BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Perkembangan globalisasi dan industrialisasi saat ini mendorong pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai sendi-sendi kehidupan di penjuru dunia, termasuk di dalam aspek Ketenagakerjaan, yang mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Dalam mewujudkan tertib hukum di dalam mempekerjakan tenaga kerja asing dalam pembangunan daerah serta meningkatkan mutu tenaga kerja lokal. Untuk keperluan tersebut, para pemilik modal sebagai pengusaha perlu membawa serta beberapa tenaga kerja dari negara asal atau negara lain untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA), maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tenaga kerja asing, dari peraturan ketenagakerjaan dalam rangka mencegah masuknya tenaga kerja asing illegal yang dapat merugikan perekonomian daerah serta mengurangi lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal. Oleh karena itu perlunya suatu pengawasaan dalam menciptakan program peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal dan pendapatan daerah merupakan suatu keharusan. Cara yang digunakan tenaga kerja asing biasanya adalah dengan menyalah gunakan visa kunjungan yang dipakai untuk bekerja dan disamping itu mereka memanfaatkan lemahnya pengawasan Kantor Imigrasi dan Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Keberadaan TKA illegal jelas merugikan pemerintah karena mereka tidak membayar biaya kompensasi TKA yang ditetapkan perorang/perbulan dan juga merugikan masyarakat sebagai tenaga
kerja, terhadap permasalahan ini perlu penerapan terhadap peraturan tenaga kerja harus ditegakkan di dalam penerapannya mengenai izin serta retribusi tehadap IMTA. Merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa : “untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan Rencana Penggunaan
Tenaga
Kerja
Asing
(RPTKA)
untuk
memperoleh
Izin
Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) serta bersedia untuk dikenakan retribusi. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata, di mana situasi dan kondisi Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari kerja.1 Pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan agar pengguna tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal.2 Oleh karena itu di dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusaahan yang mempergunakan tenaga kerja asing bekerja di wilayah Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Upaya di dalam peningkatan, penyediaan, pembiayaan dari sumbersumber pendapatan asli daerah antara lain, dilakukan dengan peningkatan 1
G.Karta Sapoetra, 2004, Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila,Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46 2 Hesty Hastuti, 2005, Permasalahan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia, BPHN-Departemen Hukum dan HAM, hlm.20
kinerja pemungutan melaui pengawasan, penyempurnaan melalui aturan-aturan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah khususnya dari sektor retribusi daerah. Dalam penelitian ini pengenaan retribusi IMTA yang ditujukan pada PT.SPA Sukses Pratama di Kabupaten Badung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 20 tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Kabupaten Badung. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan pekerja asing di Kabupaten Badung, yang dimana Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dalam hal ini untuk menunjang kualitas tenaga kerja lokal pada salah satu kekhususan penggunaannya. Menyadari kenyataan yang sejauh ini di Kabupaten Badung yang merupakan salah satu wilayah destinasi warga asing, ditunjang dengan pengaruh globalisasi peradaban manusia saat ini, yang dimana Negara pada umumnya mengharuskan membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Hal inilah yang memungkinkan banyak masuknya Tenaga Kerja Asing yang illegal tanpa Izin serta tidak terjamah keberadaannya oleh pemerintah sehingga retribusi yang seharusnya dikenakan menjadi hilang. Disinilah perlu dilakukan pengawasan terhadap aspek-aspek dasar dan cara pengaturan pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing harus secara selektif di dalam pemberian izin serta pengelolaan kontribusinya terhadap daerah. Pada dasarnya Negara Indonesia mengemban
amanah untuk menjamin seluruh warga negaranya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam konteks inilah secara kelembagaan, pada umumnya pemerintahan suatu negara secara khusus membentuk lembaga yang mengurus ketenagakerjaan yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di setiap daerah wilayah Negara Indonesia. Kedudukan
pemerintah
daerah
dalam
mengatasi
permasalahan
ketenagakerjaan ini didukung juga dengan kebijakan-kebijakan lain yang terkait, yaitu kebijakan pajak dalam pengenaan retribusinya. Menggabungkan kebijakan pajak kedalam pelaksanaan ketenagakerjaan ini sebagai instrument untuk mendorong ketersediaan lapangan kerja dan fasilitas demi mutu tenaga lokal, antara lain dengan memberikan berbagai insentif pajak pada tenaga kerja asing dalam bentuk retribusi. Sumber pendapatan daerah dari Retribusi Perpanjangan IMTA nantinya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip – prinsip yang demokrasi, pemerataan dan keadilan kepada masyarakat, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dalam rangka meminimalisir kecurangan didalam ketenagakerja. Sesuai amanat tersebut, nantinya pemanfaatan dana yang akan diperoleh ini sebagian besar adalah untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal, misalnya dalam bentuk peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal melalui kegiatan pelatihan serta sertifikasi kompetensi sesuai bidang yang ditekuni melalui pengawasan agar peraturan yang dibuat tidak dialanggar. Untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja di daerah Kabupaten Badung di bidang
ketenagakerjaan yang tidak dapat terpenuhi oleh tenaga kerja lokal, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di wilayah Provinsi Bali. Berdasarkan uraian di atas, maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji tentang lebih jauh mengenai pelaksanaan pengenaan retribusi IMTA oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada PT. SPA Sukses Pratama Kuta. 1.2
Rumusan Masalah Rumusan
masalah
dalam
penelitian
ini
dimaksudkan
untuk
memudahkan penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, searah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1.
Bagaimanakah
pengawasan
pengenaan
Retribusi
Perpanjangn
Ijin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ( IMTA ) oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada PT. SPA Sukses Pratama ? 2.
Bagaimanakah kendala-kendala dalam pengenaan Retribusi Perpanjangn IMTA oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada PT. SPA Sukses Pratama , sebagai salah satu perusahan yang mempekerjakan TKA ?
1.3
Ruang Lingkup Masalah Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dibatasi terhadap setiap pengajuan/rencana penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia khususnya Kabupaten Badung, Bali yang ruang lingkup permasalahannya meliputi :
1. Membahas mengenai bentuk-bentuk pengawasan terhadap Pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dalam menyikapi penggunaan tenaga kerja asing oleh PT. SPA Sukses Pratama – Kuta, badan atau tim pengawasa yang melakukan pengawasan mengenai pungutan Perpanjangan IMTA sampai diterbitkannya Perpanjangan IMTA pada PT.SPA Sukses Pratama. 2. Kendala-kendala didalam pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA pada PT.SPA Sukses Pratama - Kuta, upaya hukum dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung bila mendapati TKA yang tidak melakukan Perpanjangan IMTA serta pembayaran Retribusi IMTA , yang nantinya diharapkan dapat menemukan kelemahan yang menjadi kendala dari Pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA pada salah satu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Kabupaten Badung, sebagai salah satu gambaran umum di dalam aktifitas ketenagakerjaan sebagai upaya peningkatan mutu tenaga kerja lokal dan kepada daerah dalam bentuk Retribusi.
1.4
Orisinalitas Penelitian Dalam tulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) skripsi ilmu hukum terdahulu
melalui penelusuran Skripsi. Dimana hal itu dimaksudkan sebagai referensi penulisan dan untuk menghindari terjadinya plagiasi serta menyatakan bahwa tulisan ini memang hasil karya dan pemikiran penulis sendiri, adapun skripsi yang penulis maksud adalah : No
Judul
Penulis
Rumusan Masalah
1
Tinjauan Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pada PT Batamindo Investmen Cakrawala Batam
Mellisa Anggraini
2
Implementasi Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Dan Peraturan Pelaksanaannya
I Made Yoga Pratama
1.5
Tujuan Penelitian
1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak antara pekerja asing dengan PT Batamindo Investment Cakrawala Batam? 2. Apakah kendalakendala yang ditemui dalam penggunaan tenaga kerja asing di PT Batamindo Investment Cakrawala Batam? 1. Bagaimanakah kedudukan pemberi kerja asingyang mempekerjakan tenaga kerja lokal di dalam ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 dan peraturan pelaksananya ? 2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja lokal ketika mengalami kecelakaan kerja selama menjalankan pekerjaanya?
Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini ada 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus : 1.5.1 Tujuan umum 1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum ketenagakerjaan dan meningkatkan daya nalar di dalam kehidupan masyarakat
3. Untuk memenuhi tugas laporan akhir yang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Universitas Udayana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 4. Untuk mengetahui pelaksanaan pengenaan Retribusi Perpanjangn Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari segi pengawasan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada PT. SPA Sukses Pratama Kuta. 5. Untuk mengetahui kendala-kendala pengenaan retribusi IMTA oleh Dinas Sosial dan Tenagakerja Kabupaten Badung pada PT. SPA Sukses Pratama, sebagai salah satu perusahan yang mempekerjakan TKA 1.5.2 Tujuan khusus 1. Untuk memahami pelaksanaan pengenaan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dilihat dari segi pengawasannya oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada PT. SPA Sukses Pratama Kuta. 2. Untuk memahami kendala-kendala pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA oleh Dinas Sosial dan Tenagakerja Kabupaten Badung pada PT. SPA
Sukses
Pratama,
mempekerjakan TKA.
1.6
Manfaat Penelitian
sebagai
salah
satu
perusahan
yang
Penulis
berharap
penelitian
ini
dapat
memberi
manfaat
bagi
pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis. 1.6.1 Manfaat teoritis 1. Memperdalam pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan dan sumbersumber yang diperoleh dalam literature terhadap ilmu bidang hukum perdata khususnya hukum ketenagakerjaan di Bali. 2. Memperdalam pengetahuan dalam cara berfikir dan bekerja sehingga tidak hanya mengenai teori tetapi sekaligus mengenal praktek di lapangan. 3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi mahasiswa (pembaca) dalam rangka mengembangkan
ilmu
pengetahuan
untuk
perkembangan
dan
kemajuan dunia pendidikan. 1.6.2 Manfaat praktis Untuk dapat dijadikan pedoman oleh siapapun baik itu mahasiswa, praktisi, pemerintah, dan pihak yang membutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang sejenis maupun penelitian hukum lainnya, dan memberikan pengalaman belajar dan melakukan penelitian bagi mahasiswa sehingga mahasiswa mengetahui jalannya praktek hukum dimasyarakat secara langsung. 1.7
Landasan Teoritis
Dari landasan teoritis ini diharapkan mampu memperjelaskan dan mendukung permasalahn serta alternative pemecahan masalah tersebut. Di jaman globalisasi dan liberalisasi perpindahan individu akan semakin mudah dan bebas. Saat ini perdagangan serta investasi, khususnya penanaman modal
asing
di
Indonesia,
merupakan
faktor
yang
mengakibatkan
meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk masuk dan mengisi dunia kerja di wilayah-wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Badung, Bali. Membuka akses kepada tenaga ahli asing dapat dijadikan bahan kajian dalam memilih sektor atau sub-sektor yang ingin diliberalkan. 3 Kebutuhan akan TKA khususnya yang memiliki kemampuan atau ketrampilan semakin meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi di suatu daerah dalam tujuan pembagunannya . Kehadiran pekerja asing dalam membantu perekonomian suatu daerah dibarengi dengan adanya pengenaan retribusi terhadap IMTA tersebut , secara teoritis dimaksudkan untuk menciptakan kompetisi atau daya saing yang pada waktunya akan menciptakan suatu efisiensi dan peningkatkan daya saing perekonomian dengan subyeknya Tenaga Kerja Asing (TKA). Perlu dikaji ulang kembali mengenai pengawasan penggunanan atau penyertaan tenaga kerja asing tersebut dengan memberikan IMTA sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah ada ijin yang didapat oleh TKA , pemerintah mengharuskan adanya pengenaan Retribusi IMTA agar keberadaan tenaga asing illegal dapat diminimalisir dan dicegah pengunaanya yang akan merugikan daerah. Pada prinsipnya, filosofi penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua hal sebagai berikut : 3
Zulkarnaen Sitompul, 2004, Investasi Asing Di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi, Sinar Grafika, Jakarta, h.10
a) Tenaga kerja asing yang membawa modal (sebagai investor); dan b) Tenaga kerja asing yang membawa skill (keahlian) dalam rangka transfer teknologi ataupun keterampilan.4 Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah menjadi suatu fenomena yang lumrah. Dilihat dari perkembangannya, sudut pandang serta latar belakang digunakannya TKA di wilayah Indonesia mengalami perubahan seiring perkembangannya zaman. Tujuan pengaturan mengenai TKA ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan dengan kebijakan pengenaa retribusi ini karenanya di dalam mempekerjakan TKA di Kabupaten Badung khususnya dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan agar dalam pelaksanaan selanjutnya dapat dirumuskan bentuk pengawasan dan kelemahan akan pengenaan Retribusi Perpanjangn IMTA pada PT.SPA Sukses Pratama yang menjadi kendala seiring dengan pelaksanaanya.
1.8
Metode Penelitian Metode penelitian atau yang lebih dikenal dengan metodologi dalam hal ini dapat diartikan sebagai cara yang tepat digunakan untuk melakukan sesuatu, sedangkan logi/logos adalah ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian metodologi
dapat
diartikan
sebagai
cara
melakukan
sesuatu
dengan
menggunakan pikiran dengan seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan
4
Ahmadi Miru, 2008, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.35
penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.5 Dengan menggunakan beberapa hal tersebut seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisa masalah yang diteliti sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi. 1.8.1 Jenis penelitian Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang dilakukan berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur – literatur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapat kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan skripsi ini.6 1.8.2 Sifat penelitian Dalam penulisan skripsi ini digunakan penelitian yang sifatnya deskriptif (menggambarkan) yaitu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.7 1.8.3 Data dan sumber data
5
Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h.1. 6 Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, h.3. 7 Amiruddin, Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.25
Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder : 1.8.3.1 Data Primer adalah data yang bersumber dari sumber pertama dilapangan baik dari responden maupun informan. Dimana diperoleh dari hasil wawancara dengan staf-staf Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. 1.8.3.2 Data Sekunder adalah suatu data yang bersumber dari data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum, yang meliputi : 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangandan terdiri dari : a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b.
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja e.
Peraturan Daerah Kab.Badung No. 20 tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Kabupaten Badung
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, literature yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. 1.8.4 Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik kepustakaan dan teknik wawancara, yaitu : a. Teknik kepustakaan yaitu membaca dan mencatat informasi serta keterangan yang diperoleh dari literature – literature yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas serta mencakup peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Perda No. 20 tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Kabupaten Badung. b. Uuntuk data lapangan digunakan teknik interview atau wawancara dilakukan terhadap informan yaitu staf-staf dari Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung serta dari pihak-pihak terkait lainnya. 1.8.5 Teknik pengolahan dan analisis data Data yang diperoleh dan dikumpulkan tersebut, baik berupa data primer maupun data sekunder yang merupakan hasil dari studi dokumen dan wawacara, kemudian diolah secara kualitatif. Kemudian mengkualifikasikan dan mengumpulkan data berdasarkan kerangka penulisan skripsi secara menyeluruh, yang selanjutnya data yang diklasifikasikan tersebut dianlisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara tepat mengenai hal-hal yang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara jelas dan sistematis yang kemudian dapat diolah serta disajikan dalam bentuk
laporan, dimana dapat diperoleh suatu kesimpulan atas permasalahan yang dibahas.8
8
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta, h. 197
