

http://www.suara

merdeka.com/harian/0608/07.nas02.htm, diakses tanggal 7 Juli. 2009, 15:15. 

4

sebelumnya

pernah

dilakukan.

Tampaknya,

Israel

telah

lama

mempersiapkan serangan ini atas dukungan dari AS, sebagai penjajakan untuk serangan berikutnya ke Iran. Hizbullah membalas kembali dengan meluncurkan roket-roket ke kawasan utara Israel. “Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengatakan serangan akan dihentikan jika Hizbullah membebaskan dua tentara Israel. Israel menuduh Hizbullah telah meluncurkan 130 roket dalam waktu 48 jam yang menyebabkan belasan warga tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Pada 28 Juni 2006, milisi Hizbullah mengklaim telah menculik Kopral Gilad Shalit yang berusia 19 tahun untuk mendesak pamerintah lsrael melepaskan seribu orang tahanan.”3 “Milisi Hizbullah meminta Israel segera menghentikan agresi militernya di wilayah Palestina. Israel yang sejak awal menolak berkompromi, melancarkan serangan ke sejumlah kamp milik Fatah dan Hamas. Termasuk beberapa lokasi yang dicurigai pontensial untuk melarikan kopral Gilad Shalit dari tempat penyergapannya di selatan Gaza. Militer Israel memasuki wilayah Lebanon setelah Kabinet Israel memerintahkan angkatan perangnya memperluas wilayah operasi hingga ke Tepi Barat dan Jalur Gaza untuk menghentikun serangan Hamas dan menyelamatkan tentara yang ditawan oleh pasukan Hizbullah.”4                                                         3

  "Perang Lebanon 2006", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Perang Lebanon 2006, diakses

26 Juni 2009. 19:00   4

Ibid. 

5

“Dalam

tujuh

malam

berturut-turut

sejak

penculikan

tentaranya, Jalur Gaza digempur serangan udara. Israel berusaha akan meningkatkan aksi militer untuk membebaskan anggotanya. Selain dari darat, militer Israel juga menggempur Beirut dari udara. Sebuah kawasan pinggiran kota yang banyak dihuni. kelompok Hizbullah hancur. Jembatan di wilayah Akkar, beberapa tempat di Lembah Bekaa, serta ruas jalan di dekat perbatasan Suriah juga tidak luput dari serangan peluru kendali Israel.5 Akibatnya, distribusi makanan dan obat-obatan bagi warga sipil sulit disalurkan. Menurut Perdana Menteri Lebanon Fouad Siniora, dalam serangan itu sepertiga dari jumlah korban tewas berusia di bawah 12 tahun. Satu juta warga Lebanon atau seperempat populasinya kini kehilangan tempat tinggal.”6 “Selain itu, Israel juga menyerang Lebanon pada tanggal 5-6 Agustus 2006. Israel antara lain menggempur kota Tirus, Nakoura dan Nabatiyeh di Lebanon Selatan. Israel juga menyerang markas Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) di Lembah Bekaa. Serangan Israel itu telah menewaskan sedikitnya lima penduduk sipil dan 12 lainnya luka-luka di desa A1-Ansar dekat Nabatiyeh. Menurut laporan AFP, kelimanya tewas ketika rudal                                                         5

"Israel

Bombardir

Lebanon",

dalam

http://student.stttelkom.ac.id/web/break

newa.php?mod=view&id=383, diakses tanggal 12 November 2009 20:10   6

"900

Tewas

dalam

Serangan

Israel

ke

Lebanon",

dalam

http://swaramuslim.net/berita/more.pnp?id=A5288-0-12_-0-_M, diakses tanggal 27 Agustus 2009.12:10. 

6

Israel jatuh di sebuah rumah. Selain itu, tiga orang tewas di Nakoura, Lebanon selatan. Mereka juga tewas akibat tembakan rudal Israel.”7 “Dari paparan di atas tampak bahwa Israel jelas telah melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dalam berbagai tindakan atau aksi militemya terhadap Lebanon. Dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya, Israel telah menggunakan cara-cara yang tidak berperikemanusiaan, seperti secara sengaja menghancuran secara

besar-besaran

instalasi

listrik

dan

air

di

samping

infrastruktur, transfortasi yang vital untuk bantuan makanan dan kemanusiaan.8 Tindakan ini melanggar HAM dan mengabaikan aturan hukum humaniter seperti yang terdapat dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 Pasal 48. Protokol I yang berbunyi “pihak-pihak yang terlibat dalam konflik setiap saat harus dapat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, antara objek sipil dan objek militer dan karena itu pula pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus mengarahkan operasinya semata-mata hanya untuk menyerang objek-objek militer”.9 “Tindakan Israel juga tidak sesuai dengan doktrin Just War yang bermakna bahwa ada justifikasi atau alasan pembenaran untuk                                                         7 8

Ibid.  "Israel

Lakukan

Kejahatan

Perang

di

Lebanon",

htt.p://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2006/08/23/brk,20060823-82461,id.html diakses 10 Agustus 2009.12:20.  9

Arlina Permanasari dkk,2009, Hukum Humaniter Intemasional, Jakarta, ICRC, hlm.8. 

dalam

7

melaksanakan serangan, bahwa perang dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang logis dan dapat dibenarkan, bahwa perang berlangsung secara adil dan seimbang, bahwa perang dilakukan terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dan bukan untuk menghancurkan atau memusnahkan pihak lawan (suatu negara, suatu bangsa, etnis dan suku-bangsa, kelompok/oposisi, dll.).”10 “Pada dasamya hukum humaniter bertujuan melindungi masyarakat dan membatasi akibat yang tidak perlu atau yang berlebihan, yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa konflik dan perang seperti pembatasan penggunaan senjata dalam perang dan adanya perlindungan terhadap orang-orang yang terlibat maupun tidak terlibat dalam peperangan seperti penduduk sipil, kombatan, wanita dan anak-anak. Pada dasamya Hukum humaniter merupakan sejumlah

prinsip

dasar

dan

aturan

mengenai

pembatasan

penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata.”11

Dengan demikian, dari sudut pandang ini, bahwa Israel telah melakukan bentuk-bentuk pelanggaran yang terdapat di dalam hukum humaniter sehingga mengakibatkan kehancuran terhadap wilayah dan kesengsaraan terhadap warga Lebanon.                                                         10

"Serangan Israel ke Lebanon: Pelanggaran Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia",

dalam http://conformeast.mul.tiply.com/-joumal (pelanggaran hukum humaniter), diakses 21 Juli 2009. 23:15.  11

"pokok_pokok_HAM_Intl", dalam http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Pokok-pokok

HAM Intl, diakses 17 Juli 2008. 20:26  

8

B. Rumusan Masalah Berdasarkan pada paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu: 1. Apakah bentuk-bentuk pelanggaran Hukum Humaniter yang dilakukan Israel dalam serangannya ke Lebanon tahun 2006? 2. Bagaimana resolusi yang dilakukan PBB terhadap konflik IsraelLebanon tahun 2006?

C. Tinjauan Pustaka Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut international humanitarian law applicable in armed conflict berawal dari istilah hukum perang (laws of war), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (laws of armed conflict), yang akhirnya pada saat ini dikenal. dengan istilah hukum humaniter.12 Menurut

Jean-Jacques

Rouseau,

dijelaskan

prinsip-prinsip

perkembangan perang antar negara, diartikan sebagai perang bukanlah suatu hubungan antar negara, dimana secara individual, karena individu yang menjadi musuh hanya karena kebetulan, tidak sebagai manusia atau sebagai warga negara, tetapi sebagai prajurit. Karena tujuan perang adalah menghancurkan negara musuh, adalah sah secara hukum apabila membunuh prajurit yang menjadi pertahanan terakhir musuh sejauh mereka membawa senjata, tetapi segera setelah mereka meletakkannya dan                                                         12

Arlina Permanasari dkk, op.cit., hlm.117. 

9

menyerah, mereka bukan lagi musuh, menadi orang biasa, dan tidak lagi sah secara hukum untuk mengambil kehidupan mereka.13 Selain itu, Rouseau dan Marents menyusun prinsip - prinsip kemanusiaan dengan memformulasikan prinsip - prinsip pembedaan, prinsip pencegahan penderitaan yang tidak perlu dan prinsip kepentingan kemanusiaan dan keperluan militer. Bahwa satu-satunya objek yang paling sah untuk dicapai oleh suatu negara selama masa perang adalah melemahkan angkatan bersenjata dari pihak lawan.14 Menurut prinsip ini objek tersebut akan dilampaui dengan penggunaan yang secara tidak perlu memperburuk penderitaan orang-orang yang tidak berdaya, atau membawa kematian tak terhindarkan bagi mereka. Protokol Tambahan 1977 merinci dan manegaskan kembali prinsipprinsip ini, khususnya mengenai prinsip pembedaan, yang berisi pihakpihak yang teribat dalam konflik setiap saat harus dapat membedakan antara penduduk sipil dan kombitan dan antara objek sipil dan objek militer dan kerena itu pula pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus mengarahkan operasinya semata-mata hanya untuk menyerang objek militer.15 Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum humaniter adalah” bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban                                                         13

Delegasi ICRC Jakarta, 2009 "Hukum Humaniter Intemasional, ,Jakarta, ICRC, Indonesia, ,

hlm.7.  14

Prinsip Hukum Humaniter", -http://andinur.blogspot.com/2007/09/prinsip-dasar-hukum-

humaniter.html, diakses tanggal 12 November 2009.21:15   15

Ibid. 

10

perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.”16 Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturanaturan pokok, yaitu:17 1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/The Hague Laws), cara berperang yang tercantum dalam Pasal 23 (b) Hague Regulations (HR) yang melarang membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara curang atau berkhianat (treacherously). Larangan membunuh atau melukai musuh yang telah berstatus hors de combat atau yang telah menyerah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23(c) serta ketentuan dalam Pasal 25 HR mengenai larangan pemboman terhadap kota, pedesaan, daerah-daerah atau daerah yang tidak dipertahankan. Konvensi Den Haag tahun 1899 menghasilkan tiga Deklarasi yaitu: Pertama, melarang

penggunaan

peluru-peluru. Kedua,

peluncurun

proyektil - proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon selama jangka waktu lima tahun yang berakhir tahun 1905. Ketiga, penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang.

                                                        16

"Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia”, dalam http: ///www. elsam. or.

id/pdf/kursusham/Hukum diakses tanggal 23 Agustus 2009.12:40   17

Haryomataram, 1994 Sekelumit Tentang Hukum Humaniter, Surakarta Sebelas Maret

University, Press, hlm.1. 

11

2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/The Geneva Laws).18 Berkaitan dengan kedudukan dan perlakuan orang-orang yang dilindungi dalam konflik, mereka berhak akan:19 a. Penghormatan atas diri pribadi, b. Hak kekeluargaan, keyakinan, praktek keagamaan, c. Adat-istiadat dan kebiasaan. Selanjutnya, dalam Pasal 27-34 Konvensi Jenewa ditentukan tindakan-tindakan yang dilarang yaitu:20 a. Memaksa baik jasmani maupun rohani, untuk memperoleh keterangan, b. Menimbulkan penderitaan jasmani, c. Menjatuhkan hukuman kolektif, d. Mengadakan intimidasi, terorisme, perampokan, e. Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil, f. Menangkap penduduk sipil untuk ditahan sebagai sandera. Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1929 yang disebut sebagai konvensi Mini,21 pada ayat (1) memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk memperlakukan semua orang yang tidak aktif atau                                                         18 19

 Mochtar Kusumaatmadja dkk, op.cit., hlm.23.  Ibid, hlm. 96 

20

"Sekilas

tentang

Konvensi

Jenewa",

dalam

http://kelana-tambora.

blogspot.com/2007/03/sekilas-tentangkonvensi-jenewa.html, diakses tanggal 17-November 2009. 22 :30.  21

Frits Kalshoven 1987, Constrain on the Waging of War,Jakarta , ICRC, h1m.59. 

12

tidak lagi ikut serta dalam tindakan permusuhan, secara manusiawi tanpa perbedaan yang merugikan dalam segala keadaan.22 Pasal 3 melarang: 1. Kekerasan terhadap jiwa orang, terutama pembunuhan dalam semua jenisnya, 2. Penyanderaan, 3. Merendahkan martabat pribadi, khususnya perlakuan yang bersifat menghina dan merendahkan martabat, 4. Penghukuman dan pelaksanaan putusan tanpa putusan yang diumumkan terlebih dahulu oleh pengadilan yang dilakukan secara lazim yang memberikan jaminan hukum yang diakui karena sangat dibutuhkan oleh semua bangsa yang beradab. Pasal

ini

juga

mengharuskan

pihak-pihak

peserta

memperlakukan korban konflik bersenjata dalam negeri sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam ayat (11), dan Pasal 3 ini. bagi Mahkamah Internasional merupakan asas umum Hukum Internasional. Pasal ini melarang penjatuhan dan pelaksanaan hukuman tanpa proses hukum.23 Perlu

ditekankan

bahwa

di

dalam

Hukum

Humaniter

Internasional ada suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang terlibat konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yakni kombatan (combatan) dan penduduk sipil                                                         22 Arlina Permatasari dkk, op.cit., h1m.174.   23

F.Sugeng istanto dkk, ibid, hlm.115. 

13

(civilan) . Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (hostilities), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.24 Sedangkan menurut F. Sugeng Istanto, penduduk sipil ialah mereka yang tidak tergolong kombatan. Penduduk sipil tidak berhak ikut serta dalam permusuhan. Penduduk sipi1 juga tidak boleh dijadikan sasaran serara langsung perbuatan perang.25 Menurut Konvensi IV Jenewa tahun 1949 ada perlindungan umum (general protection), diatur dalam bagian II. Sedangkan dalam Protokol Tambahan II diatur dalam Bagian IV tentang penduduk sipil. Bagian ini mengatur tentang perlindungan umum, bantuan terhadap penduduk sipil, serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, anak-anak, wanita dan wartawan. Selain itu terdapat perlindungan khusus bagi penduduk sipil yaitu mereka yang umumnya tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial, membantu penduduk sipil lainnya pada waktu terjadinya sengketa bersenjata. Mereka terhimpun dalam Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota

                                                        24

Haryomataram, 1999 "Hukum Humaniter", dalam Arlina Permanasari dkk, Pengantar

Hukum Humaniter" Jakarta, Rajawali Press, h1m.73.   25

F. Sugeng Istanto,1994, Hukum Internasional,Yogyakarta Universitas Atma Jaya, hlm.110. 

14

Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil.26 Pada tahun 1980 terdapat konvensi yang berisi tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu yang dianggap dapat mengakibatkan luka yang berlebihan atau dapat memberikan

efek

tidak

pandang

bulu

(Konvensi

Senjata

Konvensional/Certain (Conventional Weapons/CCW), yang meliputi:27 1. Protokol (I) tentanq fragmen (kepingan logam) yang tidak dapat terdeteksi. 2. Protokol (II) tentang larangan dan pembatasan penggunaan ranjau darat, booby trap dan alat-alat lain. 3. Protokol (III) tentang larangan dan pembatasan penggunaan senjatasenjata pembakar.

Selain

menggunakan

teori

hukum

humaniter,

penulis

juga

menggunakan Doktrin Just War (Perang yang Sah).28 Doktrin Just War adalah upaya untuk membedakan antara cara-cara yang dapat dibenarkan dengan yang tidak dapat dibenarkan dalam penggunaan angkatan bersenjata yang terorganisasi. Teori doktrin tentang perang yang sah berupaya untuk memahami bagaimana penggunaan senjata dapat dikendalikan, dilakukan                                                         26

Arlina Permanasari dkk, op.cit., h1m.170-177.  

27

Delegasi ICRC Jakarta, op. cit., hlm. 10‐11. 

28

"Doktrin tentang Perang yang Sah", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Doktrin tentang

Perang yang Sah, diakses tanggal 12 November 2009. 21:00  

15

dengan cara yang lebih manusiawi, dan pada akhimya ditujukan pada upaya untuk menciptakan perdamaian dan keadilan yang abadi. Tradisi perang yang sah membahas moralitas penggunaan kekuatan dalam dua bagian, yaitu: pertama, kapan suatu pihak dapat dibenarkan dalam menggunakan angkatan bersenjatanya (keprihatinan tentang Jus ad bellum) dan kedua, cara-cara apa yang harus dilakukan dalam menggunakan angkatan bersenjata itu (keprihatinan tentang Jus in bello).29 Serangan Israel ke Lebanon dengan melakukan pengeboman lewat udara ternyata diarahkan terhadap basis-basis Hizbullah serta infrastruktur penting lainnya di Lebanon, seperti Bandara Internasional Beirut (Rafiq AlHariri), Rumah Sakit di Zafed, penyerangan terhadap tingkat pengungsian di kota Qana, jembatan yang menghubungkan Beirut dan Damascus, pembangkit tenaga listrik, tangki-tangki minyak hingga pemukiman (termasuk kediaman pemimpin Hizbullah).30 Israel juga

mengebom

stasiun televisi milik Hizbullah (Al-Manar) di Distrik Harey Hreik, daerah pinggiran kota Beirut serta kota-kota besar di Lebanon lainnya seperti wilayah utara Lebanon, (Irus, Tripoli, serta perkampungan nelayan Abdeh), wilayah timur (Baakbek), wi1ayah barat (Zahleh), serta pemblokadean terhadap wilayah darat dan udara Lebanon. Banyak bangunan, rumah, dan sarana pelayanan publik hancur di Lebanon, penduduk meninggal dan lukaluka, ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Serangan pesawat                                                         29

"Doktrin tentang Perang yang Sah", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Doktrin tentang

Perang yang sah, diakses tanggal 10 September 2009. 19:56   30

 “Perang Lebanon 2006",op.cit., 

16

tempur Israel ke kota Qana (29 Juli 2006) telah menewaskan tidak kurang dari 54 orang penduduk sipil, 37 diantaranya adalah anak-anak. Sekitar 800 orang tewas, belum termasuk yang luka-luka, kehilangan tempat tinggal, dan yang mengungsi. 31 Tindakan

Israel

ini

dibalas

kelompok

Hizbullah

dengan

menembakkan roket buatan Iran ke kota-kota utara Israel, akibatnya dalam perang ini kedua pihak menderita korban jiwa mencapai 198 orang (pihak Lebanon) dan 25 orang (pihak Israel). Pada tanggal 26 Juli 2006 Israel menyerang dan menghancurkan pos PBB, yang menurut Israel sebagai salah target penyerangan.32 Serangan Israel ini tidak membawa keuntungan bagi Israel sendiri tetapi malah mengalami kekalahan, bahkan tujuan yang sebenamya untuk membebaskan kedua tentaranya tidak bisa tercapai. serangan Israel banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga banyak jatuh korban jiwa. Persoalan ini yang kemudian mendapat kecaman masyarakat internasional. Selain menyangkut pelanggaran terhadap aturan di dalam Hukum Humaniter, serangan Israel ke Lebanon itu memiliki tujuan otolitis yaitu untuk melemahkan kekuatan Hizbullah yang cenderung anti barat, khususnya Israel yang dianggap sebagai negara Zionis, yang terlebih sebagai musuh negara-negara Islam. Selain itu, dengan di lumpuhkannya Hizbullan, Israel diduga juga akan berusaha untuk melemahkan kekuatan                                                         31

Seragan Israel ke Lebanon: "Pelanggaran Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia",

dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Perang Lebanon 2006, diakses tanggal 12 Juni 2009.20:15   32

Ibid. 

17

Iran dan Hamas yang juga merupakan negara dan kelompok yang anti Israel di Timur Tengah. Iran, terutama paska lemahnya kekuatan Irak setelah Sadam Husein terguling telah menjadi kekuatan terdepan dalam menentang hegemoni AS di Timur Tengah. Melalui isu nuklir, AS berusaha memojokan Iran agar Negara tersebut menjadi lemah. Tetapi dengan berjalannya waktu, setelah terbukti Iran tidak menggunakan nuklir untuk kepentingan militer, kirli AS berusaha menggunakan isu perdamaian Palestina-Israel untuk mengucilkan pemerintahan negara itu. Iran dan sekutu-sekutunya (Suriah, Hamas, Hizbullah, Gerakan perlawanan Syi'ah Irak) yang dipersepsikan telah riiengganggu perluasan dominasi AS di Timur Tengah.

D. Tujuan Penelitian Agar dapat menyesuaikan dengan permasalahan yang diajukan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran Hukum Humaniter yang dilakukan Israel dalam serangannya ke Lebanon tahun 2006? 2. Untuk mengetahui resolusi yang dilakukan PBB terhadap konflik Israel-Lebanon tahun 2006?

18

E. Manfaat Penelitian 1. Bagi Ilmu Pengetahuan Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Internasional dalam bidang Humaniter. 2. Bagi Pembangunan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada PBB melalui pemerintah Indonesia, dalam melaksanakan konvensi atau perjanjian yang berkaitan dengan Hukum Internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional.

19

BAB II HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN DESKRIPSI SENGKETA ISRAEL-LEBANON PADA SERANGAN ISRAEL KE LEBANON TAHUN 2006

A. Sengketa Israel-Lebanon 1. Sejarah awal Israel Dalam Memoar Theodor Hertzel, pemimpin Zionis pertama sebagai figur pioneer (pelopor) Zionisme yang telah merancang dasardasar berdirinya negara Israel di awal abad

ini, secara spesifik

menyebutkan Lebanon Selatan dan Pegunungan Cheik (Lebanon Timur) yang memiliki sumber air yang melimpah akan menunjang kehidupan ekonomi dan sosial Israel.

33

Di dalam Buku “The Land of Israel” karya

David Ben Gurion dan David Ben Jevi,

34

dijelaskan tentang kepentingan

Yahudi di kawasan Lebanon dan harapan mereka terhadap negara Israel Raya yang juga meliputi Lebanon. Pada tahun 1919, Memorandum yang dibuat oleh gerakan Zionis kepada Majelis Tertinggi Konferensi Perdamaian di Eropa tertanggal 3 Februari 1919 mendefinisikan garisgaris demarkasi negara Yahudi yang meliputi kawasan-kawasan Lebanon secara jelas. Salah satu bagian penting dari memorandum itu memastikan                                                         33

“Sejarah

Israel-Lebanon

Selatan”,

achieve.com/[email protected]/msg11289.html, 2009.22:30   34

Ibid. 

19

dalam diakses

tanggal

http//www.mail12

November

20

bahwa Pegunungan Cheik, yang merupakan pusatnya sumber air, menjadi bagian negara Yahudi.35 Sementara itu Konferensi di Saint Remo April 1920, memberikan mandat kepada Perancis dan Inggris untuk menjajah kawasan Timur Tengah. Perancis memegang mandat atas Syiria (yang dulu secara politis juga melingkupi Lebanon), sedangkan Inggris menguasai Palestina dan Iraq, tanpa kejelasan masalah perbatasan. Konferensi di Iraq, tanpa kejelasan masalah perbatasan. Konferensi di Iraq ini di kemudian hari menjadi landasan kuat yang memuluskan berdirinya negara Yahudi yang bernama Israel. Pada tahun 1921 Perancis memisahkan Lebanon dari Syiria dan sampai sekarang menjadi dua negara yang terpisah. Perancis juga memperluas kekuasaan pemerintahan propinsi gunung di Lebanon ke kawasan Lebanon Selatan, Lebanon Utara dan Beqa.36 Dibawah ini akan ditunjukkan peta negara Timur Tengah yang menunjukkan wilayah Lebanon, Israel.37

                                                        35

Ibid. 

36

Ibid. 

37

http://images.google.co.id/imglanding?q=gambar%20peta%20lebanon,israel

 

21

Berikut peta yang menunjukan batas-batas negara Timur Tengah

Berdasarkan peta Timur Tengah di atas, dapat dilihat wilayah Israel yang kecil dibanding negara-negara Timur Tengah lainnya. Atas dasar itu, Israel akan berusaha memperluas wilayahnya kearah utara yaitu wilayah Lebanon. Berdasarkan gambar di atas, ditunjukkan wilayah Israel terletak di bagian selatan Lebanon. Wilayah Shaba yang dikuasai oleh Israel dan upaya untuk menguasai Pegunungan Cheik di wilayah Timur Lebanon. Tindakan ini dilakukan karena Israel telah mengambil wilayah dataran

22

tinggi Golan di wilayah Syria. Dengan demikian, Israel akan terus mencoba untuk memperluas wilayahnya ke arah utara Lebanon.

Berikut adalah peta Lebanonon:38 Tahun 1948, Negara Israel berdiri. Lebanon menjadi negara yang paling menderita sesudah Palestina. Perjanjian, gencatan senjata, maupun resolusi internasional tidak sedikit juga berpengaruh pada tindakan Israel terhadap Lebanon. Kemudian pada tahun 1968 Pemerintah Lebanon membolehkan terbentuknya milisi-milisi rakyat Palestina bersenjata untuk melancarkan perlawanan terhadap Israel. Tindakan Israel terhadap warga sipil Palestina di Lebanon, maupun rakyat Lebanon tidak bisa tertahankan lagi. Sejak diduduki Israel, warga di 456 kota kecil dan desa-desa di kawasan Lebanon selatan berbondong-bondong pindah baik ke tempat lain di Lebanon maupun menguasai ke luar negeri. Sampai tahun 1970,                                                         38  http://images.google.co.id/imglanding?q=gambarpeta lebanon,israel&imgurl 

23

prosentase penduduk yang meninggalkan kawasan itu berkisar antara 4045%.39 Pemerintah Lebanon secara resmi menyatakan menghentikan pertikaian di perbatasan selatan. Lebanon berharap dengan begitu Israel tidak bisa tidak menarik mundur semua pasukannya yang masuk negeri itu. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pasukan Israel masuk semakin jauh ke dalam kawasan Lebanon. Perang ini adalah sebuah perang antara Israel dan Lebanon yang terjadi pada tanggal 6 Juni 1982, ketika Angkatan Bersenjata Israel menyerang Lebanon Selatan. Pemerintahan Israel melancarkan invasi sebagai respon dari usaha pembunuhan Duta Besar Israel kepada Inggris, Shlomo Argov oleh Organisasi Abu Nidal.40 Pada tahun 1982, Hizbullah didirikan di lembah Bekha, Lebanon Selatan oleh sekelompok ulama Syifah yang menjadi anggota dewan tertinggi Syifah Lebanon. Tokoh-tokohnya adalah Syaikh Abbas Musawi, Syaikh Subhi Thufaili, Syaikh Ibrahim Amimi, Syaikh Hasan Nasrallah dan Husain Fadhallah. Tahun 1985 diberlakukan zona keamanan yang disetujui oleh Sekjen PBB yang dijabat oleh Perez de Cuellar.

41

Zona

                                                        39

“Perang Lebanon 2006”, dalam http://wapedia.mobi/id/Perang Lebanon 2006?t=2, diakses

tanggal 09 Agustus 2009.3:15 7

“Perang Lebanon 1982”, dalam http:/wapedia.mobi/id/Perang Lebanon 1982, diakses tanggal 12

Agustus 2009.2:00     41

“Serangan

Israel

ke

Lebanon

Pukulan

bagi

Proses

Perdamaian”,

dalam

http://chaidarabdullah.wordpress.com/2008/06/16/serangan-israel-ke-lebanon-pukulan-baru-bagiproses-perdamaian/, diakses tanggal 12 November 2008.21:37   

24

keamanan ini membuat pendudukan Israel diresmikan oleh dunia. Pasukan Israel pada tanggal 18 April 1996 melakukan operasi militer besar terhadap Lebanon Selatan, yang dimaksudkan untuk mengusir gerilyawan Hizbullah. Dalam serangan tersebut, pasukan Israel memborbardir Shelter yang berisi ratusan keluarga Lebanon yang sedang berlindung. Kebanyakan dari pengungsi tersebut adalah wanita dan anak-anak.42 Dari paparan sejarah awal sengketa Israel-Lebanon diatas, tampak jelas bahwa sebelum berdirinya negara Israel, negara ini tidak memiliki wilayah yang defenitif di Timur Tengah. Keinginan kuat paska adanya gerakan Zionisme untuk seluruh masyarakat Yahudi sleuruh dunia, menjadikan warganya untuk mendirikan negara. Gerakan ini sudah dipersiapkan secara matang sehingga pengklaiman Israel atas wilayah Lebanon Selatan dan pegunungan Cheik sebagai wilayah yang menjadi bagian wilayah negara Israel, karena wilayah ini memiliki sumber air yang penting. Pertentangan antara Israel dan Lebanon timbul karena bagi Lebanon wilayah selatan adalah wilayahnya yang sah dan tidak bisa diambil oleh Israel. Usaha diplomsi yang diusahakan Pemerintah Lebanon tidak ditanggapi positif oleh Israel, tetapi Israel justru memperluas wilayahnya ke arah Lebanon. Karena usaha diplomasi ini gagal, maka pemerintah Lebanon melakukan upaya dengan menempuh jalur konflik

                                                        42

“Wajah Lain Beirut”, dalam http://swaramuslim.net/berita/more.php?id=A5334 12 0 M, diakses

tanggal 12 November 2008.23:31  

25

melalui perlawanan oleh milisi-milisi di Palestina, hingga kemudian muncul perlawanan dari Hizbullah sampai sekarang. Semua perlawanan ini justru dianggap sebagai tantangan bagi Israel untuk terus menjadikan wilayah

ini

sebagai

wilayahnya.

Ketidakpedulian

Israel

iniyang

menjadikan keinginannya untuk terus menguasai wilayah Lebanon Selatan dan Pegunungan Cheik dan menimbulkan konflik berkepanjangan hingga sekarang. 2. Perang Israel dan Lebanon tahun 2006 Konflik Israel dan Lebanon tahun 2006 adalah serangkaian tindakan militer dan bentrokan terus-menerus di Israel utara dan Lebanon yang melibatkan angkatan bersenjata Hizbullah dan Angkatan Pertahanan Israel (Israeli Defence Force atau IDF). Konflik ini berawal pada tanggal 12 Juli 2006, ketika Hizbullah menyerang kota Shlomi di Israel utara dengan rudal Katyusha, kemudian pasukan Hizbullah menyusup ke wilayah Israel. Dalam serangan tersebut, tiga pasukan Israel dibunuh, dua lukaluka, dan dua diculik. Peristiwa ini kemudian berlanjut dengan serangan Hizbullah ke wilayah Israel yang menghasilkan delapan orang tentara Israel tewas dan melukai lebih dari 20 orang.43 Israel kemudian membalas dengan Operasi “Just Reward” (Balasan yang Adil), yang kemudian namanya diubah menjadi Operasi “Change of Direction” (Perubahan                                                         43

“Agresi Israel ke Lebanon”, dalam

http://www.esamarinda.com/forum/lofiversion/index.php?t1657.html, November 2008.23:53  

diakses

tanggal

11

26

Arah). Serangan balasan ini meliputi tembakan roket yang ditujukan ke arah Lebanon dan pengeboman oleh Angkatan Udara Israel (IAF). 44 Operasi “Just Reward” merupakan sebuah serangan balasan adil yang dilakukan oleh Israel terhadap Lebanon seharusnya sama seperti yang dilakukan oleh Lebanon, bukan membalas serangan yang lebih besar seperti adanya operasi “Change of Direction”, yang merupakan suatu serangan perubahan arah dari serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Lebanon, dengan alasan ingin membalas serangan yang dilakukan oleh Lebanon. Serangan “Change of Direction” ini lebih besar dan membabi buta dari seragnan sebelumnya. Serangan seperti ini sangat merugikan bagi Lebanon, karena alat yang digunakan Israel dapat menghancurkan wilayah Lebanon dan menimbulkan banyak korban jiwa. Alat-alat yang digunakan oleh Israel meliputi bom yang memiliki daya ledak tinggi, mortir-mortir, roket penghancur, zat kimia dan beracun serta alat-alat militer berbahaya lainnya. Serangan ini mengakibatkan kehancurkan di wilayah Lebanon karena sasarannya mengenai penduduk sipil, kombatan, anak-anak dan wanita. Selain itu, juga mengakibatkan kehancuran terhadap infrastruktur dan bangunan-bangunan yang terdapat di Lebanon. Pada tanggal 13 Juli 2006, Israel mengebom udara internasional di Lebanon, Bandara Internasional Rafik Hariri dan juga sebuah stasiun televisi. Keinginan Israel menumpas kelompok Hizbullah ditunjukkan dengan mengerahkan semua pasukannya ke wilayah perbatasan Lebanon.                                                         44

“Perang Lebanon 2006”, op.cit., 

27

Pasukan Israel bersiap melancarkan serangan darat di basis-basis kekuatan Hizbullah. Selain itu, Beirut kembali menjadi sasaran serangan udara Israel dan bom pesawat tempur Israel dijatuhkan ke wilayah pemukiman Danieh dan Quzai. Sasaran serangannya adalah bangunan milik kelompok Hizbullah dan Hamas. Serangan ini menewaskan tiga orang yang mengundang reaksi keras pemimpin Hizbullah, Syekh Sayyed Hassan Nasrallah yang kemudian menanggapinya dengan berniat akan menyerang Ibu Kota Tel-Aviv.45 Namun Hassan Nasrallah juga menawarkan gencatan senjata jika Israel menghentikan serangannya ke Lebanon. Serangan Israel terhadap Lebanon sampai hari ke-24, gempuran Israel di Lebanon diperkirakan telah menewaskan lebih dari 900 orang. Di lain pihak, upaya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan resolusi untuk menghentikan agresi Israel berjalan lambat. Resolusi yang didukung oleh Amerika Serikat (AS) dan Prancis ini telah mempersiapkan dua rancangan, yakni menciptakan gencatan senjata permanen dan solusi jangka panjang konflik di Timur Tengah. Namun kedua negara ini berbeda pendapat dalam masalah gencatan senjata, serta perlunya Israel membela diri dari serangan kelompok Hizbullah.46 Menanggapi konflik yang terus mamanas, PM Lebanon Fouad Siniora menyerukan diadakannya gencatan senjata di bawah pengwasan                                                         45

“Rakyat

Sipil

Menjadi

Korban

Kekejaman

Serangan

Israel”,

http://ip.sg.or.id/2006/07/14/rakyat-sipil-menjadi-korban-kekejaman-serangan-israel/,

dalam diakses

tanggal 12 November 2008.3:15   46

“Hezbollah

nyatakan

Perang

terhadap

Israel”,

dalam

http//:

www.kompas.com-

Hezbollah.nyatakan.perang.terhadap.israel.htm, diakses tanggal 15 Februari 2008.4:15 

28

Pbb, tetapi kedua belah pihka tidak mematuhi dan terus melancarkan serangan.47 Pesawat-pesawat tempur Israel menyerang kawasan Beirut tngah. Sebagai balasan, roket-roket Hizbullah menghujani Israel. Sebuah kapal perang Israel dirusak oleh serangan yang dilancarakan Hizbullah. Tanggal 18 Juli 2006, Sekjen PBB Kofi Annan menyerukan dibentuknya sebuah pasukan internasional di Lebanon untuk mengakhiri krisis.48 Upaya-upaya untuk meredam konflik tidak membuahkan hasil hingga puncaknya ketika Dewan Keamanan PBB gagal mencapai kesepakatan untuk mengutuk tindakan Israel, karena AS memveto setiap upaya-upaya yang mengkritik Israel atas serangannya terhadap Lebanon. Upaya-upaya gencatan senjata terus dilakukan yang berujung pada Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 untuk mengakhiri konflik ini.

Tanggal 13 Agustus 2006, Kabinet Israel mengesahkan gencatan

senjata dengan 24 suara mendukung, tidak ada yang menentang dan 1 suara abstain.49 Dari paparan di atas, perang yang berlangsung antara Israel dan Lebanon dapat ditegaskan bahwa tindakan penculikan dua tentara Israel oleh Hizbullah sebagai awal dari terjadinya serangan Israel ke Lebanan                                                         47

“PM Lebanon Desak Gencatan Senjata”, dalam

http:/

/www.myimneus.com/internasional/index.php?q=news&id=1355,

diakses

tanggal

12

November 2008.4:15   48

Ibid. 

49

“Israel Sahkan Gencatan Senjata”, dalam

http:

/

/www.Detiknet.com/read/2006/08/14/080645/655414/Israel-sahkan-genjatan-senjata,

diakses tanggal 12 November 2008.4:20  

29

adalah suatu bentuk tindakan dari Israel yang tidak terpuji, karena tindakan ini tidak perlu dibalas dengan agresi militer tetapi melalui jalur diplomasi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Serangan yang

dilancarkan Israel sebagai bentuk balasan terhadap penculikan itu dengan dalih membebaskan kedua tentara yang ditangkap justru berjalan tidak sesuai dengan tujuan serangan itu, melainkan berakibat lebih luas yaitu menimbulkan korban sipil baik jiwa maupun material. Serangan Israel yang menghancurkan bandara Internasional dan stasiun televisi ini sangat tidak bisa diterima oleh semua pihak karena target serangan ini salah dan merugikan masyarakat umum, khususnya jalur transportasi di Lebanon. Selain itu, kehancuran stasiun televisi menunjukkan Israel juga ingin menghancurkan obyek-obyek vital yang sangat berpengaruh bagi rakyat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, yang terpenting dalam serangan ini adalah banyaknya korban jiwa, baik sipil maupun kombatan yang merupakan tindakan melanggar Hukum Humaniter Internasional dan hakhak asasi manusia.

B. Hukum Humaniter Internasional 1.

Sekilas Perkembangan Hukum Humaniter Pada abad pertengahan, Hukum Humaniter dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari agama Kristen, Islam dan prinsip-prinsip kesatriaan. Ajaran agama Kristen misalnya memberikan sumbangan terhadap konsep “perang yang adil” (Just War). Ajaran Islam tentang perang bisa dilihat

30

dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 190-191, surat Al-Anfal ayat 39, surat At-Taubah ayat 5, dan surat al-Haj ayat 39, yang memandang perang sebagai sarana pembelaan diri dan menghapuskan kemungkaran. Adapun prinsip-prinsip kesatriaan yang berkembang pada abad pertengahan ini misalnya, mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan penggunaan senjata-senjata tertentu.50 Hukum Humaniter mencapai tahap perkembangan yang sangat maju ketika memasuki abad ke-19, yaitu ketika perang yang dilakukan oleh tentara nasional menggunakan senjata-senjata baru dan lebih merusak dan membiarkan sejumlah prajurit yang terluka, tergeletak tanpa bantuan apapun di daerah pertempuran. Bukanlah suatu peristiwa yang kebetulan bahwa perkembangan ini terjadi pada waktu ketika negara-negara menjadi semakin berkepentingan dalam prinsip umum penghormatan manusia. Kecenderungan umum ini memberikan momentum yang menentukan dengan pendirian Palang Merah Internasional dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa 1864 untuk Perbaikan Keadaan yang Luka di Medan Perang, dimana dalam konvensi ini mengharuskan para pihak yang perjanjian untuk merawat orang-orang yang terluka, baik dari pihak musuh dengan perlakuan yang sama. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat,

                                                        50

“Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia”. op.cit., 

31

mempunyai sejarah yang tertua. Konvensi 1864 ini merupakan hasil yang dirintis oleh Henry Dunant.51 Pada waktu itu Henry Dunant, menulis buku tentang pengalamanpengalamannya di medan pertempuran antara Austria dengan tentara gabungan Perancis-Sardinia, yang berjudul “Un Souvenir de Solferino” tahun 1861. Isi buku ini menggambarkan penderitaan prajurit yang luka dan sakit di medan pertempuran Solferino. Buku ini sangat menggugah penduduk kota Jenewa, sehingga warga kota yang tergabung dalam “Societe d’Utilite Publique” dibawah pimpinan Gustave Moynier membentuk sebuah panitia yang terdiri dari 5 (lima) orang pada tanggal 17 Februari menjadi sebuah badan yang dinamakan “Comite international et permanent de secours aux militaries blesses”.52 Panitia yagn terdiri dari lima warga kota Jenewa ini mengambil inisiatif untuk mengadakan sebuah konferensi internasional tidak resmi untuk membahas kekurangankekurangan perawatan kesehatan tentara di medan pertempuran di darat. Konferensi yang dihadiri oleh 16 negara berhasil membentuk sebuah badan yang dinamakan Palang Merah dalam bulan Oktober 1963.53 Karena merupakan suatu konferensi yang tidak resmi, konferensi tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat negara-negara                                                         51

“Apakah

Hukum

Humaniter

Internasional?”,

dalam

http://209.85.175.104/search?q=cache:cTI0iqdxelwJ:hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php%3Fid %3D134+definisi+teori+Just+War&hl=id&ct=clnk&cd=4&gl=id, diakses tanggal 21 September 2008.2:20   52

Ibid. 

53

Ibid. 

32

peserta. Namun demikian, konferensi menyarankan dalam suatu draf yang dilampirkan pada resolusi-resolusi bahwa anggota Dinas Kesehatan dan yang luka-luka dalam pertempuran dilindungi dengan jalan menetralisir mereka. Pada tahun 1864, Dewan Federal Swiss Melaksanakan saransaran ini dengan mengadakan suatu konferensi internasional yang dihadiri oleh wakil-wakil berkuasa penuh dari negara-negara yang mengikuti konferensi sebelumnya. Konferensi ini menghasilkan apa yang kemudian dikenal dengan Konvensi Jenewa 1864.54 Konvensi ini didalamnya mengandung asas-asas bagi perlakuan korban perang yang hingga kini masih berlaku. Konvensi 1864, yaitu Konvensi untuk Perbaikan Keadaan yang Luka di Medan Perang Darat, dipandang sebagai konvensi-konvensi yang mengawali

Konvensi

Jenewa

berikutnya

yang

berkaitan

dengan

perlindungan korban perang. Konvensi ini merupakan langkah pertama dalam mengkondisikan ketentuan perang di darat. Berdasarkan konvensi ini, maka unit-unit dan personil kesehatan bersifat netral, tidak boleh diserang dan tidak boleh dihalangi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Begitu pula penduduk setempat yang membantu pekerjaan kemanusiaan bagi yang luka dan mati, baik kawan maupun lawan, tidak boleh dihukum. Konvensi memperkenalkan tanda Palang Merah di atas dasar putih sebagai tanda pengenal bagi bangunan dan personil kesehatan. Tanda Palang Merah ini merupakan lambang dari “International Committee of the Red                                                         54

“Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia”, op.cit., 

33

Cross”, yang sebelumnya bernama “International Committee for the Aid the Wounded”, yang didirikan oleh beberapa orang warga Jenewa dan Henry Dunant pada tahun 1863.55 Peristiwa penting lainnya adalah rancangan Kode Leiber (Instructions for Government of Armies of the United States, 1863), di Amerika Serikat, yang mencantumkan instrumen-instrumen panjang dan serba lengkap dari semua hukum dan kebiasaan perang, dan juga menggarisbawahi asas-asas kemanusiaan tertentu yang tidak begitu jelas sebelumnya. Kode Lieber ini memuat aturan-aturan rinci pada semua tahapan perang darat, tindakan perang yang benar, perlakuan terhadap penduduk sipil, perlakuan terhadap kelompok-kelompok orang tertentu, seperti tawanan perang dan orang yang luka-luka.56 Dengan demikian, tidak seperti pada masa-masa sebelumnya yang terjadi melalui proses hukum kebiasaan, maka pada masa kini perkembangan-perkembangan yang sangat penting bagi Hukum Humaniter dikembangkan melalui traktat-traktat yang ditandatangani oleh mayoritas negara-negara setelah tahun 1850. Uraian berikut akan memaparkan dan menelusuri perkembangan Hukum Humaniter internasional dan memberi gambaran tentang ruang lingkup dan pengertian Hukum Humaniter internasioanal bagi tentara maupun masyarakat sipil, terutama yang terperangkap dalam pertikaian bersenjata. Kerangka hukum ini dapat diartikan sebagai prinsip dan                                                         55

Ibid. 

56

Ibid. 

34

peraturan yang memberi batasan terhadap penggunaan kekerasan pada saat pertikaian bersenjata. Perkembangan hukum internasional yang berhubungan dengan perlindungan bagi korban perang dan dengan hukum tentang perang sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum perlindungan hak asasi manusia setelah Perang Dunia II. Penetapan instrumen internasional yang penting dalam bidang hak asasi manusia, seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (1950) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966),57 memberikan sumbangan untuk memperkuat pandangan bahwa semua orang berhak menikmati hak asasi manusia, baik dalam keadaan damai maupun perang. Selama keadaan perang atau keadaan darurat berlangsung, pemenuhan hak asasi tertentu mungkin dibatasi berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Pasal 4 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengijinkan negara melakukan upaya-upaya yang bersifat sementara serta mengabaikan beberapa kewajiban negara berdasarkan konvensi ketika terjadi keadaan darurat yang mengancam keselamatan bangsa, tetapi hanya sejauh yang sangat dibutuhkan oleh keadaan yang bersifat darurat.58 Pasal 15 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia berisi aturan yang sama. Secara berkala, Sub-Komisi pencegahan diskriminasi dan perlindungan bagi kaum minoritas melakukan pembahasan tentang negara dalam keadaan darurat dan penghormatan hak asasi manusia dalam situasi                                                         57

Ibid. 

58

Arlina Permanasari dkk, op.cit hlm. 12. 

35

demikian.59 Pasal 3 dari empat Konvensi Jenewa tentang Hukum Humaniter 1949, menyatakan bahwa pada masa pertikaian bersenjata seseorang yang dilindungi konvensi “dalam kondisi apapun diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan yagn merugikan berdasarkan ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, keturunan atau kekayaan, atau kriteria sejenis lainnya”. 60 Dengan demikian, kebutuhan tentang hak asasi manusia didalam kehidupan harus tetap terjaga walaupun dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai, karena adanya perlindungan dan pengakuan mengenai hak asasi manusia telah mendapat pengakuan sepenuhnya. Adanya peraturan-peraturan hukum dan hak asasi manusia didalam kehidupan sangat penting, karena memiliki aturan-aturan yang sah dan dapat dibenarkan sesuai dengan hukum yang berlaku. 2.

Definisi, Doktrin dan Prinsip-prinsip Hukum Humaniter a.

Definisi dan Tujuan Hukum Humaniter Hukum yang mengatur konflik bersenjata lazim disebut sebagai hukum perang, kemudian setelah Perang Dunia II diubah menjadi Hukum Humaniter. Penggantian istilah tersebut dalam rangka memanusiakan manusia dalam perang. Perang biasanya ditandai oleh

                                                        59

Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia”, op.cit., 

60

“Hukum

Humaniter

Internasional

dan

HAM”,

dalam

http://209.85.175.104/search?q=cache:1iNMqgnuC5gJ:komnasham.go.id/portal/files/Lembar Fakta

13

Hukum

Humaniter

Internasioanal

%26

HAM.pdf+hukum+humaniter+-

+HAM&hl=id&ct=clnk&cd=4&gl=id, diakses tanggal 23 Oktober 2008.23:01  

36

konflik disuatu wilayah dengan intensitas penggunaan kekuatan bersenjata cukup tinggi dan terorganisasi. Menurut

Mochtar

Kusumaatmadja,

Hukum

Humaniter

Internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuanketentuan perlindungan korban perang. Berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara-cara perang itu sendiri.61 Menurut panitia tetap Hukum Humaniter, Depatemen Hukum dan perundang-undangan dirumuskan hukum Humaniter sebagai berikut: Hukum Humaniter sebagai segala ketentuan internasional yang tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak-hak asasi manusia, yang bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.62 Tujuan hukum humaniter yang dirumuskan oleh perserikatan bangsa-bangsa adalah sebagai berikut :63 1) Untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu permusuhan (hostilities), seperti orang-orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan penduduk sipil.                                                         61

Mochtar Kusumaatmadja, “Hukum Humaniter Internasional” dalam Arlina Permanasari dkk,

op.cit, hlm. 9.  62 63

Ibid, hlm. 10.  “Perang,

Hukum

Humaniter

dan

http://www.propatria.or.id/download/positions%20 ep.pdf.diakses-tanggal 16 November 2008.22:09  

Perkembangan

Internasional”,

dalam

paper/perang-hukum-humaniter-

37

2) Untuk membatasi akibat buruk penggunaan senjata dan kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya konflik tersebut. Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk melindungi martabat manusia dan membatasi penderitaan yang terjadi di masa perang. Instrumen Hukum Humaniter Internasional utama adalah Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, yaitu bagi perlindungan korban perang. Instrumen ini telah diterima secara universal. Selengkapnya instrumen ini berisi :64 1) Konvensi Jenewa tentang perbaikan kondisi yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata di lapangan. 2) Konvensi Jenewa tentang perbaikan kondisi yang terluka, sakit dan korban konflik bersenjata di laut. 3) Konvensi Jenewa yang berhubungan dengan perawatan tawanan perang. 4) Konvensi Jenewa yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil saat terjadinya perang. Konvensi-konvensi

ini

mengandung

kelemahan

dalam

beberapa aspek seperti perilaku pertempuran dan perlindungan orang sipil akibat pertempuran. Kelemahan-kelemahan ini dikoreksi dengan diadopsinya dua Protokol pada 1977 yaitu Protokol Tambahan I, untuk Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, yaitu tentang                                                         64

Arlina Permanasari dkk, op.cit, hlm.32. 

38

Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II, untuk Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tentang perlindungan korban konflik bersenjata non-internasional. Hingga tahun 2007 ada 167 negara yang telah meratifikasi Protokol Tambahan I, yang berisi tentang perlindungan terhadap korban sengketa bersenjata Internasional. Sedangkan untuk protokol Tambahan II, yang berisi perlindungan terhadap korban sengketa bersenjata non-internasional ada 163 negara. Selain itu, terdapat 194 negara telah meratifikasi Konvensi Jenewa.65 Pada prinsipnya masyarakat internasional memang mengakui bahwa peperangan antar negara (international armed conflict) dan bahkan

secara

internal/domestik

dalam

suatu

negara

(non-

international armed conflict) dalam banyak kasus yang pernah terjadi memang sulit atau tidak dapat dihindari. Kemudian, dalam situasi perang atau konflik bersenjata tersebut akan jatuh korban, bukan hanya dari pihak-pihak yang bermusuhan tetapi orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dengan situasi tersebut juga ikut menjadi korban. Oleh karena itu semua orang harus tetap dilindungi HAMnya, baik dalam keadaan damai maupun perang. Inilah urgensi dari Protokol tambahan 1977 yang terdiri dari 2 klausula-klausula tersebut.

                                                        65

“Internasional Humanitarian Law and The Protection of War Victims”, dalam

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/57JM93, diakses tanggal 20 Oktober 2008.19:00  

39

b.

Doktrin-Doktrin Perang dan Hukum Humaniter. Berikut ini tinjauan doktrin-doktrin masa lampau yang berlaku hingga kini dalam hukum humaniter internasional, antara lain doktrin mengenai dua kategori perang yaitu Just War dan Unjust War. Just War bermakna bahwa ada justifikasi atau alasan pembenaran untuk melaksanakan serangan, bahwa perang dilakukan berdasarkan alasanalasan yang logis dan dapat dibenarkan, bahwa perang berlangsung secara adil dan seimbang, bahwa perang dilakukan terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dan bukan untuk menghancurkan atau memusnahkan pihak lawan (suatu negara, suatu bangsa, etnis dan suku-bangsa, kelompok/operasi/pemberontak).66 Bedasarkan doktrin Just War ini, sepanjang perang tidak terhindarkan

dalam

rangka

memperjuangkan

sesuatu

atau

mempertahankan sesuatu, dibolehkan melakukan tindakan untuk menghancurkan/mengaklukkan

lawan,

tetapi

bukan

untuk

menghancurkan. Boleh memperjuangkan sesuatu, mencakup hal-hal kepentingan nasional atau mencegah berlanjutnya agresi, tetapi bukan dengan cara-cara teror yang menimbulkan kesengsaraan bagi penduduk sipil. Contoh Just War antara lain : Membeala hak-hak publik atau hak-hak rakyat, menggulingkan pemerintah yang dzalim, guna menghapus perbudakan seperti civil war di AS (1861-1865), guna memberantas peredaran narkoba. Untuk mempertahankan                                                         66

Haryomataram, op.cit., hlm.2-3. 

40

sesuatu,

contohnya

mempertahankan

keutuhan

wilayah,

mempertahankan sumber-sumber daya alam, dan sebaginya.67 Just War doctrine meliputi lima kriteria yaitu : a) Just Cause (sebab atau alasan yang wajar), b) Right Authority (berdasar kewenangan yang tepat atau sesuai), c) Right Intention (tujuan atau niat dengan iktikad baik), d) Proportionality (berlangsung secara wajar, proporsional, seperlunya saja), dan e) Last Resort (tidak ada jalan lain atau sebagai upaya terakhir, hanya ditempuh sebagai keputusan terakhir atau pamungkas, karena cara lain sudah buntu).68 Selain yang diatur berdasar doktrin, perkembangan di jaman modern diadakan pula aturan-aturan berdasarkan konvensi-perjanjian internasional dan ketetapan dari badan perlengkapan organisasi internasional. Sehingga ketentuan-ketentuan Hukum Perang atau Hukum Humaniter ini dibagi ke dalam tiga cabang, yaitu: 69 1) Hukum The Hague (Law of the Hague), Merupakan hukum yang lebih terkait dengan peraturan mengenai cara dan sarana bertempur dan memusatkan perhatiannya pada tindakan operasi militer. Oleh karena itu, maka jenis Hukum The Hague sangat penting bagi                                                         67

“Doktrin tentang Perang yang Sah”. op.cit., 

68

Ibid. 

69

Prasetyo Hadi Purwandoko, Hukum Humaniter; Internasional (International humanitarian

Law),

dalam

http://209.85.175.104/search?q=cache:cTI0iqdxelwJ:hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php%3Fid %3D134+definisi+teori+Just+War&hI=id&ct=clnk&cd=4&gl=id, diakses tanggal 24 Oktober 2008.10:04 

41

komandan militer di darat, laut, dan udara. Hukum ini dilandasai oleh hasil Konferensi Perdamaian yang diselenggarakan di The Hague (Den Haag, Belanda) pada tahun 1899 dan 1907, yang utamanya

menyangkut

sarana

dan

metode

perang

yang

diperkenankan. Hukum The Hague ini mencakup Konvensikonvensi berikut: a) Konvensi

I

tentang

penyelesaian

damai

persengketaan

internasional, b) Konvensi II tentang hukum dan kebiasaan di darat, c) Konvensi III tentang adaptasi asas-asas konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang hukum perang di laut. Ketiga Konvensi ini terdapat dalam Konvensi The Hague tahun 1899. 2) Sedangkaan konvensi The Hague tahun 1907 meliputi : a) Konvensi I tentang penyelesaian damai persengketaan internasional, b) Konvensi II tentang pembatasan kekerasan bersenjata dalam menuntut pembayaran hutang yang berasal dari perjanjian perdata, c) Konvensi II tentang cara memulai perang, d) Konvensi IV tentang hukum dan kebiaan perang di darat dilengkapi dengan peraturan Den Hague, e) Konvensi V tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara netral dalam perang di darat,

42

f)

Konvensi VI tentang status kapal dagang musuh pada saat permulaan peperangan,

g) Konvensi VII tentang kapal dagang menjadi kapal perang, h) Konvensi VIII tentang penempatan ranjau otomatis, i)

Konvensi IX tentang pemboman oleh angkatan laut di waktu perang,

j)

Konvensi X tentang adaptasi asas-asas Konvensi Jenewa tentang perang di laut,

k) Konvensi XI tentang pembatasan tertentu terhadap penggunaan hak penangkapan dalam perang di laut, l)

Konvensi XII tentang Mahkamah barang-barang sitaan,

m) Konvensi XIII tentang hak dan kewajiban negara netral dalam perang di laut. 3) Hukum Jenewa (Law of Geneva) Merupakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban perang. Mereka yang dilindungi adalah militer maupun sipil, di darat maupun di air. Hukum Jenewa melindungi semua orang yang hers de combat, yakni yang luka-luka, sakit, korban karam atau tenggelam, dan tawanan perang. Hukum Jenewa ini mencakup Konvensi Jenewa 1929, Konvensi Jenewa 1949, dan juga Protokol Jenewa 1977.

43

4) Hukum New York (New York Rules) Merupakan aturan-aturan baru yang berkaitan dengan hukum humaniter atau yang mengatur ketentuan yang berlaku dalam peperangan atau pertempuran. Ketentuan ini dihasilkan melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Organization) yang bermarkas besar di New York. Lazimnya hukum yang digolongkan sebagai “New York Rules” adalah yang dibuat setelah tahun 1980. Ada yang berupa Konvensi, Protokol, maupun berupa resolusi antara lain: Resolusi Majelis Umum dan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Contoh-contohnya adalah: Convention on the prohibition of the development, production, stock-pilling and the use of chemical weapons and on their destructions (1993), Protocol on Binding Laser Weapons (1995), Protocol on the Explosive Remnants of War (2003), dan New York Rules juga mencakup yang sebelum tahun 1970-an yaitu Konvensi PBB tentang Genosida (Genocide Convention) tahun 1948 yang merupakan pengembangan dari Resolusi PBB No 96 (11 Desember 1946), serta Resolusi Majelis Umum PBB No 2444 Tahun 1968 (Respect for Human Right in Armed Conflict).

3.

Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Perkembangan perang menurut Jean-Jacques Roussau, memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut : Perang bukanlah suatu hubungan antara

44

orang dengan orang tetapi hubungan antar negara, dimana secara individual, individu-individu yang dianggap menjadi musuh hanya karena kebetulan, dipandang tidak sebagai manusia, atau sebagai warga negara, tetapi sebagai prajurit. Karena tujuan perang adalah menghancurkan negara musuh, adalah sah secara hukum apabila membunuh prajurit yang menjadi pertahanan terakhir, sejauh musuh mereka membawa senjata, tetapi segera setelah mereka meletakkannya dan menyerah, mereka bukan lagi sebagai musuh, tetapi mereka kembali menjadi orang biasa, dan tidak lagi sah secara hukum untuk mengambil kehidupan mereka.70 Pada tahun 1889, Fyodor Martens meletakkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter yaitu: Penduduk sipil dan kombatan tetap berada dibawah perlindungan dan kewenangan dari prinsip-prinsip hukum internasional yang dibentuk dari kebiasaan yang ada dan dari prinsipprinsip kemanusiaan serta dari suara hati nurani publik.71 Selain itu, Rousseau dan Martens,72 menyusun prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjelaskan prinsip pembedaan, prinsip-prinsip pencegahan penderitaan yang tidak perlu dan prinsip-prinsip kepentingan kemanusiaan dan keperluan militer seperti mempertimbangkan bahwa satu-satunya obyek yang paling penting untuk dicapai oleh suatu negara selama masa perang adalah melemahkan angkatan bersenjata dari pihak lawan.                                                         70

Delegasi ICRC Jakarta, “Hukum Humaniter Internasional, op.cit., hlm.7. 

71

Ibid. 

72

Ibid. 

45

4.

Kategori Pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter (Grave Breaches) Beberapa kategori tindakan kejahatan atau pelanggaran berat (Grave Breaches) dalam hukum humaniter yang bisa kita simpulkan dari isi Konvensi Jenewa 1949 adalah sebagai berikut:73 a. Willful killing. Willful Killing merupakan tindakan pembunuhan dengan sengaja. b. Torture or in human treatment, including biological experiment. Merupakan penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi yang memang tidak dijumpai secara eksplisit dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi menurut konvensi-konvensi yang ada, tindakan yang menentang penyiksaan telah diratifikasi. Tindakan ini mencakup perilaku yang cukup luas, tidak hanya berkenaan dengan penderitaan jasmani belaka, yakni: “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada bentuk dikriminasi apapun, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan atas hasutan, dengan

persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik”.                                                         73

Fadillah Agus, 1997 “Hukum humaniter”, Jakarta,Pusat studi Hukum humaniter Fakultas

Hukum Trisakti, hlm. 17 – 18.  

46

c. Willfully causing suffering or serious injury to body health. Dengan sengaja mengakibatkan penderitaan atau luka yang serius pada kesehatan atau tubuh seseorang. Ketentuan ini dapat memakai pasal 351 dari KUHP yang berkenaan dengan penganiyaan. d. Extensive destruction or appropriation of property. Perusakan atau penghancuran atau perampasan harta benda seseorang. Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu contoh ketentuan domestik yang dapat digunakan sehubungan dengan perilaku ini. e. Compelling a prisoner of war or protected person to serve in the armed force of hostile power. Memaksa seorang tawanan perang atau orang yang dilindungi (oleh hukum) untuk bekerja bagi angkatan bersenjata pihak musuh. f. Willyfully depriving a prisoner of war of protected person of the right to a fair and regular trial. Dengan

sengaja

menghalang-halangi

tawanan

perang

untuk

mempergunakan haknya untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak memihak. Serangan Israel ke Lebanon yang terjadi pada bulan Juli sampai awal Agustus 2006 adalah serangan yang dilancarkan Israel dengan alasan penawaran dua tentara Israel yang diculik kelompok Hizbullah. Penculikan ini dilakukan ketika Hizbullah melancarkan serangan udara yang diberi nama Operasi “True Promise”. Alasan penculikan ini adalah sebagai

47

tawanan yang akan ditukar dengan warga Palestina dan Lebanon yang ditahan Israel. Atas dasar inilah Israel kemudian melancarkan serangan balasan yang targetnya bukan saja markas-markas Hizbullah dan Hamas yang dianggap sebagai tempat kedua tentaranya disembunyikan tetapi juga wilayah-wilayah sipil. Serangan yang tidak beraturan ini tidak hanya menghancurkan pemukiman warga, tetapi juga mengahncurkan fasilitas umum seperti Rumah Sakit, Jembatan, stasiun Televisi, serta fasilitas umum lainnya. Israel menembakkan roket-roket yang berhulu ledak besar. Akibat dari serangan Israel ini banyak jatuh korban jiwa masyarakat sipil baik orang dewasa maupun anak-anak. Di samping itu, upaya-upaya gencatan senjata terus diupayakan tetapi menemui jalan buntu karena kedua belah pihak terus saling menyerang. Jika dilihat dari serangan Israel ini dapat dikatakan serangan ini bernuansa politis, karena wilayah-wilayah yang diserang Israel adalah wilayah selatan Lebanon yang berbatasan langsung dengan Israel di mana jika dikaitkan dengan senjata konflik kedua negara merupakan wilayah yang diperebutkan yaitu pegunungan Cheik di selatan Lebanon. Israel menemukan a;asan kuat untuk menyerang Lebanon dan berusaha menguasai wilayah itun karena sebelum serangan tahun 2006, Israel tidak memiliki alasan kuat untuk menyerang Lebanon khususnya Hizbullah yang menjadi kelompok yang anti Israel di Timur Tengah. Selain itu, dapat dikatakan serangan Israel ini untuk meningkatkan

48

dominasi Israel sebagai mioritas terhadap bangsa Arab yang merupakan bangsa mayoritas di Timur Tengah. Israel sebagai mitra strategis Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah berusaha memaksimalkan pengaruhnya terutama dominasi militer dengan berusaha melemahkan kekuatan Hizbullah, apalagi kekuatan lain seperti Saddam Hussein di Irak sudah berhasil digulingkan pada invasi AS ke Irak tahun 2003. Tindakan Israel ini menuai kecaman dari masyarakat internasional. Serangan ini melanggar Hukum Humaniter baik dari segi alat dan metode yang dipakai, serta perlakuan terhadap korban masyarakat sipil. Serangan Israel ke Lebanon sebagai bentuk serangan untuk membebaskan tentaranya ditawan berubah menjadi serangan yang membabi buta dengan tidak mempertimbangkan akibat dari serangan itu. Meskipun tanpa didukung oleh suatu aturan yang kuat maupun mandat dari masyarakat internasional, Israel tetap menyerang dengan senjata yang canggih yang berakibat pada jatuhnya korban baik fisik maupun material. Hukum humaniter Internasional seharusnya menjadi aturan dasar dalam setiap serangan militer terhadap negara lain. Hukum Humaniter yang mengatur aturan tentang perang baik yang berupa tata cara berperang maupun perlindungan terhadap kombatan dan non-kombatan. Aturan ini menjadi pertimbangan setiap negara yang mengikat dan harus dipatuhi sehingga dalam setiap serangan dapat dihindari serangan-serangan yang tidak perlu bahkan bisa mengurangi adanya korban dari serangan itu.

49

Serangan yang dilakukan Israel ini dikaitkan dengan aturan Hukum Humaniter Internasional akan banyak terdapat pelanggaran, baik yang berupa pelanggaran terhadap cara dan metoda berperang serta aturan tentang perlindungan terhadap korban perang yang akan dibahas pada babbab selanjutnya.

50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dalam

penulisan

skripsi

ini,

dititikberatkan

pada

penelitian

kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis data sekunder yang terdapat didalam konvensi,Perjanjian Internasional dan hukum humaniter, buku-buku literature, referensi, dokumendokumen dan hasil laporan penelitian yang berkaitan dengan pokok materi yang diteliti

B. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau tertulis yang terdiri atas : 1. Bahan hukum primer, terdiri dari konvensi atau perjanjian internasional, undang-undang, dokumen hukum dan peraturan hukum lainnya. 2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku hukum, berita-berita, media internet, media massa dan press release.

C. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, dengan perolehan data secara keseluruhan merupakan bahan-bahan

50 

51

tertulis yang telah tersedia. Upaya untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan mengikuti perkembangan berita, baik melalui media cetak, media audio visual, ataupun internet yang menjadi objek penelitian, yang berkaitan dengan pelanggaran hukum humaniter dari perspektif Hukum Humaniter Internasional. Data yang diperoleh tersebut, dikumpulkan dalam suatu catatan.

D. Teknik Pengolahan Data Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis untuk memperoleh dan melihat gambaran umum tentang pelanggaran Hukum Humaniter pada serangan Israel ke Libanon tahun 2006.

E. Teknik Analisis Data Penelitian ini akan dipaparkan dengan teknik analisis diskriptif kualitatif, menggunakan analisis data secara yuridis. Analisis yuridis ini digunakan karena beberapa alasan, pertama, proses yuridis lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat didalam data. Kedua, analisis yuridis lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan antar variabel. Ketiga, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Dengan demikian, dapat ditarik hubunganhubungan antar data dan variabel yang ada, di interpretasi dan selanjutnya ditarik kesimpulan

52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Ketentuan utama tentang metoda dan sarana berperang terdapat dalam Konvensi Den Haag ke-IV (1907), terutama Lampirannya yang berjudul “Regulations respecting the laws and customs of war on land”, atau yang disebut dengan “Hague Regulations” (peraturan-peraturan Den Haag) peraturan ini mengatur tentang hukum dan kebiasaan perang di darat serta tentang metoda dan sarana berperang.

A. Peraturan Den Haag Mengenai Sarana (alat) Berperang dan Pelanggaran Israel Peraturan yang terdapat didalam hukum Den Hague mengandung prinsip-prinsip umum yang melarang penggunaan senjata yang menimbulkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu dan senjata yang pada hakikatnya bersifat tidak pandang bulu (membabi buta) yang merupakan kebiasaan dalam setiap jenis konflik bersenjata seperti perang antar Israel dan Lebanon, dimana Israel telah menggunakan cara dan alat yang seharusnya tidak boleh digunakan sehingga tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Lebanon melanggar aturan yang terdapat dalam hukum internasional. Hukum Den Hague mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/The Hague Laws), cara berperang yang tercantum dalam pasal 23 (b) Hague Regulations (HR) yang melarang

52

53

membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara curang atau berkhianat (treacherously). Larangan membunuh atau melukai musuh yang telah berstatus hors de combat atau yang telah menyerah, sebagimana yang tercantum dalam pasal 23 (c) serta ketentuan dalam pasal 25 Hague Regulations (HR) mengenai larangan pemboman terhadap kota, pedesaan, daerah-daerah atau daerah yang tidak dipertahankan. Konvensi Den Haag 1899 menghasilkan tiga Deklarasi yaitu:74 Pertama, melarang penggunaan perluru-peluru. Kedua, peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon selama jangka waktu lima tahun yang berakhir tahun 1905. Ketiga, penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang. Disamping itu, peraturan-peraturan yang terdapat dalam hukum Den Hague terutama yang berdasarkan prinsip-prinsip umum tersebut, didalam praktik negara melarang penggunaan alat atau cara-cara tertentu pada penggunaan sejumlah senjata tertentu dalam Hukum Humaniter Internasional mengenai kebiasaan, seperti:75 Penggunaan racun atau senjata beracun, senjata biologi, senjata kimia, zat-zat kendali huruhara sebagai cara berperang, herbisida sebagai cara dalam berperang, peluru yang mengembang atau merata dengan mudah di dalam tubuh manusia, penggunaan peluru yang meledak di dalam tubuh manusia sebagai senjata anti personil, senjata-senjata yang dampak utamanya adalah melukai dengan cara pecah menjadi serpihanserpihan yang tidak terdeteksi oleh sinar-X didalam tubuh manusia, booby                                                        74

Arlina Permanasari dkk, op.cit, hlm. 23. 

75

Ibid, hlm.66. 

54

trap yang diletakkan atau dihubungkan dengan cara apapun pada benda atau orang yang berhak memperoleh perlindungan khusus berdasarkan Hukum Humaniter Internasional atau pada benda yang bverpotensi memikat orang sipil untuk mendekat, dan senjata laser yang dirancang sedemikian rupa sehingga satu-satunya fungsi tempurnya atau salah satu fungsi tempurnya ialah menimbulkan kebutaan permanen hingga kerusakan penglihatan. Sebagian senjata yang tidak dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional mengenai kebiasaan dikenai pembatasan-pembatasan tertentu. Senjata-senjata tersebut antara lain adalah ranjau darat dan senjata bakar.76 Adanya sikap berhati-hati harus dilakukan untuk memperkecil dampak sikap yang membabi buta dalam penggunaan ranjau darat. Kehati-hatian khusus ini mencakup antara lain:77 Pelaksanaan prinsip bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang menggunakan ranjau darat harus membuat catatan selengkap mungkin tentang dimana saja mereka telah menempatkan ranjau-ranjau darat. Selain itu, sesuai dengan adanya permusuhan aktif, pihak yang terlibat dalam konflik yang telah menggunakan ranjau darat harus memindahkan ranjau-ranjau darat tersebut atau membuat ranjau-ranjau darat tersebut tidak berbahaya bagi orang sipil atau harus memfasilitasi proses pemindahan ranjau-ranjau darat tersebut. Penggunaan senjata bakar untuk tujuan anti personil adalah dilarang, kecuali jika tidak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk membuat orang menjadi hors de combat dengan menggunakan senjata lain yang tidak begitu                                                         76

Ibid, hlm. 68. 

77

Ibid 

55

mencelakakan dibandingkan dengan senjata bakar. Disamping itu, apabila senjata bakar digunakan, kehati-hatian khusus harus dilakukan untuk menghindari dan setidaknya untuk memperkecil timbulnya kerugian yang terdapat di kalangan penduduk sipil, korban luka sipil, dan kerusakan pada benda sipil.78 Konflik antara Israel dengan Lebanon yang berujung pada “perang terbuka” dengan alasan menggempur Hizbullah yang telah menculik serdadunya. Israel mengerahkan kekuatan militernya. Kuatnya tekad Israel menumpas kelompok militernya. Kuatnya tekad Israel menumpas kelompok Hizbullah ditunjukkan dengan mengerahkan segenap pasukannya ke wilayah perbatasan Lebanon. Pasukan Israel bersiap melancarkan serangan darat di basis-basis kekuatan Hizbullah. Tentara Israel melancarkan serangan udara dan darat di selatan Lebanon. Israel mengerahkan ratusan ribu pasukan ke perbatasan sebelah utara wilayahnya setelah penangkapan tersebut. Israel mengerahkan pesawat tempur canggih F-161 9I dari Israel) dan Heli serang AH-64 Apache. Kedua jenis alat utama sistem senjata (alutsista) jelajah Jet tempur ini praktis bisa menjangkau seluruh ibukota Negara-negara Timur Tengah. Belum lagi sistem persenjataannya, yang sebagian dikembangkan sendiri oleh Israel, seperti rudal-rudal udara Python.79

                                                        78

Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah sumbangan bagi

pemahaman dan penghormatan terhadap terib hukum dalam konflik bersenjata, dalam http://www/icrc.org/Web/eng/siteengo.nsf/htmlall/customary-law-translations res/$File/INDO-irrc 857 Henckaerts.pdf, diakses tanggal 12 Agustus 2008.10:08pm  79

‘Perang Lebanon 2006”, op.cit., 

56

Pemboman yang membabi buta dilakukan Israel dengan F-161 Sufa maupun tembakan roket Katyusha sebagai wujud perang dengan kemampuan militer asimetri. Akibat yang paling menonjol dari Perang Lebanon terakhir adalah jatuhnya korban warga sipil. Operasi juga disokong armada pesawat dan heli tempur, mulai dari F-16c/D, F-161 Sufa, F-151, hingga heli AH-64D Longbow. Sejak konflik pecah tercatat Angkatan Udara (AU) negeri ini telah menggelar lebih dari 15.500 sorti penerbangan alat tempur. Sementara target yang dituju ada lebih dari 7.000 titik.80 Dalam konflik ini, Angkatan udara (AU) Israel menampilkan sejumlah arsenal yang tergolong baru. Untuk mengetahui posisi titik luncur Katyusha, misalnya: TelAviv telah menggunakan perangkat sensor khusus berteknologi laser. Jika bicara tentang sinar laser, bisa dikatakan teknologi ini bukanlah barang baru di Israel. Beberapa tahun yang lalu negeri ini pernah menggandeng AS untuk menciptkan perangkat laser perontok rudal balistik berlabel “THEL” (Tactical High Energy Laser).81 Dalam konflik tahun ini, Angkatan Udara (AU) Israel menurunkan bom jenis baru bernama Carpet. Secara umum, senjata hasil rekayasa pabrikan RAFAEL ini merupakan arsenal anti ranjau. Berwujud seperti proyektil berukuran mini, setiap unit Carpet berisi campuran bahan bakar udara yang berdaya ledak tinggi. Saat dioperasikan pada wilayah yang dicurigai banyak                                                         80

“Israel

Lakukan

Kejahatan

Perang

di

Lebanon”,

http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2006/08/23/brk,20060823-82461,id.html, tanggal 23 Oktober 2008.5:15   81

“Serangan Israel ke Lebanon”, op.cit., 

dalam diakses

57

tertanam ranjau, arsenal ini akan meledak dan menghasilkan tekanan tinggi. Efek dari tekanan tadi selanjutnya akan memicu setiap detonator. Dalam pengoperasiannya lewat udara, Carpet bisa dilepaskan dari jarak yang aman (stand off capability).82 Berkaitan dengan pelanggaran Huku Humaniter, Israel diduga menggunakan senjata kimia dalam serangannya ke Lebanon. Dugaan itu mengemukakan setelah Bachir Cham, seorang dokter di Beirut, Lebanon, memeriksa luka-luka korban. Tubuh warga Lebanon yang tewas dalam serangan Israel menghitam secara tidak normal. Dokter Bachir

Cham

mendapati tubuh jenazah yang telah disemayamkan beberapa hari menghitam. Namun, rambut dan kulit maupun tulang tidak hangus.83 Temuan itu memunculkan pandangan Israel kini menggunakan senjata baru. Para dokter di rumah sakit Al-Shifa, Gaza, mengatakan belum pernah meihat luka bakar sangat spesifik seperti itu, yang terkonsentrasi sebagian besar di bagian bawah tubuh

korban,

dan

menyebabkan

korban

harus

diamputasi

untuk

menyelamatkan jiwanya. Penilaian bahwa luka akibat bom itu adalah luka yang tidak biasa juga disampaikan sebuah kelompok kemanusiaan Perancis. Salah seorang dokter kelompok ini menyampaikan kemungkinan Israel menggunakan bom-bom                                                         82 83

“Israel Lakukan Kejahatan Perang di Lebanon”, op.cit.,  ‘Israel Langgar Konvensi Jenewa, Gunakan Senjata Terlarang dengan Target Warga Sipil”,

dalam

http://209.85.175.104/search?q=cache:sp9

hyvtMwMJ:www.icmi.or.id/ind/index2.php%3Foption%3Dcom

content%26do

pdf%3D1%26id%3D504+konvensi+Jenewa&hl=id&ct=clnk&cd=16&gl=id, diakses tanggal 23 Oktober 2008. 5:20  

58

lapis (cluster bombs) Israel menjatuhkan ratusan bom cluster atau bom sebar di wilayah permukiman penduduk Lebanon. Sekitar 90 persen diantaranya diluncurkan 72 jam sebelum konflik berakhir. Bom cluster atau bom sebar memencarkan bom-bom kecil ke segala penjuru saat menyentuh sasaran. Bom-bom mini itu dapat menghancurkan tubuh manusia hingga tank.84 Ini berlawanan dengan korban ledakan bom pada lazimnya hangus terbakar hingga tulang. Dari 24 jasad korban, Bachir yakin kondisi tersebut diakibatkan senjata kimia. Pada tanggal 28 Juli 2006, para pemantau perlindungan Hak Asasi Manusia melaporkan Israel menggunakan amunisi cluster atau bom pencar.

Penggunaan

bom

ini

dinilai

menyalahi

ketentuan

Hukum

Internasional.85 Selain itu seorang anak yang berusia 9 tahun menderita luka bakar di sebagian tubuhnya. Luka bakar di bagian dada, tangan, kaki dan punggungnya, disebabkan oleh zat pospor yang terkandung dalam bom-bom yang dijatuhkan pasukan Israel ke wilayah pemukiman sipil di selatan Lebanon.86 Pelanggaran Hukum Humaniter dengan menggunakan senjata yang dilarang, telah menimbulkan korban sipil yang parah. Hal ini tentunya mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi korban yang masih                                                         84

Ibid. 

85

‘Israel Diguga Menggunakan Senjata Kimia”, dalam http://conformeast.multiply.com/journal,

Israel Diduga Menggunakan Senjata Kimia, diakses pada tanggal 23 Oktober 2008.5:21  86

“Israel Langgar Konvensi Jenewa, Gunakan Senjata Terlarang dengan Target Warga Sipil”,

dalam

http://www.sonermax.com/showtread.php?t=1368,

2008.20:15 

diakses

tanggal

14

November

59

hidup, serta kondisi tubuh korban yang meninggal juga telah rusak akibat dari penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Israel.

B. Peraturan Den Haag Mengenai Metoda Berperang dan Pelanggaran Israel Menurut Hague Regulations metoda berperang diatur dalam, pertama ketentuan Pasal 23 (b) yang melarang : “membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara curang atau khianat, serta dalam pasal 24 yang menyatakan bahwa tipu muslihat serta pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai musuh dianggap diperbolehkan”. Pasal 23 (c) juga melarang membunuh atau melukai musuh yang telah berstatus hors de combat atau yang telah menyerah.87 Selanjutnya dalam protokol Tambahan berisi larangan perusakan lingkungan sebagai sarana dan metoda berperang. Jika melihat serangan Israel yang menggunakan peralatan militer yang canggih yang berdaya ledak besar dan menjangkau radius yang besar, maka Israel tentunya tidak hanya merusak obyek-obyek serangan yang dituju tetapi juga menghancurkan lingkungan sekitar obyek-obyek tersebut. Terkait dengan Pasal 23(b), tentang larangan membunuh dan melukai orang dari pihak musuh secara curang atau khianat, dalam hal ini Isreal dapat dituduh telah melakukan pelanggaran karena dengan tanpa pandang bulu serangan Israel membabi buta diarahkan pada desa-desa yang menimbulkan                                                         87

Arlina Permanasari dkk, op.cit., hlm 65-66. 

60

korban para wanita dan anak-anak. Hal ini seperti yang tampak pada serangan ke desa Qana yang menewaskan sejumlah Lima puluh enam orang termasuk tiga puluh tujuh anak-anak.88 Demikian pula secara Israel juga telah menyerang rumah-rumah sakit yang berisi orang-orang yang dikategorikan sebagai “Hors de Combat” atau telah tidak berdaya karena sakit (Pasal 23c) di Zafed.89 Sementara itu terkait pasal 24, tentang cara memperoleh informasi dan cara yang diperbolehkan dan tipu muslihat juga telah dilakukan Israel lewat perubahan strateginya yang semula Just Reward yang hanya ditujukan sebagai pembalasan yang adil menjadi metode serangan Change of Direction melalui perubahan demikian, tampaknya Israel benar-benar ingin menghancurkan Hizbullah dan tidak hanya sekedar mengukur kekuatan mereka di Lebanon. Di sini dapat dikaitkan bahwa setelah Israel mengetahui informasi kekuatan nyata Hizbullah dengan metode serangan pertama (yang lebih merupakan serangan penjajakan), maka kemudian berubah menjadi serangan yang menggempur besar-besaran. Peraturan Den Haag 1899, yang tentang sarana dan metoda berperang mengatur senjata yang digunakan tidak menimbulkan luka dan penderitaan yang berlebihan dan tentang cara berperang yang tercantum dalam Pasal 23 (b). Hague Regulation menjadi dasar dari serangan Israel ke Lebanon, tetapi

                                                        88

“Korban

Sipil

akibat

Serangan

Israel”,

dalam

http://64.203.71.11/kompas-

cetak/0709/07/In/3818675.htm, diakses tanggal 12 Oktober 2008.00:13  89

“Perang Lebanon 2006”, op.cit., 

61

dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah pelanggaran baik dari cara berperang maupun pelanggaran terhadap alat atau sarana yang dipakai dalam berperang. Selain konvensi Den Haag, peraturan tentang metode berperang yang terdapat dalam Pasal 23 (b), “Hague Regulation” yang isinya melarang membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara curang atau khianat, dalam pelaksanaannya terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap aturan-aturann ini.

C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Konvensi Jenewa 1949 Junto Protokol Tambahan I Dan II Atas Serangan Israel Ke Lebanon Tahun 2006 1. Pelanggaran Terhadap Kombatan dan Penduduk Sipil Pihak yang terlibat dalam konflik harus dapat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan agar dapat menyelamatkan penduduk sipil. Penduduk sipil tidak boleh diserang, karena yang menjadi target serangan adalah obyek militer. Orang yang tidak terlibat dalam perang wajib dilindungi sebagai penghormatan terhadap hidupnya, atas keutuhan jiwa dan raganya. Hukum Humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang atau untuk mengadakan Undang-undang yang menentukan permainan “perang”, tetapi karena alasan-alasan tentang perikemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk

membatasi

wilayah

dimana

kebuasan

konflik

bersenjata

diperbolehkan. Dengan alasan-alasan ini, Hukum humaniter disebut

62

sebagai “peraturan tentang perang yang berperi kemanusiaan”. Hukum Humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Situasi perang atau konflik bersenjata tersebut akan jatuh korban, bukan hanya dari pihak-pihak yang bermusuhan saja, akan tetapi orangorang yang tidak terlibat secara langsung dengan situasi tersebut juga ikut menjadi korban. Dengan demikian semua orang harus tetap dilindungi HAM-nya, baik dalam keadaan damai maupun perang. Pihak-pihak yang dilindungi oleh konvensi ini harus “in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, color, religion or faith, sex, birth, or wealth, or other similar criteria”. Padahal sebelum tahun 1949, perlindungan hukum hanya diberikan pada personil militer. Konvensi Genewa, yaitu Konvensi-konvensi dan protokol-protokol Internasional yang ditetapkan di bawah lingkup Komite Palang Merah Intersional atau ICRC, dimana perlindungan bagi korban konflik menjadi perhatian utama. Protokol I dari konvensi Jenewa memberikan perlindungan bagi orang-orang sipil yang jatuh ke tangan musuh. Sedangkan Protokol II memuat ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan korban konflik bersenjata internal (bukan internasional). Konvensi Jenewa ini diterapkan melalui kerjasama a Protecting Power, atau Negara ketiga yang menjadi pihak netral dalam konflik tersebut, di bawah pengawasan ICRC.

63

Sengketa bersenjata juga wajib melindungi kombatan dan penduduk sipil. Kombatan yang telah berstatus hors de combat harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh kepihak musuh mendapatkan status tawanan perang. Hak-hak dan perlindungan tawanan perang diatur dalam konvensi jenewa IV dan protocol tambahan 1977. Hukum Humaniter memformulasikan prinsipprinsip pembedaan, prinsip pencegahan penderitaan yang tidak perlu dan prinsip kepentingan kemanusiaan dan keperluan militer. Bahwa satusatunya objek yang paling sah dicapai oleh suatu Negara selama perang adalah melemahkan angkatan bersenjata dari pihak lawan.90 Berkaitan dengan konvensi jenewa 1929 dan 1949, serta protokol I konvensi Jenewa 1977, yang berisi perlindungan terhadap korban perang terutama tentang pembedaan antara kombatan, orang sipil, dan penolong korban perang.91 Pelanggaran terhadap konvensi ini oleh Israel terbukti dangan banyak korban tewas dari pihak sipil. Pada tanggal 14 Agustus 2008 enam orang tewas ketika sebuah bom menghantam sebuah rumah di desa dekat kota Bint Jbeil di bagian selatan Libanon dekat perbatasan Israel. Israel melakukan serangan udara di Lembah Beeka menewaskan tujuh orang. Serangan lainnya menghancurkan tiga rumah di Desa Brital.

                                                        90

Delegasi Jakarta, ICRC “Hukun Humaniter Internasional, op cit. , hlm.7. 

91

F Sugeng Istanto, 1997 “Penerapan hukum Humaniter pada orang sipil perlindungannya dalam

pertikaian Bersenjata” dalam Fadilah Agus, Fakultas Hukum USAKTI, Jakarta, hlm.42. 

64

Menewaskan 15 orang.92 Dua puluh delapan rakyat sipil Lebanon, termasuk 10 anak-anak, tewas setelah Israel menyerang Bandar Udara Internasional Rafiq Hariri di Lebanon. Serangan udara militer Israel ke wilayah Lebanon pada tanggal 25 Juli 2008 menggunakan pesawat-pesawat tempur, Israel membombardir basis kekuatan kelompok Hizbullah di Lebanon. Jet-jet Negeri Israel itu melancarkan lebih dari seratus serangan ke kota dan desa di bagian selatan Lebanon. Akibat serangan udara ini 12 orang tewas dan 20 lainnya cedera.93 Laporan dari Human Rights Watch, telah melaporkan jumlah korban tewas selama serangan Israel ke Lebanon sebanyak 800 warga sipil, termasuk 300 perempuan dan anak-anak.94 Berdasarkan paparan di atas, maka pelanggaran Israel terhadap Konvensi Jenewa terlihat begitu nyata dengan banyaknya korban jiwa dari penduduk

sipil.

Israel

mempertimbangkan

menyerang

penduduk

sipil

secara yang

membabi

buta

seharusnya

tanpa

dilindungi

sebagimana diatur dalam Konvensi tersebut. Seharusnya obyek dari serangan Israel adalah obyek militer seperti tentara atau dalam konflik ini adalah tentara Hizbullah.

                                                        92

“Lebanon Kian Membara”, dalam http://www.sinarharapan.co.id/berita /0608/14/sh02.html,

diakses tanggal 21 November 2008.23:05  93

“Rakyat

Sipil

Menjadi

Korban

Kekejaman

Serangan

Israel”,

http://ip.sg.or.id/2006/07/14/rakyat-sipil-menjadi-korban-kekejaman-serangan-israel/, tanggal 21 November 2008. 23:07  94

“Korban Sipil akibat Serangan Israel”. op.cit., 

dalam diakses

65

2. Pelanggaran Terhadap Infrastuktur Dan Fasilitas Umum Di Lebanon Protokol Tambahan 1977 merinci dan menegaskan kembali prinsip-prinsip ini khususnya prinsip pembedaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik setiap saat harus dapat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara objek sipil dan objek militer dan karena itu pula pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus mengarahkan operasinya semata-mata hanya untuk menyerang objek militer (Pasal 48 Protokol I dan Pasal 13 Protokol II). Protokol Tambahan I dan II 1977 pada Konvensi Jenewa 1949 melarang kombatan menyamar sebagai orang sipil, penyerangan yang membabi buta atau tidak pandang bulu dan penyerangan tempat ibadah dan monumen serta penyerangan terhadap objek-objek yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk. Pasca penyanderaan dua tentara Israel menteang Lebanon. Serangan ini telah membantai ribuan manusia tak berdosa, meratakan kota dan desa dengan tanah. Sejarah mencatat peristiwa tersebut sebagai perang terhebat dengan eskalasi serangan yang terus meningkat setiap harinya. Serangan Israel dengan menggunakan pesawat tempur terhadap objekobjek sipil di Lebanon telah berlangsung satu bulan sepanjang bulan Juli 2006 sampai Agustus 2006. Sasarannya bukan hanya sentra kegiatan pasukan (milisi) Hizbullah di perbatasan Israel dan Lebanon, tetapi termasuk pemboman ke Ibukota Beirut dan beberapa kota lain.

66

Serangan-serangan itu telah menewaskan serta melukai penduduk sipil termasuk anak-anak. Alasannya untuk melumpuhkan pasukan atau milisi Hizbullah yang anti Zionis dan menentang pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Namun yang ternyata menjadi korban adalah penduduk sipil, termasuk wanita dan anak-anak.95 Serangan Israel menewaskan ribuan warga sipil, menghancurkan fasilitas-fasilitas umum, melumpuhkan jaringan transportasi, komunikasi, listrik, dan air bersih penduduk Lebanon Israel mengerahkan puluhan ribu pasukan ke perbatasan sebelah utara wilayahnya setelah penangkapan kedua tentara Israel oleh Hizbullah.96 Ibu kota Beirut menjadi sasaran serangan udara Israel. Bom dijatuhkan pesawat tempur Israel ke wilayah permukiman Danieh dan Quzali. Sasaran serangan adalah bangunan milik kelompok Hizbullah dan Hamas Israel tidak menghiraukan kecaman internasional dengan terus menyerang Lebanon dari darat maupun udara. Sejumlah tank milik tentara Israel melepaskan tambahan ke desa-desa di Lebanon Selatan dari perbatasan Israel terus menggempur sejumlah kawasan Lebanon. Pesawat bom tempur Israel menghancurkan dua jembatan di daratan rendah Akkar, Lebanon utara yang menghubungkan kota utama d Lebanon Utara, Tripoli, dengan perbatasan Suriah, sehingga melukai enam orang. Serangan udara terhadap jembatan di Halba menghancurkan                                                         95

“Serangan Israel ke Lebanon: ‘Pelanggaran Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia”,

op.cit.,  96

Ibid. 

67

sejumlah rumah, merenggut korban jiwa sipil. Sejumlah prajurit Angkatan Darat (AD) Lebanon yang ditempatkan di dekat lokasi pemboman juga cidera dalam serangan itu. Tetapi tidak ada yang perlu menjalani rawat inap. Jembatan di satu desa yang bersebelahan telah hancur. Delapan jembatan lain di daerah tersebut juga hancur. Delapan jembatan lain di daerah tersebut juga hancur. Jet Israel menembakkan satu rudal ke satu lokasi di kamp Ain el-Hilwah yang sudah menjadi sasaran serangan. Serangan sebelumnya yang menewaskan dua orang dan melukai 16 orang, menghancurkan satu bangunan sekolah taman kanak-kanak yang dikelola oleh Kolonel Munir Maqdah, pemimpin setempat gerakan moderat Fatah pimpinan Presiden Mahmud Abbas.97 Dalam serangan udara dekat Tirus di Selatan Lebanon sedikitnya 18 warga sipil tewas, sebagaian besar anakanak. Pasukan interiun PBB, menyampaikan kebanyakan korban tengah berada dalam sebuah konvoi untuk menyelamatkan diri dari desa-desa di perbatasan wilayah Lebanon dan terbakar dalam sebuah mini bus.98 Menurut petugas Palang Merah, serangan yang paling mematikan sejak Israel melancarkan agresi ke Lebanon 12 Juli 2006, menyebabkan 56 orang tewas, 34 di antaranya anak-anak. Serangan Israel ke Lebanon hingga kini telah menewaskan 500 lebih warga Lebanon.99

                                                        97

“Orang

cidera

Dalam

Serangan

Israel

ke

Lebanon,

http://www.kapanlagi.com/h/0000129421.html diakses tanggal 12 November 2008.23 10  98

Ibid. 

99

“Israel Masih Menggempur, Korban Terus Berjatuhan”, dalam http://eramuslim.com 

dalam

68

Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Lebanon, kerusakan infrastruktur transportasi serta adanya serangan Israel membuat distribusi bantuan ke pengungsian terhambat, bahkan serangan Israel menghantam ambulan milik Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di Lebanon bagian selatan. Selain itu pesawat Jet tempur Israel menghancurkan jembatan di Akkar, Lebanon bagian utara. Akibatnya sejumlah pedesaan terisolasi. Yang berakibat pada berkurangnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari rakyat Lebanon. Pada tanggal 2 Agustus 2008, Peluru kendali (rudal) Israel menghantam tiga gedung di dekat Kota Nabatiyah. Serangan Israel ke Kota Khiam, dekat perbatasan Lebanon juga menghantam pos pengamatan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon. Empat pengawas berkewarganegaraan Australia, Kanada, Firlandia, dan Cina tewas dalam serangan itu. Padahal pasukan PBB di Lebanon bagian selata itu sempat menghubungi pihak Israel sebanyak sepuluh kali untuk menyatakan posisi mereka. Namun hal itu tidak dipedulikan oleh Israel.100 Serangan Israel juga menghancurkan kantor pejabat Hizbullah di selatan Lebanon Syaikh Nabiel Qawuq, kantor-kantor Hizbullah di Ba’labak dan Shimsitar, yayasan al-Syahid di Ba’labak, madrasah al-Hidayah dan markas penyuluhan pertanian yang juga di

                                                        100

“Israel Terus Menggempar Beirut”, dalam http://www.liputan6.com/ Israel Semakin Gencar

Menyerang Lebanon/Berita Luar Negeri Liputan6/Aktual Tajam Terpercaya.htm, diakses tanggal 23 Sepetember 2008.20:08 

69

Ba’labak. Sasaran serangan udara Israel juga mengahancurkan sejumlah kantor Husainiyah dan masjid Imam Ali di Ba’labak.101 Di bidang perhubungan, sedikitnya seratus jembatan hancur menjadi sasaran serangan Israel. Agresi Israel juga menghancurkan jalanjalan internal dan jalan-jalan tol di sebelah selatan dan timur Lebanon, juga jalan internasional antara Beirut dan Damaskus. Serangan udara Israel juga menghancurkan bandar udara internasional Beirut serta pelabuhan di Beirut, Gunia dan Tripoli. Puluhan ribu gedung dan rumah menjadi sasaran rudal-rudal pelumat Israel di sebelah selatan Libanon, pinggiran Beirut Selatan, daerah Ba’labak dan timur Lebanon. Sementara itu tidak kurang dari 450 truk dan kontainer hancur. Serangan juga menghancurkan stasiun-stasiun BBM, pembangkit listrik, tower-tower air dan gudang BBM di bandara Beirut. Serangan udara Israel juga menghancurkan puluhan pabrik di tenggara Beirut, selatan Lebanon dan Sahl Baqa’, termasuk

pabrik

susu

terbesar

di

Lebanon.

Gempuran

Israel

menghancurkan stasiun-stasiun televisi dan radio serta jaringan telepon. Semua itu menjadi target gempuran Zionis Israel yang berlangsung lebih dari dua minggu sejak 12 Juli 2006 lalu.102 Hal seperti ini sesungguhnya bukan hanya tergolong kejahatan perang (war crimes) tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan (crime                                                         101 102

“Lebanon Kian Membara”, op.cit.,  “Israel Melanjutkan Serangan Terhadap Sejumlah Sasaran di Kawasan Libanon”, dalam

http://www.voanews.com/indonesian/archive/2006-07/2006-07-18voa8.cfm?CFID=17578682&CFTOKEN=33795719, diakses tanggal 30 Oktober 2008.21:06 

70

against humanity). Banyak bangunan, rumah, dan sarana pelayanan publik hancur di Lebanon, penduduk meninggal dan luka-luka, ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal yang diakibatkan oleh serangan yang dilancarkan Israel terhadap Lebanon. Serangan yang berlebihan dari Israel ini telah menghancurkan banyak fasilitas umum yang seharusnya dijaga untuk melindungi masyarakat sipil, justru di hancurkan oleh Israel. Tindakan Israel jelas telah melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam hukum internasional.

D. Resolusi PBB Atas Serangan Israel Ke Lebanon Tahun 2006 Krisis di Timur Tengah telah menjadikan jalan menuju perdamaian kian sulit terwujud. Ini semua disebabkan oleh serangan membabi buta Israel terhadap Lebanon. Tindakan brutal Israel tidak saja melanggar hukum internasional maupun hukum perang, melainkan juga sudah berada di luar batas perikemanusiaan. Gempuran Israel telah menambah kelam masa depan Timur Tengah, yang sebelumnya telah memanas oleh masalah persenjataan Iran, kerusuhan pasca perang Irak, dan terorisme. Israel telah menjadikan Lebanon sebagai tempat paling berdarah dalam sejarah konflik Timur Tengah. Sejak serangan digelar pertengahan Juli lalu, sedikitnya telah menewaskan 750 orang yang sebagian besar adalah warga sipil, 2000 orang lebih cedera dan ribuan lainnya mengungsi. Bahkan, gempuran Israel ini lebih kejam dan brutal daripada yang pernah Israel

71

lakukan 10 tahun lalu (18 April 1996) yang memborbardir markas PBB yang menjadi tempat perlindungan warga sipil Lebanon. Serangan Israel adalah bentuk arogansi yang melanggar hukum internasional karena menafikan kedaulatan Lebanon sebagai negara merdeka. Sedangkan dari sisi hukum perang, Israel sudah melakukan pelanggaran berat karena menyerang dan menewaskan warga sipil. Apapun motif dan tujuannya, kekerasan bersenjata Israel tidak dapat dibenarkan dari aspek apapun. Serangan itu merupakan kejahatan atas kemanusiaan yang harus dikecam, ditentang dan dihentikan. Sikap keras kepala Israel yang tidak mau menghentikan serangan dan segera melakukan gencatan senjata juga menunjukkan hilangnya penghormatan Israel atas cita-cita perdamaian abadi, Hak Asasi Manusia, hukum internasional. Lemahnya fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa memang dikeluhkan banyak pihak. PBB kini hanya menjadi alat untuk kepentingan negara adikuasa saja. Banyak kebijakan yang dikeluarkan PBB terkesan tidak adil dan tunduk pada kepentingan negara tertentu saja. Kebijakan PBB terkesan sangat lamban dan tidak efektif dalam menghentiakan kebiadaban Israel membunuhi rakyat sipil Libanon dengan alasan menghancurkan hizbullah. Setelah negosiasi alot antara delegasi Arab dan Barat, Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera antara militan hizbullah dan pasukan Israel. Resolusi itu disetujui oleh 14 dari 15 negara anggota DK PBB. Namun Amerika serikat memilih abstain dalam voting tersebut. Israel dan Hizbullah

72

tidak ikut serta dalam voting tersebut. Resolusi DK PBB No. 1701103 disahkan dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Hizbullah di Libanon. Dewan Keamanan PBB, Mengingat semua resolusi sebelumnya di Lebanon, khususnya resolusi 425 (1978), 426 (1978), 520 (1982), 1559 (2004), 1655 (2006), 1680 (2006) dan 1697 (2006), serta pernyataan dari presiden tentang situasi di Lebanon, khususnya pernyataan 18 Juni, 2000, dari 19 Oktober 2004, dari 4 Mei 2005, dari 23 Januari 2006 dan dari 30 Juli 2006; Mengungkapkan keprihatinan yang sangat atas berkelanjutannya eskalasi permusuhan di Lebanon dan di Israel sejak serangan Hizbullah terhadap Israel pada tanggal 12 Juli 2006, yang telah menyebabkan ratusan kematian dan cedera di kedua belah pihak, kerusakan infrastruktur sipil dan ratusan ribu pengungsi internal. Menekankan kebutuhan untuk mengakhiri kekerasan, tapi pada saat yang sama menekankan kebutuhan mendesak untuk mengatasi penyebab yang telah menimbulkan krisis saat ini, termasuk dengan pembebasan tanpa syarat tentara Israel yang diculik. Mengingat sensitivitas masalah tahanan dan mendorong upaya-upaya yang ditujukan untuk mendesak penyelesaian masalah tawanan Lebanon yang ditahan di Israel.

                                                        103

 

7 Maret 2010, http://www.johanes.org, 5.00.

73

Menyambut usaha perdana menteri Libanon dan komitmen pemerintah Lebanon, dalam tujuh poin rencana, untuk memperluas kekuasaan atas wilayahnya, melalui angkatan bersenjata sah sendiri, sehingga tidak akan ada senjata tanpa persetujuan dari pemerintah Lebanon dan tidak ada otoritas selain pemerintah Lebanon, juga menyambut komitmennya terhadap pasukan PBB yang ditambah dan ditingkatkan dalam angka, peralatan, mandat dan ruang lingkup operasi, dan mengingat permintaannya dalam rencana ini penarikan segera pasukan Israel dari Lebanon selatan. Bertekad untuk bertindak bagi penarikan ini terjadi di awal, Mengambil catatan karena proposal yang dibuat dalam rencana tujuh poin mengenai daerah pertanian Shebaa. Menyambut keputusan dengan suara bulat oleh pemerintah Lebanon pada 7 Agustus 2006 untuk mengerahkan kekuatan bersenjata Libanon 15.000 tentara di selatan Lebanon sebagai tentara Israel menarik diri di belakang Blue Line dan meminta bantuan pasukan tambahan dari UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) yang diperlukan, untuk memfasilitasi masuknya angkatan bersenjata Libanon ke wilayah dan untuk menyatakan kembali niatnya untuk memperkuat angkatan bersenjata Lebanon dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk memungkinkannya melaksanakan tugas. Menyadari tanggung jawabnya untuk membantu mengamankan gencatan senjata permanen dan solusi jangka panjang untuk konflik. Menentukan bahwa situasi di Lebanon merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional;

74

1. Panggilan untuk penghentian penuh permusuhan berdasarkan, khususnya, penghentian segera oleh Hizbullah semua serangan dan penghentian segera oleh Israel seluruh operasi militer ofensif; 2. Setelah penghentian penuh permusuhan, panggilan atas pemerintah Lebanon dan UNIFIL otoritas oleh ayat 11 sampai mengerahkan pasukan mereka bersama-sama di seluruh Selatan dan menyerukan kepada pemerintah Israel, karena itu penggelaran dimulai, untuk menarik semua pasukannya dari selatan Lebanon pada paralel; 3. Menekankan pentingnya perluasan kontrol pemerintah Lebanon atas seluruh wilayah Lebanon sesuai dengan ketentuan resolusi 1559 (2004) dan resolusi 1680 (2006), dan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Persetujuan Taif, karena untuk latihan kedaulatan penuh, sehingga tidak akan ada senjata tanpa persetujuan dari pemerintah Lebanon dan tidak ada otoritas selain dari pemerintah Lebanon; 4. Mengulangi dukungan yang kuat untuk menghormati penuh Blue Line; 5. Juga mengulangi dukungan yang kuat, sebagai kenang dalam semua resolusi yang relevan sebelumnya, untuk keutuhan wilayah, kedaulatan dan kemerdekaan politik Lebanon di dalam perbatasan yang diakui secara internasional, sebagaimana dimaksud oleh Israel-Lebanon Perjanjian Gencatan Senjata Jenderal tanggal 23 Maret 1949; 6. Panggilan pada masyarakat internasional untuk segera mengambil langkah-langkah untuk memperluas keuangan dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Lebanon, termasuk melalui fasilitasi yang aman kembalinya

75

pengungsi dan, di bawah kewenangan pemerintah Lebanon, membuka kembali bandar udara dan pelabuhan, sesuai dengan paragraf 14 dan 15, dan panggilan di juga untuk mempertimbangkan bantuan lebih lanjut di masa depan untuk berkontribusi dalam rekonstruksi dan pembangunan di Lebanon; 7. Menegaskan bahwa semua pihak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan yang diambil bertentangan dengan ayat 1 yang mungkin mempengaruhi mencari solusi jangka panjang, kemanusiaan akses ke penduduk sipil, termasuk perjalanan yang aman untuk konvoi kemanusiaan, atau sukarela dan aman kembalinya orang terlantar, dan meminta kepada semua pihak untuk memenuhi tanggung jawab ini dan untuk bekerja sama dengan Dewan Keamanan; 8. Panggilan bagi Israel dan Libanon untuk mendukung gencatan senjata permanen dan solusi jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip dan unsur-unsur berikut: 9. Penuh hormat pada Blue Line oleh kedua belah pihak; 10. pengaturan keamanan untuk mencegah kembalinya permusuhan, termasuk pendirian antara Blue Line dan Sungai Litani suatu wilayah bebas dari personel bersenjata, aset dan senjata lain daripada pemerintah Libanon dan UNIFIL otoritas dalam ayat 11, dikerahkan di daerah ini; Penuh pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Persetujuan Taif, dan resolusi 1559 (2004) dan 1680 (2006), yang membutuhkan perlucutan senjata semua kelompok bersenjata di Lebanon, sehingga,

76

sesuai dengan keputusan kabinet Lebanon 27 Juli 2006, tidak akan ada senjata atau kekuasaan di Lebanon selain dari negara Lebanon; Tidak ada pasukan asing di Libanon tanpa persetujuan dari pemerintah; Tidak ada penjualan atau pasokan senjata dan bahan-bahan logistik ke Lebanon terkait kecuali sebagaimana diizinkan oleh pemerintah; Ketentuan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dari semua peta sisa ranjau darat di Lebanon pada milik Israel; 11. Mengundang sekretaris jenderal untuk mendukung upaya-upaya untuk mengamankan sesegera mungkin perjanjian pada prinsipnya dari pemerintah Lebanon dan pemerintah Israel untuk prinsip-prinsip dan unsur-unsur untuk solusi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, dan mengungkapkan niatnya untuk menjadi aktif terlibat; 12. Meminta Sekretaris Jenderal untuk mengembangkan, dalam hubungan dengan aktor-aktor internasional yang relevan dan pihak-pihak yang bersangkutan, usulan untuk menerapkan ketentuan yang relevan dari Persetujuan Taif, dan resolusi 1559 (2004) dan 1680 (2006), termasuk perlucutan senjata, dan untuk penggambaran internasional perbatasan Lebanon, khususnya di daerah-daerah di mana perbatasan yang dipersengketakan atau tidak pasti, termasuk oleh berurusan dengan daerah pertanian Shebaa, dan untuk menyampaikan kepada Dewan Keamanan proposal tersebut dalam waktu 30 hari; 13. Memutuskan, dalam rangka untuk melengkapi dan meningkatkan kekuatan dalam angka, peralatan, mandat dan ruang lingkup operasi, untuk

77

mengotorisasi peningkatan kekuatan pasukan UNIFIL sampai maksimum 15.000 tentara, dan bahwa gaya akan, di samping melaksanakan mandat dibawah resolusi 425 dan 426 (1978): a. Memantau penghentian permusuhan; b. Mendampingi dan mendukung angkatan bersenjata Libanon ketika mereka mengerahkan seluruh Selatan, termasuk di sepanjang Blue Line, seperti yang bersenjata Israel menarik pasukannya dari Lebanon seperti yang diberikan dalam ayat 2 c. Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan ayat 11 (b) dengan pemerintah Lebanon dan pemerintah Israel; d. Memperluas bantuan untuk membantu memastikan akses kemanusiaan ke penduduk sipil dan sukarela dan aman kembalinya pengungsi; e. Membantu angkatan bersenjata Lebanon dalam mengambil langkahlangkah menuju pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 8; f. Membantu pemerintah Lebanon, jika ia meminta, untuk menerapkan ayat 14; 14. Bertindak untuk mendukung permintaan dari pemerintah Libanon untuk mengerahkan

pasukan

internasional

untuk

membantu

itu

untuk

menjalankan wewenangnya di seluruh wilayah, kewenangan UNIFIL  untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan di daerah-daerah penyebaran dari pasukan dan yang dianggap berada dalam kemampuan, untuk memastikan bahwa daerah operasi tidak digunakan untuk kegiatan

78

bermusuhan apapun, untuk melawan berarti upaya keras untuk mencegah pemakaian tugasnya di bawah mandat Dewan Keamanan, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi personel, fasilitas, instalasi dan peralatan, menjamin keamanan dan kebebasan gerakan dari personil PBB, pekerja kemanusiaan, dan, tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah Lebanon, untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik; 15. Sekretaris jenderal permintaan mendesak untuk menempatkan langkahlangkah untuk memastikan UNIFIL mampu melaksanakan fungsi-fungsi yang termuat dalam resolusi ini, mendesak negara-negara anggota untuk mempertimbangkan membuat kontribusi yang tepat untuk UNIFIL dan untuk merespon secara positif permintaan bantuan dari tentara, dan mengungkapkan kuat penghargaan kepada mereka yang telah memberikan kontribusi untuk UNIFIL di masa lalu; 16. Menyerukan pemerintah Lebanon untuk mengamankan perbatasannya dan titik masuk lain untuk mencegah masuknya di Libanon tanpa izin senjata atau berhubungan dengan material dan permintaan UNIFIL otoritas dalam ayat 11 untuk membantu pemerintah Lebanon pada permintaannya; 17. Memutuskan lebih lanjut bahwa semua negara harus mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk mencegah, oleh warga negara mereka atau dari wilayah mereka atau menggunakan bendera mereka kapal atau pesawat udara; a. penjualan atau penawaran untuk setiap badan atau perorangan di Lebanon terkait senjata dan alat-alat dari semua jenis, termasuk senjata

79

dan amunisi, kendaraan dan peralatan militer, paramiliter peralatan, dan suku cadang untuk yang disebutkan di atas, apakah atau tidak berasal di wilayah mereka, dan; b. ketentuan untuk setiap badan atau perorangan di Lebanon dari setiap pelatihan atau bantuan teknis yang berkaitan dengan penyediaan, pembuatan, pemeliharaan atau penggunaan item terdaftar dalam huruf (a) di atas, kecuali bahwa larangan ini tidak berlaku untuk senjata, bahan terkait, pelatihan atau bantuan resmi oleh pemerintah Lebanon atau UNIFIL otoritas dalam ayat 11; 18. Memutuskan untuk memperpanjang mandat UNIFIL sampai 31 Agustus 2007, dan mengungkapkan niatnya untuk dipertimbangkan dalam resolusi yang kemudian lebih lanjut dengan amanat tambahan dan langkah-langkah lain untuk memberikan sumbangan pada pelaksanaan gencatan senjata permanen dan solusi jangka panjang; 19. Permintaan sekretaris jenderal untuk melaporkan kepada Dewan dalam waktu satu minggu mengenai pelaksanaan resolusi ini dan kemudian secara teratur; 20. Menekankan

pentingnya,

dan

kebutuhan

untuk

mencapai,

yang

komprehensif, adil dan perdamaian abadi di Timur Tengah, yang didasarkan pada semua resolusi yang relevan termasuk Resolusi 242 (1967) dari 22 November 1967 dan 338 (1973) dari 22 Oktober 1973; 21. Memutuskan untuk tetap aktif merebut dari masalah.

80

Namun dengan keluarnya resolusi DK PBB, tidak menyebutkan pihak mana yang benar dan pihak mana bersalah. Dalam resolusi tersebut diserukan adanya gencatan senjata segera dan penarikan sepenuhnya pasukan Israel dan Hizbullah, dalam resolusi tersebut juga diserukan adanya penyaluran bantuan kemanusiaan secara aman, termasuk makanan dan peralatan medis. Resolusi gencatan senjata yang dikeluarkan PBB sangat terlambat, sebab sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan, belum lagi kerusakan infrastruktur yang menimbulkan kerugian besar bagi Lebanon seharusnya PBB memberikan sanksi tegas dan langsung terhadap Israel yang terus menyerang dan membombardir Lebanon, karena hal itu merupakan kejahatan perang dan tidak cukup diselesaikan dengan resolusi saja. Tetapi selama Amerika serikat

masih terus memberikan dukungan politik dan ekonomi

terhadap Israel dengan hak veto maka Israel akan kebal dari sangsi-sangsi yang di berikan oleh PBB atau dunia internasional.

81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN 1. Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter dari serangan Israel ke Lebanon meliputi pelanggaran terhadap konvensi Jenewa Tahun 1929,1949,1977 tentang perlindungan korban konflik bersenjata dan Hukum Den haag Tahun 1899,1905,1907 tentang metode dan sarana berperang yang di perkenan kan 2. Pelanggaran Israel terhadap konvensi Den Haag dilakukan dengan menggunakan alat-alat dan cara-cara perang yang dilarang seperti Israel menggunakan bom-bom yang berhulu ledak besar terlebih penggunaan senjata laser dan senjata kimia.

B. Kritik dan Saran 1. PBB sebaik nya lebih berperan aktif untuk mencegah agar tidak terjadi perang antara negara-negara di dunia ini khususnya Lebanon dengan Israel. 2. PBB perlu bertindak lebih adil dengan memberikan sanksi kepada para anggota PBB yang melakukan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan.

81

82

DAFTAR PUSTAKA

Buku : Agus, Fadillah, 1997 Hukum Humaniter, Pusat studi hukum Humaniter Fakultas Jakarta, Hukum Trisakti, Permanasari Arlina dkk, 1999,Pengantar Hukum Humaniter,Jakarta, ICRC Haryomataram, 1994 Sekelumit tentang Hukum Humaniter, Surakarta Sebelas Maret University Press Istanto, F. Sugeng, 1994 Hukum Internasional, Yogyakarta Penerbitan Universitas Atma Jaya Kalshoven Frits, 1987 Constrain on the Waging of War, Jakarta,ICRC Moleong, Lexy J, 1995 Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung Remaja Rosadakarya ICRC

Jakarta,2004

Delegasi,

Hukum

Humaniter

Internasional,Jakarta

ICRC,Indonesia _________, Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional, Yogyakarta Andi Offset

Peraturan perundang undangan: Piagam Liga Bangsa Bangsa Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa Konvensi Denhaag 1899,1905,1907 Tentang Alat dan Cara Berperang Konvensi Jenewa 1977 Tentang Pihak Pihak Yang Terlibat

83

Konvensi Jenewa 1929,Konvensi Mini Tentang Pembedaan Pihak Aktif Konvensi Jenewa 1949,Tentang Perlindungan Korban Perang Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa

Internet : NN “AgresiIsraelKeLebanon”,dalamhttp://www.esamarinda.com/forum/lofiversion/in dex.php?t1657.html, diakses tanggal 11 November 2008. “Apakahhukumhumaniterinternasional?”,dalamhttp://209.85.175.104/search?q=ca che:cTI0iqdxe1wJ:hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php%3Fid%3D134+de finisi+teori+Just+War&hl=id&ct=clnk&cd=4&gl=id, diakses tanggal 21 September 2008. “Doktrin tentang Perang yang Sah”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Doktrin tentang Perang yang Sah, diakses tanggal 10 September 2008. “Hezbollah Nyatakan Perang terhadap Israel”, dalam http://www.kompas.com. Hezbollah.nyatakan.perang.terhadap.israel.htm, diakses tanggal 15 Februari 2008. “HukumHumaniterDanHakAsasiManusia”,dalamhttp://www.elsam.or.id/pdf/kurs usham/Hukum Humaniter dan HAM.pdf. diakses tanggal 23 Agustus 2008. “HukumHumaniterInternasionaldanHAM”,dalamhttp://209.85.175.104/searchq=c ache:1iNMqgnuC5gJ:komnasham.go.id/portal/files/Lembar_Fakta_13_Huk um_Humaniter_Internasional%26HAM.pdf+hukum+humaniter+HAM&hl= id&ct=clnk&cd=4&gl=id diakses tanggal 23 Oktober 2008.

84

“Illusi Konferensi Timteng di Annapolis”, dalam http://dweb2.com/blog/ilusikonferensi-timteng-di-annapolis-205/, diakses tanggal 29 November 2007. “International Humanitarian Law and The Protection of War Victims”, dalam http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/57JM93, diakses tanggal 20 Oktober 2008. “Israel Bombardir Lebanon”, dalam http://student.stttelkom.ac.id/web/break news.php?mod=view&id=3&3, diakses tanggal 12 November 2008. “Israel

Lakukan

Kejahatan

Perang

di

Lebanon”,

dalam

http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/20060823-82461,id.html diakses 10 Agustus 2008. “Israel Langgar Konvensi Jenewa, Gunakan Senjata Terlarang dengan Target WargaSipil”,dalamhttp://209.85.175.104/search?q=cache:Sp9hyvtMwMJ:w ww.icmi.or.id/ind/index2.php%3Foption%3Dcom_content%26do_pdf%3D 1%26id%3D504+konvensi+Jenewa&hl=id&ct=clnk&cd=16&gl=id, diakses tanggal 23 Oktober 2008. “Israel Langgar Konvensi Jenewa, Gunakan Senjata Terlarang dengan Target Warga Sipil”, dalam http://www.sonermax.com/showthread.php?t=1368, diakses tanggal 14 November 2008. “Israel Terus Menggempur Beirut”, dalam http://www.liputan6.com/ Israel Semakin Gencar Menyerang Lebanon Berita Luar Negeri Liputan6/ Aktual Tajam Terpercaya.html. diakses tanggal 23 September 2008.

85

“Israel

Masih

Menggempur,

Korban

Terus

Berjatuhan”,

dalam

http://eramuslim.com/news/int/44c445a5.htm, diakses tanggal 23 September 2008. “IsraelSahkanGencatanSenjata”,dalamhttp://www.Detiknet.com/read/2006/08/14/ 080645/655414/Israel-sahkan-gencatan-senjata,

diakses

tanggal

12

November 2008. “Kejahatan

berat

(Graves

Breaches)

dalam

hukum

humaniter”,

dalam

http://www.sekitarkita.com/more.php?id=597 0 1 0 M63 Kejahatan berat (Graves Breaches) dalam hukum humaniter, diakses tanggal 21 Oktober 2008. “Korban Sipil akibat Serangan Israel”, dalam http://64.203.71.11/kompascetak/0709/07/in/3818675.htm, diakses tanggal 12 Oktober 2008. “LebanonTolakDrafResolusi”,online,http://www.suaramerdeka.com/harian/0608/ 07.nas02.htm, diakses tanggal 7 Juli 2008. ‘LebanonKianMembara”,dalamhttp://www.sinarharapan.co.id/berita/0608/14/sh0 2.html,diakses tanggal 21 November 2008. ‘Perang,

Hukum

Humaniter

dan

Perkembangan

Internasional”,

dalam

http://www.propatria.or.id/download/positions%20paper/perang-hukumhumaniter-ep.pdf. diakses tanggal 16 November 2008. “Israel Langgar Konvensi Jenewa, Gunakan Senjata Telarang dengan Target Warga Sipil”, dalam http://www.sonermax.com/showthread.php?t=1386, diakses tanggal 14 November 2008.

86

‘Israel Terus Menggempur Beirut”, dalam http://www.liputan6.com/ Israel Semkin Gencar Menyerang Lebanon/Berita Luar Negeri Liputan6/ Aktual Tajam Terpercaya.html. diakses tanggal 23 September 2008. “Israel

Masih

Menggempur,

Korban

Terus

Berjatuhan”,

dalam

http://eramuslim.com/news/int/44c445a5.htm, diakses tanggal 23 September 2008. “IsraelDidugaMenggunakanSenjataKimia”,dalamhttp://conformeast.multiply.com /journal, Israel diduga Menggunakan Senjata Kimia, diakses pada tanggal 23 Oktober 2008. “IsraelSahkanGencatanSenjata”,dalamhttp://www.detiknet.com/read/2006/08/14/0 80645/655414/Israel-sahkan-gencatan-senjata,

diakses

tanggal

12

November 2008. “Kejahatan berat (Graves Breaches) dalam Hukum Humaniter”, dalam http://www.sekitarkita.com/more.php?id=597 0 1 0 M63 Kejahatan berat (Graves Breaches) dalam hukum humaniter, diakses tanggal 21 Oktober 2008. “Korban sipil akibat Serangan Israel”, dalam http://64.203.71.11/kompascetak/0709/07/In/3818675.htm, diakses tanggal 12 Oktober 2008. ‘LebanonTolakDrafResolusi”,online,http:/www.suaramerdeka.com/harian/0608/0 7.nas02.htm, diakses tanggal 7 Juli 2008. “LebanonKianMembara”,dalamhttp://www.sinarharapan.co.id/berita/0608/14/sh0 2.html, diakses tangal 21 November 2008.

87

“Perang,

Hukum

Humaniter

dan

Perkembangan

Internasional”,

dalam

http://www.propatria.or.id/download/positions%20paper/perang-hukumhumaniter-ep.pdf. diakses tanggal 16 November 2008. “Israel Melanjutkan Serangan Terhadap Sejumlah Sasaran di Kawasan Libanon”, dalam

http://www.voanews.com/indonesian/archive/2006-07/2006-07-18-

voa8.cfm?CFID=17578682&CFTOKEN=33795719, diakses tanggal 30 Oktober 2008. “Perang Lebanon 2006”, online, http://id.wikipedia.org/wiki/Perang Lebanon 2006, diakses 26 Juni 2008. ‘Perang Lebanon 2006”, dalam http://wapedia.mobi/id/Perang Lebanon 2006?t=2, diakses tanggal 09 Agustus 2008. ‘Perang Lebanon 1982”, dalam http://wapedia.mobi/id/Perang Lebanon 1982, diakses tanggal 12 Agustus 2008. “PMLebanonDesakGencatanSenjata”,dalamhttp://www.myimneus.com/internasio nal/indek.php?q=news&id=1355, diakses tanggal 12 November 2008. “pokok_pokok_HAM_Intl”,online,http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/pokok_ pokok_HAM_Intl, diakses 17 Juli 2008. Prasetya Hadi Purwandoko, “Hukum Humaniter Internasional (International HumanitarianLaw)”,dalamhttp://209.85.175.104/search?q=cache:cTI0iqdxel wJ:hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php%3Fid%3D134+definisi+teori+Jus t+War&hl=id&ct=clnk&cd=4&gl=id, diakses tanggal 24 Oktober 2008. “Prinsip Hukum Humaniter”, http://andinur.blogspot.com/2007/09/prinsip-dasarhukum-humaniter.html, diakses tanggal 12 November 2008.

88

“Rakyat

Sipil

Menjadi

Korban

Kekejaman

Serangan

Israel”,

dalam

http://ip.sg.or.id/2006/07/14/rakyat-sipil-menjadi-korban-kekejamanserangan-israel/, diakses tanggal 12 November 2008. “SejarahIsraelLebanonSelatan”,dalamhttp://www.mailachieve.com/hidayahnet@y ahoogroups.com/msg11289.html, diakses tanggal 12 November 2008. “Sekilas

tentang

Konvensi

Jenewa”,

dalam

http://kelana-

tambora.blogspot.com/2007/03/sekilas-tentang-konvensi-jenewa.html, diakses tanggal 17 November 2008. “Serangan Israel ke Lebanon; Pelanggaran Hukum Humaniter Dan Hak Asasai Manusia”, online, http://conformeast.multiply.com/journal (pelanggaran hukum humaniter), diakses 21 Juli 2008. “Serangan Israel Ke Lebanon Pukulan bagi Proses Perdamaian”, dalam http://chaidarabdullah.wordpress.com/2008/06/16/serangan-israel-kelebanon-pukulan-baru-bagi-proses-perdamaian/,

diakses

tanggal

12

November 2008. “Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah sumbangan bagi pemahaman dan penghormatan terhadap tertib hukum dalamkonflikbersenjata”,dalamhttp://www.icro.org/Web/eng/siteeng0.nsf/ht mlall/customary-law-translations res/$File/INDO-irrc 857 Henckaerts.pdf, diakses tanggal 12 Agustus 2008. “Wajah Lain Beirut”, dalam http://swaramuslim.net/berita/more.php?id=A5334 12 0 M, diakses tanggal 12 November 2008.

89

“9

Orang

Cidera

Dalam

Serangan

Israel

http://www.kapanlagi.com/h/0000129421.html

ke

Lebanon”,

diakses

tanggal

dalam 12

November 2008. “900TewasdalamSeranganIsraelkeLebanon”,dalamhttp://swaramuslim.net/berita/ more.php?id=A5288-0-12-0-M, diakses tanggal 27 Agustus 2008. http://www.johanes.org, 2010.