8
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemberian kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengendalian atas kredit yang macet. Pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab bangkrutnya sebuah bank”. 1 Untuk mengurangi risiko atas kerugian terhadap pemberian kredit, Bank harus melakukan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha dari debitur. Salah satu unsur penting dalam pemberian kredit adalah jaminan (collateral). Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu zekerheid atau 1
Jonker Sihombing. Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah. Alumni, Bandung, 2009, hal 46.
9
cautie, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atas utang yang diterima debiturnya terhadap krediturnya 2. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka lahirlah undangundang yang mengatur hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Sebelum lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan ini kita masih menggunakan peraturan yang lama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, bahwa selama undang-undang mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai Hypotheek dalam Buku II KUHPerdata, Credietverband dalam Staatsblad 1908-542 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190. 3 Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, maka terwujudlah sudah unifikasi hukum tanah nasional yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria dan seluruh ketentuan mengenai Hypotheek dan Credietverband tidak diberlakukan lagi dan sebagai gantinya
2
Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 66 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Penjelasan Umum angka 2. 3
10
diberlakukan ketentuan di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah. 4 Kelahiran Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah merupakan suatu jawaban atas amanah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria yaitu adanya unifikasi dalam lembaga jaminan di Indonesia, di samping untuk memenuhi kebutuhan akan modal yang semakin besar untuk keperluan pembangunan. Keberadaan Undang-Undang Hak Tanggungan bagi sistem Hukum Perdata khususnya Hukum Jaminan yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum yang seimbang dalam bidang pengikatan jaminan atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai agunan kredit kepada kreditur, debitur maupun pemberi Hak Tanggungan dan pihak ketiga yang terkait. Hal tersebut mengingat bahwa dalam perjanjian kredit senantiasa memerlukan jaminan yang cukup aman bagi pengembalian dana yang disalurkan melalui kredit. Adanya jaminan ini sangat penting kedudukannya dalam mengurangi risiko kerugian bagi pihak bank (kreditur). Adapun jaminan yang ideal dapat dilihat dari : 1. Dapat membantu memperoleh kredit bagi pihak yang memerlukan ; 2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk meneruskan usahanya; 4
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Penjelasan Umum angka 5.
11
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa apabila perlu, maka diuangkan untuk melunasi utang si debitur. 5 Diantara berbagai hal yang diatur dalam UUHT, tiga hal yang perlu mendapat perhatian yaitu mengenai perkembangan dan penegasan obyek Hak Tanggungan, masalah yang berkenaan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang substansi dan syarat berlakunya berbeda dengan praktek yang berlaku selama ini, dan penegasan tentang kekuatan eksekutorial Sertipikat Hak Tanggungan. Dalam Pasal 14 UUHT dikatakan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan berfungsi sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah. Dengan demikian apabila ternyata di kemudian hari debitur ciderajanji, akan memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam penyelesaian hutang piutang karena tanpa melalui proses gugatan terlebih dahulu, sehingga adanya kekuatan eksekutorial pada Sertipikat Hak Tanggungan merupakan landasan hukum bagi kreditur sebagai upaya untuk mempercepat pelunasan kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT bahwa apabila debitur cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta 5
R.Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1996, hal 29.
12
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Namun dalam kenyataannya yang terjadi tidak selalu sesuai dengan apa yang termuat dalam undang-undang tersebut diatas. Dalam suatu pemberian kredit, bank atau pihak pemberi selalu berharap agar debitur dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi tepat pada waktunya terhadap kredit yang sudah diterimanya. Dalam praktek, tidak semua kredit yang sudah dikeluarkan oleh bank dapat berjalan dan berakhir dengan lancar. Tidak sedikit pula terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh debitur tidak dapat melunasi kreditnya tepat pada waktunya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit antara pihak debitur dan perusahaan perbankan. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah misalnya karena debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau memang debitur segaja tidak mau membayar karena karakter debitur tidak baik. Bank dan lembaga keuangan (bukan bank) lainnya dalam menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat akan mendapatkan konpensasi dalam bentuk bunga pinjaman, provisi dan pendapatan lainnya, yangmana kesemuanya itu merupakan pendapatan. Karena dana yang disalurkan adalah dana masyarakat, maka didalam menyalurkan dananya kepada masyarakat selalu menggunakan prinsip kehati-hatiannya. Pada umumnya bank atau lembaga bukan bank laninya tidak akan berani memberikan kredit yang sumbernya dari dana masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkannya tanpa adanya jaminan (collateral).
13
Adapun
peranan
penting
dari
jaminan
tersebut
adalah
guna
memberikanhak dan kekuasaan kepada bank selaku kreditur untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, apabila pihak peminjam (debitur) cidera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Hal itu mungkin saja terjadi, karena tidak semua nasabah yang mendapatkan pinjaman dari bank dapat menggunakan dananya dengan benar dan berhasil. Jaminan dalam transaksi bisnis sangatlah penting, begitu pula dengan perkreditan sebagai sumber pembiayaan yang berfungsi menunjang kegiatan bisnis itu sendiri. Salah satu masalah hukum yang belum tuntas penangananya adalah masalah dibidang hukum jaminan, dimana masalah ini memerlukan pemikiran yang serius. Hukum jaminan memiliki kaitan yang sangat erat dengan bidang hukum benda dan bidang hukum perbankan. Dalam bidang perbankan, hukum jaminan kaitannya terletak pada fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit yang mana merupakan tulang punggung bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi suatu negara. Lembaga Bank dan bukan bank didalam menyalurkan pinjaman (kredit) mempunyai tingkat risiko (degree of risk) yang sangat tinggi, sehingga sudah selayaknyalah bertindak ekstra hati-hati dan obyektif didalam menyetujui dan atau menolak permohonan pengajuan pinjaman (kredit) oleh pihak debitur. Sikap kehati-hatian itu dipandang perlu karena bank atau bukan bank adalah lembaga pengambil alih risiko (risk taker), bukan penghindar risiko (risk avoider). Bisnis
14
perbankan merupakan kegiatan menghitung, mengidentifikasikan dan sekaligus mengatasi risiko agar menjadi manageable. Pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu Usaha tidaklah selalu berjalan dengan lancar dan baik, suatu saat jika pemberi pinjaman kredit atau kreditur mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari debitur yang mengajukan pinjaman atau disebut dengan debitur karena kelalaian dan atau kesengajaan debitur dan atau adanya sesuatu hal lain yang sifatnya memaksa serta tiba-tiba, misalnya terjadi bencana alam, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi maupun banjir yang melanda di Rokan Hulu. Debitur kehilangan sebagian bahkan seluruh harta kekayaannya yang mereka miliki, pihak kreditur (bank) tidak dapat begitu mudah memaksa debitur untuk segera melunasi hutang karena keadaan debitur tidak memungkinkan untuk segera melunasi hutang akan tetapi debitur tetap mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima berikut bunganya sesuai dengan perjanjian. 6 Syarat-syarat kredit diantaranya yaitu adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang, adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, adanya kewajiban melunasi utang, adanya jangka waktu tertentu, adanya pemberiaan bunga kredit. Oleh karena itu dalam penyaluran kredit diperlukan perjanjian kredit yang merupakan perjanjian konsensuil antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar 6
Wawancara dengan Angie, selaku Kepala Bagian Umum Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu, tanggal 6 Juli 2015.
15
kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. 7 Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang berisiko bagi bank oleh karena itu perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas dan lengkap, mengingat setiap penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat. 8 Salah satu jaminan yang sering digunakan adalah luas atas tanah atau disebut juga dengan hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Pertimbangan lain karena Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai title eksekutorial, dan yang lebih penting adalah hak tanggungan telah diatur dalam undang-undang, serta harga dari tanah yang menjadi obyek hak tanggungan cenderung terus meningkat. Dalam perbankan, perjanjian kredit yang tidak diikuti dengan perjanjian Hak Tanggungan akan mempunyai risiko yang tinggi terhadap bank itu sendiri (kreditur). Kreditur pemegang hak tanggungan merupakan kreditur separatis yang mempunyai preferensi terhadap Hak Tanggungan yang
7
Legal Banking, Perjanjian Kredit dan Penggakuan Hutang, http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian -kredit-dan-pengakuan-hutang/ Diakses tanggal 14 Juli 2015 8 Sri Hartini, Pelaksanaan Perjanjia Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pusat PT. Bank Bukopin Tbk Jakarta, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
16
dipegangnya. Dalam perjanjian Hak Tanggungan disebutkan bahwa apabila debitur wanprestasi, kreditur dengan kekuasaan sendiri dapat menjual obyek hak tanggungan, sebagai salah satu ciri danpreferensi hak tanggungan dan merupakan perwujudan dari asas droit de preference. Asas ini berlaku bagi. hipotik yang telah digantikan oleh hak tanggungan sepanjang yang menyangkut tanah. 9 Permasalahan yang mungkin muncul dalam penyaluran kredit diantaranya adalah 1) Tidak didaftarkannya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) ke Kantor Pertanahan guna penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan, 2) Objek Hak Tanggungan telah dijual debitur. (3) Debitur wanprestasi karena berbagai faktor, 4) Beralihnya Objek Hak Tanggungan karena Pemberi Kuasa telah meninggal atau objek Hak Tanggungan menjadi tanah warisan dari berbagai pihak, 5) Objek Hak Tanggungan disewakan tanpa persetujuan Pemberi Pinjaman. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini memilih judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu.
B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut :
9
Sultan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-asas. Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah Yang dihadapi oleh Perbankan. Alumni,Bandung. 1999, hal 8.
17
1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu ? 2. Bagaimana tata cara pemberian kedit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu? 3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu?
C. Tujuan Penulisan Tujuan penelitian yang akan dicapai di dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada bank prekreditan rakyat Rokan Hulu. 2. Untuk mengetahui tata cara pemberian kedit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu. 3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu.
D. Manfaat Penelitian Kegiatan penelitian diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. 1.
Manfaat teoritis a. Hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai tinjauan yuridis
18
terhadap pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu. b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu. 2.
Manfaat praktis Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha atau masyarakat perbankan untuk lebih teliti dalam pengikatan benda jaminan dengan Hak Tanggungan.
E. Metode Penulisan 1.
Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif, dengan cara
menganalisis bahan hukum secara komprehensif baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh selama melakukan penelitian. Selain itu juga dilakukan secara deskriptif yaitu penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan. 10 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif adalah untuk mengkaji berbagai peraturan-
10
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010, hal. 45.
19
peraturan yang ada terkait dengan akibat hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang objeknya Hak Guna Bangunan, sebagai dasar untuk memecahkan masalah. Sedangkan empiris digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa hukum bukan semata-mata sebagai perangkat perundangundangan yang bersifat normatif belaka, melainkan hukum harus dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat. Berbagai temuan di lapangan yang bersifat individual atau kelompok akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku. 2. Sifat penelitian Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini, bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan. 11 Penelitian ini akan dibantu dengan kajian dari sisi normatif, yaitu nilai ideal sesuai dengan apa yang seharusnya berlaku menurut aturan hukum positif.
11
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, RadjaGrafindo Persada, Jakarta 2007, hal. 42
20
3. Sumber Data a. Data primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan, diamati dan dicatat gejala hukum yang terjadi yang berasal dari informan yang menjadi sumber dalam penelitian ini. b. Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi dan studi kepustakaan serta berbagai macam dokumen tertulis lainnya yang didapatkan pada lokasi penelitian dan memiliki relevansi dengan objek penelitian. 4. Teknik Pengumpulan Data Penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara: 1) mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung dengan objek dan materi skripsi ini. 2) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini.
21
b. Penelitian Lapangan (Field Research) Dalam penelitian ini, peneliti ke Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu guna melakukan wawancara / Interview secara langsung pada Kepala Bagian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu dengan Agie selaku Kepala Bagian Umum yang berhubungan dengan masalah yang terkait pada penelitian skripsi ini. 5. Teknik Analisis Data Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. 12
F. Keaslian Penelitian Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, penulisan skripsi terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Bank Perkreditan 12
Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hal. 54.
22
Rakyat Rokan Hulu, telah dituliskan sebelumnya oleh beberapa penulis diantaranya adalah : 1. Fachrizal, Deri NIM 090200402, tahun 2013 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Pada Bank Danamon Cab. Pembantu Sukaramai). Permasalahan dalam penelitian Prosedur Pengikatan Sertifikat Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Perjanjian Kredit pada Bank Danamon Cabang Pembantu Sukaramai. Kendala-kendala Hak Tanggungan dalam Pemenuhan Hak-Hak Para Pihak Dalam Proses Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Danamon Cabang Pembantu Sukaramai. Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan pada Bank Danamon Cabang Pembantu Sukaramai. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis adalah permasalahan hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian kredit, tata cara pemberian kredit, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit. 2. Simbolon Satilda T. NIM 090200298, tahun 2014 dengan judul Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Objeknya Hak Guna Bangunan (Studi pada Bank Internasional Indonesia, Tbk Cabang Medan). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Objeknya Hak Guna Bangunan pada Bank Internasional Indonesia Kendala dalam perjanjian Menggunakan Hak Tanggungan Yang Objeknya Hak Guna Bangunan pada Bank Internasional
23
Indonesia, Tbk Cabang Medan. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit menggunakan Jaminan Hak Tanggungan yang objeknya Hak Guna Bangunan pada Bank Internasional Indonesia, Tbk Cabang Medan. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis adalah permasalahan hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian kredit, tata cara pemberian kredit, hambatanhambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit. 3. Nasution, Ahmad Huda Dayan, NIM 070200368 tahun 2012, dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Prosedur Umum Pemberian Kredit Dengan Jaminan di Indonesia. Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dan Perlindungan bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis adalah permasalahan hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian kredit, tata cara pemberian kredit, hambatanhambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini merupakan ide asli penulis, adapun tambahan ataupun kutipan dalam penulisan ini bersifat menambah penguraian penulis dalam skripsi ini. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini adalah ide penulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademik.
G. Sistematika Penulisan
24
Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar permasalahan yang diangkat dengan pembahasan skripsi sesuai, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang saling berkaitan satu sama lain. Tiap bab terdiri dari setiap sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : BAB I
PENDAHULUAN Berisikan
mengenai
penulisan,
manfaat
latar
belakang,
penelitian,
metode
permasalahan, penulisan,
tujuan keaslian
penelitian dan sistematika penulisan BAB II
TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT BANK Bab ini berisikan Pengaturan Perjanjian Kredit Bentuk Perjanjian Kredit, Prinsip-Prinsip Perjanjian Kredit
BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG HAK TANGGUNGAN Bab ini berisikan mengenai pengertian hak tanggungan ciri-ciri dan sifat hak tanggungan, objek hak tanggungan, subjek hak tanggungan dan proses pembebanan hak tanggungan, tahap pemberian hak tanggungan, tahap pendaftaran hak tanggungan dan eksekusi hak tanggungan
BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HULU
25
Bab ini berisikan menguraikan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank Prekreditan Rakyat dan tata cara pemberian kedit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu dan Pemberian Kredit oleh Bank Prekreditan Rakyat Rokan Hulu pembuatan akta pemberian hak tanggungan, pendaftaran akta pemberian hak tanggungan serta hambatanhambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan pokok dari keseluruhan isi. Kesimpulan bukan merupakan rangkuman ataupun ikhtisar. Saran merupakan upaya yang diusulkan agar hal-hal yang dikemukakan dalam pembahasan permasalahan dapat lebih berhasil guna berdaya guna.
