BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha yang mempunyai
peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional.1Keberadaan modal ventura di Indonesia dalam arti institusional dan formal merupakan pranata hukum dan bisnis yang relatif masih baru. Usaha ini baru diperkenalkan melalui Kebijaksanaan Paket Deregulasi tanggal 20 Desember 1988 (PAKDES 1988) yang diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988. Meskipun demikian, usaha modal ventura ini ke depan mempunyai prospek yang cukup baik mengingat keberadaannya mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan usaha, khususnya bagi usaha kecil di Indonesia. Kendala – kendala secara umum yang selama ini dihadapi oleh usaha kecil, seperti keterbatasan modal, kemampuan manajemen dan teknologi dapat dieliminasi dengan adanya lembaga pembiayaan modal ventura.
1
Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati,2000, danPembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 5.
1
Segi Hukum Lembaga Keuangan
Dalam perusahaan, modal sangatlah berperan penting demi berjalannya aktivitas produksi perusahaan, terlebih lagi modal merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan yang baru berdiri.2 Perusahaan Modal Ventura merupakan alternatif guna mendapatkan modal kerja atau modal untuk investasi, yang tidak dapat dijangkau oleh bank pada umumnya. Perusahaan Modal Ventura memberikan suatu penyertaan modal terhadap perusahaan yang menjadi pasangan usaha dari Perusahaan Modal Ventura
tersebut, atau yang disebut dengan
Perusahaan Pasangan Usaha. Dalam menentukan Perusahaan Pasangan Usaha tidaklah mudah, karena Perusahaan Modal Ventura sangat selektif didalam memilih Perusahaan Pasangan Usaha tersebut. Yang dapat menjadi Perusahaan Pasangan Usaha hanya perusahaan yang memiliki prospek yang baik saja dapat dilayani.3 Konsep dasar
modal ventura adalah pembiayaan dalam
bentuk
penyertaan modal equity ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha.Modal yang diinvestasikan pada suatu usaha tersebut mengandung resiko, karena bentuk modal yang diberikan bukan berupa pinjaman tetapi penyertaan modal. Penyertaan modal oleh Perusahaan Modal Ventura ini tidak dapat disamakan dengan penyertaan biasa, dan tidak juga
semua penyertaan modal pada
perusahaan lain dapat digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura. Pembiayaan modal ventura mempunyai ciri – ciri atau karakteristik tertentu yang membedakan dengan usaha lain sekalipun usaha tersebut sejenis. Dalam model
2
Miranda Nasihin, 2012, Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan, Cetakan I, Buku Pintar, Yogyakarta, h.106. 3 Sunaryo, 2009, Hukum Lembaga Pembiayaan, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, h.27.
2
modal ventura, pada prinsipnya Perusahaan Pasangan Usaha tidak mempunyai kewajiban pembayaran keuntungan secara tetap kepada Perusahaan Modal Ventura sebagaimana bank. Keuntungan yang diharapkan oleh Perusahaan Modal Ventura adalah dalam bentuk capital gain, bukan berupa bunga seperti dalam bank. Disamping itu dalam modal ventura tidak menekankan aspek jaminan sebagaimana dalam bank, tetapi didasarkan atas prospek dan kelayakan usaha dari Perusahaan Pasangan Usaha. Namun, sebagai suatu bentuk usaha, suatu Perusahaan Pasangan Usaha juga tidak lepas dari kemungkinan mengalami kepailitan. Dalam hal suatu Perusahaan Pasangan Usaha yang mengalami pailit, maka Perusahaan Pasangan Usaha akan mengalami kesulitan dalam pengembalian modal yang telah diberikannya
oleh
Perusahaan
Modal
Ventura, bahkan tidak
menutup
kemungkinan Perusahaan Modal Ventura ini ikut dalam menanggung kerugian yang dialami oleh Perusahaan Pasangan Usaha yang pailit tersebut. Hal tersebutlah yang menyebabkan usaha modal ventura ini merupakan usaha yang beresiko tinggi, karena Perusahaan Modal Ventura bukanlah memberikan pinjaman, tetapi berupa penyertaan modal dan tidak adanya jaminan dalam pemberian penyertaan modal tersebut.Apabila Perusahaan Pasangan Usaha yang dibantunya mengalamikerugian atau bahkan usahanya tidak berjalan seperti yang diharapkan, Perusahaan Modal Ventura tidak dapat menuntut gantikerugian apapun kepada Perusahaan Pasangan Usahanya. Dalam halPerusahaan Pasangan Usaha pailit, ini berarti Perusahaan Modal Ventura akan mengalami kerugian, karena seluruh harta kekayaan Perusahaan 3
Pasangan Usaha tersebut akan disita dan diambil alih oleh pengadilan dan diurus oleh kurator untuk kepentingan dari kreditor – kreditor atas utang piutang yang dimiliki oleh debitur yang dalam hal ini adalah Perusahaan Pasangan Usaha. Maka dari itu,Perusahaan Pasangan Usaha harus melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Perusahaan Modal Ventura, sehingga Perusahaan Modal Ventura mendapatkan apa yang menjadi hak – hak dari Perusahaan Modal Ventura ini. Bertitik tolak dari hal-hal diatas maka dapat dirumuskan judul penelitian ini, yaitu“Tanggung
Jawab
Perusahaan
Pasangan
Usaha
Terhadap
Perusahaan Modal Ventura Dalam Hal Perusahaan Pasangan Usaha Pailit”. 1.2
Rumusan Masalah Di dalam penulisan skripsi ini, sesuai dengan judul yang dikemukakan
sebelumnya maka masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 1.
Bagaimanakah kedudukan modal Perusahaan Modal Ventura dalam Perusahaan Pasangan Usaha yang pailit?
2.
Bagaimanakahtanggung jawabPerusahaan Pasangan Usaha dalam hal Perusahaan Pasangan Usaha pailit?
1.3
Ruang Lingkup Masalah Dalam setiap penulisan karya ilmiah perlu ditegaskan mengenai ruang
lingkup masalah yang akan diuraikan sehingga jelas batasannya, karena tanpa adanya ruang lingkup yang jelas maka masalah tersebut sulit untuk dikaji. 4
Penelitian ini batasan masalahnya adalah kedudukan modal Perusahaan Modal Ventura dalam Perusahaan Pasangan Usaha yang pailit, dan tanggung jawabPerusahaan Pasangan Usaha dalam hal Perusahaan Pasangan Usaha pailit. 1.4 Orisinalitas penelitian Berdasarkan data yang didapat dalam penelitian penulisan skripsi ini, maka ditemukan adanya beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian skripsi ini. Beberapa diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rismawati dengan judul penelitian Aspek Hukum Peranan Modal Ventura sebagai suatu alternatif Permodalan di Indonesia (suatu penelitian di Banda Aceh), dan masalah yang diangkat adalah kedudukan kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan modal ventura, pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura, dan Faktor yang menyebabkan diperlukannya jaminan dari perusahaan pasang usaha dalam perjanjian penyertaan modal ventura. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Diana Febrina Lubis, dengan judul penelitiannya yaitu Prinsip Bagi Hasil pada Perjanjian Perusahaan Modal Ventura (Suatu Penelitian di Kota Medan), dan masalah yang diangkat adalah prinsip serta jenis perjanjian pembiayaan pada perjanjian pembiayaan modal ventura, kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan modal ventura, dan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa dalam perjanjian pembiayaan modal ventura dan cara menyelesaikan sengketa tersebut, sedangkan untuk penelitian dalam penulisan skripsi ini mengangkat judul Tanggung Jawab Perusahaan Pasangan Usaha Terhadap Perusahaan Modal Ventura Dalam Hal Perusahaan Pasangan Usaha Pailit, dengan masalah yang diangkat yaitu kedudukan modal Perusahaan Modal 5
Ventura dalam Perusahaan Pasangan Usaha yang pailit, dan tanggung jawabPerusahaan Pasangan Usaha dalam hal Perusahaan Pasangan Usaha pailit Untuk lebih jelasnya dapat diihat dalam tabel berikut ini. Tabel : Daftar Penelitian Sejenis No. 1.
Judul Aspek
Penulis Hukum Rismawati
Peranan
Modal
di
penelitian
pembiayaan modal ventura?
Permodalan
Indonesia di
1. Bagaimana kedudukan kedua belah pihak dalam perjanjian
Ventura sebagai suatu alternatif
Rumusan Masalah
2. Bagaimana
pelaksanaan
(suatu
perjanjian pembiayaan modal
Banda
ventura?
Aceh)
3. Faktor
apakah
menyebabkan jaminan
dari
yang
diperlukannya perusahaan
pasang usaha dalam perjanjian penyertaan modal ventura? 2
Prinsip Bagi Hasil pada Diana
1. bagaimana prinsip serta jenis
Perjanjian Perusahaan Febrina
perjanjian pembiayaan pada
Modal Ventura (Suatu Lubis
perjanjian pembiayaan modal
Penelitian
ventura?
di
Kota
Medan)
2. bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan modal ventura? 6
3. faktor-faktor
yang
menyebabkan
timbulnya
sengketa
perjanjian
dalam
pembiayaan modal ventura dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut.
1.5
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini ada dua yakni, tujuan umum
dan tujuan khusus. Adapun tujuan tersebut antara lain : 1.5.1 Tujuan umum Penulisan penelitian ini secara umum bertujuan untuk : 1. Mengetahui Kedudukan modal Perusahaan Modal Ventura dalam Perusahaan Pasangan Usaha yang pailit, 2. Mengetahui Tanggung jawabPerusahaan Pasangan Usaha dalam hal Perusahaan Pasangan Usaha pailit. 1.5.2 Tujuan khusus Secara khusus penulisan penelitian ini bertujuan : 3. Memahami Kedudukan modal Perusahaan Modal Ventura dalam Perusahaan Pasangan Usaha yang pailit, 4. Memahami Tanggung jawabPerusahaan Pasangan Usaha dalam hal Perusahaan Pasangan Usaha pailit. 1.6
Manfaat Penelitian 7
1.6.1 Manfaat teoritis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama ilmu hukum yaitu hukum bisnis. Khususnya, yang berkaitan dengan tanggung jawab Perusahaan Pasangan Usahaterhadap Perusahaan Modal Ventura dalam halPerusahaan Pasangan Usaha pailit. Selain itu diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan laporan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Udayana dan sebagai bahan referensi pada perpustakaan. 1.6.2 Manfaat praktis Untuk dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan karya- karya tulis baik itu pembuatan makalah maupun penelitian hukum lainnya, dan memberikan pengalaman belajar serta melakukan penelitian bagi mahasiswa sehingga mahasiswa mengetahui kenyataan hukum di masyarakat secara langsung. Hasil
penelitian
ini
diharapkan
dapat
digunakan
sebagai
sumbangan karya ilmiahdalam perkembangan Hukum Perdata dan bermanfaatmenjadi referensi bagi peneliti lain dalampenelitian pada masa yang akan datang.
1.7
Landasan Teoritis 8
Sehubungan dengan permasalahan yang diajukan maka dipandang perlu membahas atau mengajukan telaah pustaka. Telaah pustaka itu tiada lain dimaksudkan untuk dapat memberikan landasan-landasan teori terhadap pembahasan atas permasalahan yang diajukan. Adapun telaah pustaka disini dapat diajukan adalah sebagai berikut : Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak ada undang-undang yang melarangnya.Dengan demikian, ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.Begitu datang hukum maka datanglah kepastian.4 Istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa inggris, venture capital yang berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat pula berarti sebagai usaha. Jadi, secara harfiah modal ventura berarti modal yang diinvestasikan
pada
suatu
usaha
yang mengandung resiko.
Dikatakan
mengandung resiko karena dalam investasi ini tidak menekankan aspek jaminan
4
Satjipto Rahardjo,2007, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, h. 85.
9
(collateral), melainkan pada prospek dan kelayakan dari usaha yang dibiayai. 5 Perusahaan Modal Ventura adalah merupakan lembaga bisnis yang bertolak pada resiko tinggi (high risk) dan pengembalian investasi yang tinggi (high return investmen) serta bukan suatu usaha yang spekulatif.6 Istilah pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Prancis istilah failite artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut le failli. Dalam bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga digunakan istilah faillete, sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah to fail dan dalam bahasa Latin digunakan istilah failure, yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Di dalam bahasa Perancis, istilah “faillite” artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran, sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “to fail” dan di dalam bahasa latin digunakan istilah “fallire”. 7 Menurut tata Bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit8. Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk
5
Sunaryo, op. cit, h.19. Sunaryo, op. cit, h.25. 7 Zainal Asikin,2000, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.27. 8 Gunawan Widjaja,2002, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.83. 6
10
kepentingan semua kreditor yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Menurut Kartono kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor - kreditornya (orang-orang yang berpiutang) bersama - sama, yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah utang yang masing-masing kreditor miliki saat itu.9 Secara umum terdapat 3 (tiga) macam kreditur yang dikenal dalam KUHPerdata, yaitu : (a) Kreditur Preferen karena undang-undang, Yaitu Kreditur yang karena undang-undang diberi tingkatan yang lebih tinggi daripada kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdata dan Pasal 1149 KUHPerdata. (b) Kreditur Separatis (secured creditor), Yaitu Kreditur yang dapat menjual sendiri benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, artinya para kreditur separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya dinyatakan pailit. (c) Kreditur Konkuren (unsecured creditor), yaitu Kreditur yang tidak temasuk dalam kreditur separatis atau golongan preferen. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dari sisa penjualan/pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan separatis dan preferen. Sisa hasil penjualan harta
9
Kartono, 1999, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 7
11
pailit dibagi menurut imbangan besar kecilnya piutang para kreditur konkuren.10 Syarat untuk dapat mengajukan pailit antara laindiatur dalam UndangUndang No. 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (UU Kepailitan) Pasal 2 ayat (1) yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor, Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telahjatuh waktu dan dapat ditagih, serta atas permohonan satu atau lebih kreditornya.Proses kepailitan sendiri diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu sebagai berikut. a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. b. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. c. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. d. Panitera menyampaikan permohonan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. e. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang
10
Jono, 2010, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 5.
12
f. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan g. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menindak penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Setelah suatu permohonan pailit diterima dan kemudian diperiksa dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Niaga maka pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dinyatakan selesai dengan dijatuhkannya putusan. 11 1.8
Metode Penelitian 1.8.1
Jenis penelitian
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalampengembangan ilmu pengetahuan maupun tekhnologi. Hal inidisebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkankebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melaluiproses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadapdata yang telah dikumpulkan dan diolah.12 Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran adalah dengan penelitian secara ilmiah, artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa permasalahan dengan jalan
menganalisanya
dan
dengan
mengadakanpemeriksaan
yang
mendalam terhadap masalah tersebut, untuk kemudian mengusahakan
11
Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,Yogyakarta,h. 202 Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2007,Penelitian Hukum Normatif Suatu TujuanSingkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1 12
13
suatu pemecahan atasmasalah-masalah yang ditimbulkan.13Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat penelitian normatif. Penelitian hukum yang bersifat normatif adalah penelitian kepustakaan. Penelitian normatif yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma - norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.
14
Dengan
menggunakan
jenis
penelitian
ini,
sehinggadapatdiketahui sebenarnya kedudukan modal dari Perusahaan Modal Ventura dalam hal Perusahaan Pasangan Usaha pailit ditinjau dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada. 1.8.2
Jenis pendekatan
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang - undangan (state approach) yaitu dengan meneliti dan menganalisa kebijakan - kebijakan atau peraturan perundangundangan yang berlaku.15Pembahasan dalam penelitian ini dikaji dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas.
13
Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.67. 14 Ibrahim Johni,2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, h. 336. 15
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h. 93.
14
1.8.3
Sumber bahanhukum
Penelitian hukum normatif memerlukan bahan-bahan hukum yang merupakansumber hukum untuk penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yangterbentuk dari bahan hukum 16 .Bahan hukum tersebut yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Bahan-bahan hukum yang digunkan dalam penulisan ini bersumber pada : 1. Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Seperti, Kitab Undang - undang Hukum Perdata, Perpres No. 9 Tahun 2009
tentang
Lembaga
Pembiayaan,
Kepmenkeu
No.
468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Kepmenkeu No. 469/KMK.017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura,
dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. 2. Bahan hukum sekunder, dan ; Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil hasil penelitian dan atau karya ilmiah, hasil-hasil seminar atau
16
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja GrafindoPersada, Jakarta, h.118.
15
pertemuan ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum yang erat kaitannya dengan obyek penelitian. 3. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet serta makalahmakalah yang berkaitan dengan obyek penelitian. 1.8.4
Teknik pengumpulan bahanhukum Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu buku-buku, majalah-majalah, tulisan dan karangan ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Di samping itu juga digunakan studi dokumentasi yaitu cara memperoleh data melalui pengkajian dan penelaahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
1.8.5
Teknik analisis bahanhukum Analisis bahan dilakukan dengan analisis secara kualitatif yaitu
dengan menyimpulkan yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu penggambaran atau penguraian secara umum dari masalah yang 16
dibahas. 17 Penulisan skripsi ini menggunakan teknik deskripsi dengan menganalisis bahan hukum peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan teknik ini sehingga dapat ditemukan kedudukan Perusahaan Modal Ventura dalam hal Perusahaan Pasangan Usaha pailit.
17
Soerjono Sukanto, op.cit, h. 69.
17
