BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar. Sebagai salah satu negara kepulauan, Indonesia memiliki persebaran penduduk yang tidak merata, berbagai masalah yang merupakan akibat dari pesebaran penduduk yang tidak merata, kerapkali muncul dan mendesak pemerintah untuk dapat sesegera mungkin bertindak untuk mengambil sebuah kebijakan. Disamping itu faktor pertumbuhan penduduk yang besar dengan persebaran yang tidak merata serta resndahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan usaha di Indonesia sampai ketingkat daerah Provinsi, Kabupaten, Kota di Indonesia. Upaya untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan di Negara Republik Indonesia, maka Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 Undangundang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa wilayah-wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi kedalam wilayah Provinsi dan di setiap Provinsi di bentuk Kabupaten/Kota. Tindak lanjut dari pasal 18 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya dalam mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan pemerintahan terutama yang
1
2
menyangkut kepentingan masyarakat. Jadi, hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada Daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik, maka di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 14 ayat (1), dikatakan ada beberapa urusan wajib yang diserahkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi : a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. d. Penyediaan sarana dan prasarana umum. e. Penanganan bidang kesehatan. f. Peneyelenggaraan pendidikan. g. Penanggulangan masalah sosial. h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah. j. Pengendalian lingkungan hidup. k. Pelayanan pertanahan. l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan n. Pelayanan administrasi penanaman modal, dan
3
o. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundangundangan. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah provinsi, kabupaten, kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dalam meningkatan pendapatan daerah tentunya pemerintah daerah memaksimalkan semua bentuk perizinan yang ada didaerah guna meningkatkan pendapatan daerah, dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana pada Pasal 2 menjelaskan bahwa ; “Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian
dan gangguan wajib memiliki izin
gangguan dari walikota atau pejabat yang ditunjuk dan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan gangguan dengan indeks gangguan besar/tinggi, sedang dan kecil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini”. Namun yang terjadi banyak dari usaha hiburan yang tidak memiliki izin salah satunya warung internet Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
4
Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru warung internat yang tidak memiliki izin usaha ini jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan pasal 5 poin e berikut ini; Permainan Ketangkasan video game, play station, warnet sebesar 5% (lima persen). Warnet yang tidak memiliki izin usaha sebanyak 29 unit warung internet sebagaimana pada tabel berikut ini; Tabel 1.1. Warung Internet yang tidak memiliki Izin Usaha No Nama Jenis 1
Yonna Net
Internet
2
Bagus Net
Internet
3
Café Net
Internet
4
Yess Net
Internet
5
Difuzzi Net
Internet
6
Angga Net
Internet
7
Yello Net
Internet
8
Hallo Net
Internet
9
Putra Net
Internet
10
Yeyen Net
Internet
11
ABC Net
Internet
12
Nongkrong Net
Internet
13
MU Net
Internet
14
Ocu Net
Internet
15
Diva Net
Internet
16
D&B Net
Internet
17
The Blus Net
Internet
18
Red Net
Internet
19
Sarjana Net
Internet
5
20
Arsenal Net
Internet
21
Brother Net
Internet
22
Yu Net
Internet
23
Two Net
Internet
24
One Net
Internet
25
No Name Net
Internet
26
Game Net
Internet
27
Warna Net
Internet
28
Hijau Net
Internet
29
Pelangi Net
Internet
Sumber: Data observasi 2015 Tabel di atas menggambarkan usaha warung internet yang ada di Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru yang jumlahnya masih cukup besar dibandingkan dengan warnet yang memiliki izin usaha atau terdaftar di Kantor Pelayanan Terpadu Penanaman Modal Kota Pekabaru. Berikut data mengenai warnet yang memiliki izin usaha, dapat dilihat dari tabel berikut ini; Tabel 1. 2. Warung Internet yang memiliki Izin Usaha Tahun No No Izin Merek Jenis 1 690 RIAUTECH Internet 2012 2 1283 GABE NET Internet 3 4181 YO TWO NET Internet 2013 1 2221 NK NET Internet 1 249 BNB NET Internet 2014 2 1355 BAGAS NET Internet 3 331 LIGHTTING NET Internet Sumber Data: Pelayanan Terpadu Penanaman Modal Kota Pekanbaru 2014 Data di atas menunjukkan bahwa di Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru masih sangat banyak warnet ilegal (liar) yang tidak memiliki izin usaha. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak
6
Hiburan pasal 1 angka 16 berikut ini; hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Selanjunya tentang wanet dijelaskan dalam pasal 3 huruf h ; pecuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan
ketangkasan. Sementara itu yang
menjelaskan tetang warnet pasal 5huruf e ; permainan ketangkasan video game, play station, warnet sebesar 5% (lima persen). Sementara mengenai masalah izin usaha warnet yang termasuk dalam kategori hiburan, dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Warnet yang tidak memiliki izin usaha secara tidak langsung juga tidak membayarkan pajak hiburan kepada Dispenda Kota Pekanbaru sesuai dengan perda. Mengenai adanya warnet yang tidak terdaftar izin usahanya di dinas perizinan Kota Pekanbaru. (http://www.halloriau.com/readotonomi-8836-2011-03-31-warnet-belum-dikenai-pajak.html) Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang terjadi di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru seperti yang disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini yaitu: “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha (Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)”.
1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan fenomena empiris di atas, maka dalam penelitian ini adalah 1.
Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8
7
tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru) ? 2.
Apa hambatan yang dialami pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012
tentang Retribusi Izin Gnagguan
(Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru) ? 1.3. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang penulis harapkan yaitu; 1.
Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru).
2.
Untuk mengetahui hambatan yang dialami pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)
1.4. Kegunaan Penelitian Kegunan penelitian ini adalah sebagai berikut ini; a.
Untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
b.
Secara akademik yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan pada
8
umumnya dan ilmu administrasi pada khususnya. c.
Secara akademis yaitu sebagai bahan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian masalah yang sama.
d.
Secara praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan agar dalam pengurusan izin usaha warung internet.
1.5. Batasan Masalah Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas maka penelitian ini dibatasi dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha (Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru). 1.6. Sistematika Penulisan Dalam penulisan penelitian ini penulis menuangkan kedalam 6 (enam) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Terdiri dari latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.
BAB II
: LANDASAN TEORI Bab ini membahas mengenai teori-teori atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.
BAB III : METODE PENELITIAN Berisikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode
9
pengumpulan data, populasi dan sampel, dan analisa data yang dikumpulkan. BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan tentang Keadaan Umum Kelurahan Simpang Baru, Geografi Kelurahan Simpang Baru, Demografi, Sejarah, kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Kelurahan Kelurahan Simpang Baru serta Struktur Organisasi Kelurahan Kelurahan Simpang Baru. BAB V
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Didalam Bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang dilakukan.
BAB VI : PENUTUP Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.
