BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. RPJMD sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sementara itu dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan
Pemerintah. Terkait dengan
hal
ini
berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Penyusunan RPJMD dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lainnya, RPJMD kota Surabaya tahun 2010-2015 merupakan penjabaran periode ke II R P J M D
K O T A
S U R A B A Y A
T A H U N
2 0 1 0 - 2 0 1 5
I-1
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota Surabaya tahun 2005-2025 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 (dua puluh) tahun. Selain itu RPJMD juga merupakan penjabaran RPJM Nasional/Provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, agar saling mendukung dan menghindari tumpang tindih. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat Kota Surabaya. RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD Kota Surabaya dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kota Surabaya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010-2015. RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015, disusun berdasarkan Visi dan Misi Walikota Surabaya, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kota Surabaya dan berpedoman evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Proses penyusunan RPJMD, di awali dari penyusunan Rancangan Awal RPJMD yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Walikota terpilih Kota Surabaya setelah dilantik pada tanggal 28 September 2010, selanjutnya dari rancangan awal tersebut di bahas dalam acara Musrenbang RPJMD pada tanggal 21 Maret 2011 yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musrenbang RPJMD untuk dijadikan dasar perumusan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD tersebut di konsultasikan kepada pemerintah Provinsi (Gubernur) pada tanggal 20 April 2011. Penyampaian raperda tentang RPJMD kepada DPRD disertai lampiran rancangan akhir RPJMD, berita acara kesepakatan hasil musrenbang dan surat Gubernur perihal hasil
I-2
R P J M D
K O T A
S U R A B A Y A
T A H U N
2 0 1 0 - 2 0 1 5
konsultasi rancangan akhir RPJMD untuk mendapatkan persetujuan DPRD dan ditetapkan menjadi Perda tentang RPJMD. 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010 – 2015 berlandaskan: 1. Landasan Idiil: Pancasila 2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen. 3. Landasan Operasional : a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
d) Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); f)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
R P J M D
K O T A
S U R A B A Y A
T A H U N
2 0 1 0 - 2 0 1 5
I-3
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); i)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
j)
k)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
l)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578); m) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); n) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
I-4
R P J M D
K O T A
S U R A B A Y A
T A H U N
2 0 1 0 - 2 0 1 5
Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); o) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); p) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); q) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); r)
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
s)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi,
Antara Pemerintah, dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor t)
4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); u) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
R P J M D
K O T A
S U R A B A Y A
T A H U N
2 0 1 0 - 2 0 1 5
I-5
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan v)
Lembaran Negara Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 208 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); w) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor x)
4833); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi;
y)
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
z)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
aa) Peraturan Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan
Dalam Negeri, Menteri Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010; Nomor; PMK95/PMK07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; bb) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
I-6
R P J M D
K O T A
S U R A B A Y A
T A H U N
2 0 1 0 - 2 0 1 5
cc) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; dd) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur 2005-2020; ee) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3). 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015 merupakan bagian utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD Kota Surabaya maupun RTRW Kota Surabaya, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama
periode
perencanaan akan dijabarkan dalam RKPD, dari keberadaan RKPD tersebut, selanjutnya akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Renja SKPD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJMD dalam RKPD untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya. Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini:
R P J M D
K O T A
S U R A B A Y A
T A H U N
2 0 1 0 - 2 0 1 5
I-7
Gambar 1.1 Hubungan RPJM Daerah Kota Surabaya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008,
mensyaratkan bahwa rencana tata ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Tata ruang Kota Surabaya digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna ruang Kota Surabaya. Hubungan RPJMD Kota Surabaya tahun 2010-2015 dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya digambarkan dalam gambar berikut ini :
I-8
R P J M D
K O T A
S U R A B A Y A
T A H U N
2 0 1 0 - 2 0 1 5
PERENCANAAN PEMBAN GUN AN, PERENCANAAN TATA R UANG DAN PER ENCANAAN S EKTORAL PEREN CAN AAN PEMBANGUNAN
PERENC ANAAN TATA RUANG
RENCANA P EMBANGUNAN JANG KA PAN JANG (RPJP ) RENCANA P EMBANGUNAN JANG KA M ENENGAH (RP JM)
NASION AL
RENCANA TATA RUANG NASION AL
PERENCANAAN SEKTORAL
J ARIN GAN INSFRASTRUKTUR ANTAR P ULAU DAN ANTAR PROVINSI
RENC ANA KERJA P EMERINTAH (RKP)
RENCANA P EMBANGUNAN JANG KA PAN JANG (RPJP ) J ARINGAN RENCANA P EMBANGUNAN JANG KA M ENENGAH (RP JM)
PROVINSI
RENCANA TATA RUAN G PROVINSI
IN SFRASTRUKTUR ANTAR KABUPATEN DAN ANTAR KOTA
RENCANA TATA RU ANG KABUPATEN /KOTA
JARING AN INSFRASTRUKTUR ANTAR KECAM ATAN
RENCANA KERJA PEM ERINTAH (RK P)
RENCAN A PEMBANGUNAN JAN GKA PANJAN G (RPJP) RENCAN A PEMBANGUNAN
KABUPATEN/ K OTA
JANGK A MEN ENG AH (RPJM ) RENC ANA KERJA P EMERINTAH (RKP)
RENC ANA TATA RUANG KECAM ATAN
K ECAMATAN
JARING AN INSFRASTRUKTUR AN TAR D ESA
Gambar 1.2 Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Secara substansi, hubungan RPJMD kota Surabaya dengan RTRW Propinsi dan Kota Surabaya, RPJMD kota Surabaya berpedoman pada subtansi tujuan penataan ruang wilayah dan rencana penetapan struktur ruang wilayah yang didalamnya memuat rencana pengembangan perwilayahan dan pembangunan jaringan infrastruktur kota, serta rencana pola ruang wilayah yang memuat penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya serta pelibatan masyarakat dalam penataan ruang kota.
R P J M D
K O T A
S U R A B A Y A
T A H U N
2 0 1 0 - 2 0 1 5
I-9
Gambar 1.3 Hubungan RPJM dengan Dokumen perencanaan lainnya
I - 10
R P J M D
K O T A
S U R A B A Y A
T A H U N
2 0 1 0 - 2 0 1 5
Hubungan secara substasi yang ada dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Surabaya terdapat benang merah yang saling terkait, sebagaimana dalam tabel Sinkronisasi RPJMN, RPJMD Provinsi dan Kota Surabaya di bawah ini. Tabel 1.1 Sinkronisasi RPJMN, RPJMD Provinsi dan Kota Surabaya RPJMN
RPJMD PROVINSI JATIM
VISI
VISI
"Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur"
“Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
AGENDA PEMBANGUNAN Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
AGENDA PEMBANGUNAN Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin
VISI
Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat
R P J M D
K O T A
S U R A B A Y A
RPJMD KOTA SURABAYA
T A H U N
“Menuju Surabaya Lebih Baik Sebagai Kota Jasa Dan Perdagangan Yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat, Dan Berwawasan Lingkungan” STRATEGI PEMBANGUNAN 1. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan 2. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat 1. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kreatifitas, kemandirian,dan kewirausahaan serta optimalisasi perlindungan tenaga kerja 2. Pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, peningkatan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin 3. Peningkatan kemandirian pelaku usaha produktif bidang pertanian dan kelautan 4. Peningkatan aksesibilitas sumber daya produktif bagi pelaku usaha
2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 11
RPJMN Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Penegakan Pilar Demokrasi
RPJMD PROVINSI JATIM Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik
Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial
I - 12
R P J M D
K O T A
RPJMD KOTA SURABAYA Pengembangan sistem manajemen, keterpaduan antar jaringan, dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
1. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu 2. Penerapan prinsip-prinsip ekologis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan kota 1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik 2. Penerapan pelayanan publik berstandar internasional bidang investasi Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender
Peningkatan kerohanian dan semangat kepahlawanan masyarakat Surabaya
S U R A B A Y A
T A H U N
2 0 1 0 - 2 0 1 5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I.
PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan
BAB II.
lainnya dan sistematika penulisan GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini berisikan tantang uraian statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah dan yang akan diitervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menjelaskan tentang kinerja keuangan daerah dan kebijakan keuangan daerah BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STATEGIS Bab ini akan memaparkan analisa regional Kota Surabaya berdasarkan permasalahan pembangunan yang dihadapi, selanjutnya dirangkum dalam isu-isu strategis Kota Surabaya. BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Berisi uraian tentang Visi dan Misi Pembangunan Daerah tahun 2010-2015 beserta penjelasannya, keterkaitannya hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun. BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mengimplementasikan program walikota sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan Visi dan Misi.
R P J M D
K O T A
S U R A B A Y A
T A H U N
2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 13
BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini berisikan tentang rincian kebijakan umum program pembangunan daerah yang merupakan instrumen untuk melaksanakan pembangunan yang sudah ditetapkan. Program-program tersebut selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan SKPD sesuai dengan fungsinya. BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Bab ini berisikan tentang rincian indikator program pembangunan sebagai tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan program pembangunan beserta alokasi pendanaannya. BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini memuat indikator kinerja kunci dan indikator utama Kota Surabaya BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab
ini
berisi
pedoman
transisi
dan
kaidah
pelaksanaannya 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010 - 2015 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaransasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010 – 2015 menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan SKPD Kota Surabaya. Tujuan penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010 – 2015 adalah menjabarkan visi, misi, dan program kepala
I - 14
R P J M D
K O T A
S U R A B A Y A
T A H U N
2 0 1 0 - 2 0 1 5
daerah. Di era pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada), janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggungjawabkan. Sebagai konsekuensinya apabila calon kepala daerah tersebut terpilih, maka janji-janji tersebut harus dirumuskan sebagai perencanaan pembangunan dan direalisasikan dalam dokumen perencanaan. Selain itu RPJMD juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar ’stake holders’ untuk menentukan arah pembangunan Kota Surabaya di masa yang akan datang.
R P J M D
K O T A
S U R A B A Y A
T A H U N
2 0 1 0 - 2 0 1 5
I - 15
