BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Restrukturisasi utang perusahaan debitor dalam rangka membayar utang-utangnya pada umumnya dapat dilakukan dengan cara dua hal, yaitu: 1. dengan pendekatan antara kreditor dan debitor untuk mengusahakan restrukturisasi dengan musyawarah dan mufakat, atau 2. dengan mengusulkan dan meminta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.1 Dalam menentukan dan memilih metode yang sesuai dalam melakukan restrukturisasi utang, maka sangat tergantung pada tujuan dari pihak debitor dan kreditor. Restrukturisasi melalui musyawarah dan mufakat disusun oleh debitor dan dituangkan dalam rencana perdamaian yang isi rencana perdamaian tersebut dinilai kelayakannya oleh para kreditor, sedangkan pengadilan niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi terhadap hasil kesepakatan antara debitor dan para kreditornya.2
1
Kartini Muljadi. “Restrukturisasi Utang, Kepailitan dalam Hubungannya dengan Perseroan Terbatas,” Makalah disampaikan pada seminar PKPU sebagai Sarana Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998. 2 Ibid.
Ada dua cara yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar debitor terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven dalam rangka merestrukturisasi utangutangnya sehingga debitor berkemungkinan untuk melanjutkan usahanya serta dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang debitor kepada seluruh kreditor. Cara yang pertama adalah dengan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang disingkat PKPU (atau Surseance van Betaling menurut istilah Faillissementsverordening atau Suspension of Payment menurut istilah dalam bahasa Inggris). PKPU diatur dalam Bab ketiga Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan pengajuan PKPU menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut Penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan. Cara yang kedua yang dapat ditempuh oleh debitor agar harta kekayaannya terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara
debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.3 Pelaksanaan restrukturisasi utang melalui mekanisme pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan cara yang ditempuh oleh PT Saphir Yogya Super Mall selaku perusahaan debitor untuk melunasi tagihan utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para kreditornya. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 23 tanggal 9 Desember 2004 dan Akta Perubahan dan akta Pengakuan Utang Nomor 36 dan 37 tanggal 27 Februari 2006 serta Akta Perubahan dan akta Pengakuan Hutang Nomor 48 dan 49 tanggal 29 September 2006 yang dibuat dihadapan notaris, debitor sebagai pemohon PKPU menerima fasilitas pinjaman dengan total sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) kepada PT Bank Bukopin Tbk. Pinjaman tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu debitor juga memiliki utang kepada kreditor lainnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Utang atau kewajiban PT Saphir Yogya Super Mall selaku debitor sekaligus berkedudukan sebagai pihak pemohon PKPU kepada para kreditornya adalah utang yang timbul karena perjanjian dan wajib dipenuhi oleh debitor. 4
3
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Ctk. Ketiga, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 328. 4 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul
Berdasarkan uraian di atas jelas PT Saphir Yogya Super Mall mempunyai utang kepada PT Bank Bukopin Tbk dan kepada kreditor lainnya, dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. PT Saphir Yogya Super Mall sebagai perusahaan debitor mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan. Adapun mengenai syarat bagi debitor untuk dapat mengajukan PKPU menurut Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu: (1)
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
(2)
Debitor
yang tidak
dapat
atau memperkirakan tidak akan dapat
melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, upaya yang dapat dilakukan oleh debitor untuk dapat menghindari kepailitan adalah dengan melakukan upaya yang disebut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU. Dasar pemikiran PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau
karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
sebagian utang kepada kreditor konkuren. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, pada akhirnya debitor dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan meneruskan usahanya.5 Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya, khususnya kreditor konkuren. Selain bertujuan agar debitor yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran baik secara keseluruhan maupun sebagian
utangnya
maupun
penjadwalan
kembali
utang-utangnya
atau
merestrukturisasi utang-utangnya, PKPU juga bertujuan menjaga jangan sampai sebuah perusahaan debitor yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila debitor diberi waktu maka besar harapannya dapat melunasi utang-utangnya. Karena itu, dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor, diharapkan melalui reorganisasi usaha debitor dan atau restrukturisasi utang-utangnya, debitor dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian membayar lunas utang-utangnya.6 Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor serta tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 45 (empat puluh lima) hari ke 5
Rudy A. Lontoh, Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 173. 6 Ibid, hlm 131.
pengadilan dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Jadi, PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada debitor, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian. Atas dasar hak PT Saphir Yogya Super Mall sebagai debitor untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di atas dalam rangka
merestrukturisasi
utang-utangnya,
maka
penulis
tertarik
untuk
mengangkat masalah restrukturisasi utang perusahaan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang dengan judul “Restrukturisasi Utang Perusahaan Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus PT Saphir Yogya Super Mall).”
