BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Kesehatan reproduksi menjadi perhatian dunia termasuk di Indonesia. Kesehatan
reproduksi merupakan salah satu program yang dijadikan sebagai dasar perencanaan program dan anggaran untuk pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) selama 5 tahun yang diarahkan kepada pengendalian penduduk dengan fokus prioritas yaitu penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta revitalisasi program KB (BKKBN, 2013) . Keluarga berancana (KB) merupakan upaya pemerintah yang dilaksanakan sejak tahun 1970. Pelayanan KB yang berkualitas dan merata memiliki kedudukan yang strategis, yaitu sebagai bagian dari upaya komprehensif untuk menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dan sebagai bagian dari Program KKB. Dalam menentukan cara KB pemerintah wajib menyediakan bantuan bagi suami dan isteri melalui pelayanan kontrasepsi (BKKBN, 2013) . Kontrasepsi adalah usaha-usaha untuk mengatur kehamilan. Salah satunya adalah AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) . AKDR merupakan alat kontrasepsi yang baik bagi sebagian besar wanita yang memiliki efektifitas tinggi yaitu berkisar 0, 6-0, 8 kehamilan per 100 perempuan atau satu kegagalan dalam 125-170 kehamilan. AKDR juga memiliki benyak keuntungan, diantaranya AKDR hanya memerlukan satu kali pemasangan untuk jangka waktu yang lama dengan biaya yang reltif murah, aman karena tidak mempunyai pengaruh sistemik yang beredar ke
1
2
seluruh tubuh, tidak mempenngaruhi produksi ASI (Air Susu Ibu) dan kesuburan cepat kembali setelah AKDR lepas (Proverawati, dkk. 2010) . Namun dari tahun ketahun peserta AKDR cenderung mengalami penurunan dari 6, 4% pada tahun 2002 (SDKI 2002−2003) menjadi 4, 8% pada tahun 2007 (SDKI 2007) dan 3, 9% pada tahun 2012 (SDKI 2012) . Pola penggunaan kontrasepsi di Indonesia masih didominasi oleh metode kontrasepsi hormonal. Metode kontrasepsi seperti suntikan cenderung mengalami peningkatan dari 28% pada tahun 2002 (SDKI 2002−2003) menjadi 31, 6% pada tahun 2007 (SDKI 2007) dan menjadi 31, 9% pada tahun 2012. Di Provinsi Bali sendiri pencapaian kontrasepsi AKDR sebesar 19, 0% yang juga masih lebih rendah dari pencapaian kontrasepsi hormonal yaitu suntik sebesar 21, 6%, pil 9, 0% dan Implan 0, 7% (KemenkesRI, 2012; BKKBN, 2012; BKKBN, 2013) . Di Kabupaten Tabanan pencapaian pemakaian kontrasepsi AKDR dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan data dari badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (BP3A) pencapaian AKDR dari tahun ketahun yaitu sebesar 54, 48% pada tahun 2010, sebesar 54, 69% tahun 2011, sebesar 27, 03% tahun 2012 dan 24, 54% pada tahun 2013. Di Kabupaten Tabanan terdapat satu lembaga KB yaitu BP3A yang di masing-masing kecamatan memiliki satu koordinator lapangan yang disebut PLKB ( Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang aktif melakukan penyuluhan ke desa-desa sesuai jadwal dari BKKBN. Di Kabupaten Tabanan juga mengadakan pelaksanaan KB keliling ke desa-desa pada wilayah desa yang terdapat banyak peserta KB baru. Di Kecamatan Selemadeg Barat pencapaian pemakaian AKDR paling rendah jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan laporan KB Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan data rate pencapaian AKDR dari tahun 2011
3
yaitu sebesar 25, 58%, tahun 2012 sebesar 24, 44%, pada tahun 2013 sebesar 26, 62% dan pada tahun 2014 sebesar 23, 53%. AKDR merupakan alat kontrasepsi yang memiliki banyak keuntungan dan efektifitas yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kontrasepsi lainnya sehingga pemakaian AKDR sebagai metode kontrasepsi jangka panjang dianjurkan oleh pemerintah. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti ingin mengidentifikasi pemahaman tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) pada akseptor KB hormonal di wilayah kerja Puskesmas Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan.
1.2
Rumusan Masalah Penelitian AKDR merupakan alat kontrasepsi yang memiliki efektifitas cukup tinggi,
namun memiliki angka kelangsungan penggunaan yang rendah. Di Kabupaten Tabanan pencapaian AKDR mengalami penurunan yang sukup besar yaitu dari 54, 48% pada tahun 2010 sampai 24, 54% pada tahun 2013. Hal ini juga terjdi di kecamatan Selemadeg Barat. Pencapaian AKDR di Selemadeg Barat juga cenderung mengalami penurunan dan jauh lebih rendah dari rata-rata pencapaian AKDR di Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 25, 58%, pada tahun 2011 sampai 23, 53% pada tahun 2014. Berdasarkan masalah tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian Persepsi Akseptor KB Hormonal Tentang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) Di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan.
4
1.3
Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan dan persepsi akseptor KB hormonal tentang alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) di wilayah kerja Puskesmas Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan. 1.3.2 Tujuan Khusus Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk: 1.
Mengetahui gambaran pemahaman tentang AKDR
2.
Mengetahui persepsi tentang AKDR berdasarkan sumber informasi
3.
Mengetahui persepsi tentang indikasi memakai AKDR
4.
Mengetahui persepsi tentang bahaya yang bisa terjadi jika memakai AKDR
5.
Mengetahui persepsi tentang kebaikan dari penggunaan AKDR
6.
Mengetahui persepsi tentang hambatan untuk memakai AKDR
1.4
Manfaat penelitian
1.4.1 Manfaat teoritis 1.
Bagi institusi hasi penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan dan dapat digunakan untuk pengembangan teori dan ilmu pengetahuan khususnya tentang kontrasepsi AKDR
2.
Bagi peneliti lain yang tertarik meneliti masalah ini, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan penelitian ini.
5
1.4.2 Manfaat praktis 1.
Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan untuk memperluas pengetahuannya mengenai kontrasepsi AKDR dan dapat memberikan dorongan pada masyarakat untuk ikut serta dalam ber-KB terutama kontasepsi AKDR.
2.
Bagi tempat penelitian hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk mendorong masyarakatnya untuk ikut serta berpartisipasi dalam menggalangkan program KB dengan ikut serta menjadi akseptor KB, khususnya kontrasepsi AKDR.
