BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penerapan SIMDA pada pemerintah daerah sebagai suatu organisasi sektor publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan pada lingkungan pemerintah daerah tersebut. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya dan aset yang ada pada pemerintah daerah tersebut (Alfian, 2014) SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) adalah suatu aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh BPKP dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Dengan aplikasi ini, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.Suatu sistem dikatakan berjalan secara efektif, apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan berbagai konstituen yang ada dalam organisasi, baik secara individual maupun secara kelompok (Ranti, 2013).
11 Universitas Sumatera Utara
Dasar hukum yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi SIMDA adalah: •
Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
•
Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
•
UU No. 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
•
UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
•
UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
•
Peraturan Pemerintah RI nomor 20 tahun 2004 tetang Rencana Kerja Pemerintah
•
PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
•
PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
•
PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
•
PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
•
PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
•
Permendagri 13 tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
•
Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah
•
Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006
Universitas Sumatera Utara
•
Permendagri 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus
•
Permendagri 21 Tahun 2011, Perubahan Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
•
Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Adanya program aplikasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada pemda dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan Devi (2013) pada SKPD yang ada di lingkungan PEMKAB Kulon Progo menemukan bahwa: a. SIMDA belum sepenuhnya digunakan secara optimal, yang menyebabkan penerapan SIMDA oleh SKPD belum dapat membantu mencapai tujuan organisasi pemda secara maksimal. b.
Kurangnya kesiapan SKPD menerima dan mengaplikasikan software keuangan terintegrasi seperti SIMDA untuk melakukan prosedur akuntansi.
c. Belum adanya kepastian tentang software yang dijadikan standar (default software)
dalam
prosedur
akuntansi,
yang
menyebabkan
masih
beragamnya bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, hal ini jelas menyulitkan pengguna laporan keuangan tersebut dalam hal pengambilan keputusan.
13 Universitas Sumatera Utara
d. Kemampuan penguasaan pengoperasian SIMDA yang belum merata di setiap SKPD, software ini menuntut penggunanya tidak hanya fasih dalam akuntansi tetapi juga dalam penggunaan komputer. e. Masih
banyak
ditemukan
pegawai
SKPD
yang
lebih
memilih
menggunakan kertas kerja manual atau dengan Ms.Excell untuk menyelesaikan
pekerjaannya
yang
dirasa
lebih
mudah
daripada
menggunakan SIMDA.
Penelitian ini mengacu pada penelitian Alfian (2014) yang melakukan penelitian pada SKPD yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang meneliti mengenai faktor – faktor yang mendukung implementasi SIMDA dan pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa kualitas data input dan Tingkat pemahaman pengguna mengenai SIMDA merupakan faktor pendukung dari implementasi SIMDA namun tidak dengan dukungan manajemen puncak yang tidak terbukti sebagai faktor pendukung implementasi SIMDA dan SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang ada di SKPD yang ada di Kabupaten kulon progo. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang diwajibkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada tingkat SKPD untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Universitas Sumatera Utara
Penelitian ini mengacu pada penelitian Alfian (2014) danSetiawati (2015) yang melakukan penelitian pada SKPD yang ada di kota Yogyakarta yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mendukung implementasi SIMDA dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas data input dan dukungan manajemen puncak berpengaruh positif
pada pelaksanaan SIMDA, tetapi tingkat pengetahuan
pengguna tentang SIMDA tidak berpengaruh positif terhadap implementasi SIMDA. Selain itu penelitian ini juga mengacu pada penelitian Al-Hiyari, et all (2013) yang melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada implementasi SIA dan kualitas informasi akuntansi.Dari penelitian Al-Hiyari (2013) dan Setiawati (2015) terdapat perbedaan faktor pendukung implementasi SIA, Al-Hiyari (2013) menguji pengaruh sumber daya manusia, kualitas data, komitmen manajemen pada implementasi SIA dan menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara komitmen manajemen, kualitas data dan implementasi sistem informasi akuntansi. Namun tidak signifikan dengan sumber daya manusia. Sedangkan Alfian (2014) dan Setiawati (2015) menguji pengaruh dukungan manajemen puncak, tingkat pemahaman pengguna mengenai SIMDA, kualitas data input pada implementasi SIMDA dan menyatakan bahwa kualitas data input dan dukungan manajemen puncak berpengaruh positif pada pelaksanaan SIMDA, tetapi tingkat pengetahuan pengguna tentang SIMDA tidak berpengaruh positif terhadap implementasi SIMDA. Selain dari perbedaan tersebut, Setiawati (2015) 15 Universitas Sumatera Utara
menambahkan variabel tingkat pemahaman pengguna yang digunakan untuk menguji pengaruhnya terhadap implementasi SIMDA. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2015) adalah penambahan variabel persepsi keberhasilan sistem. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan diatas selain penambahan pada variabel yaitu berbeda pada objekpenelitian, perubahan obyek, waktu, dan tempat penelitian dilakukan karena dimungkinkan terdapat perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SIMDA dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Setiawati (2015) melakukan penelitian pada SKPD yang berada di Kota Yogyakarta pada tahun 2015, sedangkan pada penelitian ini peneliti memilih Kabupaten Labuhan Batu Utara yang mendapatkan Opini WTP untuk LKPD terbaru. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Penelitian pada SKPD di Kabupaten Labuhan Batu Utara)”.
Universitas Sumatera Utara
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang saya uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah kualitas data input berpengaruh positif terhadap implementasi SIMDA? 2. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap implementasi SIMDA? 3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap implementasi SIMDA? 4. Apakah persepsi keberhasilan sistem berpengaruh positif terhadap implementasi SIMDA? 5. Apakah implementasi SIMDA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah SKPD?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1
Tujuan Penelitian Rumusan masalah dalam penelitian ini dususun untuk mendukung
pencapaian tujuan penelitian ini. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan:Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SIMDA pada SKPD dan menguji adanya pengaruh implementasi SIMDA terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Labuhan Batu Utara.
17 Universitas Sumatera Utara
1.3.2
Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 1. Instansi Pemerintah Daerah Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah pada Kabupaten Labuhan Batu Utara agar dapat meningkatkan kinerja dalam mengoperasionalkan SIMDA. Sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah terlaksana dengan baik salah satunya yaitu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai pengaruh penerapan sistem informasi, terutama sistem informasi akuntansi terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Selain itu, hasil penelitian ini daharapkan dapat mendorong pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik mengenai pengaruh penerapan SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan di masa yang akan datang. 3. Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahpengetahuan peneliti mengenai penerapan SIMDA pada pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengasah kemampuan peneliti dalam
Universitas Sumatera Utara
memecahkan masalah atas fakta yang terjadi selama penelitian, terutama yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi.
19 Universitas Sumatera Utara
