9
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemberian kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar dari bank berasal dari sektor kredit baik dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Pemberian kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengembalian atas kredit yang bermasalah. Aktivitas pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab pailitnya sebuah bank. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, salah satunya adalah PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero), Tbk Cabang Setia Budi Medan telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana, termasuk pegawai negeri sipil (selanjutnya disebut PNS). Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, (selanjutnya disebut
Universitas Sumatera Utara
10
UU Perbankan) dalam Pasal 1 ayat (11) yang dimaksud dengan kredit 1 :”dinyatakan bahwa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam kredit, unsur yang penting adalah adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah sifat atau pertimbangan saling tolong-menolong. Di lihat dari pihak kreditur, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi, bagi debitur adalah bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditor. Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko, berupa ketidaktentuan pengembalian prestasi yang telah diberikan, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut. Dalam konteks perkreditan, istilah jaminan sering bertukar dengan istilah agunan. Menurut Muhammad Djumhana, apabila yang dimaksud jaminan itu adalah sebagaimana ditegaskan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, maka jaminan itu adalah suatu
1
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal.57
Universitas Sumatera Utara
11
keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. 2 Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka yang dimaksudkan dengan agunan yang ideal, yaitu agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan, meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi, berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintahan yang kompeten dan sewaktuwaktu dapat dengan mudah dapat dijual kepasar untuk dijadikan uang tunai. 3 Badan usaha umumnya secara tegas mensyaratakan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (agunan) sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan utang yang diajukan oleh pihak peminjam umumnya akan di nilai oleh badan usaha tersebut sebelum di terima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang di berikannya. Penilaian yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang biasa terjadi di bidang perbankan meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi. Berdasarkan penilaian dari kedua segi tersebut di harapkan akan dapat disimpulkan kelayakan sebagai jaminan utang yang baik dan berharga. Pegawai negeri sipil dalam hal ini adalah sebagai unsur aparatur negara atau abdi masyarakat, yang merupakan salah satu pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat adil dan makmur. Pengertian tersebut telah diatur dalam Undang2
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal 398 3 Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
Universitas Sumatera Utara
12
undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa: “Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 4 Hal ini berarti pegawai negeri sebagai salah satu unsur dalam masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang keberadaannya sesuai dengan keputusan dari pemerintah. Surat Keputusan (selanjutnya disebut SK) pengangkatan pegawai negeri yang juga dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh kredit dari lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. Walaupun begitu tidak semua lembaga pembiayaan di Indonesia dapat menerima SK Pengangkatan PNS sebagai jaminan dalam memperoleh kredit. Hanya lembaga pembiayaan resmi atau milik pemerintah saja yang dapat menerima SK Pengangkatan PNS sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Salah satu lembaga pembiayaan resmi yang dapat menerima SK pengangkatan PNS sebagai jaminan kredit adalah pada bank umum milik pemerintah serta pada Bank Tabungan Negara, dan juga pada Bank Daerah. Pada Bank Daerah yang mempunyai corak keberadaan yang berada di setiap kota/kabupaten di seluruh Indonesia sangat tepat dengan adanya keberadaan dari PNS yang mempunyai kewenangan penuh untuk menerima SK-nya dari PNS tersebut.
4
Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
Universitas Sumatera Utara
13
Pemberian kredit dapat dilaksanakan ketika ada persetujuan atau perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah penerima kredit sebagai debitur yang disebut perjanjian kredit. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses pembayaran, sudah semestinya jika pemberi kredit dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan
atas
kemampuan
dan
kesanggupan
debitur
untuk
melunasi
kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan. 5 Dalam hal menjaminkan SK Pengangkatan PNS sebagai agunan untuk memperoleh kredit sebelumnya dilakukan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban dari bank sebagai kreditur dan pihak pensiunan pegawai negeri sebagai debitur. Adapun definisi dari
5
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005. hal. 68
Universitas Sumatera Utara
14
perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam terdapat dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang bisa habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. 6 Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk) Cabang Setia Budi Medan.
B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Apakah Prosedur Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Obyek Jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantofr Cabang Pembantu Setia Budi Medan, memberikan perlindungan Hukum terhadap Nasabah dan Pihak Bank? 2. Bagaimana Pengaturan Suraat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Obyek Jaminan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Setia Budi Medan berkaitan dengan Perlindungan Hukum Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil? 6
R. Subekti., Aneka Perjanjian, Bandung : Citra Aditia Bakti, 1995, hal.125
Universitas Sumatera Utara
15
C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi adalah 1. Untuk mengetahui Prosedur Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Obyek Jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Setia Budi Medan. 2. Aspek Hukum Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Obyek Jaminan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Medan. 3. Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Obyek Jaminan.
D. Manfaat Penelitian Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu 1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum perdata khususnya di bidang jaminan. 2. Secara Teoritis Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu a. Memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan yang diberikan oleh PT. Bank
Rakyat
Indonesia, Tbk Cabang Medan
Universitas Sumatera Utara
16
b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi
E. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi yang berjudul”Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk) Cabang Medan ” adalah hasil pemikiran penulis sendiri. Skripsi ini menurut sepegetahuan penulis belum pernah ada yang membuat. Kalaupun ada seperti beberapa judul skripsi yang diuraikan di bawah ini, penulis yakin bahwa substansi pembahasannya berbeda. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penulis juga telah melewati pengujian tentang kesamaan dan keaslian judul yang diangkat di Perpustakaan Fakultas Hukum USU. Hal ini dapat mendukung tentang keaslian penulisan. Penelitian seperti ini pernah dilakukan, namun demikian terdapat beberapa judul penelitian yang terkait dengan judul skripsi penulis melalui penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu: 1. Jefri Lumbantobing (2012) Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Lubuk Pakam) 2. Roy Victor RDS Purba, dengan judul skripsi Aspek Hukum Perjanjian dalam Pemberian Kredit kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bank BRI;
Universitas Sumatera Utara
17
3. Sumber Jaya Togatorop, dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Pinjaman Kredit kepada Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1992 (Studi Bank BRI Cab. Binjai). Kajian pada penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Penulis mengkaji dan mengambil perumusan masalah tentang bagaimana Prosedur Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Obyek Jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Medan, bagaimana Aspek Hukum Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Obyek Jaminan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Medan dan bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Obyek Jaminan. Perumusan masalah di atas berbeda dari penulisan skripsi sebelumnya, maka penulis tertarik mengambil judul ini sebagai judul skripsi. Dengan demikian ini keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah uridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 7 Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian
7
Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hal 1.
Universitas Sumatera Utara
18
yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. 8 Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah,
menjelaskan,
dan
menanalisis
peraturan
hukum. 9
Dengan
menggunakan sifat deskriptif ini, maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat digambarkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Statute Approach) 10 terhadap aspek hukum penanganan kreditbermasalah serta data empirik lapangan yang terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Setia Budi Medan. 2. Sumber Data Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, antara lain; buku-buku literatur, laporan penelitian, tulisan para ahli, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang merupakan penelitian yuridis normatif, sebagai bahan dasar penelitiannya, penulis menggunakan data sekunder, yakni bahanbahan yang diperoleh dari bahan pustaka lazimnya. Data sekunder yang digunakan sebagai bahan dasar penelitian ini terdiri atas: 11
8
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010, hal
87. 9
Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal 10. Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hal 96 11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, Op. Cit., hal 13. 10
Universitas Sumatera Utara
19
a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hokum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang_undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam penelitian semacam ini, hukum ditempatkan sebagai terikat dan faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas dan peraturan lainnya. 12 Selain itu, hasil wawancara yang penulis dapatkan melalui studi lapangan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Medan menjadi bahan hukum primer yang membantu dalam mengkaji masalah dalam penelitian ini. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, karya ilmiah, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian, dan bahan lainnya yang dapat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer. 13 c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier memberikan petunjuk/penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya. 14
12
Ibid Ibid 14 Ibid 13
Universitas Sumatera Utara
20
3. Pengumpulan Data Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai bahan dasar penelitian dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen (documents study) atau studi kepustakaan (library research) sebagai alat pengumpul data. 15 Studi dokumen tersebut merupakan penelitian bahan hukum primer, yaitu peraturan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hukum perbankan, khususnya mengenai analisis hukum atas timbulnya kredit macet pada perjanjian kredit perbankan ditinjau dari segi hukum jaminan. Selain studi dokumen, penulis juga menggunakan studi lapangan (field research) melalui alat wawancara sebagai alat pengumpul data guna mendapat data primer sehingga mampu untuk mendukung dan menguatkan bahan hukum primer yang telah penulis pedomani sebelumnya. 4. Analisis Data Data yang di peroleh dari hasil penelitian kemudian di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian di kelompokkan, di hubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kredit pada perbankan. Baik perjanjian kredit antara nasabah debitur dengan bank, maupun aspek SK PNS/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan di dalam perjanjian kredit bank. Dari hasil analisis tersebut dapat di ketahui sumber permasalahan yuridis, dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Medan
15
Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal 66.
Universitas Sumatera Utara
21
dengan nasabah debitur yang bersangkutan, khususnya yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap. Dengan demikian, kegiatan analisis ini akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini baik secara normatif maupun secara faktual di lapangan
G. Sistematika Penulisan Dalam skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi PT. Bank
Rakyat Indonesia, Tbk) Cabang Medan, sistematika
penulisannya adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan menguraikan mengenai hal-hal berkaitan dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan dan metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.
BAB II
PERJANJIAN PADA UMUMNYA Pada bagian ini akan membahas Pengertian Perjanjian dalam KUHPerdata,
Syarat
Sahnya
Perjanjian,
Jenis
Perjanjian,
Wanprestasi/Pembelaan pada Wanprestasi dan Onrechtmatige Daad (Perbuatan Melawan Hukum) BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
Universitas Sumatera Utara
22
Pada bab ini akan membahas mengenai Pengertian Perlindungan Konsumen, asas-asas perlindungan konsumen dan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit bank BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk) Cabang Medan Pada bab ini akan membahas mengenai Prosedur Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Obyek Jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Setia Budi Medan dan Aspek Hukum Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Obyek Jaminan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk
Kantor
Cabang
Pembantu
Setia
Budi
Medan
serta
Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Obyek Jaminan BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sedangkan saran yang ada diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembacanya dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Universitas Sumatera Utara
