BAB I PENDAHULUAN. perekonomian tradisional yang hidup di Indonesia. 1 Sistem penguasaan yang khas

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Hubungan hukum antara manusia dengan tanah di Indonesia telah lama mendapat

perhatian.

Sifat

hubungan

itu

senantiasa

berkembang,

menurut

perkembangan budaya terutama oleh pengaruh sosial, politik dan ekonomi. Kuatnya sistem penguasaan tanah menurut adat merupakan sistem penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat yang merupakan cerminan dari sistem budaya dan perekonomian tradisional yang hidup di Indonesia.1 Sistem penguasaan yang khas milik Indonesia kemudian berkembang dalam kebiasaan sehari-hari yang akhirnya diakui dan ditaati sebagai hukum yang berlaku dan dikenal dengan nama hukum adat.2 Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 33 ayat (3) bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Di dalam UUPA selanjutnya dijabarkan bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia, diberi wewenang untuk pada tingkat yang tertinggi yaitu:

1

Soetomo, Politik dan Administrasi Agraria, Malang, Penerbit: Usaha Nasional, 1986, Hal.

2

Ibid.

9.

Universitas Sumatera Utara

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan tanah, dan pemeliharaannya; 2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai hak atas tanah; 3. Menentukan dan mengukur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan yang mengenai tanah.3 Penguasaan tanah masyarakat hukum adat di Indonesia diakui dan dijamin oleh konstitusi dan peraturan Perundang-Undangan, sungguhpun dalam Peraturan Perundangan

seperti

Undang-Undang

Kehutanan

menyatakan

lain,

yakni

memasukkan tanah adat sebagai bagian dari hutan Negara. Dalam pelaksanaannya tanah adat sebagai hutan Negara seperti tidak mendapat perlindungan, bahkan ikut dieksploitasi untuk kepentingan bisnis yang dalam konotasi umum disebut untuk keperluan pembangunan. Kebutuhan

akan

tersedianya

tanah

untuk

keperluan

pembangunan

memberikan peluang terjadinya pengambilalihan tanah untuk berbagai proyek, baik untuk kepentingan Negara/ kepentingan umum maupun untuk kepentingan bisnis, dalam sekala besar maupun kecil. Salah satu contoh adalah kasus dugaan penguasaan hutan Negara di kawasan hutan produksi Padang Lawas tanpa izin, diduga merugikan Negara Rp.390, 25 miliar karena menguasai hutan Negara kawasan hutan produksi seluas 80 ribu hektare di Kecamatan Simangambat oleh Tor Ganda, lahan itu

3

Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Jakarta, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, Hal. 32.


kemudian dijadikan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi sejak 1998.4 Hal ini dikarenakan tanah Negara yang tersedia sudah tidak memadai lagi jumlahnya (hal itu pun tergantung pada pengertian tanah Negara tersebut), maka untuk mendukung berbagai kepentingan tersebut di atas yang menjadi objeknya adalah tanah-tanah hak, baik yang dipunyai orang perorangan, badan hukum, maupun masyarakat hukum adat.5 Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah.6 Hukum agraria mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat. Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut, maka diundangkanlah UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan diundangkannya UUPA, berarti sejak saat itu Indonesia telah

4

Koran Tempo, 6 Maret 2006, Http://Www.Antikorupsi.Org/Id/Content/Berkas-TorgandaSegera-Masuk Pengadilan, diakses tanggal 28 Mei 2014 Pukul: 10.30 Wib. 5 Maria S.W. Soemardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta, Penerbit: Buku Kompas, 2008, Hal. 256. 6 K. Wantijk Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta, Penerbit: Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 7.


memiliki hukum agraria nasional yang merupakan warisan kemerdekaan setelah Pemerintahan Kolonial Belanda.7 Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 18B ayat (2),8 Pasal 28I ayat (3)9 dan TAP MPR Nomor IX/ 2001 Pasal 4 huruf (j)10 jo Nomor XVII/ 1998 Pasal 4111 jo UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasai Manusia. Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan tersebut dengan menyebutkan:12 Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Dalam UUPA diatur dan ditetapkan tata jenjang atau hirarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional, yaitu: a. Hak bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik; 7

Sudjito, Prona Pensertipikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang bersifat Setrategis, Yogyakarta, Penerbit: Liberty, 1987, Hal. 1. 8 Pasal 18B ayat (2) berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak teradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”(**). 9 Pasal 28I ayat (3) berbunyi: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”(**). 10 Pasal 4 huruf (j) berbunyi: Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/ sumber daya alam”. 11 Pasal 41 berbunyi: “Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.” 12 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, Jakarta, Penerbit: Buku Kompas, 2001, Hal. 54.


b. Hak menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, beraspek publik; c. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik; d. Hak-hak perorangan/ individual, semuanya beraspek perdata terdiri atas: 1) Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan 53; 2) Wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49; 3) Hak jaminan atas tanah yang disebut “hak tanggungan” dalam Pasal 25, 33, 39, dan 51. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, menurut Budi Harsono dapat dilihat dalam dua hal, yakni hak atas tanah sebagai lembaga hukum dan hak atas tanah sebagai hubungan hukum kongkrit. Hak atas tanah sebagai lembaga hukum menyangkut:13 a) Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan; b) Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya; c) Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat penguasaannya; d) Mengatur hal-hal mengenai tanahnya. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum konkret; 13

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Penerbit: Djmbatan, 2003, Hal. 25.


e) Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkrit, dengan nama atau sebutan yang dimaksudkan dalam poin 1 di atas; f) Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain; g) Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain; h) Mengatur hal-hal mengenai hapusnya, dan i) Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya. Hak atas tanah sebagai hubungan hukum konkrit, jika dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai sabjek atau pemengang haknya. Kemudian, A. P. Parlindungan mengemukakan bahwa pemberian tempat kepada hukum adat di dalam UUPA tidak menyebabkan terjadinya dualisme seperti yang dikenal sebelum berlakunya UUPA. Reorientasi pelaksanaan hukum di Indonesia akan lebih berhasil jika kita mampu memahami jiwa hukum adat yang akan dikembangkan di dalam Perundang-undangan saat ini. Pemberian tempat bagi hukum adat di dalam UUPA, apalagi penempatan itu didalam posisi dasar merupakan kristalisasi dari asas-asas hukum adat sehingga UUPA itulah penjelmaan hukum adat yang sebenarnya.14 Hal ini dipertegas dalam Pasal 5 UUPA yang menyebut bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat. Hukum Adat yang dapat dipakai sebagai hukum agraria adalah hukum adat yang telah dihilangkan sifat14

A. P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung, Penerbit: Alumni, 1984, Hal. 51.


sifat khusus kedaerahannya dan diberi sifat Nasional. Sehingga dalam hubungannya dengan prinsip persatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hukum adat yang dahulu hanya mementingkan suku dan masyarakat hukumnya sendiri, harus diteliti dan dibedakan antara: (1) Hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip persatuan bangsa (Pasal 5 UUPA) dan tidak merupakan penghambat pembangunan; (2) Hukum adat yang hanya mementingkan suku dan masyarakat hukumnya sendiri, yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan kesatuan bangsa serta dapat menghambat pembangunan Negara, dan (3) Hukum adat yang tidak bertentangan tersebut dalam point 1 di atas, tetap berlaku dan merupakan hukum agraria nasional yang berasal dari hukum adat, kecuali hak-hak atas tanah menurut hukum adat yang merupakan ketentuan konversi Pasal II, VI dan VIII. Hukum adat yang bertentangan seperti tersebut dalam point 2 tidak diberlakukan lagi (tidak diadatkan). Selanjutnya, Boedi Harsono mengemukakan bahwa penggunaan normanorma hukum adat sebagai pelengkap hukum tanah yang tertulis, haruslah tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA, bahkan Pasal 5 UUPA memberikan syarat yang lebih rinci, yaitu: “Sepanjang tidak bertentangan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia


serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA dan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya”.15 Hukum adat yang dimaksudkan oleh UUPA, adalah hukum yang berlaku bagi Golongan Bumi Putra, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan. Antara sistem hukum adat dan sistem hukum barat terdapat beberapa perbedaan yang fundamental, misalnya:16 (a) Hukum barat mengenal zakelijke rechten dan persoonlijke rechten. zakelijke rechten adalah hak atas benda yang bersifat berlaku terhadap tiap orang. Jadi merupakan hak mutlak atau absolut. Persoonlijke rechten adalah hak atas suatu objek (benda) yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain tertentu yang merupakan hak relatif; (b) Hukum barat mengenal perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. hukum adat tidak mengenal perbedaan ini; (c) Hukum barat membedakan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam dua golongan, yaitu pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana, dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata saja serta yang diadili oleh hakim perdata. Hukum adat tidak mengenal perbedaan demikian. Tiap pelanggaran hukum adat

15 16

Lihat Pasal 5 UUPA. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Penerbit: Ichtiar, 1961, Hal. 10.


membutuhkan pembetulan hukum kembali dan hakim (kepala adat) memutuskan upaya adat (adat reaksi) apa yang harus digunakan untuk memulihkan kembali hukum yang dilanggar itu, dan (d) Perbedaan-perbedaan fundamental dalam sistem ini, pada hakikatnya disebabkan karena: (1) Corak serta sifat yang berlainan antara hukum adat dan hukum barat, dan (2) Pandangan hidup yang mendukung (“Volkgeist” menurut Von Savigny).17 Ketentuan hukum adat mengenai tanah antara lain mengatur tentang jenis hak yakni adanya hak milik dan hak pakai dengan berbagai macam istilah sesuai daerah masing-masing. Khusus mengenai proses lahirnya hak milik menurut hukum adat, pertama-tama orang perlu membuka hutan yang dikenal dengan istilah babat alas, menetapkan batas-batasnya yang kemudian ia memperoleh satu jenis hak yaitu hak terdahulu. Setelah menanam, memungut hasil dan tinggal disitu, kemudian ia memperoleh hak menikmati, yang sifatnya lebih kuat dari hak terdahulu. Kemudian, setelah ia mendapat hak menikmati dan itu sudah diakui oleh masyarakat di sekitarnya, ia mendapatkan yang dinamakan hak pakai ketika ia mewariskan tanah itu, lahirlah apa yang dinamakan hak milik.18 Masyarakat adat dan masyarakat lokal merupakan kelompok yang paling terpinggirkan dalam uapaya pemanfaatan sumber daya Agraria/ sumber daya alam karena keberadaannya tidak dihormati dan di lindungi, walaupun sumber 17 18

Ibid. O.C. Kaligis, Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana, Jakarta, Penerbit: Alumni, 2008, Hal.

81.


penghidupannya berasal dari keberadaan sumber daya agraria/ sumber daya alam.19 Tanah yang dulu dipandang dari sudut sosial, yang tercakup dalam lingkup hukum adat, hak ulayat dan fungsi sosial, kini mulai dilihat dari sudut ekonomi, sehingga tepat apabila Perserikatan Bangsa-Bangsa mensinyalir bahwa saat ini masalah pertanahan tidak lagi menyangkut isu kemasyarakatan tetapi telah berkembang menjadi isu ekonomi.20 Bertambahnya kegiatan/ aktivitas manusia setiap hari sangat berpengaruh pada pemanfaatan tanah tersebut. Sebutan tanah dapat kita pakai dalam berbagai arti, maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti tersebut digunakan dalam hukum tanah, kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti juridis. Sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA, dengan demikian bahwa tanah dalam pengertian juridis adalah permukaan bumi sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) tanah adalah: (i) Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; (ii) Keadaan bumi disuatu tempat; (iii)Permukaan bumi yang diberi batas, dan (iv) Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dan sebagainya).21

19

Ibid. Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria, Medan, Penerbit: Pustaka Bangsa Press, 2004, Hal. 26. 21 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1, Jakarta, Penerbit: Djambatan, 2005, Hal. 18. 20


Dalam rangka menjalankan mandat konstitusi, maka pada sektor kehutanan sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam yang ada, pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (untuk selanjutnya disebut

UU

Kehutanan).

Pasal

3

UU

Kehutanan

menyebutkan

bahwa:

“Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan”.22 Faktanya selama berlakunya UU Kehutanan ini telah dijadikan sebagai alat oleh Negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian di jadikan sebagai hutan Negara, yang selanjutnya justru atas nama Negara di berikan dan/ atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk di eksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat, hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka. Praktik demikian terjadi pada sebagian besar wilayah Negara Republik Indonesia, hal ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya arus penolakan atas pemberlakuan UU Kehutanan.23 22

Lihat Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yeng menjelaskan bahwa: “Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: a). Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, b). Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari, c). Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, d). Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan e). Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.” 23 Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/ 2012, tanggal 26 Meret 2013, Hal. 3-4.


Pasal-Pasal dalam UU Kehutanan yang dianggap telah dijadikan sebagai alat oleh Negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah tanah adat, kemudian dijadikan sebagai hutan Negara adalah Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 67 ayat (1), (2), (3) UU Kehutanan yang berbunyi: Pasal 1 angka (6) UU Kehutanan yaitu: “Hutan adat adalah hutan (Negara) yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan yaitu: “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.” Pasal 5 UU Kehutanan yaitu: Ayat (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan Negara, dan b. Hutan Hak. Ayat (2) Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), dapat berupa hutan adat. Ayat (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Ayat (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah. Pasal 67 UU Kehutanan yaitu: Ayat (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari masyarakat adat yang bersangkutan. b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang. c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.


Ayat (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adanya ketentuan hutan adat sebagai bagian hutan Negara yang berarti dapat mengaburkan eksistensi dari hutan adat karena Negara dapat secara bebas mengambil alih hutan adat untuk kepentingan tertentu. UU Kehutanan tersebut telah digugat oleh kelompok masyarakat hukum adat yaitu: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan mengajukan gugatan uji materi Pasal-Pasal tersebut di atas ke Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (final dan mengikat) dengan mengabulkan gugatan pemohon sebagian dalam Keputusan MK Nomor 35/ PUU-X/ 2012 tanggal 26 Maret 2013 sehingga hutan adat mendapat kedudukan yang kuat kembali. Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/ Menhut-II/ 2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Utara Seluas ±3.742.120 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, tanggal 16 Februari 2005 di masukkan dalam kawasan hutan. Sementara masyarakat setempat mengakui sebagai tanah adat/ hutan adat mereka yang sudah dikuasai secara turun-temurun. Seluruh bidang-bidang tanah masyarakat hukum adat sebagian berasal dari tanah adat seluruhnya berada di Kecamatan Simangambat (dahulu Kecamatan Barumun Tengah)


Kabupaten Tingkat II Tapanuli Selatan (sekarang Padang Lawas), Provinsi Sumatera Utara.24 Akibat di berlakukannya SK Menhut Nomor 44/ Menhut-II/ 2005 tentang penetapan kawasan hutan menyebabkan setiap orang yang mengurus sertipikat tanah miliknya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditolak karena wilayah tersebut masuk kawasan hutan register 40 Padang Lawas. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengukuhan sebuah kawasan berkepastian hukum sebagai kawasan hutan melalui 4 (empat) tahapan: 25 a. Tahapan penunjukan kawasan hutan; b. Tahapan penataan batas kawasan hutan; c. Tahapan pemetaan kawasan hutan; d. Tahapan penetapan kawasan hutan, dan Ayat (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Jika 4 (empat) tahapan ini sudah dilakukan barulah status hukum kawasan hutan sah sebagai kawasan hutan Negara. Dalam kenyataannya yang dimasukan ke dalam hutan lindung banyak yang telah berubah fungsi jadi perkebunan ada yang semula memang merupakan hutan adat yang dikelola dan dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Tanah Negara bukanlah tanah yang dimiliki oleh Negara, tetapi tanah yang dikuasai dan diurus oleh Negara, dan Negara memberikan kesempatan kepada

24 25

Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/ PDT.PLW/ 2007/ PN.PSP, Hal. 5. Lihat Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.


warga negaranya untuk menguasai. Asal konsep tanah Negara itu adalah Negara bukan pemilik, tetapi hanya mengatur, mengurus dan menjaga.26 Bahwa sesuai dengan data yang diperoleh, SK Menteri Kehutanan Nomor 44/ Menhut-II/ 2005, tersebut juga telah dibatalakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 47/ P/ Hum/ 2011, tanggal 29 Agustus 2012 dimana telah melemahkan bahkan mengeliminir status kawasan hutan dengan menyatakan SK Menteri Kehutanan Nomor 44/ Menhut-II/ 2005 tersebut, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.27 Sehingga kaitannya dengan Putusan Makamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut menguatkan penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat karena hutan adat tidak lagi dimasukan menjadi bagian tanah yang di kuasai Negara, tetapi hutan adat/ tanah adat adalah tanah yang berada dikawasan masyarakat hukum adat yang memiliki teritorial tersendiri sehingga masyarakat hukum adat memiliki kewenangan penuh mengelola dan mengambil hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul: “Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Simangambat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012”.

26

Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makaro, Hukum Kehutanan di Indonesia, Jakarta, Penerbit: Rineka Cipta, 2011, Hal. 96. 27 Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/ P/ Hum/ 2011, Hal. 36.


B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan penguasaan tanah masyarakat hukum adat dalam Peraturan Perundang-Undangan? 2. Bagaimana kedudukan hukum atas penguasaan tanah masyarakat hukum adat di Kecamatan Simangambat? 3. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan atas penguasaan tanah masyarakat hukum adat Kecamatan Simangambat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui tentang pengaturan penguasaan tanah masyarakat hukum adat dalam peraturan Perundang-Undangan; 2. Untuk mengetahui kedudukan hukum atas penguasaan tanah masyarakat hukum adat di Kecamatan Simangambat, dan 3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan atas penguasaan tanah masyarakat hukum adat Kecamatan Simangambat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012.


D. Manfaat Penelitian Merdasarkan

tujuan

penelitian

tersebut

di

atas

sekurang-kurangnya

diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 1.

Secara Teoritis Menjadi referensi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria ataupun pertanahan, memberikan informasi sesuai dengan kebenaran fakta yang terjadi di masyarakat terkait dengan masyarakat hukum adat.

2.

Secara Praktis Masukan kepada Pemerintah dan masyarakat atas keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat hukum adat di Kecamatan Simangambat dan dapat membantu penulis selanjutnya dalam penelitian di bidang hukum agraria ataupun pertanahan.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Sumatera Utara untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian dalam masalah yang sama penulis melakukan pengumpulan data ternyata penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Simangambat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012” belum


ada yang membahasnya, sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara akademis. Meskipun ada penulis-penulis pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai masalah agraria dan pertanahan, namun secara substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah: 1. Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Masyarakat Adat di atas Tanah Register 40 Pasca Putusan Pidana Nomor 2642/ K/ Pid/ 2006. An. Terpidana D.L Sitorus oleh: Jujur Halasan Bakara (087011058) MKn-USU Medan; 2. Pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara dalam Upaya memperoleh kepastian Hukum di Kabupaten Deli Serdang Propvinsi Sumatera Utara oleh: Efriana Nofiayanti (002111007) MKn-USU Medan, dan 3. Hambatan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Sengketa Pertanahan oleh: Hartanta Sembiring (027011071) MKn-USU Medan.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1.

Kerangka Teori Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk

proses tertentu terjadi dan sesuatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menetapkan landasan teori pada waktu diadakan penelitian ini agar tidak salah arah. Sebelumnya diambil


rumusan landasan teori, seperti yang dikemukakan M. Solly Lubis yang menyebutkan bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori dan tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang membuat kerangka berpikir dalam penulisan.28 Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian dan suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana pengorganisasian dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu. Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan perkiraan serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang diarahkan secara khas Ilmu Hukum, maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk memahami jalan penyelesaian sengketa tanah yang diatur dalam undang-undang.29 Teori yang dipakai dalam penelitian ini sebagai pisau analisis adalah Teori Hukum Living Law yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlihch. Dalam hal ini Menurut Eugen Ehrlihch bahwa: Hukum itu adalah hukum yang hidup (Living Law) yaitu: Hukum yang nyata hidup dalam masyarakat, terus berevolusi selalu melebihi hukum Negara yang 28

J.J.U Wuisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid 1, Bandung, Penerbit: Bandar Madju, 1994, Hal. 80. 29 Made Wiratha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis, Edisi, Andi, Yogyakarta, 2006, Hal. 6.


kaku dan tidak bergerak. Setudi Eugen Ehrlich tentang sosiologi hukum mempunyai ciri yang berbeda. tidak seperti studi Weber, ia bermaksud untuk membuktikan teori, bahwa: Titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan juga tidak dalam keputusan Pengadilan maupun dalam Ilmu Pengetahuan di bidang hukum, tetapi dalam masyarakat itu sendiri.30 Penerapan Teori Living Law dari Eugen Ehrlihch tersebut dianut dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960, yakni dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut: Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama.31 Untuk memperkuat kerangka teori dalam penelitian dipergunakan juga “Teori Kepemilikan.” Bahwa dalam teori ilmu hukum pertanahan, tanah yang sudah digarap sudah pula menimbulkan hubungan kepemilikan. Di dalam teori kepemilikan tentang tanah mengenal teori pemilikan de facto dan de jure, bahwa ketika seseorang menjadi warga Negara, secara de facto orang tersebut adalah pemilik tanah dan kalau tanah yang dimilikinya dikuasai secara nyata dan didaftarkan, ia menjadi pemilik de jure.32 2. Konsepsi Konsepsi merupakan bagian terpenting dalam teori, dapat diterjemahkan sebagai usaha membawa dari abstrak menuju konkret. Peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dengan observasi antara abstraksi dan 30

W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, Ed.1, Cet.2, Jakarta, Penerbit: PT.Raja Grafindi Persada, 1994, Hal. 104. 31 Zidar, Dasar Filosofis Hukum Agraria Indonesia, Ed.1, Cet.1, Medan, Penerbit: Pustaka Bangsa, 2004, Hal. 23. 32 O.C Kaligis, Op. Cit, Hal. 80.


kenyataan. Konsep mengandung arti sebagai kata menyatukan abstraksi yang digenaralisasikan dari hal-hal yang khusus atau dengan kata lain definisi operasional. Pada hakekatnya merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkrit daripada kerangka teoritis yang kadangkala masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional menjadi pegangan konkret dalam proses penelitian. Dalam menjawab permasalahan yang terjadi dilapangan maka beberapa konsep dasar untuk menyamakan persepsi sebagai berikut: 1. Penguasaan tanah adalah menduduki dan mengusahai tanah secara terus menerus dan turun temurun; 2. Tanah adat adalah tanah hak ulayat dan/ ataupun hak perorangan yang diperoleh dari hak ulayat; 3. Hutan adat adalah hutan yang berada di kawasan tanah ulayat masyarakat hukum adat; 4. Kawasan hutan adalah kawasan yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Hutan melalui penetapan Menteri Kehutanan; 5. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum adat Luhat Simangambat yang berada di wilayah Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara; 6. Tokoh masyarakat adat adalah tokoh adat/ Panusunan Bulung ataupun yang mengetahui keberadaan tanah adat di Kecamatan Simangambat.


Selanjutnya, apabila masalah dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, maka dapat diketahui pula fakta-fakta terhadap gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan konsep sebenarnya adalah definisi singkat dari kumpulan fakta atau gejala.

G. Metode Penelitian 1.

Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang diharapkan

untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.33 Penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Pengadilan dan beberapa buku mengenai hukum pertanahan yang ada untuk mengetahui keberadaan atas tanah adat masyarakat hukum adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUUX/ 2012 khususnya di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang pada dasarnya pada metode. Sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya,

33

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung, Penerbit: Alumni, 1994, Hal. 101.


maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang berbasis kepada Ilmu Hukum Normatif, dan mengacu kepada norma-norma hukum positif yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.34 2.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi

kepustakaan (library research) yaitu: menghimpun data-data dengan melakukan penelahaan kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, hasil penelitian dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, untuk mendukung data melakukan penelitian secara langsung kelapangan dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu: studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan dan melakukan pengamatan (survey) terhadap narasumber. Sebagai penelitian Hukum Normatif, penelitian ini menitikberatkan pada data studi kepustakaan. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang terkait dengan objek penelitian, di antaranya: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Undang-undang

34

Ibrahim Johni, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Penerbit: Bayu Media Publishing, 2005, Hal. 336.


Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012. b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum yang erat kaitannya dengan objek penelitian.35 c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.36 3.

Analisis Data Analisis Data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dilakukan secara Kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, mentabulasi, mengurai,

mensistematiskan,

menganalisis

dan

menghubungkannya

dengan

peraturan-peraturan yang berlaku, menggabungkan dengan pendapat pakar hukum serta pihak yang terkait. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan logika berfikir deduktif sehingga tinjauan masalah dapat tersimpulkan.

35

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit: Ghalia Indonesia, 1982, Hal.24. 36 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Penerbit: Rajawali Pers, 1990, Hal. 14.


BAB I PENDAHULUAN. perekonomian tradisional yang hidup di Indonesia. 1 Sistem penguasaan yang khas

Recommend Documents